Pemerintahan

Ekbis / Home / Pemerintahan

SPBUN Lumpur Soft Launching, Baru 522 Nelayan yang Berhak Dapat Solar Subsidi 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Anshori tak lagi “berburu” solar. Nelayan asal Kelurahan Lumpur itu kini bisa menebus solar subsidi untuk menggerakkan mesin perahu di Stasiun Pengisian bahan bakar umum dan nelayan (SPBUN) di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Lumpur, Kecamatan/Kabupaten Gresik. 

SPBUN milik PT Gresik Migas, salah satu perusahaan umum daerah. Hampir separuh hidup, bapak dua anak berusia 50 tahun itu mencari ikan. “Puluhan tahun harus keliling mencari solar kalau mau melaut,” katanya kepada wartawan 1minute.id usai soft launching pada Jumat, 24 November 2023.

Kini, Anshori bisa bernafas lega. Sebab, ia adalah satu dari ratusan nelayan yang mendapatkan jatah solar subsidi dengan harga Rp 6.800 per liter itu. “Saya dapat jatah 10 liter per hari. Katanya nanti bisa ditambah sampai maksimal 15 liter per hari,” ungkapnya. 

Soft launching SPBUN Lumpur berlangsung secara sederhana. Puluhdn nelayan secara lesehan menggelar doa bersama yang dihadiri oleh Direktur Umum dan Pengembangan Muhammad Syaikhu dan Direktur Teknik dan Operasional Gresik Migas M.Prisdianto Mihardjo serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Gresik Edy Hadisiswoyo itu berlangsung khidmat. Usai doa bersama, para nelayan yang sudah mendapatkan barcode pembelian solar bersubsidi bisa mendapatkan solar. Mereka pun semringah. 

Direktur Umum dan Pengembangan PT Gresik Migas Muhammad Syaikhu mengungkapkan, SPBUN Lumpur ini adalah SPBUN kali ketiga di Kabupaten Gresik. “Investasi SPBUN Lumpur sekitar Rp 6,7 miliar. Dan biayai sendiri oleh Gresik Migas,” kata Syaikhu. 

SOFT LAUNCHING: Direktur Teknik dan Operasional Gresik Migas M.Prisdianto Mihardjo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Gresik Edy Hadisiswoyo dan Direktur Umum dan Pengembangan Muhammad Syaikhu dalam soft launching SPBUN Lumpur pada Jumat, 24 November 2023 ( Foto : chusnul cahyadi/1minute.id)

Sementara itu, Direktur Teknik dan Operasional Gresik Migas M.Prisdianto Mihardjo mengatakan, soft launching dilakukan untuk menguji keandalan fasilitas, meskipun dari pertamina telah melakukan cek fisik, dari Health, Security, and Environment  (HSE) dan tim teknis sudah menyatakan baik. 

“Trial dilakukan untuk menguji keandalan fasilitas. Sebelum launching resmi, kita lakukan trial untuk penjualan,” ujar Priest Djabbar-panggilan-M.Prisdianto Mihardjo. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gresik per 24 November 2023, sebanyak 522 nelayan yang telah mendapatkan rekomendasi bisa menebus solar subsidi. Jumlah itu bisa berkembang karena DKP Gresik masih  melakukan verifikasi lanjutan terkait nelayan penerima solar subsidi itu. 

“Dari 522 nelayan yang telah menerima barcode pengambilan dari PT GM dan Pertamina 95 nelayan..Dan ini akan kita lakukan trial terhadap mereka untuk pengambilan solarnya. Mudah-midahan tidak ada kendala teknis,” ujar Priest Djabbar.

Sampai kapan trial penjualan dilakukan? Priest mengatakan trial dilakukan sampai ada kepastian jadwal launching dari menteri..Karena maunya pak menteri yang akan meresmikan,” katanya.  SPBUN Lumpur ini rencana awal akan diresmikan pada Rabu, 23 November 2023. Akan tetapi, menteri BUMN Erick Thohir mengikuti kunjungan kerja bersama Presiden Joko Widodo. (yad)

SPBUN Lumpur Soft Launching, Baru 522 Nelayan yang Berhak Dapat Solar Subsidi  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Ikhtiar Gresik Bebas Stunting, Bupati dan Ketua TP PKK Gresik Berikan PMT hingga Lacak Bumil KEK

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah bertekad mewujudkan Gresik bebas stunting. Sejumlah program rencana dan aksi dilakukan. Antara lain, pemberian makanan tambahan (PMT), pelacakan anak berisiko stunting dan Ibu hamil berstatus kekurangan energi kronik (Bumil KEK) mulai dilakukan pada Rabu, 22 November 2023.

Kick off PMT, pelacakan anak berisiko stunting serta Bumi KEK diawali di Desa Peganden, Kecamatan Manyar dipimpin langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Ketua TP PKK Gresik Nurul Haromaini Ali. Pelacakan stunting ini bertujuan untuk melihat lebih dekat penyebab balita stunting di masyarakat dan melaksanakan pendekatan yang tepat dalam penanggulanganya.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, stunting di Indonesia secara global di urutan ke-7 dan urutan ke-5 di Asia. Di Kabupaten Gresik angka stunting sudah turun di angka 10,7 persen. Dan, perlu terus didorong sampai angka 0% atau zero hingga menjadi kabupaten bebas stunting.

“Untuk itu, pencegahan stunting pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan,” kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani pada Rabu, 22 November 2023.

Dikatakan, situasi penanggulangan stunting di Kabupaten Gresik cukup menggembirakan, karena berdasarkan data SSGI tahun 2022 angka prevalensi stunting sebesar 10,7 %. Dimana sudah melampaui target nasional yaitu 14%.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama terintegrasi antar OPD dan lintas sektor di Kabupaten Gresik dalam kerangka 8 aksi konvergensi untuk penanggulangan stunting, “ungkapnya.

Pihaknya mengapresiasi PKK, salah satu lembaga sosial kemasyarakatan yang turut mengambil peran besar dalam upaya percepatan penurunan stunting. Salah satunya melalui kegiatan pelacakan stunting seperti saat ini.

“Melalui pelacakan pemerintah mampu melihat lebih dekat penyebab balita stunting di masyarakat dan melaksanakan pendekatan yang tepat dalam penanggulannnya,” tuturnya. Ia berharap hasil dari pelacakan stunting dapat ditindaklanjuti oleh kepala desa, camat, tokoh dan seluruh lapisan masyarakat Desa Peganden dan Kecamatan Manyar. Dengan cara berbagi peran dan sumber daya disertai dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gresik.

“Masih banyak cara kita untuk menangani stunting. Mulai dari pencegahan pernikahan dini, menjaga kebersihan lingkungan hidup sehat di dalam dan luar rumah, pola asuh yang tepat serta perbaikan gizi,” katanya. 

PMT bukan berarti makanan pokok, stunting bisa dicegah dan perbaiki. Apalagi Kecamatan Manyar dikelilingi industrisasi. Maka kondisi generasi di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik tidak boleh lemah, anak-anak harus berkompetisi, harus cerdas. Peran orang tua juga harus paham apa yang disukai oleh anak-anak. Ini semua untuk kecerdasan mereka.

“Perlu kolaborasi lintas sektor, masyarakat dan industri. Peran industri juga harus punya komitmen dalam pencegahan stunting di Kabupaten Gresik,” tegasnya. 

Di tempat sama, Ketua TP PKK Gresik Nurul Haromaini Ali menyampaikan, Pemkab Gresik berkomitmen mencegah dan menurunkan angka stunting. Permasalahan stunting saat ini sedang gencar diperangi oleh pemerintah harus mendapat perhatian oleh berbagai pihak.

Hal ini tidak terlepas dari betapa pentingnya pencegahan stunting guna mencetak generasi emas di masa mendatang. “Secara langsung stunting disebabkan asupan yang kurang dan penyakit infeksi yang keduanya saling mempengaruhi. Secara tidak langsung, ketahanan pangan hingga tingkat rumah tangga, pola asuh, serta akses terhadap kelayakan sanitasi utamanya air bersih harus ditingkatkan,” kata istri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani ini.

Gerakan PMT dan pelacakan anak berisiko stunting, merupakan salah satu ikhtiar bersama-sama dalam mencegah stunting di Kabupaten Gresik ini menjadi tanggung jawab bagi bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan pentingnya makanan bergizi.

“Salah satunya dengan memberikan makanan tambahan bagi anak-anak dan Ibu hamil KEK. Sebagai upaya untuk meningkatkan kebutuhan gizi mereka, sehingga anak-anak usia dini yang kita miliki akan memperoleh masa tumbuh kembang yang baik,” harap Ning Nurul-sapaan-Nurul Haromaini Ali ini. (yad)

Ikhtiar Gresik Bebas Stunting, Bupati dan Ketua TP PKK Gresik Berikan PMT hingga Lacak Bumil KEK Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Kunjungi KEK Kendal, DPMPTSP Gresik Studi Tiru Penerapan Regulasi PBG dan SLF

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik melakukan kunjungan kerja ke DPMPTSP Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.  Tujuan digelarnya studi tiru ini karena DPMPTSP Gresik belajar tentang penerapan regulasi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ngansu kaweruh ke DPMPTSP Kendal ini dipimpin langsung oleh Kepala DPMPTSP Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo dan Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) Gresik Ida Lailatussa’diyah sejumlah pejabat dan staf teknis layanan PBG dan SLF dilakukan Jumat pekan lalu, 17 November 2023. Rombongan dari DPMPTSP Gresik juga melanjutkan peninjauan lapangan ke area KEK Kendal yang berada di Kecamatan Kaliwungu itu. 

Agung Endro Dwi Setyo Utomo menyampaikan apresiasi kepada DPMPTSP Kendal yang bersedia membagikan ilmu, ide, gagasan serta tips kepada Pemkab Gresik agar bisa mengimplementasikan kebijakan PBG dan SLF di KEK JIIPE Kecamatan Manyar. Diakuinya, ada sejumlah program yang selama ini belum optimal dikerjakan oleh Pemkab Gresik sehingga potensi pendapatan dari sektor retribusi PBG dan SLF di area KEK belum bisa tergarap maksimal.

“Kami cukup kagum, KEK Kendal dengan luas area 1.000 hektar dengan jumlah tenant 95 usaha sudah melakukan kewajibannya mematuhi perizinan PBG dan SLF dan memberikan pendapatan kepada daerah. Menurut kami ini sebuah terobosan yang harus diadopsi dimana pelaku usaha dan operator KEK memiliki komitmen bersama untuk ikut serta membangun daerah,” kata Agung di  Mall Pelayanan Publik (MPP) pada Senin, 20 November 2023.

Agung, melanjutkan 95 pelaku usaha yang berdiri di area KEK Kendal mendapatkan layanan serta difasilitasi secara maksimal oleh administrator KEK Kendal. Hal inilah yang menurut Agung belum terlihat di KEK Gresik. Bahkan, adanya kepala daerah Kabupaten Gresik dalam struktur KEK Gresik belum berjalan secara optimal akibat minimnya koordinasi.

“KEK Gresik terbilang sedikit lebih lambat dibandingkan KEK Kendal karena kurangnya harmonisasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak administrator,” tutur mantan Camat Gresik itu.

Sebelum mengakhiri kunjungan, Agung mengungkapkan rasa optimis jika kedepan KEK Gresik bisa lebih progresif dan memberikan manfaat besar kepada daerah. Tidak hanya tentang tersedianya lapangan pekerjaan saja, lebih dari itu Agung berharap KEK Gresik memberikan kontribusi secara langsung terhadap pendapatan daerah. 

Agung menegaskan kembali komitmennya dalam memberikan karpet merah serta kemudahan berusaha bagi seluruh investor yang datang ke Gresik. “Hasil dari kunjungan ke KEK Kendal ini akan kami laporkan ke pak bupati (Fandi Akhmad Yani, Bupati Gresik,Red) dan segera kami tindaklanjuti dengan administrator KEK. Jika dirasa nantinya ada hambatan, tentu kami akan meminta petunjuk kepada pemerintah di pusat,” pungkasnya. (yad)

Kunjungi KEK Kendal, DPMPTSP Gresik Studi Tiru Penerapan Regulasi PBG dan SLF Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pengukuhan Pengurus LKS, Wabup Gresik: Entas Kemiskinan Utamakan Warga Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengukuhkan 17 anggota inti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) masa bakti 2023-2028 di Aula Putri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Selasa, 21 November 2023.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 angka kemiskinan di Gresik sekitar 11,06% atau sekitar 142 ribu dari jumlah penduduk Gresik sebanyak 1.291.518 jiwa. Penurunan angka kemiskinan ini, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab).Gresik sendiri. Perlu sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam menurunkan angka tersebut.

“Artinya, kesejahteraan sosial ini memang dibutuhkan oleh masyarakat dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa semakin semangat menuju masyarakat sejahtera,” ujar Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah ini. 

Bu Min sebutkan, hingga saat ini Pemkab Gresik melalui Dinas Sosial terus meningkatkan jumlah dan jenis bantuan yang dapat diberikan. Contohnya, program bantuan PKH Reguler, PKH Plus, PKH Inklusi, dan DBHCHT.

Terkait penyaluran, Bu Min berharap dengan bantuan dari LKS dan yang lain, dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Hal ini lantaran banyak ditemukan kasus warga yang mampu tetap mendapatkan bantuan sosial.

“Maka, saya harapkan nanti yang diutamakan adalah anak-anak asli asal Gresik. Karena memang ada banyak tempat yang memiliki anak-anak fakir dari luar kabupaten/kota. Maka, yang kita utamakan nanti adalah anak-anak kita dari Gresik,” ucapnya.

Bu Min mengajak semua pihak untuk bergerak bersama mengikis kemiskinan dengan cepat. Harapannya dapat mewujudkan cita-cita Gresik sebagai kabupaten bebas kemiskinan. (yad)

Pengukuhan Pengurus LKS, Wabup Gresik: Entas Kemiskinan Utamakan Warga Gresik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Layanan Posyandu Semakin Gereget, Ketua TP PKK Gresik Kerahkan Kader Pantau Gizi Anak dan Bumil

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bakal semakin gereget. Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Gresik Nurul Haromaini Ali Fandi Akhmad Yani, menegaskan siap menerjunkan kadernya dalam upaya optimalisasi layanan Posyandu.

“Posyandu, adalah suatu lembaga yang mempunyai prinsip dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Secara keanggotaan, Posyandu memiliki kader atas dasar keterpanggilan dan biasanya dimotori para kader PKK,” terang Ning Nurul-sapaan-Nurul Haromaini Ali Fandi Akhmad Yani Workshop Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu di Hotel Horison GKB pada Senin, 20 November 2023.

Dikatakan Ning Nurul, Posyandu dan PKK memiliki banyak persamaan baik dalam semangat maupun tujuan. Posyandu, memiliki fungsi dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar pada ibu, bayi, dan balita memiliki irisan yang lekat dengan peranan PKK di masyarakat. Kegiatan itu diikuti oleh para kader Posyandu se-Kabupaten Gresik, kegiatan ini menjadi momen peneguhan sinergitas dua entitas dalam kesehatan dan pemberdayaan berbasis masyarakat tersebut. 

Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK, yakni pada Pokja IV dan bersinergi dengan Pokja I, II, dan III.

“Karenanya, saya menghimbau agar kader PKK untuk terus berkoordinasi dengan Puskesmas terkait pemantauan status gizi ibu hamil dan bayi/balita. Pemantauan ini meliputi pemantauan melalui Posyandu maupun kunjungan rumah atau janji temu. Semuanya kita lakukan dengan pendekatan Dasa Wisma,” tegasnya dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Abu Hassan ini. (yad)

Layanan Posyandu Semakin Gereget, Ketua TP PKK Gresik Kerahkan Kader Pantau Gizi Anak dan Bumil Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Permenkop : KSP Wajib Mendaftarkan Karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, meminta para pengurus koperasi memetakan kebutuhan para anggota, sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.

“Kalau kita dalam koperasi, maka kita harus bekerja sama, untuk kepentingan bersama, dan digunakan bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Maka koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan anggota,” kata Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) Koperasi dan UKM nomor 8 Tahun 2023 dan Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Gresik di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Jumat, 17 November 2023. 

Sosialisasi diinisiasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Gresik berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Gresik ini diikuti anggota Koperasi Wanita (Kopwan) , Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan Koperasi Karyawan (Kopkar). 

Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah melanjutkan sosialisasi ini penting agar para anggota koperasi dapat selalu update informasi terbaru yang bermanfaat dan juga harus terus berinovasi untuk masa depan yang lebih baik.

Agenda utama sosialisasi ini terkait peraturan terbaru bagi koperasi yang memiliki unit simpan pinjam. Serta memberikan pemahaman kepada koperasi  untuk kewajibannya mendaftarkan jaminan ketenagakerjaan bagi karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan Gresik.

“Nanti panjengen semua akan mendapatkan informasi yang lengkap terkait aturan yang baru. Saya harap dengan ini akan menumbuhkan rasa berinovasi, sehingga masyarakat Gresik mendapatkan jaminan masa depan yang baik.” tuturnya di depan 200 peserta dari koperasi di Gresik.

Dalam kesempatan itu, Kepala Diskoperindag Malahatul Fardah dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik Bunyamin Najmi, menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKm), serta Jaminan Hari Tua (JHT) kepada 2 orang asal Kecamatan Dukun. Mereka adalah ahli waris Alm Ahmad Misbahudin dari Pemdes Imaan yang menerima bantuan senilai Rp 50.567.900, dan ahli waris Alm Mahbub Junaidi dari Pemdes Bangeran senilai Rp. 52.949.990. (yad)

Permenkop : KSP Wajib Mendaftarkan Karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Kick Off PHI-95, Wabup Gresik: Keberhasilan Pembangunan Tidak Lepas Peran Perempuan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Ribuan perempuan dari berbagai profesi, kalangan dan usia berkumpul di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa, 14 November 2023. Para emak-emak berkumpul untuk menandai Kick Off Peringatan Hari Ibu (PHI) yang dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin itu.

Wakil Bupati Gresik Aminatun, diantara ribuan perempuan yang hadir di acara tersebut. Sejumlah rencana kegiatan akan digelar pada PHI yang diperingati setiap 22 Desember yang akan memasuki 95 tahun itu.

Pelaksanaan PHI-ke 95 mengangkat tema utama “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”, yang memiliki 4 sub tema yakni Perempuan Bersuara, Perempuan Berdaya dan Berkarya, Perempuan Peduli, Perempuan dan Revolusi. 

Empat sub tema tersebut diambil untuk membingkai semangat dan gerakan perempuan yang selanjutnya akan didetailkan melalui kegiatan-kegiatan yang relevan, yang akan menjadi rangkaian dari keseluruhan PHI ke-95..Menurut Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, keberhasilan daerah dalam aspek pembangunan, tak lepas dari peran perempuan didalamnya. Keterlibatan perempuan ini untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam lingkup perencanaan, pelaksanaan hingga tindaklanjut program pembangunan daerah.

Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda) untuk Pengarusutamaan Gender dalam rangka bersama-sama ikut terlibat pembangunan Kabupaten Gresik.

“Perencanaan, jalannya roda pemerintahan dimana semuanya melibatkan peran perempuan di Kabupaten Gresik ini masih sangat dibutuhkan,” kata Wakil Bupati perempuan pertama di Kabupaten Gresik ini. 

Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah ini berharap momentum PHI ini harus menjadi penyemangat serta mengingatkan semua perempuan di Kabupaten Gresik untuk terus termotivasi. “Agar para perempuan selalu menanamkan dalam diri dan pikirannya, bahwa mereka adalah sosok yang kuat, tangguh, dan berdaya. Sosok yang berani bermimpi dan mampu mewujudkannya,” pesan Bu Min.

Wujud kesetaraan gender dan keterlibatan perempuan dalam memegang peranan strategis didalam pemerintah, lanjut Bu Min, dibuktikan dengan adanya sejumlah OPD di Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipimpin oleh perempuan. Diantaranya Kepala Dinas KBPPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo serta Dinas CKPKP.

“Saya hadir tidak hanya sebagai Wakil Bupati, namun juga mewakili seluruh perempuan dari berbagai kalangan dan profesi yang ada di Gresik. Saya terkesima dengan semangat para perempuan kemajuan bangsa, khususnya di Kabupaten Gresik,” imbuhnya. (yad)

Kick Off PHI-95, Wabup Gresik: Keberhasilan Pembangunan Tidak Lepas Peran Perempuan  Selengkapnya
Home / Lingkungan / Pemerintahan

Gresik Darurat Sampah, Kementerian LH Larang Pendirian TPA baru. Ini Langkah DLH Gresik?

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sampah rumah tangga masih menggunung di tempat pembuangan akhir (TPA) Ngipik. Meski, volume sampah berada di TPA berlokasi Jalan Prof Moh Yamin, Kelurahan Ngipik, Kecamatan/Kabupaten Gresik berkurang. 

“Volume sampah yang masuk TPA Ngipik sekitar 200-an meter kubik per hari,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik Sri Subaidah usai acara penanaman pohon mangrove, Wilmar Go Green di kawasan wisata Mangrove Karangkiring di Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas pada Sabtu, 11 November 2023.

Di TPA Ngipik, semua sampah rumah tangga warga di kabupaten berjumlah penduduk 1,3 jiwa di tampung. Kementerian Lingkungan Hidup telah membuat kebijakan pada 2030, tidak memperbolehkan pendirian TPA. Benarkah? Sri Subaidah membenarkan.  Ia menyebut Gresik darurat Sampah. 

DIALOG : Kepala DLH Gresik Sri Subaidah berdiskusi dengan Unit Business Head PT Wilmar Nabati Indonesia Ridwan Brandes (depan bertopi) dalam acara Wilmar Peduli, Wilmar Go Green, penanaman pohon mangrove di wisata Mangrove Karangkiring, Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas pada Sabtu, 11 November 2023 ( Foto: chusnul cahyadi/1minute.id)

Namun, perempuan berhijab itu, optimistis Gresik akan Merdeka Sampah pada 2030 mendatang. Ia mengatakan, pihaknya saat ini telah mendorong sejumlah desa mendirikan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). “Sampah di olah di TPST yang ada di desa-desa,” katanya. Sementara itu, pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik juga telah memiliki sejumlah TPST. Selain TPA Ngipik, dalam waktu dekat berdiri TPST Belahanrejo, Kecamatan Kedamean. 

“Kedepan sampah itu harus diolah ditempat asal itu juga. Tidak ada yang dibuang lagi di TPA,” kata Sri Subaidah. Selain mendorong pendirian TPST di setiap desa, Dinas Lingkungan Hidup Gresik yang berkantor di bekas kantor Bupati Gresik di Alun-alun Gresik itu telah memberikan teladan tidak menyediakan minuman berbahan plastik. Bahkan, bekal makanan bagi aparatur sipil negera (ASN) di DLH Gresik “wajibkan” membawa wadah yang ramah lingkungan. “Di kantor kami, tidak menyediakan minuman gelas plastik. Saya bawa bekal makanan ramah lingkungan,” tegasnya. 

Ia pun berharap di sejumlah instansi, kawasan perkantoran di Kabupaten Gresik tidak lagi menggunakan bahan plastik. Sehingga, tekad pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik menjadikan merdeka sampah teralisasi pada 2030. “Kalau Gresik Lestari jargonnya Menanam sampai Mati. Untuk bebas sampah ada lagi jargon yakni Gresik Kawasan Merdeka Sampah,” tegasnya. (yad)

Gresik Darurat Sampah, Kementerian LH Larang Pendirian TPA baru. Ini Langkah DLH Gresik? Selengkapnya
Home / Pemerintahan

2030 : Pemkab Gresik Targetkan Nol Kasus ODHA 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Kabupaten Gresik menargetkan angka kasus HIV/AIDS menjadi 0 pada 2030. Hal ini terungkap dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) Program HIV/AIDS yang diinisiasi Dinas Kesehatan Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Jumat, 10 November 2023.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah itu dihadiri antara lain,  Penanggung Jawab Program HIV/AIDS Dinas Kesehatan  Jawa Timur Eka Putri Lestari, Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr Mukhibatul Khusnah, para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Gresik, Komisi Penanggulangan AIDS Gresik, dan seluruh kepala rumah sakit dan puskesmas. 

“Kegiatan hari ini bertepatan dengan hari pahlawan, mudah-mudahan kita mempunyai semangat pahlawan dalam memberantas HIV/AIDS di Kabupaten Gresik,” ujar Wakil Bupati Aminatun Habibah saat membuka acara. 

Monev, kata Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah digelar dalam rangka mencari strategi bagi elemen di Gresik terutama individu yang ada di sektor kesehatan dalam mengurangi sekaligus mengeleminasi kasus HIV/AIDS. “Hal ini, sejalan dengan cita-cita kita bersama yakni 0 kasus HIV/AIDS pada 2030,” kata Wabup perempuan berlatar pendidik itu.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah mengungkapkan bahwa hingga bulan Oktober 2023 angka kasus orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tercatat 195 kasus.

“Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Karenanya lewat kegiatan ini kita akan perkuat lagi manajemen kegiatan pencegahan penularan dari Ibu dan Anak (PPIA). Sehingga harapannya saat kita menemukan kasus, bisa segera kita tangani dan kendalikan,” ujarnya. (yad)

2030 : Pemkab Gresik Targetkan Nol Kasus ODHA  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Optimis Program PMT Lokal Turunkan Angka Stunting 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik terus berupaya mencegah dan menurunkan angka stunting. Salah satunya dengan meluncurkan inovasi aplikasi GUS (Gresik Urus Stunting). Aplikasi ini nantinya akan terus dikembangkan lebih lengkap dan komprehensif untuk menunjang percepatan penurunan stunting di Gresik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman mengungkapkan, tahun ini Pemkab Gresik melalui dinas kesehatan dinas KBPPPA, Dinas PMD, dan Diskominfo telah mengembangkan aplikasi GUS (Gresik Urus Stunting). Aplikasi itu, nantinya akan diimplementasikan untuk publikasi data stunting dan pendampingan intervensi spesifik, yaitu pemberian makanan tambahan lokal (PMT) bagi balita stunting.

Peluncuran aplikasi GUS ini, dihadiri antara lain Kepala Dinas Kesehatan dr. Mukhibatul Khusnah ; Kepala Dinas KBPPPA dr. Titik Ernawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Abu Hassan, Camat, serta diikuti ratusan Kader Puskesmas dan TPK. 

“Aplikasi GUS ini nanti akan dimanfaatkan oleh kader puskesmas dan kader TPK. Untuk menentukan sasaran PMT lokal dan pencatatan pelaporan hasil pendampingan,” kata Washil saat membuka sosialisasi pendampingan PMT lokal oleh TPK melalui aplikasi GUS di Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 9 November 2023.

Washil menjelaskan, sebagaimana diketahui bersama, situasi penanggulangan stunting di Kabupaten Gresik cukup menggembirakan. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022, Pemkab Gresik mencapai angka prevalensi stunting sebesar 10,7 persen melampaui target nasional yaitu sebesar 14 persen.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja dari kerja kita bersama secara terintegrasi antar OPD dan lintas sektor di Kabupaten Gresik dalam kerangka 8 aksi konvergensi untuk penanggulangan stunting,” ujar mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-kini-Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Gresik itu.

Dikatakan, Kabupaten Gresik sudah memiliki tim percepatan penanggulangan stunting (TPPS). Tingkat Kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa yang diharapkan benar benar menjadi mesin penggerak untuk percepatan penurunan stunting.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik saya mengapresiasi setinggi tingginya bagi 7.778 kader kesehatan dan 3.030 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ikut serta berperan aktif dalam penurunan stunting di Kabupaten Gresik,” kata Washil. 

Ia menambahkan, meskipun prevalensi telah menurun dibanding tahun sebelumnya. Pihaknya masih harus bekerja keras untuk mencegah kasus-kasus stunting baru. Terutama yang diakibatkan oleh pola makan maupun pola asuh yang kurang baik. 

“Untuk itulah perlu terus dilakukan pendampingan, bagi remaja putri, catin (calon pengantin), ibu hamil dan ibu balita agar risiko stunting cepat dapat diatasi sejak dini,” tandasnya.

Di tempat sama, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik Nurul Haromaini Ali yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut menjelaskan, program pemberian makanan tambahan (PMT), diyakini akan menurunkan angka stunting. Apalagi jika PMT tersebut berbasis bahan pangan lokal.

“Bahan pangan lokal relatif lebih mudah didapat di hampir semua daerah. Dengan demikian untuk menjalankan program ini akan lebih mudah dilaksanakan,” terang istri Fandi Akhmad Yani ini.

PMT lokal yang dimaksud adalah, lanjutnya, makanan tambahan berbasis lokal secara kuantitas di daerah tersebut seperti ikan lele di Wringinanom, ikan bandeng dan udang untuk di wilayah utara Gresik. 

“Kemudian kita olah menjadi makanan tambahan, tujuannya untuk meningkatkan gizi ke-3 sasaran tersebut yaitu balita stunting, balita gizi kurang dan Ibu hamil,” tutur Ning Nurul sapaan akrab Nurul Haromaini Ali ini

Menurutnya, program PMT berbahan pangan lokal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah sekaligus rangkaian dari titik krusial dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Gresik. 

“Peluncuran program PMT berbahan pangan lokal oleh pemerintah pusat juga dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan berbagai pihak di tingkat kabupaten/kota. Dalam upaya penanggulangan stunting, termasuk upaya perbaikan gizi ibu dan balita,” pungkasnya. (yad)

Pemkab Gresik Optimis Program PMT Lokal Turunkan Angka Stunting  Selengkapnya