Tag: gresik
Home / Hukum & Kriminal

Tim Gabungan Polda Jatim dan Polres Gresik Periksa dan Tertibkan Senjata Api Anggota 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Polres Gresik bersama Polda Jawa Timur memperketat pengawasan internal dengan menggelar pemeriksaan dan penertiban senjata api organik milik anggota Polri pada Jumat, 8 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran sekaligus memastikan penggunaan senjata api (senpi) dinas berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dipusatkan di Lantai 2 Gedung Utama Polres Gresik, Kecamatan Kebomas.

Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Tim Pemeriksa Polda Jatim AKBP Toni Sarjaka. Turut hadir dalam tim pemeriksa yakni AKP Imam Bayaki, Iptu Tampung Suharjono, Iptu Iskandar Arya Buana, Aipda Masrun, Brigadir Triyogo Bagus P., dan Briptu Rizqi Setya Budi.

Sementara dari jajaran Polres Gresik, kegiatan dihadiri Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution bersama para pejabat utama, personel pemegang senjata api dinas, serta anggota dari polsek jajaran.

Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor 53/I/2026 tanggal 28 Januari 2026 tentang mitigasi dan pencegahan pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri pada Polri di wilayah hukum Polda Jatim. Selain itu, kegiatan juga dilaksanakan berdasarkan perintah lisan Kapolda Jawa Timur terkait pemeriksaan dan penertiban senjata api anggota Polri di seluruh polres jajaran.

Ketua Tim Pemeriksa AKBP Toni Sarjaka, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh senjata api dinas berada dalam kondisi baik dan sesuai standar operasional prosedur penggunaan.

“Pemeriksaan ini juga untuk meninjau kembali urgensi kepemilikan izin pinjam pakai senjata api bagi personel maupun satuan kerja di jajaran Polres Gresik,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pengecekan administrasi izin pemegang senjata api, kondisi fisik senjata, kebersihan, kelayakan penggunaan, hingga kecocokan nomor register senjata dengan data administrasi pemegang.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menegaskan bahwa pemeriksaan rutin seperti ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan pengawasan internal sekaligus memastikan profesionalisme anggota dalam penggunaan senjata api dinas.

“Penggunaan senjata api harus benar-benar sesuai prosedur dan hanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab,” tegas Kapolres.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Jawa Timur berharap dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri serta memperkuat kedisiplinan dan akuntabilitas personel di lapangan. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Tim Gabungan Polda Jatim dan Polres Gresik Periksa dan Tertibkan Senjata Api Anggota  Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Jadi Tuan Rumah Muswil IDI Jatim, Bupati Gresik Paparkan Program Beasiswa Dokter Spesialis untuk Penetapan Pulau Bawean 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik didapuk menjadi tuan rumah Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur Tahun 2026. Kegiatan yang dihelat di Hotel Aston Gresik ini dibuka langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Gresik sebagai tuan rumah pelaksanaan Muswil IDI Jawa Timur. Ia menilai forum musyawarah tersebut menunjukkan kuatnya kultur demokrasi di tubuh organisasi profesi kedokteran.

“Melihat dinamika dalam forum ini, saya sangat terkesan. Organisasi sebesar IDI mampu menunjukkan proses demokrasi yang hidup, dinamis, namun tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalitas,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini.

Tampak hadir di Muswil IDI Jatim antara lain Wakil Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI Kolonel Laut (Purn) dr. Wiweka, MARS, Wakil Sekretaris Jenderal PB IDI dr. Suroso Agus Widodo, Sp.KFR., AIFO-K, serta Ketua IDI Wilayah Jawa Timur dr. Sutrisno, Sp.OG(K).

Turut hadir pula Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dr. dr. Rudy Sapoelete, S.H., M.H., MBA, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dr. Ario Djatmiko, Sp.B(K) Onk, FICS, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian dr. Christrijogo Soemartono Waloejo, dr., Sp.An., KAR. 

Kemudian, Ketua Dewan Pertimbangan IDI . dr. Abdul Fatah, Sp.PD, FINASIM, Ketua MKEK dr. Poernomo Boedi Setiawan, SPPD-KGEH, FINASIM, serta seluruh peserta Muswil dari 34 cabang IDI se-Jawa Timur.

Menurutnya, IDI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem layanan kesehatan yang semakin kuat dan merata. Ia menegaskan, Pemkab Gresik terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, salah satunya melalui program pembiayaan pendidikan dokter spesialis melalui APBD.

Program tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan kesehatan, terutama di kawasan kepulauan seperti Bawean. “Kami menyiapkan pembiayaan pendidikan dokter spesialis secara gratis melalui APBD, dengan harapan setelah lulus para dokter ini kembali mengabdi di daerah yang membutuhkan, khususnya Bawean,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, persoalan distribusi dokter masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi seperti IDI menjadi sangat penting. Selain isu distribusi tenaga medis, Gus Yani juga menyoroti fenomena meningkatnya persoalan kesehatan mental, khususnya di kalangan generasi muda.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dan penanganan kolaboratif lintas sektor. “Fenomena gangguan kesehatan mental pada usia muda kini menjadi tantangan nyata. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi erat bersama IDI untuk menjawab persoalan ini,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Jawa Timur dr. dr. Sutrisno, Sp.OG(K) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan Muswil.

Ia menilai Jawa Timur selama ini menjadi wilayah yang sangat solid dalam menjaga dinamika organisasi profesi. “Setiap agenda besar IDI, kabupaten dan kota di Jawa Timur selalu antusias menjadi tuan rumah. Ini menandakan kekuatan organisasi yang luar biasa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan bahwa saat ini Jawa Timur memiliki lebih dari 21 ribu dokter, terdiri atas sekitar 16 ribu dokter umum dan lebih dari 6 ribu dokter spesialis, dengan sekitar 450 rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah.

Meski demikian, ia menegaskan distribusi dokter masih belum merata. Sejumlah wilayah masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan, sementara di sisi lain banyak dokter muda yang belum memperoleh penempatan kerja tetap. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat terus memperluas peluang penyerapan tenaga medis.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum PB IDI Kolonel Laut (Purn) dr. Wiweka, MARS menegaskan bahwa IDI merupakan mitra strategis pemerintah dalam penguatan sistem kesehatan nasional.

“IDI bukan oposisi pemerintah. Kami adalah mitra strategis yang hadir untuk bersama-sama mencari solusi bagi pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan, perlindungan dokter muda, serta penguatan disiplin organisasi di tengah dinamika profesi kedokteran yang terus berkembang.

Dalam kesempatan yang sama, panitia menyampaikan bahwa Muswil IDI Jawa Timur 2026 berlangsung mulai Jumat hingga Minggu dengan diikuti 156 peserta dari 34 cabang IDI se-Jawa Timur, serta 30 peserta dari 21 perhimpunan dokter spesialis. Forum ini diharapkan mampu melahirkan keputusan strategis sekaligus memperkuat regenerasi kepemimpinan organisasi. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Jadi Tuan Rumah Muswil IDI Jatim, Bupati Gresik Paparkan Program Beasiswa Dokter Spesialis untuk Penetapan Pulau Bawean  Selengkapnya
Home / Politik

DPRD Gresik Tetapkan 4 Perda baru, Berfokus Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat hingga Pemenuhan Hak-hak Disabilitas

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik secara aklamasi menyetujui dan menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Gresik pada Kamis, 7 Mei 2026.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir ini dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman, anggota DPRD Gresik serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Gresik. 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda membacakan empat ranperda hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur yang ditetapkan menjadi perda. Empat perda tersebut yakni, Perda tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ; Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gresik Tahun 2026–2045 dan Perda tentang Bangunan Gedung, serta Perda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda membacakan empat ranperda hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur yang ditetapkan menjadi perda dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Gresik pada Kamis, 7 Mei 2026 ( Foto : ist)

Khoirul Huda menjelaskan, Bapemperda bersama perangkat daerah terkait dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah melakukan rapat penyelarasan terhadap ranperda hasil fasilitasi guna memastikan kesesuaian materi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setelah terpenuhinya seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah, maka empat rancangan peraturan daerah tersebut secara substansi dan prosedural telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik,” ujar Huda, sapaan akrab, Khoirul Huda. Ia berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti perda tersebut dengan menyusun aturan pelaksana agar implementasinya dapat berjalan optimal.

Sebelumnya, Ketua DPRD Gresik  Muhammad Syahrul Munir menyampaikan bahwa agenda rapat paripurna kali ini merupakan tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap regulasi prioritas daerah tahun 2026. DPRD Gresik segera mengagendakan membuat jadwal sosialisasi. Ia menargetkan pada tahun 2027, seluruh regulasi ini sudah operasional dan memberikan dampak nyata.

“Kami berharap dalam pemberlakuannya nanti, pemerintah sungguh-sungguh menjalankan aturan ini dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak-hak publik,” tegas Syahrul.

Menanggapi pengesahan tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa penetapan empat perda itu bukan sekadar agenda formal pemerintahan, melainkan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Hari ini bukan sekadar agenda formal, melainkan titik temu dari ikhtiar panjang, kerja keras, dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan daerah,” kata Bupati Yani.Menurut mantan Ketua DPRD Gresik itu, keempat perda tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Gresik saat ini maupun masa mendatang.

“Pembangunan desa menjadi pondasi pemerataan kesejahteraan, sektor pariwisata dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, penataan bangunan akan memperkuat wajah tata ruang daerah, sementara perlindungan terhadap penyandang disabilitas menjadi bentuk nyata keadilan sosial,” ungkapnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

DPRD Gresik Tetapkan 4 Perda baru, Berfokus Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat hingga Pemenuhan Hak-hak Disabilitas Selengkapnya
Ekbis / Home

Parna Raya Group Bangun Integreted Nitrate Complex Plant di Gresik dengan Investasi USD 245 Juta

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – PT Bara Blasting Perkasa (BBP), anak perusahaan Parna Raya Group melakukan groundbreaking pembangunan Integreted Nitrate Complex Plant pada Jumat, 8 Mei 2026.

Pemberkatan dan groundbreaking dilaksanakan di lokasi pabrik berlokasi di Kawasan Industri Maspion (KIM) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ini dihadiri diantaranya Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, CEO Maspion Grup Alim Markus, Manajemen BBP Mei Suryawan.
Pembangunan pabrik yang memiliki fasilitas produksi Nitrit Acit (NA) ; Amonium Nitrate (AN) dan NPK Nitrate diestimasikan kelar akhir 2027 dengan investasi USD 245 Juta atau sekitar Rp 4,18 triliun dengan kurs Rp 17.100.

Pembangunan Integreted Nitrate Complex di Gresik ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem industri petrokimia nasional sekaligus mendukung program hilirisasi ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan pasokan pupuk NPK.

Proyek petrokimia strategis ini diproyeksikan menjadi salah satu penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah. Selain menciptakan lapangan kerja, proyek ini juga akan memperkuat rantai pasok industri nasional melalui produksi bahan peledak industri dan pupuk yang mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Direktur Utama PT Bara Blasting Perkasa (BBP) Mei Suryawan menjelaskan, investasi di Gresik merupakan ekspansi strategis kedua perusahaan setelah pembangunan terminal amonia di kawasan yang sama. Menurutnya, keputusan memperluas investasi di Gresik menjadi bukti kuat bahwa daerah ini dinilai aman, kondusif, dan memiliki dukungan ekosistem industri yang solid.
“Ini menjadi bukti bahwa Gresik merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk investasi. Kami merasakan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gresik maupun seluruh stakeholder,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pabrik ini akan memproduksi amonium nitrat untuk kebutuhan industri pertambangan dan konstruksi nasional, sekaligus mengembangkan produk pupuk NPK dan turunannya sebagai bentuk hilirisasi amonia. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian industri nasional dengan mengurangi ketergantungan impor bahan peledak industri dan pupuk.

“Kami ingin Indonesia menjadi tuan rumah bagi produk industrinya sendiri. Selain mendukung ketahanan energi dan ketahanan pangan, proyek ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi regional melalui peningkatan PAD, penyerapan tenaga kerja, penguatan logistik, pergudangan, transportasi hingga aktivitas pelabuhan,” jelasnya.

CEO Maspion Group Alim Markus turut menyampaikan apresiasinya terhadap iklim keamanan dan kondusivitas investasi di Kabupaten Gresik yang dinilainya menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan industri.
Ia menilai sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaku usaha telah menciptakan rasa aman bagi investor untuk mengembangkan usaha di Gresik.

“Kondisi makro di kawasan ini sangat baik. Stabilitas dan keamanan yang terjaga menjadi modal utama agar investasi dapat tumbuh berkelanjutan,” ujarnya. Alim juga menekankan pentingnya pembangunan kawasan industri yang memperhatikan aspek keamanan, mitigasi lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang.

“Kawasan industri harus dibangun dengan perencanaan matang. Tidak hanya aman hari ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan,” tambahnya.  Alim Markus menegaskan dukungannya agar BBP dan Parna Raya Group dapat terus menghadirkan produk strategis demi memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Cintailah Produk-Produk Indonesia,” pungkas Alim Markus.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan investor yang terus menanamkan modal di Kabupaten Gresik. Ia menegaskan bahwa groundbreaking ini menjadi bukti nyata iklim investasi di Gresik semakin kompetitif, aman, dan dipercaya investor nasional maupun internasional.

“Dua testimoni yang kita dengar hari ini sangat luar biasa bahwa Gresik aman dan Gresik menjadi tujuan investasi. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. Menurutnya, tren investasi yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap Kabupaten Gresik sebagai daerah dengan ekosistem industri yang semakin matang.

Ia menegaskan bahwa investasi yang masuk harus menghadirkan multiplier effect bagi masyarakat, khususnya dalam membuka peluang kerja bagi generasi muda Gresik. “Kami berharap tumbuhnya investasi ini memberi peluang kerja bagi anak-anak muda Gresik yang memiliki keterampilan dan kompetensi. Selain itu, sektor UMKM dan ekonomi pendukung lainnya juga akan ikut tumbuh,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Gresik akan terus menghadirkan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia lokal agar mampu menjawab kebutuhan industri modern. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada PT Bara Blasting Perkasa. Semoga pembangunan proyek ini berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan membawa manfaat serta keberkahan bagi masyarakat,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Parna Raya Group Bangun Integreted Nitrate Complex Plant di Gresik dengan Investasi USD 245 Juta Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal / Pemerintahan

Pol PP dan Bea Cukai Gresik Gerebek Gudang Rokok Ilegal, Sita 5,87 Juta Batang Rokok Tanpa Cukai Senilai Rp 8,71 Miliar

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bea Cukai dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Gresik menggerebek gudang diduga tempat penyimpanan rokok ilegal di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik pada Rabu, 6 Mei 2026.

Dalam penggerebekan gudang rokok tanpa cukai itu, aparat mengamankan 5,87 juta batang rokok senilai Rp 8,71 miliar. Potensi kerugian negaranya sebesar Rp 5,24 miliar. Selain mengamankan jutaan batang rokok, juga mengamankan enam orang. Mereka sedang menjalani pemeriksaan intensif di  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Gresik berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gresik. 

Kepala Sat Pol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga mengungkapkan, penggerebekan gudang yang diduga tempat penyimpanan rokok tanpa cukai alias ilegal itu pada Rabu, 6 Mei 2026. “Sebelumnya kami melakukan pengintaian selama dua hari,” kata Sinaga pada Jumat, 8 Mei 2026.

Gudang tempat penyimpanan rokok tanpa cukai itu, menyewa sebuah rumah dan toko (Ruko). Pada Selasa, 5 Mei 2026 sekitar pukul 09.43 WIB, satu unit truk trailer melakukan bongkar muat barang di ruko itu. Ratusan kardus diturunkan ke gudang itu. Petugas terus memantau aktivitas bongkar muat itu sampai keesokan harinya, pada Rabu, 6 Mei 2026.

“Pada Rabu sore, setelah pengiriman ketiga kami melakukan penggerebekan,” ujarnya. Dalam gudang yang berbentuk ruko itu, nyaris penuh barang bukti kardus yang berisi rokok tanpa cukai. “Barang bukti rokok ilegal yang berhasil diamankan sejumlah 367 Koli atau sejumlah 5,87 juta batang,” ujar Sinaga. 

Barang bukti senilai Rp 8,71 miliar itu kemudian disita dan diangkut ke kantor Bea Cukai Gresik menggunakan satu unit trailer, satu unit truk Sat Pol PP dan satu unit mobil Hilux milik Bea Cukai. “Dalam penggerebekan itu, kami juga mengamankan enam orang. Mereka adalah sopir dan kernetnya,” kata Sinaga.

Berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan oleh Bea Cukai Gresik barang bukti yang disita keseluruhan mencapai 5.872.000 batang rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek. Atas barang tersebut diperkirakan memiliki nilai sebesar Rp 8.719.920.000 dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp 5.243.784.080. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pol PP dan Bea Cukai Gresik Gerebek Gudang Rokok Ilegal, Sita 5,87 Juta Batang Rokok Tanpa Cukai Senilai Rp 8,71 Miliar Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal

Samapta Polres Gresik Gerebek Warung Remang-remang Sediakan Miras di Desa Lowayu, Dukun

- by chusnul cahyadi


GRESIK,1minute.id – Unit Turjawali Satuan  Samapta Polres Gresik menggerebek sebuah warung remang-remang di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Aparat menyita puluhan botol minuman beralkohol atau minuman keras (miras). 

Penggerebekan warung remang-remang sudah berulangkali dilakukan oleh aparat kepolisian maupun satuan polisi pamong praja (Pol PP). Akan tetapi, para penyedia miras bukan tiarap. Malah  semakin menjamur. Penggerebekan dilakukan oleh anak buah AKP Satriyono, Kasat Samapta Polres Gresik karena masyarakat risih akan maraknya peredaran miras di Kota Santri, sebutan lain , Kabupaten Gresik ini.

Kasat Samapta Polres Gresik AKP Satriyono, mengatakan bahwa penindakan ini merupakan respons cepat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. “Berdasarkan aduan warga, kami langsung melakukan patroli dan mendapati warung yang dimaksud. Saat dilakukan pengecekan, ditemukan puluhan botol minuman keras berbagai jenis yang disimpan di dalam ruangan,” ujarnya di Mapolres Gresik pada Rabu, 6 Mei 2026.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses penindakan tipiring oleh Unit Turjawali Sat Samapta Polres Gresik. Barang bukti yang diamankan miras pabrikan hingga arak. 

Polres Gresik menegaskan akan terus meningkatkan intensitas patroli serta menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif.
Bagi masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana, dapat segera melaporkan melalui Call Center 110 atau layanan Lapor Kapolres (Cak Rama) di nomor 0811-8800-2006. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Samapta Polres Gresik Gerebek Warung Remang-remang Sediakan Miras di Desa Lowayu, Dukun Selengkapnya
Home / Kesehatan / Pemerintahan

Bupati Gresik Ingatkan Kepala Puskesmas Tak Jadi “Raja Kecil” dalam Pengadaan Barang Jasa BLUD

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Pengelolaan pengadaan dituntut untuk tidak hanya taat terhadap regulasi, tetapi juga mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme.
Pesan ini disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik ini  digelar di Hotel Horison pada Selasa, 5 Mei 2026. 

“Kepala UPT Puskesmas tidak boleh menjadi raja kecil atau tidak boleh sembarangan terutama dalam pengadaan barang dan jasa. tetapi harus tetap melalui mekanisme dari Dinas Kesehatan sebagai tongkat komando yang harus melihat efektivitas dan efisiensi yang tidak mempengaruhi pelayanan,” tegas Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani didampingi Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr Mukhibatul Khusnah. 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gresik David Lafinson Sipayung dan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Gresik Raden Achmad Nur Rizki. 

Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan, Bimtek pengadaan barang dan jasa BLUD bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi langkah awal untuk memastikan seluruh belanja direncanakan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Diperlukan komitmen, integritas, dan kesungguhan para peserta. Jangan jadikan Bimtek ini sebagai beban administratif, melainkan sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada masyarakat,” tuturnya. 

Ia melanjutkan seiring dengan dinamika regulasi dan perkembangan teknologi, aparatur pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam melaksanakan proses pengadaan. Kegiatan ini menjadi sangat strategis sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat memahami secara komprehensif tata kelola pengadaan barang dan jasa pada BLUD. Termasuk penerapan prinsip-prinsip Good Governance, manajemen risiko serta pemanfaatan sistem digital dalam proses pengadaan,” harap mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Zam Zam Ikhwan dalam arahannya menyampaikan, Puskesmas sudah menjadi BLUD berarti harus bisa mengendalikan di mana kekurangan pelayanan yang kurang baik. Cepat dan tanggap demi melayani masyarakat, kalau inovasi untuk kebaikan layanan jangan ragu selama tidak keluar dari koridor aturan hukum yang berlaku.

“Saya berpesan agar pengelola BLUD, seperti RSUD atau Puskesmas, dapat berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan. Namun tetap berada dalam koridor hukum yang aman,” pesan Kajari Gresik Zam Zam Ikhwan kepada peserta Bimtek. Menurutnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan keleluasaan dalam pengadaan barang dan jasa guna menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta layanan kesehatan secara cepat dan tepat. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kesalahan dalam pengadaan BLUD tidak hanya berdampak pada administrasi keuangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum dan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap Bimtek pengadaan barang dan jasa BLUD ini berjalan optimal agar mendukung terselenggaranya peningkatan mutu layanan kesehatan,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Ingatkan Kepala Puskesmas Tak Jadi “Raja Kecil” dalam Pengadaan Barang Jasa BLUD Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal

Manajemen JIIPE Serahkan Kantor Kepolisian Khusus Kawasan, Perkuat Keamanan Obvitnas

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Manajemen Kawasan Ekonomi KhususJava Integrated Industrial and Ports Estate (KEK-JIIPE) Manyar, Kabupaten Gresik menyerahkan menyerahkan bangunan kantor kepolisian sebagai pusat pengamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas) pada Selasa, 5 Mei 2026. 

Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah pesatnya pertumbuhan industri di kawasan tersebut. Peresmian dan penyerahan kantor kepolisian yang berlangsung di area kawasan JIIPE ini  dihadiri antara lain, Dirpamobvit Polda Jatim Kombes Pol. Wawan Kristyanto, serta Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution.

Dari pihak pengelola kawasan, hadir diantaranya Direktur HR & Logistic PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) Agung Guritno, Advisor Dirut PT BKMS Brigjen (Purn) Budi Yuwono. Dalam kesempatan tersebut, manajemen JIIPE menegaskan bahwa pembangunan kantor ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung tugas kepolisian menjaga keamanan kawasan industri strategis nasional.

“Fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pengelola kawasan dan aparat kepolisian, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kelancaran operasional industri dan kemajuan ekonomi nasional,” ujar Advisor Dirut PT BKMS Brigjen (Purn) Budi Yuwono.

Tak hanya berupa bangunan fisik, kantor kepolisian tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas modern berbasis teknologi informasi. Di antaranya perangkat safety equipment, armada kendaraan operasional, perangkat IT untuk sistem pengawasan, serta ruang kerja representatif guna menunjang kinerja personel di lapangan.

Dirpamobvit Polda Jatim Kombes Pol. Wawan Kristyanto mengapresiasi dukungan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak JIIPE. Ia menilai keberadaan kantor ini sangat penting dalam menghadapi dinamika potensi kerawanan yang terus berkembang.

“Dukungan ini akan kami optimalkan untuk meningkatkan kualitas pengamanan, termasuk sertifikasi pengamanan objek vital, sehingga mampu mengantisipasi berbagai ancaman, baik konvensional maupun berbasis teknologi,” tegasnya.

Ke depan, operasional pengamanan di kantor tersebut akan dilaksanakan secara kolaboratif antara Polda Jatim dan Polres Gresik. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi para investor dan pelaku industri di kawasan KEK Gresik.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah kawasan JIIPE. Setelah penyerahan maka personil akan ditugaskan di kantor Kepolisian kawasan khusus JIIPE.

“Dengan adanya kantor kepolisian ini, diharapkan pengamanan di kawasan industri JIIPE semakin optimal dan mampu menciptakan situasi yang aman serta terkendali,” ujarnya. Melalui kolaborasi yang erat antara pengelola kawasan dan aparat kepolisian, diharapkan kawasan JIIPE dapat terus berkembang sebagai pusat industri yang aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Manajemen JIIPE Serahkan Kantor Kepolisian Khusus Kawasan, Perkuat Keamanan Obvitnas Selengkapnya
Home / Pemerintahan

36 Pegawai Pensiun, 301 ASN Naik Pangkat dan Jenjang di Pemkab Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Jumlah aparatur sipil negara (ASN) Gresik memasuki masa purnatugas bertambah 36 orang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik pun menyampaikan apresiasi kepada mereka.

Disisi lain, jumlah pegawai yang mengalami kenaikan pangkat jauh lebih banyak. Jumlah mencapai 200 ASN dan 101 PNS jabatan fungsional penerima SK Kenaikan Jenjang. Ratusan pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat dan jenjang ini bagai suntikan darah segar bagi perjalanan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Pasalnya, mereka yang naik pangkat dan jenjang ini adalah ASN yang lebih muda. 

Selain, pemerintah juga memberikan kepada 15 PNS penerima keputusan Tugas Belajar. Sekda Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman menyampaikan bahwa pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang baru menuju babak perjalanan hidup selanjutnya. Masa pensiun bukan berarti akhir dari aktivitas dan pengabdian. Pengabdian tidak berhenti hanya karena memasuki masa purna tugas. Sebaliknya, semangat dan optimisme harus tetap menyala.

“Purna tugas harus menjadi momentum untuk mengabdi di tengah masyarakat secara penuh,” tutur Sekda Achmad Washil dalam kegiatan penyerahan SK yang berlangsung di Aula Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Senin, 4 Mei 2026. 

Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan bahwa pensiun adalah sebuah keniscayaan. Menurutnya, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akan mengalami masa tersebut, baik pensiun berdasarkan batas usia tugas maupun karena tutup usia.

“Suatu saat, kita semua akan sampai pada tahap tersebut, baik pensiun dalam masa tugas maupun karena dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini sudah ketetapan atau sunnatullah yang berlaku bagi setiap manusia. Ada masa muda dan tua, ada masa kerja, lalu ada masa pensiun,” terangnya 

Sementara itu, ASN penerima SK Kenaikan Pangkat, Sekda Achmad Washil menyampaikan selamat atas dedikasi mereka. Selain rasa bangga, ia mengingatkan agar para pegawai bersyukur atas kinerja BKPSDM Kabupaten Gresik yang telah memfasilitasi proses administrasi kenaikan pangkat dan jenjang tersebut.

Ia menjelaskan bahwa banyak PNS yang sudah waktunya naik pangkat namun terkendala masalah administrasi atau hal lainnya. Bahkan, ada rekan sejawat yang telah berhenti dari status PNS sebelum sempat menerima SK Pensiun.

“Sering saya sampaikan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak mutlak PNS, melainkan penghargaan yang diberikan pemerintah atas kinerja pegawai yang bersangkutan dengan memperhatikan regulasi yang berlaku. Karena bukan merupakan hak, maka tidak serta-merta setiap PNS yang telah memenuhi masa kerja otomatis naik pangkat,” imbuhnya.

Sekda menambahkan bahwa terdapat parameter lain sebagai tolok ukur, antara lain kinerja yang meliputi hasil kerja serta indeks kedisiplinan. “Pada tahun 2026, BKPSDM berkomitmen menjalankan amanah Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS. Yakni, mengubah periode kenaikan pangkat yang sebelumnya hanya tersedia 6 kali menjadi 12 kali dalam setahun, atau tersedia setiap bulan,” bebernya.

Dengan perubahan ini, diharapkan setiap PNS dan instansi terkait memahami tahapan serta waktu pengajuan agar proses administrasi berjalan lancar, tertib, transparan, dan akuntabel.

“Harapan utamanya adalah PNS tidak perlu menunggu lama. Jika berkas lengkap, kenaikan pangkat dapat ditetapkan pada bulan berikutnya. Percepatan ini diharapkan berdampak pada peningkatan motivasi dan produktivitas pelayanan publik,” harap Sekda.

Selain itu, Pemkab Gresik juga menaruh perhatian besar pada pengembangan kompetensi melalui program Tugas Belajar. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi PNS untuk meningkatkan profesionalisme sesuai bidang tugasnya demi pengembangan organisasi.

“Setelah selesai, PNS dapat mencantumkan gelar akademik atau vokasi ke dalam data pegawai (SIASN). Keputusan Tugas Belajar merupakan prasyarat administratif agar kualifikasi pendidikan tersebut diakui secara kedinasan,” jelas Achmad Washil.

Hal menarik lainnya, dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana amanat Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pohon, setiap PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat diwajibkan membawa surat keterangan penanaman pohon.

“Saya berharap kegiatan ini memperkuat komitmen Pemkab Gresik dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan ruang hijau untuk menyelamatkan kehidupan,” pungkasnya. (yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

36 Pegawai Pensiun, 301 ASN Naik Pangkat dan Jenjang di Pemkab Gresik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Perkuat Transformasi ASN,Pemkab Gresik Gandeng Kementerian Komdigi Gelar GTA 2026

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi era pemerintahan digital. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) 2026 hasil kolaborasi dengan Balai Pelatihan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia.

Kegiatan yang diikuti 1.338 ASN dari seluruh perangkat daerah ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman di Ruang Argo Lengis Lantai 4 Kantor Bupati Gresik pada Senin, 4 Mei 2026.

Pelatihan berlangsung selama lima hari, mulai 4 Mei hingga 8 Mei 2026 dengan skema blended learning, yakni daring untuk materi Surat Keputusan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SKK SPBE), Digital Mindset, Data-Driven Decision Making, dan General Artificial Intelligence (AI), serta luring untuk tema utama Business Process Engineer (BPE).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman menegaskan, penguatan kompetensi digital ASN merupakan kebutuhan strategis dalam mendukung percepatan transformasi birokrasi. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik terus menunjukkan progres positif dalam implementasi pemerintahan digital.

“Pada tahun 2025, melalui konsep pembelajaran hybrid, kita berhasil menjangkau sekitar 6.667 peserta pembelajaran, dan itu menjadi capaian tertinggi selama ini. Tahun ini kita berharap dapat mempertahankan bahkan melampaui capaian tersebut,” ujarnya.

Sekda Washil menjelaskan, transformasi digital tidak hanya berbicara tentang penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis data.

Disamping itu, capaian implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gresik terus menunjukkan tren positif. Pada penilaian mandiri tahun 2025, Gresik mencatat skor 4,6 dari skala 5.

“Tahun 2026 ini kita bergerak menuju penguatan Pemerintahan Digital Modern sebagai penyempurnaan dari SPBE. Fokusnya adalah memastikan setiap proses digitalisasi menghasilkan output yang berdampak dan memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah,” tegasnya.

Sekda Washil menambahkan, integrasi data antar perangkat daerah yang telah dibangun selama tiga tahun terakhir terbukti memperkuat ketepatan sasaran berbagai program strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, penanganan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, Sekda Washil menekankan pentingnya kehadiran ASN yang memiliki kompetensi digital kuat, khususnya dalam pengelolaan proses bisnis pemerintahan.

“Digitalisasi bukan sekadar mengganti alat kerja, melainkan mengubah mindset dan budaya kerja birokrasi. Seluruh ASN harus adaptif, termasuk dalam pemanfaatan aplikasi pemerintahan digital seperti SRIKANDI, analisis data, hingga pemanfaatan AI secara positif dan produktif,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Balai Pelatihan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI Bagus Winarko menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional Digital Talent Scholarship, salah satu prioritas pemerintah dalam mencetak talenta digital Indonesia.

Program tersebut, dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, profesional, hingga pejabat pemerintahan. “Hari ini kita berada dalam ekosistem Government Transformation Academy yang memang secara khusus diperuntukkan bagi ASN. Namun secara umum, Kementerian Komdigi menyediakan banyak tema pelatihan digital yang terbuka untuk semua kalangan,” jelasnya.

Beberapa tema strategis yang tersedia antara lain Artificial Intelligence, Cyber Security, Cloud Computing, dan Data Analytics, lengkap dengan sertifikasi nasional maupun internasional secara gratis. Pelatihan tersebut didukung oleh kolaborasi dengan perusahaan teknologi global seperti Microsoft, Google, dan Huawei.

Bagus menilai kesempatan tersebut sangat sayang apabila tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, termasuk pelajar dan pencari kerja di Kabupaten Gresik. “Kami juga memiliki platform alumni bernama Deploy, yang menjadi basis data talenta digital tersertifikasi dan dapat diakses dunia industri. Ini menjadi jembatan antara pelatihan dan kebutuhan pasar kerja digital,” ungkapnya.(yad)

Editor: Chusnul Cahyadi 

Perkuat Transformasi ASN,Pemkab Gresik Gandeng Kementerian Komdigi Gelar GTA 2026 Selengkapnya