Tag: Paripurna DPRD Gresik
Home / Politik

Kado Jelang Akhir Tahun, DPRD Gresik Tetapkan Empat Ranperda

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menetapkan 4 Rancanagan Peraturan Daerah (Ranperda) Hasil Fasilitasi Gubernur Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 27 November 2025.

Penetapan empat ranperda yang terdiri dari dua Ranperda baru dan Ranperda perubahan ini sebagai kado menjelang tutup tahun anggaran 2025. Dua ranperda baru, yakni Ranperda Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Gresik Migas.

Sedangkan Ranperda perubahan yaitu Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air dan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Rapat paripurna penetapan empat Ranperda itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduwan dan Luthfi Dhawam dan dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda menyampaikan laporan terkait empat Ranperda yang telah disempurnakan bersama Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

“Empat Ranperda tersebut sebelumnya telah melalui proses fasilitasi yang dituangkan dalam empat surat resmi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, masing-masing terkait hasil harmonisasi dan rekomendasi perbaikan materi regulasi agar sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Huda pada Kamis, 27 November 2025.

Lebih lannjut, ia menyampaikan Bapem Perda DPRD Gresik bersama perangkat daerah terkait dan Bagian Hukum Setda Gresik telah melaksanakan rapat penyelarasan. Inti dari fasilitasi tersebut adalah permintaan agar Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan revisi atau penyempurnaan atas substansi Ranperda sesuai rekomendasi Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

Bapemperda menyampaikan bahwa seluruh penyesuaian yang direkomendasikan telah dirampungkan. Oleh karena itu, pihaknya memohon agar empat ranperda tersebut dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik.

“Berharap dengan empat ranperda ini dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya. 

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan Pemerintah Kabupaten Gresik  apresiasi sebesar-besarnya kepada DPRD dan khususnya Ketua Bapemperda Gresik yang sudah melakukan proses ranperda sampai ditetapkan. “Semoga dengan empat Ranperda ini komitmen dalam perlindungan kepada masyarakat Gresik. Berkah dan manfaat masyarakat Gresik. Sejahtera dan lahir batin,” kata mantan Ketua DPRD Gresik. (yad)

Kado Jelang Akhir Tahun, DPRD Gresik Tetapkan Empat Ranperda Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Bupati & Wabup Gresik Paparkan Visi-Misi Kolaboratif di DPRD Gresik. Ini Sembilan Navigasi Gresik Baru

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif memaparkan visi dan misi masa jabatan 2025-2030 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD Gresik pada Senin, 3 Maret 2025.

Menariknya, sidang paripurna kali ini mengawali tradisi baru, di mana penyampaian visi & misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik turut mengundang kepala daerah dari wilayah aglomerasi. Tampak hadir Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Wakil Bupati Bangkalan Mochamad Fauzan Ja’far, dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian.

“Kami ingin membangun sinergi sejak awal dengan berpikir secara aglomerasi, mengesampingkan ego sektoral. Artinya, di tengah isu efisiensi, kita bekerja bersama dan mempererat semangat gotong royong. Contohnya seperti Kali Lamong, dengan adanya sinergi dengan wilayah kabupaten/kota sekitar, diharapkan penanganannya akan lebih maksimal,” tegas Gus Yani-sapaan akrab- Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Dengan mengusung visi “Pembangunan Gresik Baru yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Gus Yani dan dr Alif – panggilan – Wabup Asluchul Alif menegaskan komitmen mereka untuk mendorong percepatan pembangunan yang adil, inovatif, dan berorientasi pada potensi lokal.

Untuk mewujudkan visi tersebut, lima misi strategis yang akan menjadi pijakan utama pembangunan Gresik selama lima tahun ke depan dipaparkan, yaitu:

1. Membangun insan Gresik yang unggul, sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah.

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang merata, berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berdaya saing.

3. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

4. Menguatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.

5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Guna mengakselerasi visi-misi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Gresik mengusung sembilan program prioritas bertajuk Nawa Karsa atau sembilan navigasi Gresik Baru, yang meliputi:

– Gresik Tuntas : Integrasi layanan publik melalui Gresik Integrated Smart System, Rembug Akur, Desa Siap, dan kios pelayanan publik di kecamatan.

– Gresik Seger : Program kesejahteraan sosial seperti Gresik Santri, Bumi Gresik, dan Gresik Sporti.

– Gresik Mapan : Infrastruktur terpadu, termasuk pembangunan jalan lintas utara-selatan, revitalisasi pintu masuk Gresik, dan ketersediaan air bersih.

– Gresik Agropolitas : Mendorong pertanian, perikanan, dan pengembangan Techno Park berbasis minapolitan.

– Gema Karya : Penguatan UMKM melalui Gresik Hub dan program pelatihan bersertifikat BNSP.

– Gresik Cemerlang : Peningkatan kualitas pendidikan, beasiswa inklusif, dan Bawean sebagai Pulau Pendidikan.

– Gresik Sehati : Layanan kesehatan integratif dengan memperkuat puskesmas, polindes, dan posyandu.

– Gresik Barokah : Penguatan karakter pemuda, pencegahan narkoba, dan partisipasi sosial.

– Pesona Gresik : Revitalisasi ekowisata, pengelolaan sampah terpadu, dan pengembangan industri hijau.

Di hadapan awak media, Bupati Yani juga menegaskan bahwa efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah tidak akan mempengaruhi program-program strategis dalam Nawa Karsa. Program-program yang menyasar masyarakat, seperti sertifikasi keahlian BNSP, job fair, penurunan kemiskinan, bansos, dan mudik gratis, akan tetap berjalan.

“Hasil efisiensi yang dilakukan di Kabupaten Gresik akan difokuskan pada percepatan pembangunan kolam retensi di Balongpanggang, serta peningkatan jalan eks-JPD dan betonisasi,” terangnya.

Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir memberikan apresiasi atas visi dan misi yang telah dipaparkan. “Saya, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD bersama masyarakat Kabupaten Gresik, menyambut hangat dan mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syahrul Munir juga berharap agar kemitraan yang baik terjalin dengan DPRD, terutama dalam meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Gresik.  “Kami juga menyambut baik program kolaborasi berbasis aglomerasi ini, agar penuntasan masalah pembangunan antar daerah dapat dilakukan secara cepat, kolaboratif, dan terpadu,” pungkasnya. (yad)

Bupati & Wabup Gresik Paparkan Visi-Misi Kolaboratif di DPRD Gresik. Ini Sembilan Navigasi Gresik Baru Selengkapnya
Home / Politik

Delapan Fraksi di DPRD Gresik Pertanyakan Progres Pembayaran Beban Kewajiban APBD 2023

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik menggelar rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.

Paripurna digelar di rapat Kantor DPRD Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu dipimpin oleh Achmad Nurhamim pada Senin, 8 Juli 2024.

Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Riduan, anggota DPRD Gresik serta para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Gresik. 

Paripurna ini dimulai pukul 10.00 WIB hingga badal Salat Duhur. Ada delapan fraksi yang secara bergiliran menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing. Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh Khomsatun ; Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicaranya, Ketua fraksi Lutfi Dawam ; Fraksi PDI-P ;  Fraksi Amanat Pembangunan dibacakan oleh Mubin. 

Kemudian, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau FKB dibacakan oleh Hudaifah. Sedangkan, Fraksi NasDem dengan juru bicara Ketua Fraksi Muhammad Nasir Cholil dan Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh ketua fraksinya Suberi tidak membacakan pandangan umum fraksi terkait angka-angka yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Gresik 2023.

Akan tetapi,  Nasir dan Suberi tetap memberikan catatan dalam pelaksanaan kinerja di OPD Kabupaten Gresik. “Materi dan angka sama dengan fraksi lain. Pendapatan daerah dan lainnya sama persis fraksi lainnya,” kata Suberi. Fraksi Partai Demokrat, tambahnya, tidak hanya menyoroti kinerja buruk pemerintah. Karena pemerintah itu juga DPRD Gresik. 

Terkait pelaksanaan APBD 2023 yang tidak terlaksanakan pembayaran, ia melanjutkan, disepakati tahun 2024. “Komitmen tinggi selesaikan (pembayaran) Juli 2024,” kata Suberi. 

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik Muhammad Nasir Cholil menyatakan keprihatinan terhadap OPD-OPD yang kurang maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran pada 2023.

“Kami meminta kepada OPD-OPD untuk mengevaluasi rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 dengan harapan sisa pembayaran belanja 2023 dapat terselesaikan pada bulan Juli 2024,” katanya. 

Sedangkan, juru bicara Fraksi Golkar DPRD Gresik Khomsatun menyatakan setelah meneliti dan mengkaji Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Gresik Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa pelaksanaan APBD 2023 telah tercapai dengan baik, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya opini dari BPK RI atas laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Akan tetapi, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk memperbaiki beberapa kekurangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pengelolaan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 

Fraksi Partai Golkar menilai dalam laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah semua normatif saja. FPG melihat bahwa masih ada beberapa pelaksanaan APBD 2023 masih banyak kurang bayar yang sesuai kesepakatan dan bayar 2024. “FPG meminta hasil progress pelaksanaan penyelesaian kurang 2023,” ujar Khomsatun. 

Hal senada disampaikan Fraksi Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra Lutfi Dhawam mengatakan sesuai kesepakatan kekurangan bayar pada APBD 2023 harus diselesaikan pada APBD 2024. “Kami mempertanyakan sudah sejauh mana dan apakah bisa dibayar,” terangnya.

Sedangkan, juri bicara Fraksi PKB DPRD Gresik Hudaifah menyatakan kinerja pendapatan biasa-biasa saja. Padahal, investasi yang masuk di Kabupaten Gresik terbaik di Jawa Timur. “Investasi terbaik di Jatim tp tdk berimbas terhadap pendapatan. Cukup di tahun 2023 dan tidak terulang tahun selanjutnya,” katanya. Fraksi PKB menjadi penutup paripurna yang dipimpin oleh Achmad Nurhamim ini. 

Untuk diketahui, pada laporan pelaksanaan APBD 2023 yang telah dibacakan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani defisitnya sebesar Rp 2,24  miliar. Realisasi Pendapatan 2023 sebesar Rp 3.416.390.957.965,09. Sedangkan, realisasi belanja daerah (Desember 2023) sebesar Rp 3.418.637.235.920,96. Namun, terdapat beban kewajiban pemerintah pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp 281 miliar. (yad)

Delapan Fraksi di DPRD Gresik Pertanyakan Progres Pembayaran Beban Kewajiban APBD 2023 Selengkapnya
Home / Politik

Kebut Rampungkan 2 Ranperda, DPRD Gresik Bentuk 2 Pansus 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menjelang akhir tahun, aktivitas anggota DPRD Gresik semakin sibuk. Diantaranya, merampungkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Ranperda Tata Tertib DPRD. 

Untuk merampungkan dua Ranperda hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda) itu, parlemen berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama pembentukan panitia khusus (Pansus) pada Selasa, 28 November 2023. Pansus diberikan waktu maksimal enam bulan untuk menyelesaikan pembahasan. Sebelum diambil keputusan menjadi Perda.

Hasilnya, Mochamad Zaifudin, anggota Fraksi Gerindra didapuk menjadi Ketua Pansus I dan Wongso Negoro, Ketua Fraksi Golkar sebagai Wakil Ketua Pansus I. Anggotanya adalah 

Syahrul Munir, Syaichu Busyiri, Syafi’ A.M dan Sujono dari Fraksi PKB, Lutfi Dhawam dari Fraksi Gerindra. Kemudian, Lusi Kustianah, Fraksi Golkar, Ahmad Kusriyanto dan Sulisno Irbansyah dari Fraksi PDI Perjuangan, Suberi Fraksi Demokrat, Musa dan Catur Dadang dari Fraksi Nasdem serta Faqih Usman dan Khoirul Huda dari Fraksi Amanat Pembangunan.

Sedangkan, Pansus II diketuai oleh Jumanto, anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Wakilnya, Mustajab dari Fraksi Amanat Pembangunan. Dengan anggota Muhammad, Bustami Hazim, Khusnul Aqib dan Abdullah Hamdi dari Fraksi PKB. Kemudian, Taufiqul Umam dan Kamjawiyono dari Fraksi Gerindra, Hamzah Takim dan Khomsatun dari Fraksi Golkar, Noto Utomo Fraksi PDIP, Ahmad Fauzi Fraksi Demokrat, Mahmud dan Nur Hudi dari Fraksi Nasdem dan Lilik Hidayati dari Fraksi Amanat Pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan pansus telah terbentuk. Mereka akan bekerja hingga enam bulan ke depan. Pihaknya berharap pansus bisa menyelesaikan secara cepat pembahasannya.

“Karena ini ranperda perubahan jadi tidak masalah melewati tahun anggaran 2023. Namun, kalau bisa selesai sebelum tahun anggaran 2023 lebih baik,” ungkap dia.

Dikatakan, nantinya pansus akan membahas ranperda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tim Ahli hingga meminta masukan dari masyarakat. Setelah itu, baru dilakukan Pemandangan Akhir (PA) Fraksi. “Dan pengambilan keputusan terhadap ranperda tersebut,” tegasnya. (yad/adv)

Kebut Rampungkan 2 Ranperda, DPRD Gresik Bentuk 2 Pansus  Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Sebut 5 Capaian Misi 2022 Sangat Tinggi

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPj) tahun 2022. Dalam laporannya yang dibacakan dalam ruang rapat paripurna DPRD Gresik yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir itu, Buupati Fandi Akhmad Yani menyebut capai 5 misi tahun 2022 memiliki capaian sangat tinggi. 

Penilaian capaian kinerja pada LKPJ ini berlandaskan Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Misi pertama, kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif. Pada pelaksanaan misi pertama, Pemkab memperoleh Predikat B dengan capaian 92,37 persen dengan kategori Sangat Tinggi.

“Indikator kinerja sasaran untuk misi pertama, diketahui dari dua sasaran pembangunan. Yakni indikator kinerja sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Inovasi Daerah, seluruhnya bernilai sangat tinggi,” ujarnya.

Kemudian, misi kedua yakni membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota. Berdasarkan publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Gresik memperoleh nilai 3,42 dan menduduki peringkat 4 tertinggi di Provinsi Jawa Timur. “Target indeks daya saing daerah sebesar 4 sehingga memiliki capaian 85,50 persen dengan kategori tinggi,” ungkap sarjana ekonomi Universitas Airlangga Surabaya itu.

Pada misi ketiga untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antarsektor dan antarwilayah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik pada 2022 melejit ke angka 7,38 persen di atas angka Jawa Timur dan angka Naisonal. “Dengan target 2-3 persen sehingga capaian 246 persen dengan kategori sangat tinggi,” uraiannya.

Selanjutnya, untuk misi keempat yakni membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah. Sebagaimana publikasi BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022, IPM Kabupaten Gresik memperoleh nilai 77,16 dan juga berata di atas angka Jawa Timur dan Nasional, dengan target 78,31 sehingga capaiannya 98,53 persen dengan kategori sangat tinggi.

“Pada misi Kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat Gresik. Tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik tahun 2022 berada pada angka 11,06 persen dan ini merupakan presentase kemiskinan terendah selama 10 tahun terakhir. Capaiannya 100 persen dengan katergori sangat tinggi. Sedangkan untuk angka tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 Kabupaten Gresik turun ke angka 7,84 persen dari target 7,20 persen sehingga capaiannya 91,84 persen dengan kategori sangat tinggi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan laporan LKPj yang disampaikan bupati akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi-komisi. “Kami bersama Banmus akan menjadwalkannya nanti,” kata Abdul Qodir. (yad)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Sebut 5 Capaian Misi 2022 Sangat Tinggi Selengkapnya
Home / Politik

Nota R-APBD Gresik 2023 Disepakati Belanja Rp 4,08 Triliun, Pendapatan Rp 3,87 Triliun 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Gresik menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2023. Sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap nota R-APBD 2023 bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. APBD 2023 digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Gresik pada Senin, 21 November 2022.

Kekuatan anggaran dalam R-APBD Gresik 2023 sebesar Rp 4,08 triliun. Kesepakatan ditandai dengan penandatangan nota APBD 2023 oleh Pimpinan DPRD Gresik bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Muhammad Nasir mengatakan awalnya APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp 4,190 triliun. Namun angka ini berubah karena adanya surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Tentang adanya penurunan dari pendapatan transfer pusat dan Dana Insentif Daerah (DID).

“Dengan menurunnya pendapatan transfer, maka untuk menekan defisit, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik selain mengurangi belanja daerah juga mengusulkan peningkatan pendapatan dari sektor lain. Yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami mengusulkan kenaikan sebesar Rp 100 miliar,”ujarnya.

Kemudian, setelah dilakukan finalisasi disepakati belanja pada APBD 2023 sebesar Rp 4,08 triliun. Sedangkan pendapatannya dari awalnya sebesar Rp 3,9 triliun turun menjadi Rp 3,877 triliun. “Pada APBD 2023 prediksi defisit sebesar Rp 208 miliar,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pada APBD 2023 pihaknya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Yakni, konsistensi anggaran terhadap dokumen perencanaan yang sudah ada dan disusun secara sistematis. Diharapkan mampu menjawab dinamika yang berkembang di masyarakat. Kemudian, terkait penggaran belanja daerah yang lebih urgen haris menjadi prioritas pada APBD 2023.

“Kami juga meminta agar pemerintah melakukan pengembangan potensi pendapatan untuk menuju kemandirian fiskal,”pungkasnya. 

Menanggapi hal ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan setiap pembahasan APBD tentu muncul dinamika. Oleh sebab itu, perlu ada komunikasi antara pemerintah dan DPRD dalam membangun konsensus setiap persoalan yang terjadi. Serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan ke depan.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada DPRD Gresik yang telah mencurahkan waktunya untuk menyelesaikan pembahasan R-APBD 2023. Berbagai usulan dan masukan dari seluruh fraksi di DPRD Gresik akan menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan daerah,”ungkapnya. (yad

Nota R-APBD Gresik 2023 Disepakati Belanja Rp 4,08 Triliun, Pendapatan Rp 3,87 Triliun  Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Gresik Menetapkan 4 Ranperda Inisiatif Komisi

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebanyak empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Gresik pada Senin, 23 Mei 2022. Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim dan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. 

Empat raperda inisiatif tahap I/2022 usulan masing-masing komisi itu disepakati secara aklamasi. Sebelum ditetapkan untuk dilanjutkan pembahasan sampai menjadi peraturan daerah (Perda) inisiatif komisi menjlentrehkan rancangan masing-masing. 
Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) mendapatkan giliran  kali pertama. Komisi I mengusulkan ranperda tentang Fasilitasi  Kegiatan Berusaha di Daerah.

Kemudian, Komisi II (Bidang Perekonomian dan Keuangan)  tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berikutnya, Komisi III (Bidang Pembangunan) mengusulkan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Gresik. Terakhir komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat) tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. 

Juru bicara Komisi III Abdullah Hamdi mengatakan keberadaan radio sebagai media penyiaran di daerah memiliki peran penting, strategis dan penting. Yakni untuk memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan kepada masyarakat.

Dikatakannya, untuk penyelenggaraan penyiaran publik di daerah memerlukan badan hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPRD. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad menyampaikan ranperda inisiatif tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Dijelaskan, ranperda tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat guna pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kehadiran regulasi ini harapannya bisa memberikan payung hukum yang jelas tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Sebab ketika ini dioptimalkan dan dikelola dengan baik maka akan bisa berdaya guna dan memberi manfaat yang lebih luas.

“Ini juga dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzaki, mustahik dan amil zakat sesuai peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah,”imbuhnya.

SUASANA PARIPURNA : Rapat paripurna DPRD Gresik dalam penetapan empat raperda inisiatif komisi tahap I/2022 pada Senin, 23 Mei 2022 (Foto: DPRD Gresik for 1minute.id)

Wakil ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan, empat rancangan peraturan daerah diusulkan oleh masing-masing komisi. Masing-masing telah mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). “Bentuk sinergi dengan pemerintah khususnya program kerja bupati Gresik yang berkaitan dengan infrastruktur, sarana-prasarana, serta pengentasan kemiskinan,”kata Nurhamim yang juga Ketua DPD Partai Golkar Gresik itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir menyatakan, salah satu yang menjadi target  adalah menurunkan angka kemiskinan di Gresik. Legislator dari Kecamatan Wringinanom itu menyebutkan tentang kenaikan angka kemiskinan pada 2021. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per November 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen jika dibandingkan 2020, yakni 12,42 persen. Artinya, ada 2.300 penduduk miskin yang bertambah pada 2021. “Bahkan, masuk lima besar daerah miskin di Jawa Timur,”ujar Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu.

Dari sisi ekonomi, lanjutnya, pihaknya juga berupaya mendorong sektor UMKM kembali bangkit pascapandemi. Khususnya mampu bersaing dengan produk luar daerah serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Termasuk,imbuhnya, menyediakan permodalan dengan suku bunga lunak melalui Bank Gresik. Dengan menekankan pada sektor usaha produktif dan padat karya. “Sesuai komitmen, pemulihan ekonomi daerah menjadi agenda prioritas dalam Pemerintahan 2022,”tegasnya. (yad)

DPRD Gresik Menetapkan 4 Ranperda Inisiatif Komisi Selengkapnya
Berita / Pemerintahan

Perumda Giri Tirta Pontensi Merugi Miliaran Rupiah, Komisi II Rekomendasi Pemkab Evaluasi Manajemen

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Gresik 2021 telah digedok oleh DPRD Gresik pada Kamis, 9 September 2021. Pengesahan P-APBD 2021 dilakukan melalui rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir itu dihadiri Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah secara virtual.

Struktur P-APBD Gresik 2021 yakni Pendapatan Rp 3.291.997.122.262 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 1.153.264.477.750 ;  Pendapatan transfer Rp. 2.033.293.321.444 dan Pendapatan lain-lain yang sah Rp 105.439.323.068. Sedangkan, Belanja Daerah sebesar Rp 3.597.937.590.465.  Defisit anggaran sebesar Rp 305.940.468.203.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Muchammad Zaifuddin yang mendapat tugas membacakan rangkuman laporan rekomendasi hasil pembahasan dari komisi- komisi setelah memdalami bersama organisasi perangkat daearh (OPD) terkait menyebutkan semua komisi telah melakukan efisiensi anggaran. 

Diantaranya, Ia menyebutkan Komisi I, hasil pembahasan terdapat efisiensi belanja di Dinas Pertanahan sebesar Rp. 9 miliar  berasal dari pengurangan kegiatan dari waduk Sukodono dan pengurangan dari belanja modal Kali Lamong. “Pengadaan kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp 1,2 miliar dialihkan kegiatan lain dan tersisa anggaran sebesar Rp 252.000.000 serta  usulan penambahan belanja sebesar Rp 3.404 558 191,”papar Zaifuddin.

Kemudian, Komisi II, hasil pembahasan untuk target pendapatan pada P-APBD Gresik 2021 sebesar Rp 3. 304 334 484 004 sesuai hasil kesepakatan awal rapat Banggar dan tim anggaran (timang) Pemkab Gresik. Juga ada usulan penambahan belanja sebesar Rp 156. 070.778.174.

Legislator Partai Gerindra itu menyinggung tentang kondisi perusahaan air minum daerah (Perumda) Giri Tirta. Badan usaha milik Pemkab Gresik ini, kata Zaifuddin, mengalami potensi kerugian Rp 2 miliar pada tahun ini. 

“Terkait dengan Perumda Giri Tirta, diestimasi sampai akhir tahun 2021 terjadi potensi loss pendapatan minus Rp 2 miliar. Untuk itu, Perumda Giri tirta mengajukan penyertaan modal sebesar Rp 7 miliar untuk pembangunan reservoir Bunder. Komisi II merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi mendalam baik itudalam segi manajemen SDM maupun keuangan mengingat potensi Giri Tirta pada akhir tahun ini dalam posisi merugi,”tandas dia.

Bagaimana dengan Komisi III dan IV? Komisi III, sambungnya,  hasil pembahasan ada efisiensi belanja OPD mitra sebesar Rp 5,1 miliar. Sedangkan usulan penambahan belanja sebesar Rp 1,3 miliar  yang  salah satunya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar Rp1,023 miliar yang digunakan untuk perbaikan kontainer sampah yang kondisinya sudah yang tidak layak

“Komisi IV secara umum tidak ada penambahan belanja di OPD karena sudah terakomodir. Termasuk usulan penambahan belanja dari Dinas Kesehatan sebesar Rp 3.142.141.958 yang digunakan untuk kartu Gresik Sehat. Sesuai dengan penjelasan dari timang bahwa anggaran tersebut menggunakan alokasi belanja tidak terduga (BTT),”urainya.

Karena estimasi target pendapatan di P-APBD 2021 sudah tidak dapat ditingkatkan lagi, sesuai hasil kesepakatan awal antara badan anggaran dan tim anggaran maka dilakukan efisiensi belanja di setiap OPD. “Dan, penambahan belanja hanya diprioritaskan pada belanja yang bersifat perencanaan dan analisis potensi,”urai dia.

Seperti diberitakan rapat evaluasi komisi II dengan manajemen Perusda Giri Tirta mengungkap fakta mencengangkan. Kebocoran air sekitar 40 persen. Atau sekitar 4.581.240 dari total produksi 11.465.902 meter kubik selama triwulan I tahun ini. 

1minute.id mengilustrasikan, tarif air rumah tangga (R-1) seharga Rp 1.500 m³, uang terbuang Rp 6.871.860 per 3 bulan atau Rp 2.290.620.000 per bulan. Akan tetapi, tarif air berjenjang potensi kerugian semakin membengkak. 
Ilustrasinya, pelanggan R-1 pemakaian air 20 m³ per bulan rekening tagihannya Rp 59.500 perbulan atau tarif  air Rp 2.975 per m³ dikalikan volume kebocoran 4,5 juta m³ potensi pendapatan yang hilang sama dengan Rp 14.629.189.000 per tiga bulan atau Rp 4.543.063.000 per bulan. 

Meski potensi kehilangan cukup besar, Risa mengaku cash flow alias arus kas keuangan Perusda Giri Tirta masih cukup baik. “Keuangan aman. Setiap bulan dapat uang. Dodol banyu kan dapat uang. Meski tidak ada batinya (laba) karena harga jual air di subsidi,”ujarnya. 

Manajemen perusahaan berkantor di Jalan Raya Bunder Asri, Kecamatan Kebomas itu mulai mewacanakan kenaikkan tarif. Direktur Utama Perusda Giri Tirta Siti Aminatus Zariyah tidak membantah terkait kenaikkan tarif air itu. “Sudah 3,5 tahun tarif air tidak naik. Sesuai peraturan pemerintah pusat  setiap tahun tarif harus dievaluasi,”kata Risa-sapaan-Siti Aminatus Zariyah dikonfirmasi melalui telepon pada Kamis, 3 Juni 2021.

Namun, Risa buru-buru mengatakan, wacana kenaikkan tarif itu masih lama. “Itu solusi. Tapi masih wacana. Masih lama, masih lama,”imbuhnya. Terkait kebocoran hingga 40 persen atau setara 4.581.240 dari total produksi 11.465.902 meter kubik selama triwulan I tahun ini, ia tidak membantahnya. “Tingkat kebocoran sekitar 40 persen, 39 persen. Normalnya 25 persen,”katanya. (yad)

Perumda Giri Tirta Pontensi Merugi Miliaran Rupiah, Komisi II Rekomendasi Pemkab Evaluasi Manajemen Selengkapnya