2026 : Pemkab Gresik Gunakan Aplikasi GresikSoya, Dinsos Jamin Warga Miskin Menerima Bansos

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memberikan jaminan tidak ada lagi warga miskin yang luput dari bantuan sosial (bansos). Program pengentasan kemiskinan juga tepat sasaran pada tahun depan, 2026.

Komitmen bansos tepat sasaran dan semua warga miskin di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik ini menerima bansos usai melakukan rapat evaluasi kinerja aplikasi GresikSoya bersama seluruh camat menetapkan batas waktu finalisasi data yang krusial di Ruang Graita Eka Praja lantai II Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 29 Oktober 2025.

Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dihadiri Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik Ummi Khoiroh dan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik Titik Ernawati serta camat se-Kabupaten Gresik.

Aplikasi GresikSoya merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Pemkab Gresik melalui Dinas Sosial. Platform ini berfungsi menyediakan pendataan terpadu dan real-time penduduk miskin berdasarkan 21 indikator yang telah ditetapkan. Melalui sistem ini, data kemiskinan di Kabupaten Gresik dapat diperbarui secara berkelanjutan dan diverifikasi secara langsung di lapangan.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, menekankan bahwa akurasi data adalah kunci efektivitas program bantuan sosial di tahun 2026. Ia meminta Camat di wilayah dengan progres rendah segera mengambil langkah percepatan. “Kami mengapresiasi kecamatan yang telah berprogres cepat. Namun, kami minta agar Camat di wilayah dengan progres rendah segera dipercepat. Data yang terlambat berarti potensi warga miskin tidak terdata dan bisa kehilangan haknya di tahun 2026,” tegas dokter Alif, sapaan, Asluchul Alif.

Hingga 29 Oktober 2025, Kecamatan Panceng, Kedamean, dan Duduksampeyan tercatat sebagai kecamatan dengan progres pendataan tertinggi. Sebaliknya, Kecamatan Manyar, Balongpanggang, dan Gresik menjadi wilayah dengan progres pendataan penduduk miskin paling rendah.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Ummi Khoiroh menjelaskan, bahwa GresikSoya yang telah berjalan 8 bulan, merupakan instrumen vital dalam implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 61 Tahun 2024. “GresikSoya unik karena menggunakan 21 Indikator Kemiskinan lokal yang ditetapkan dalam Perbup 61/2024,” kata Ummi Khoiroh.

“21 indikator ini memungkinkan kita memiliki tolok ukur yang lebih sensitif dan sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Gresik. Data ini nantinya akan menjadi dasar usulan ke dalam DTKS dan perbaikan data kemiskinan di tingkat daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir menegaskan komitmen legislatif untuk mendukung penuh upaya validasi data ini. “Data yang akurat dari GresikSoya adalah cerminan kondisi riil masyarakat. Kami di DPRD siap mengawal agar hasil data ini benar-benar menjadi dasar perencanaan yang matang dan adil bagi seluruh warga Gresik yang membutuhkan,” tegas Syahrul.

Berikut hasil dari evaluasi dan menyepakati keputusan yang harus dipatuhi oleh seluruh Camat:

1. Camat wajib segera melakukan koordinasi langsung dengan bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di tingkat desa dan kelurahan untuk memonitor dan mempercepat proses pendataan.

2. Disepakati bahwa batas akhir input dan finalisasi data kemiskinan melalui GresikSoya adalah 15 November 2025.

Data final yang terkumpul per 15 November 2025 akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) dan ditandatangani oleh Bupati. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar perencanaan resmi untuk penyaluran bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik sepanjang tahun 2026. (yad)

Selengkapnya

Home / Pemerintahan

Cegah Anak Drop Out, Dinsos Gresik Pastikan Anak Usia Sekolah Masuk DTKS 2023 Dapat KIP

Kamis, 29 Desember 2022 - 20:51Kamis, 29 Desember 2022 - 20:51 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dinas Sosial akan melakukan akselarasi untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah di Kabupaten Gresik. Anak drop out sekolah karena orang tua tidak mampu membiayainya.

“Dinsos akan memastikan anak usia sekolah dalam DTKS semuanya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tahun 2023 nanti,” ujar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik dr Ummi Khoiroh dalam Sosialisasi Regulasi Perbup No. 70 tahun 2022 tentang Penerima Manfaat Bantuan La0ngsung Tunai dan Peningkatan Kerja yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2022 di salah satu rumah pada Kamis, 29 Desember 2022.

Sosialisasi Perbup bersama awak media ini dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dengan menghadirkan dua narasumber yakni dr Ummi Khoiroh dan Kepala Bagian Hukum Setkab Gresik Muhammad Rum Pramudya.

Ummi melanjutkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pintu awal penerimaan Bansos. Bansos dari pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten (Pemkab). Ia berharap peran serta insan pers untuk turut serta mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Dengan adanya masukan dan informasi dari pers, diharapkan DTKS dan Bansos tepat sasaran dan mengangkat kualitas hidup masyarakat rentan.

“Hingga saat ini, sebanyak 31 ribu penduduk yang masuk dalam DTKS semuanya sudah masuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan -Kartu Indonesia Sehat (PBI JK – KIS),” katanya. Sebelumnya, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengatakan, insan media yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mampu “memotret” dan menyampaikan berbagai permasalahan di masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. Apalagi terhadap masyarakat rentan, dan hubungannya dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Masalah DTKS dan masyarakat rentan ini kewenangannya ada di pemerintah desa masing-masing. Disinilah peran Pers yang dalam kesehariannya ada di masyarakat, untuk bisa membantu memastikan masyarakat rentan benar-benar bisa masuk di DTKS,” ujar Wabup perempuan pertama di Kabupaten Gresik itu. (yad)

Selengkapnya

Home / Pemerintahan

Bu Min Trenyuh Semangat Nur, Penyandang Disabilitas yang Semanak Meski Belum Tersentuh Bansos

Sabtu, 26 November 2022 - 11:55Sabtu, 26 November 2022 - 11:55 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Nur Jahirotul Mahiyah memiliki semangat luar biasa. Meskipun, kondisi fisik gadis 31 tahun itu tidak sempurna. Gadis yang tinggal di Desa Melirang,Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik itu divonis oleh dokter mengidap Cerebral Parsy (Lumpuh Otak) sejak lahir. Penyakit tersebut menyebabkan Nur menjadi kehilangan kendali beberapa syaraf tubuh sehingga kesulitan untuk bergerak normal. Untuk membantu aktivitasnya, Nur harus menggunakan kursi roda.

Namun, Nur tidak menyerah. Ia pun semanak (ramah). Ibunda Nur, Paeni, 54, dan semua tetangga menyukainya. Semangat Nur itu membuat Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah trenyuh. Orang nomor dua di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik itu mberebes mili. Terharu dengan semangat hidup Nur.

Menurut Paeni, Nur memiliki hobi untuk berkeliling dan menyapa para tetangga sekitar. Meski hanya bermodalkan kursi roda, Nur bahkan bisa pergi sampai ke desa-desa lain.

“Ya seperti ini kondisinya, pengennya keluar rumah terus, dan berkumpul dengan orang lain. Meskipun tidak bisa jalan tapi bisa pakai kursi roda sendiri,”cerita Paeni dihadapan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah ketika berkunjung kerumah Nur pada Jumat, 25 November 2022.

Wabup perempuan pertama di Kabupaten Gresik itu didampingi Kepala Dinas Sosial Gresik dr Ummi Khoiroh dan relawan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Gresik Muhammad Subhan.

Bu Min-sapaan karib-Wakil Bupati Aminatun Habibah berkunjung karena mendapatkan kabar Nur, penyandang disabilitas ini belum tersentuh berbagai bantuan sosial. Bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi dan Pemkab Gresik.

Nah, tahun ini Pemkab Gresik memiliki program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program unggulan pasangan Bupati-Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah untuk memberdayakan masyarakat kurang beruntung. Nur Jahirotul Mahiyah, diantaranya.

“Jadi, dari Pemerintah Kabupaten Gresik saat ini sudah menyediakan program bantuan prioritas yaitu PKH Inklusif. Ini yang nantinya dapat diberikan kepada para Lansia dan penyandang disabilitas,”katanya kepada Paeni.

Dalam kasus Nur, diketahui dia masih belum masuk ke database DTKS karena ada ketidakcocokan antara data pribadinya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)Gresik. Masalah tersebut telah ditindaklanjuti sehingga data miliknya telah valid pada Oktober awal yang ternyata berbarengan dengan penutupan pendataan DTKS.

Untuk itu, wabup menyayangkan masalah seperti ini masih ada pada warga di desa dan dusun. Menurutnya, hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah desa dan dusun untuk secepatnya melakukan pendataan lebih lanjut terkait warga yang layak menerima bantuan sosial.

“Karena kasihan kalau tidak segera kita bantu secara langsung. Mengingat, Nur ini statusnya masih belum menjadi penerima bantuan. Maka nanti Nur ini akan kami data secara langsung agar secepatnya mendapatkan bantuan yang layak,”tegas Bu Min. Paeni pun semringah. Apalagi Bu Min juga membawa buah tangan berupa sembako untuk keluarga Paeni tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik dr Ummi Khoiroh menambahkan pengusulan penerima PKH Inklusif akan dipercepat untuk menanggulangi masalah seperti ini. Ditambah, khusus penyandang disabilitas yang sudah terdata akan menerima bantuan rutin 4 kali dalam setahun.

“Di 2023 kita akan start lebih awal karena regulasinya sudah fix. Dan khusus yang disabilitas terdata akan mendapatkan bantuan langsung tunai senilai Rp 500.000 dan sembako senilai Rp 200.000. Insya Allah di bulan Maret nanti sudah mulai terealisasi,”kata Ummi Khoiroh.

Ummi meminta agar seluruh lembaga kemasyarakatan ikut andil dalam mengawal pendataan DTKS kali ini. Ini sangat penting agar kasus keterlambatan seperti Nur ini tidak terulang kembali. “Kami juga meminta bantuan kepada seluruh jajaran pemerintah desa dan teman-teman pendamping agar warganya dapat terdata di DTKS. Agar dapat megakses berbagai macam bantuan sosial,”imbuhnya. (yad)

Selengkapnya

Berita / Pemerintahan

Mensos Risma dan Bupati Gresik Bahas Penuntasan DTKS

Sabtu, 27 Maret 2021 - 10:24Sabtu, 27 Maret 2021 - 10:31 - by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Menteri Sosial Tri Rismaharini bertemu Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di rumah dinas di Jalan KH Wachid Hasyim pada Sabtu, 27 Maret 2021. Pertemuan non formal di hari libur ini membahas tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Gresik.

Mensos Risma mengatakan ada tiga poin yang dibahas selama satu jam pertemuan tersebut. Pertama, kedatangannya untuk evaluasi DTKS di Gresik yang masih 67 persen.

“Saya minta hari ini selesai 100 persen, kami bisa bantu masyarakat full 100 persen,” kata dia. Kedua, mempersilahkan jika ada penambahan data usulan, dan akan diberikan bantuan sosial dari kementrian.

“Ketiga, pemberdayaan masyarakat akan dipetakan pak Bupati dengan jajarannya untuk apa-apa saja yang bisa kami bantu untuk pemberdayaan,” terang mantan Wali Kota Surabaya itu.

Risma menegaskan DTKS harus padan dengan data kependudukan. Menurut mantan Walikota Surabaya ini, pemadanan data memang membutuhkan waktu yang lama. Jika sampai Sabtu malam ini belum selesai 100 persen, Risma akan menerjunkan tim ke Gresik untuk ikut membantu.

“Terakhir nanti malam jam 23.00, kalau besok saya lihat masih kurang, nanti akan saya kirim orang untuk kesini membantu untuk memadankan,”kata dia.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyebut luar biasa perhatian dari Menteri Sosial datang ke Gresik di akhir pekan. Menyempatkan diri datang ke Gresik untuk bertemu membahas DTKS.

“Mengingatkan kembali DTKS kita masih 67 persen, ada kepedulian luar biasa. Kabupaten Gresik yang menjadi perhatian, kami memang harus maksimal agar persoalan-persoalan di Gresik ini bisa teratasi,”katanya. (*)

Selengkapnya

Tag: Dtks