Pemerintahan
Home / Pemerintahan

Pol PP Gresik Razia “Sayang” Pegawai, Jaring 16 PNS dan Desa Ngopi di Jam Kerja

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Gresik menggelar operasi “sayang” aparatur negeri sipil (ASN) pada Selasa, 14 April 2026. Razia penegakan disiplin pegawai ini dilakukan di sejumlah warung kopi dilakukan mulai pukul 09.30 WIB alias jam kerja.

Ada sejumlah tempat nongkrong yang disisir oleh aparat penegak peraturan daerah itu. Antara lain, Warkop Baznas Gresik di Kompleks Kantor Bupati Gresik;  Food Court sisi Timur Pemda, Icon Mall dan Gress Mall. 

Dalam razia yang dipimpin langsung oleh Kasat Pol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga ini berhasil menciduk 16 pegawai. Mereka berasal dari sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pemerintahan desa. 

Menurut Kasat Pol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga, sidak penegakan disiplin pegawai yang berada diluar kantor pada saat jam kerja untuk meningkatkan kedisiplinan ASN Pemkab Gresik. “Diharapkan dengan kegiatan sidak penegakan disiplin pegawai yang dilakukan dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik,” kata Sinaga. Puluhan ASN yang terjaring operasi ini dilakukan pendataan untuk kemudian dilakukan pembinaan. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Pol PP Gresik Razia “Sayang” Pegawai, Jaring 16 PNS dan Desa Ngopi di Jam Kerja Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Tok !!! Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani: 2026 Tidak Ada Rekrutmen CPNS

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali menegaskan tidak ada pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026. Kepastian ini disampaikan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus mencegah maraknya hoaks terkait surat keputusan (SK) palsu serta penipuan berkedok rekrutmen PNS dan PPPK berbayar.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menegaskan kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Gresik. “Kami ingin masyarakat tidak bingung dan tidak menjadi korban. Tahun 2026 tidak ada rekrutmen CPNS di Pemkab Gresik. Informasi resmi hanya akan disampaikan melalui kanal pemerintah,” tegas Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani pada Selasa, 14 April 2026.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menambahkan pihaknya segera menerbitkan surat edaran sebagai bentuk penegasan kepada masyarakat. 

“Kami akan segera menerbitkan surat edaran untuk menegaskan bahwa pada 2026 tidak ada penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Gresik. Jika ada pihak yang menawarkan bantuan masuk CPNS, apalagi dengan meminta sejumlah uang, dipastikan itu tidak benar. Kami meminta masyarakat tidak mudah percaya,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati serta melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BKPSDM.

“Jika menemukan informasi mencurigakan atau ada pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan menjadi CPNS dengan cara berbayar, segera laporkan melalui Call Center 112, pesan langsung Instagram @bkpsdmgresikkab, atau WhatsApp resmi BKPSDM Gresik di 0812-3219-5181. Kami siap menindaklanjuti,” tambah mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPerizinan (DPMPTSP) Gresik itu.

Agung juga menegaskan bahwa BKPSDM membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan maupun menemukan modus serupa. “Kami membuka kanal pengaduan seluas-luasnya. Jika ada warga yang merasa tertipu atau menemukan modus serupa, segera laporkan ke BKPSDM agar dapat kami tindak lanjuti,” tegasnya.

Pemkab Gresik berharap masyarakat lebih waspada dan saling mengingatkan agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban penipuan dengan modus rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). 

Heboh munculnya SK PNS dan PPPK palsu terbongkar pada Senin, 6 April 2026. Seorang perempuan berinisial ME memakai seragam pakaian dinas harian (PDH) berwarna keki mendatangi Kantor Prokopim Setda Gresik. Perempuan 26 tahun itu, datang membawa SK pengangkatan PNS dengan golongan III dan membawa Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). Kedua surat itu, foto kopian dengan legalisir tanda tangan basah dan stempel.

Kabag Prokopim Setda Gresik Imam Basuki dan sejumlah anak buahnya melakukan verifikasi SK dan SPMT. Ada sejumlah kejanggalan, antara lain, format SK PNS dan SMPT tertanggal 23 Februari 2024. Korban ME mengaku baru menerima pada Kamis, 2 April 2026. Konon, SK pengangkatan itu diserahkan oleh terduga pelaku di depan Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV Kantor Bupati Gresik. 

Pemkab Gresik melalui inspektorat melakukan pendalaman. Sebab, lantai IV itu tidak dilengkapi kamera pengintai, CCTV.  BKPSDM Gresik menerima sembilan korban SK PNS dan PPPK palsu itu dengan penempatan, antara lain, Kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Kantor Organisasi dan Tata Laksana (Orta), Kantor Bagian Umum hingga Dinas Sosial. 

Di BKPSDM juga mereka “menyanyi” telah menyetorkan sejumlah uang kepada oknum pelaku. Nominal bervariasi antara Rp 70 juta hingga Rp 150 juta, dengan iming-iming dapat diloloskan menjadi ASN tanpa melalui prosedur resmi. Uang puluhan hingga ratusan juta konon hanya uang muka. 

BKPSDM Gresik melaporkan dugaan penipuan  ASN dan PPPK palsu ini ke Polres Gresik pada Jumat, 10 April 2026. Ada dua orang terduga yang dilaporkan. Mereka ada pecatan ASN. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Tok !!! Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani: 2026 Tidak Ada Rekrutmen CPNS Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Perketat Verifikasi Hibah hingga Desa, Berfokus Mendesak dan Berdampak bagi Masyarakat 

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik memperketat verifikasi hibah daerah hingga tingkat desa untuk menutup celah salah sasaran dalam penyaluran bantuan. Pembenahan ini dilakukan menyusul evaluasi tata kelola anggaran, sekaligus memastikan setiap hibah benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa hibah tidak boleh lagi sekadar menjadi formalitas penganggaran, tetapi harus tepat sasaran dan terukur manfaatnya. “Hibah harus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Tidak boleh ada kesalahan, karena kalau sudah salah, tidak bisa diperbaiki di tengah jalan,” tegasnya saat membuka Sosialisasi Kebijakan Hibah Daerah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV Kantor Bupati Gresik pada Selasa, 14 April 2026.

Sosialisasi ini dihadiri antara lain, Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir ini, Wabup Alif menjelaskan, penguatan verifikasi dimulai dari hulu perencanaan. Setiap usulan wajib melalui tahapan ketat, mulai dari Musrenbang desa dan kecamatan, forum perangkat daerah, hingga penginputan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang kini berjalan dengan jadwal dan peran yang terstruktur.

Menurutnya, sistem tersebut sekaligus menutup ruang perubahan usulan di luar mekanisme, sebagaimana menjadi catatan dalam evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2025. Tak hanya administratif, seluruh usulan juga harus lolos penyelarasan dengan arah pembangunan daerah melalui Nawakarsa serta visi dan misi kepala daerah 2025–2030.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Gresik juga melakukan penyaringan ketat terhadap prioritas pembangunan. Usulan yang dinilai tidak mendesak atau minim dampak mulai dieliminasi. “Kita harus berani memilih. Dengan anggaran yang terbatas, kita fokus pada yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Penajaman tersebut, lanjut Wabup Alif, salah satunya terlihat pada sektor jalan lingkungan. Pemerintah mulai mengesampingkan pekerjaan dengan tingkat kerusakan rendah maupun yang tidak berdampak langsung terhadap aktivitas warga.

Meski demikian, komitmen jangka menengah tetap dijaga. Pemkab Gresik menargetkan penyelesaian bertahap jalan poros desa dan jalan lingkungan melalui program betonisasi. “Kami ingin ke depan akses jalan di Kabupaten Gresik semakin baik dan merata. Ini target bertahap yang terus kami kejar,” imbuhnya.

Sementara itu, laporan kegiatan disampaikan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Suprapto, yang menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi hingga level pelaksana di lapangan.

Sebanyak 16 Kasi Kesra kecamatan dan 330 Kasi Kesra desa terlibat dalam kegiatan ini, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memastikan proses verifikasi dan pengelolaan hibah berjalan sesuai ketentuan. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Perketat Verifikasi Hibah hingga Desa, Berfokus Mendesak dan Berdampak bagi Masyarakat  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Konon Korban Ngaku Terima SK Pengangkatan PNS dan PPPK Palsu di Lantai IV Ruang Mandala Bhakti Praja yang Tanpa CCTV

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Laporan dugaan pemalsuan SK PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memasuki hari ketiga pada Senin, 13 April 2026. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik masih harus bekerja ekstrakeras untuk mengungkap dan menangkap dua orang terduga pelaku penipuan yang menghebohkan Kota Santri, sebutan lain, Kabupaten Gresik.

Sementara itu, Pemkab Gresik mulai berbenah untuk memperkuat keamanan kantor Bupati Gresik berada di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik itu. 

Diantaranya, mengaktifkan kamera pengintai alias closed circuit television (CCTV). Pasalnya, kemera pengintai yang terpasang di sejumlah sudut dalam gedung berlantai IV lama tidak aktif. Seorang pegawai mengungkapkan lebih dari setahun kamera CCTV mati. “Wis suwe mati,” ujar seorang pegawai yang enggan disebutkan identitasnya itu pada Senin, 13 April 2026.

Usulan mengaktifkan kembali kamera pengintai di dalam kantor Bupati Gresik ini sempat mencuat saat rapat one week. Rapat para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, dan Kepala Badan bersama kepala daerah yang dilaksanakan setiap Senin. Pemkab Gresik tidak mau kecolongan untuk kali kedua. 

Untuk diketahui sembilan orang korban dugaan penipuan rekrutmen ASN, konon menerima SK pengangkatan PNS dan PPPK dilakukan di depan Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV Kantor Bupati Gresik. Ruang Mandala Bhakti Praja adalah ruang pertemuan biasa digunakan acara seremonial yang bisa menampung lebih dari 300-an undangan. “Di lantai IV ini tidak ada kamera CCTV,” ujar pegawai lainnya. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Gresik Agustin Halomoan Sinaga ketika konfirmasi membenarkan rencana pemasangan dan pergaktifan kamera CCTV di Kantor Bupati Gresik. “Sudah kami usulkan. Semoga segera teralisasi,” kata Sinaga pada Senin, 13 April 2026. Ia mengatakan, pengamanan kantor Bupati Gresik dilakukan selama 24 jam nonstop. Untuk pengamanan pagi hingga sore, kata Sinaga, pihaknya menempatkan 10 hingga 12 personil. 

“Empat anggota berada di dalam gedung. Enam bahkan delapan personel mengamankan bagian luar,” terangnya. Terpisah, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Gresik Khoirul Anwar mengatakan, membenarkan rencana pergaktifan kamera CCTV di Kantor Bupati. “Segera akan kami lakukan maintenance,” ujarnya di konfirmasi 1minute.id melalui selulernya pada Senin, 13 April 2026.

Khoirul tidak merinci berapa titik kamera CCTV yang akan dilakukan perbaikan dan berapa titik pemasangan baru. Terkait pemasangan kamera CCTV baru, seperti di lantai IV dan Ruang Mandala Bhakti akan mempelajari dulu alokasi anggaran. “Maaf, Saya ini sedang rapat di BKD (kini BKPSDM) sehingga tidak hafal,” ujarnya. 

Dugaan penipuan rekrutmen ASN ini terbongkar setelah seorang perempuan berinisial ME mendatangi Kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Gresik pada Senin, 6 April 2026.

Perempuan kelahiran 2000 atau 26 tahun ini memakai seragam, Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna keki itu membawa SK pengangkatan PNS dengan golongan III dan membawa Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). Kedua surat itu, foto kopian dengan legalisir tanda tangan basah dan stempel.

Kabag Prokopim Setda Gresik Imam Basuki dan sejumlah anak buahnya melakukan verifikasi SK dan SPMT. Ada sejumlah kejanggalan, antara lain, format SK PNS dan SMPT tertanggal 23 Februari 2024. Korban ME mengaku baru menerima awal pada Jumat, 3 April 2026 kemudian ralat pada Kamis, 2 April 2026.

Ketika ditanya jabatan fungsional umum (JFU) sebelumnya, perempuan berhijab itu gelagapan. Sejumlah kecurigaan itu, akhirnya Kabag Prokopim Setda Gresik Imbas meminta staf mengantar ME ke BKPSDM. Ternyata, di bagian ruang tunggu sudah ada ME..ME..lainnya. Mereka ada yang sempat mengikuti upacara Senin pagi, ada juga yang diantar orang tuanya. 

Di kantor BKPSDM Gresik, sembilan korban dilakukan pendataan. Mereka mendapatkan SK PNS dan PPPK dengan penempatan, antara lain, Kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Kantor Organisasi dan Tata Laksana (Orta), Kantor Bagian Umum hingga Dinas Sosial. 

Di BKPSDM juga mereka “menyanyi” telah menyetorkan sejumlah uang kepada oknum pelaku. Nominal bervariasi antara Rp 70 juta hingga Rp 150 juta, dengan iming-iming dapat diloloskan menjadi ASN tanpa melalui prosedur resmi. Uang puluhan hingga ratusan juta konon hanya uang muka. 

Pada Jumat, 10 April 2026 Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo melaporkan dugaan pemalsuan SK dan SPMT ke Polres Gresik. “Yang kami laporkan dari sisi pemalsuan dokumennya. Para korban yang melapor ke kami ada sembilan orang, namun yang memiliki dokumen palsu sebanyak enam orang,” ujarnya kepada wartawan pada Jumat, 10 April 2026. (yad)

Editor  : Chusnul Cahyadi 

Konon Korban Ngaku Terima SK Pengangkatan PNS dan PPPK Palsu di Lantai IV Ruang Mandala Bhakti Praja yang Tanpa CCTV Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Chandra Ari & Serry Satya Terpilih Duta Genre Gresik 2026, Wabup Gresik : Pemkab Dorong Terwujudnya Generasi Muda Berkualitas 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, wabil khusus generasi muda. Salah satunya, Pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre) Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Grand final Apresiasi Duta Genre Gresik dihelat di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif pada Minggu malam, 12 April 2026 menetapkan pasangan Serry Satya dan Chandra Ari berhasil meraih Juara I. Juara II diraih oleh Shesa Nayla dan Raditya Moreno, serta Juara III diraih oleh Fahri Zaidan dan Syirilla syila. 

Sedangkan, Juara Favorit diberikan kepada Alexandria Azzahra dan Billy Ardo, Juara Advokasi diraih oleh Adi Bachtiar dan Siti Aisyah, serta Juara Berbakat diraih oleh Vito Dwi dan Inggrit Sally. Kegiatan strategis pemerintah daerah dalam membentuk remaja yang sehat, berkarakter, serta memiliki daya saing di tengah dinamika perkembangan zaman.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya difokuskan pada aspek infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

“Generasi muda merupakan investasi strategis bagi masa depan daerah. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan menjadi generasi yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menjaga diri dari berbagai perilaku berisiko,” ujar dokter Alif, sapaan akrab, Asluchul Alif. 

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Kabupaten Gresik masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan generasi muda, antara lain tingginya risiko perkawinan usia dini, pergaulan berisiko, dampak negatif perkembangan digital, serta isu kesehatan mental remaja.

Berdasarkan data, angka dispensasi pernikahan di Kabupaten Gresik menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 211 kasus pada 2023, menjadi 193 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 176 kasus pada 2025. Penurunan tersebut didukung oleh kebijakan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

Namun demikian, kasus perlindungan anak pada tahun 2025 masih tercatat sebanyak 638 kasus, dengan 321 kasus melibatkan anak. Sementara itu, prevalensi stunting pada tahun 2024 berada pada angka 15,2 persen, menurun dari 15,4 persen pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemkab Gresik terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui program-program pembinaan remaja, di antaranya edukasi kesehatan reproduksi, pengembangan sekolah ramah anak, serta penguatan peran keluarga melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR).

Ketua TP PKK Kabupaten Gresik sekaligus Bunda Genre Nurul Haromaini Ali menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya peran remaja dalam menyikapi arus informasi di era digital secara bijak. “Duta Genre diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan generasi muda, serta menjadi motivator bagi teman sebayanya,” tutur Ning Nurul, sapaan akrab, Nurul Haromaini Ali.

Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik dr. Titik Ernawati, menambahkan bahwa Duta Genre merupakan bagian dari implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

“Duta Genre berperan sebagai edukator, konselor, dan influencer dalam menyosialisasikan program kepada masyarakat, khususnya remaja,” jelasnya. Program Genre sendiri berfokus pada Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), meliputi pencegahan perkawinan usia dini, pergaulan berisiko, serta penyalahgunaan narkoba.

Grand Final Pemilihan Duta Genre 2026 diikuti 20 pasangan yang telah melalui proses seleksi ketat dari total 109 pendaftar. Dewan juri pada ajang ini terdiri dari Haidar Iskandar, drg. Hilmy Irsyadi Hanif, dan Asti Candrasasi yang merupakan psikolog dari Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.

Juri memutuskan pasangan Serry Satya dan Chandra Ari berhasil meraih Juara I. Juara II diraih oleh Shesa Nayla dan Raditya Moreno, serta Juara III diraih oleh Fahri Zaidan dan Syirilla syila. Sedangkan penghargaan Juara Favorit diberikan kepada Alexandria Azzahra dan Billy Ardo, Juara Advokasi diraih oleh Adi Bachtiar dan Siti Aisyah, serta Juara Berbakat diraih oleh Vito Dwi dan Inggrit Sally.

Pemerintah berharap para finalis mampu menjadi agen perubahan (agent of change) dan teladan bagi generasi muda di Kabupaten Gresik. Dan, mendorong lahirnya generasi muda yang unggul, sehat, dan berkarakter dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah serta menyongsong Indonesia Emas. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Chandra Ari & Serry Satya Terpilih Duta Genre Gresik 2026, Wabup Gresik : Pemkab Dorong Terwujudnya Generasi Muda Berkualitas  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Mobil Pengangkut Sampah Warga Wadeng, Sidayu Terbakar

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id  – Mobil pikap pengangkut sampah warga Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik terbakar pada Sabtu, 11 April 2026. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran yang terjadi di perbatasan Jalan Desa Wadeng dan Lasem itu. Masyarakat desa setempat kini khawatir pengagkutan sampah rumah tidak bisa ajek setiap hari.

Mobil pikap pengangkut sampah milik pemerintahan desa (Pemdes) Wadeng ini setiap hari beroperasi untuk mengangkut sampah rumah tangga. Mobil ini beroperasi sejak pagi. Sekitar pukul 09.30 WIB, mobil pikap yang bagian bak telah  dimodifikasi nyaris penuh.

Asap menyembul dari bagian pengemudi. Asap putih berubah menjadi bara api. Munir, warga setempat yang melihat Mobil pengangkut sampah terbakar bergegas lari ke pos Damkar Kecamatan Dukun. Tiga personel jaga, yakni Lutfil, Heri dan Rudi bergegas menuju tempat kejadian kebakaran (TKK). 

“Dugaan awal, ada sampah yang masuk ke bagian mesin dan menimbulkan api,” ujar Kepala Dinas Damkarmat Gresik Suyono pada Sabtu, 11 April 2026. “Tidak ada korban jiwa, korban meteriil berkisar Rp 100 jutaan,” tambah Suyono. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Mobil Pengangkut Sampah Warga Wadeng, Sidayu Terbakar Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal / Pemerintahan

BKPSDM Gresik Laporkan Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN ke Polres Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo mendatangi Kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Gresik pada Jumat, 10 April 2026. Agung didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik Muhammad Rum Pramudya serta sejumlah stafnya. 

Laporan tersebut diterima oleh Kanit III Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Gresik Iptu Komang Andhika Haditya Prabu. Agung melaporkan terduga pelaku yang identitas masih dirahasiakan atas dugaan pemalsuan SK pengangkatan PNS dan PPPK. Kemudian, pemalsuan tanda tangan dan stempel dalam dokumen SK Bupati.

“Yang kami laporkan dari sisi pemalsuan dokumennya. Para korban yang melapor ke kami ada sembilan orang, namun yang memiliki dokumen palsu sebanyak enam orang,” ujarnya kepada wartawan pada Jumat, 10 April 2026. 

Sementara itu, sejumlah korban dugaan penipuan rekrutmen ASN masih belum melapor ke Polres Gresik. Dugaan penipuan rekrutmen ASN ini terbongkar setelah seorang perempuan berinisial ME mendatangi Kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Gresik pada Senin, 6 April 2026.

Perempuan kelahiran 2000 atau 26 tahun ini memakai seragam, Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna keki itu membawa SK pengangkatan PNS dengan golongan III dan membawa Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). Kedua surat itu, foto kopian dengan legalisir tanda tangan basah dan stempel. 

Kabag Prokopim Setda Gresik Imam Basuki dan sejumlah anak buahnya melakukan verifikasi SK san SPMT. Ada sejumlah kejanggalan, antara lain, format SK PNS dan SMPT tertanggal 23 Februari 2024. Korban ME mengaku baru menerima pada Kamis, 2 April 2026.

Ketika ditanya jabatan fungsional umum (JFU), perempuan berhijab itu gelagapan. Sejumlah kecurigaan itu, akhirnya Kabag Prokopim Setda Gresik Imbas meminta staf mengantar ME ke BKPSDM. Ternyata, di bagian ruang tunggu sudah ada ME..ME..lainnya. Mereka ada yang sempat mengikuti upacara Senin pagi, ada juga yang diantar orang tuanya. 

Di kantor BKPSDM Gresik, sembilan korban dilakukan pendataan. Mereka mendapatkan SK PNS dan PPPK dengan penempatan, antara lain, Kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Kantor Organisasi dan Tata Laksana (Orta), Kantor Bagian Umum hingga Dinas Sosial. 

Di BKPSDM juga mereka “menyanyi” telah menyetorkan sejumlah uang kepada oknum pelaku. Nominal bervariasi antara Rp 70 juta hingga Rp 150 juta, dengan iming-iming dapat diloloskan menjadi ASN tanpa melalui prosedur resmi. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

BKPSDM Gresik Laporkan Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN ke Polres Gresik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

DPRD Gresik dan Pemkab Gresik Sepakati Normalisasi Kali Avour Driyorejo tahun 2026

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mencapai kesepakatan terkait rencana normalisasi Kali Avour wilayah Driyorejo. 

Anggaran untuk program mengatasi persoalan banjir di wilayah Gresik Selatan ini akan dialokasikan pada Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2026. Sehingga, pelaksanaan program bisa dikerjakan tahun ini.

Kesempatan itu, tercapai dalam Hearing Gabungan Komisi di ruang Paripurna DPRD Gresik yang dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani pada Kamis, 9 April 2026. Hearing dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir. 

Dalam rapat dengar pendapat ini, legislatif yang hadir adalah seluruh anggota komisi. Sedangkan eksekutif, yakni Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) hingga Kepala Dusun Semambung, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. 

Hearing gabungan komisi ini dilakukan dua hari pascapenertiban 43 bangunan liar (bangli) di atas sempadan saluran air di Dusun Semambung, Desa/Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Gresik pada Rabu, 8 April 2026.

Ada dua pokok persoalan utama yang dibahas, yakni terkait aduan pengurus Lapak Dusun Semambung dan Permasalahan banjir Kali Avour di Kecamatan Driyorejo. 

Ketua DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir, menjelaskan konsep penertiban sekaligus penanganan banjir ini merupakan persoalan utama warga wilayah Gresik selatan. “Penertiban bangunan dan penanganan banjir ini satu kesatuan kebijakan yang tidak bisa dipisahkan, apalagi sudah beberapa tahun lalu aspirasi dari warga masuk ke kami,” ujarnya.

Dia menegaskan, secara legal penertiban tersebut telah sesuai aturan. Pasalnya, izin penggunaan lahan para pedagang diketahui telah berakhir sejak 2008 dan tidak pernah diperpanjang. “Ini merupakan solusi bersama untuk penuntasan banjir,” tutur politisi muda PKB Gresik ini.

Dalam forum itu, Syahrul mengingatkan pentingnya pendekatan sosial kepada masyarakat terdampak, khususnya para pedagang yang berjualan di tempat itu. “Dari aspek sosial psikologis, ketika penertiban dilakukan harus ada format relokasi yang jelas. Harapannya, tempat baru ini bisa menjadi sentra UMKM yang representatif,” jelas kandidat Ketua DPC PKB Gresik ini.

Dalam hearing tersebut, terungkap bahwa pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah menyiapkan lokasi relokasi bagi para pedagang di tanah milik Desa Driyorejo.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen melakukan normalisasi sungai secara komprehensif di wilayah Driyorejo sebagai langkah penanganan banjir. “Pak Bupati (Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Red) juga sepakat melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh. Penataan kawasan lanjutan akan dilakukan di sempadan saluran air,” tambah Syahrul.

Untuk mengawal kebijakan tersebut, DPRD menugaskan Komisi II untuk mengawal proses relokasi pedagang, sementara Komisi III fokus pada penanganan banjir di Driyorejo dan Wringinanom. Komisi II membidangi perekonomian dan keuangan, mencakup sektor perdagangan, industri, pertanian, koperasi, dan UMKM. Sedangkan, komisi III membidangi pembangunan yang membidangi infrastruktur, lingkungan hidup, dan perhubungan. 

2026 : Normalisasi Kali Avour Driyorejo 

Legislatif dan eksekutif sepakat normalisasi Kali Avour wilayah Driyorejo akan dilakukan pada tahun 2026. Untuk mempercepat pelaksanaan rencana tersebut Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani akan membentuk tim terpadu yang melibatkan Pemkab Gresik, DPRD Gresiilk, dinas terkait, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa izin penggunaan lahan bagi pedagang sejak awal bersifat sementara dan dapat dicabut sewaktu-waktu untuk kepentingan umum. “Pemerintah bisa menarik kembali izin jika dibutuhkan, apalagi untuk kepentingan umum seperti penanganan banjir,” tegas Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Ia menilai, banyaknya bangunan yang berdiri di atas aliran sungai menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah tersebut. Dia juga memastikan, program normalisasi sungai akan didukung dari sisi anggaran. “Di perubahan APBD 2026 kami siap menganggarkan khusus untuk normalisasi sungai,” tegas mantan Ketua DPRD Gresik itu.

Dukungan terhadap langkah tersebut juga disampaikan DPRD. Ketua Komisi I DPRD Gresik Muhammad Rizaldi Saputra, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh upaya penanganan banjir di wilayah Gresik selatan. “Mulai dari normalisasi sungai hingga penanganan infrastruktur, kami siap dukung. Persoalan banjir ini sudah sangat meresahkan masyarakat,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifudin. Dia menyebut penanganan banjir di Driyorejo dan Wringinanom telah menjadi perhatian sejak lama, meski terkendala keterbatasan anggaran. “Perusahaan-perusahaan sebelumnya juga ikut membantu. Ini perlu dikoordinasikan kembali agar penanganan banjir bisa maksimal,” katanya. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi 

DPRD Gresik dan Pemkab Gresik Sepakati Normalisasi Kali Avour Driyorejo tahun 2026 Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Dampingi Mendag Resmikan Pasar Sidayu, Pasar Tradisional Modern Dilengkapi RTH, Dorong Transaksi Digital 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendampingi Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso meresmikan revitalisasi Pasar Tematik Industri Sidayu pada Jumat, 10 April 2026. Revitalisasi pasar berlokasi di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu ini bertujuan meningkatkan kenyamanan bertransaksi dan mendorong perekonomian lokal. 

Pasar Sidayu yang memiliki nilai historis tinggi ini terbakar pada 30 Januari 2022 lalu. Konon, pasar ini  dibangun pada masa kejayaan Kanjeng Sepuh, Adipati Sidayu yang makamnya di kompleks Masjid Jamik Sidayu yang lokasi sisi barat dari Alun-alun Sidayu itu.

Pasar Tematik Industri Sidayu, hasil revitalisasi ini terdapat 538 stan dan pedagang. Adapun komoditas yang dijual di antaranya barang kebutuhan pokok, sayuran, jajanan pasar, pakaian, sepatu, tas, dan peralatan rumah tangga. Peresmian pasar ini diharapkan memperkuat tata kelola pasar tradisional agar lebih bersih dan modern.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, kebersihan pasar menjadi faktor penting agar pasar rakyat tetap menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, kondisi pasar yang bersih juga dapat mendorong aktivitas ekonomi dan wisata kuliner di kawasan pasar.

Dikatakan, pemerintah menggencarkan Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan), untuk menciptakan pasar rakyat yang bersih dan sehat guna meningkatkan kenyamanan serta menarik minat warga untuk berbelanja di pasar tradisional. Gerakan ini melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Polri dan pemerintah daerah.

“Kita ada namanya Gernas Mapan, Gerakan Nasional untuk membersihkan pasar nasional. Jadi kita ingin pasar-pasar tradisional itu harus bersih, tidak becek, tidak bau,” harapnya. Mendag Budi Santoso juga mengajak masyarakat untuk mendukung Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan). Gerakan ini dirancang untuk mengubah wajah pasar tradisional di seluruh Indonesia, dimulai dari perilaku pedagang hingga pemenuhan sarana kebersihan.

“Peningkatan kebersihan pasar tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan. Tetapi juga berpotensi meningkatkan jumlah pengunjung dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional,” tutur mendag Budi. 

Mendag Budi Santoso, juga mendorong agar pasar rakyat mulai beradaptasi dengan ekosistem digital. Ia menjelaskan, bahwa di era digital, pedagang pasar harus mulai belajar berjualan secara daring (online) untuk menjangkau konsumen yang memilih berbelanja dari rumah. Perpaduan antara pembeli yang datang langsung dan pembeli daring akan meningkatkan pendapatan pedagang.

“Pasar ini memiliki unsur cagar budaya dan potensi wisata kuliner. Syarat utamanya adalah harus bersih dan tidak bau. Kita ajarkan pasar rakyat untuk berjualan online agar bisa bersaing dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada,” harapnya.

“Kami tidak hanya membangun fisik, tapi juga manajemen sampahnya harus dikelola dengan baik. Saya juga mengapresiasi harga kebutuhan pokok di sini yang terjaga dengan baik, harapannya stabilitas ini terus dipertahankan,” tandasnya. 

Di tempat sama, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menambahkan, pasar Tematik Industri Sidayu menjadi pusat perekonomian di wilayah utara yang mengampu dari Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Dukun dan Bungah. “Revitalisasi pasar ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendag Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp 30 Miliar,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Bupati Yani menjelaskan, revitalisasi ini menghadirkan fasilitas baru yang sebelumnya belum ada seperti ruang terbuka hijau yang memberikan kenyamanan dan kesejukan. Serta Plaza yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang pameran dan kegiatan masyarakat. 

“Saya berharap, dengan bangunan yang lebih representatif ini pedagang dan pembeli bisa lebih nyaman dalam melakukan transaksi. Revitalisasi tersebut diharapkan, menjadi ikon baru perekonomian Gresik, dan mendukung keberlanjutan UMKM sekaligus memperkuat peran pasar di era digital,” imbuh mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Menteri Perdagangan Budi Santoso didampingi Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Asluchul Alif memborong sejumlah bahan pokok di Pasar Tematik Industri Sidayu. Tak tanggung-tanggung Mendag Budi Santoso membeli telur, cabai, sayur hingga minyak sebelum prosesi peresmian pasar yang dikenal warga Gresik Utara sebagai Pasar Pahing. Tak hanya memborong sejumlah bahan pokok, Budi Santoso juga menyempatkan berkeliling meninjau pasar. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Dampingi Mendag Resmikan Pasar Sidayu, Pasar Tradisional Modern Dilengkapi RTH, Dorong Transaksi Digital  Selengkapnya
Home / Hukum & Kriminal / Pemerintahan

Pemkab Gresik Berikan Pendampingan Hukum kepada Korban Dugaan Penipuan Rekrutmen ASN 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memberikan pendampingan hukum kepada para korban dugaan penipuan rekrutmen pegawai negeri sipil.  Kasus ini terungkap pada Senin, 6 April 2026.

Sebanyak 9 orang korban mendatangi sejumlah kantor organisasi Perangkat Daerah (OPD). Antara lain, Kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Kantor Organisasi dan Tata Laksana (Orta), Kantor Bagian Umum hingga Dinas Sosial. Mereka datang memakai pakaian dinas harian (PDH) berwarna keki. Mereka ada juga sempat mengikuti upacara pagi.

Mereka mendatangi kantor itu sambil membawa surat keputusan (SK) pengangkatan PNS dan PPPK yang diduga kuat palsu. Para korban dugaan penipuan rekrutmen pegawai negeri itu kemudian dibawah ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gresik.

Dari hasil verifikasi awal, ditemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari ketidaksesuaian alur administrasi, format dokumen, hingga mekanisme penempatan. Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS dan PPPK tersebut mencantumkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) tertanggal 23 Februari 2024, namun baru diterima korban pada April 2026.

Dalam pertemuan di kantor BKPSDM Gresik, para korban berjumlah sembilan orang itu mengaku telah menyetorkan sejumlah uang kepada oknum pelaku dengan nominal bervariasi antara Rp 70 juta hingga Rp 150 juta, dengan iming-iming dapat diloloskan menjadi ASN tanpa melalui prosedur resmi.

Sebagai bentuk kehadiran pemerintah, BKPSDM mengundang seluruh korban untuk diberikan pendampingan, termasuk fasilitasi pelaporan kepada aparat penegak hukum pada Kamis, 9 April 2026. Pemerintah Kabupaten Gresik memastikan akan mengawal proses ini hingga ke ranah hukum guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menegaskan bahwa sistem rekrutmen ASN telah terintegrasi secara nasional melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Seluruh proses pendaftaran dan seleksi ASN dilakukan secara resmi melalui portal SSCASN milik BKN. Di luar mekanisme tersebut dapat dipastikan tidak resmi,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

“Pemerintah Kabupaten Gresik tidak hanya melakukan pendampingan kepada korban, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dengan selalu memverifikasi setiap informasi terkait kepegawaian. Kami menyediakan kanal resmi untuk pengecekan keabsahan NIP melalui website BKPSDM. Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan ASN di luar prosedur resmi,” pungkas Agung Endro Dwi Setyo Utomo.

Sebagai langkah preventif, masyarakat diimbau untuk melakukan pengecekan keabsahan data kepegawaian, termasuk Nomor Induk Pegawai (NIP), melalui laman resmi BKPSDM Kabupaten Gresik pada menu Informasi Publik – Validasi NIP ASN:

https://bkpsdm.gresikkab.go.id/pages/validasi-nip-asn-kabupaten-gresik

Perlu diketahui, layanan validasi NIP tersebut hanya dapat digunakan untuk memverifikasi data ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, dan tidak dapat digunakan untuk pengecekan data ASN dari instansi atau daerah lain.

Pemkab Gresik mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap informasi diperoleh melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari praktik penipuan serupa. (*)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Berikan Pendampingan Hukum kepada Korban Dugaan Penipuan Rekrutmen ASN  Selengkapnya