Politik

Berita / Politik

Komisi II DPRD Gresik Dorong Pemkab Gresik untuk Memberikan Perhatian Khusus Sektor Perikanan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kabupaten Gresik salah satu penghasil bandeng terbesar di Jatim. Pada 2020, hasil panen Ikan Bandeng mencapai  87.199.779 kilogram atau 87,1 ribu ton per tahun. Meskipun hasil panen ikan bandeng tetap tinggi. Namun, persoalan yang dihadapi para petambak ikan masih cukup besar. Harga pakan kerap tidak terkendali dan kelangkaan pupuk ketika awal mengisi bandeng budidaya.

Potensi besar di sektor perikanan, antara lain di Wilayah Kecamatan Manyar yakni Desa Betoyo Guci, BetoyoKauman, Sumberejo, Tanggulrejo, Gumeno, dan sekitarnya. Selain sektor perikanan, petumbuhan sektor industri juga sangat pesat. Kondisi tersebut tentu akan sangat berpengaruh pada sektor perikanan, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap para petani tambak.

Faktanya, kalangan petani tambak di Kabupaten Gresik saat ini justru dibuat waswas dengan adanya kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan RI) mencabut alokasi pupuk subsidi di bidang perikanan. Padahal, petani tambak juga membutuhkan pupuk subsidi untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Jika petani tambak hanya memakai pupuk non subsidi, hasil keuntungan tidak begitu memuaskan akibat selisih harga yang terlampau tinggi.

Sekretaris Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir mengatakan, jika kondisi itu tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka pihaknya khawatir lambat laun para petani tambak akan putus asa. Akibatnya, petani tambak  pada akhirnya menjual lahannya, karena biaya operasional tidak berbanding lurus dengan penghasilan yang mereka dapatkan.

”Saya juga turut prihatin jika fasilitas dan sarana prasana perikanan di Gresik, khususnya di kawasan perikanan budidaya seperti Betoyo Guci ini . Saya khawatir petani tambak lelah menjadi petani dan lebih senang menjual tambaknya untuk dijadikan pabrik atau gudang,” ujar Syahrul saat menanggapi beberapa keluhan petani tambak dalam Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Sabtu malam, 29 Januari 2022.

SOSIALISASI : Sekretaris Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir ketika sosialisasi kepada masyarakat di Desa Betoyo, Guci, Kecamatan Manyar (Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Politisi muda asal PKB ini, mengajak masyarakat untuk sama-sama berfikir kemudian bersikap bahwa wilayah perikanan di Kabupaten Gresik harus dipertahankan agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan industri.
”Tentu masyarakat harus bersiap diri,”tegasnya.

Syahrul,produksi perikanan di Kabupaten Gresik mencapai sekitar ribuan bahkan jutaan pertahun. Namun, hasil produksi itu dinilai murni dari kreativitas para petambak, sebab hingga saat ini pemerintah belum punya support sistem yang baik bagi keberlangsungan para petambak.

”Perencanaan pembangunan berkelanjutan belum terlihat keberpihakannya kepada sektor perikanan,”tuturnya. Pemerintah, lanjutnya, juga belum memiliki pusat penelitian perikanan untuk menjaga kualitas air dan kualitas ikan di Kabupaten Gresik. Maka tak heran bila jaringan irigasi dan drainase bertabrakan sehingga kualitas air semakin lama semakin tercemar oleh limbah. (yad)

Komisi II DPRD Gresik Dorong Pemkab Gresik untuk Memberikan Perhatian Khusus Sektor Perikanan Selengkapnya
Berita / Politik

Dua Wakil Ketua DPRD Gresik Gelar Sosper Desa Wisata untuk Dongkrak PAD 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dua Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Ahmad Nurhamim dan Nur Saidah menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 7 tahun 2021 tentang Desa Wisata. Sosper tahap pertama tahun 2022 itu dihelat di salah satu kafe di Kecamatan Cerme pada Minggu malam, 30 Januari 2022.

Dalam pemaparannya, Ahmad Nurhamim menjelaskan prinsip diselenggarakannya Desa Wisata. Menurut Anha-sapaan-Ahmad Nurhamim, ada tiga prinsip yakni pemberdayaan masyarakat, potensi dan pengembangan budaya dan kearifan lokal serta kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan melalui pengembangan Desa Wisata bisa meningkatkan nilai tambah di desa khususnya ekonomi masyarakat. “Wajib hukumnya, melalui perda ini bisa terwujud Desa Wisata yang berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat,”tegas Ketua DPD Partai Golkar itu optimis.

Di kesempatan yang sama Nur Saidah juga menjelaskan maksud dengan adanya perda Desa Wisata ini. Menurut Nur Saidah, Perda Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kawasan pedesaan agar sesuai perencanaan pembangunan Daerah.

Legislator dari Partai Gerindra juga menekankan bahwa tujuan utama dari pengembangan Desa Wisata adalah peningkatan  pendapatan asli daerah (PAD)”Tentunya tujuan akhirnya adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga nantinya desa bisa mandiri,” pungkasnya. Sosper Tahap I/2022 digelar serentak oleh 50 anggota DPRD Gresik di berbagai tempat selama Januari-Februari 2022. (yad)

Dua Wakil Ketua DPRD Gresik Gelar Sosper Desa Wisata untuk Dongkrak PAD  Selengkapnya
Berita / Politik

Komisi III DPRD Gresik Gelar FGD Bahas Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Ekologis

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai menggagas pembangunan infastruktur berbasis ekologis. Seharusnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan tetap harus tetap ramah lingkungan. 

Sayangnya, masifnya pembangunan jalan dan jembatan seringkali mengabaikan dampak ekologis atau lingkungan. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Gresik. Komisi yang membidangi urusan infrastruktur dan lingkungan hidup ini mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas persoalan tersebut.

Mulai dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPPKAD, Dishub dan perwakilan masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan ada sebuah dilema dalam pembangunan infrastruktur. Disatu sisi pembangunan penting dilakukan untuk meningkatkan ekonomi tapi disisi lain pasti akan merusak lingkungan. “Untuk itu kami mengajak OPD untuk duduk bersama membahas permasalah  ini,”ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) di ruang rapat pimpinan DPRD Gresik pada Kamis, 27 Januari 2022.

Untuk itu, perlu ada kajian bersama bagaimana pembangunan jalan dan jembatan yang tetap berbasis ekologis. Entah itu terkait dampaknya maupun material yang digunakan. “Misalnya apakah wajib pembangunan jalan dan jembatan harus ada analisis dampak  lingkungan (amdal). Atau bisa juga terkait material menggunakan geopori yang bisa menyerap air agar mengurangi banjir,”ungkap dia.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III Mustajab. Pihaknya meminta agar pembangunan jalan tetap harus ada penghijauannya. “Jadi tidak hanya jalan dibiarkan panas seperti itu. Tapi juga ada pohonnya,”katanya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi III lainnya, Khomsatun meminta agar DPU bisa belajar dari daerah lain yang telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan. Misalnya Mojokerto. “Jalannya sudah bagus. Bisa belajar dari mereka bagaimana menyelesaikan pembangunan jalan,”imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Kabid Bina Marga DPU Gresik Eddy Pancoro mengatakan selama ini DPU selalu menyertakan UKL-UPL dalam pembangunan jalan. Tapi UKL-UPL untuk satu ruas. “Bukan per proyek. Tapi per ruas. Kami juga selalu berkoordinasi dengan DLH terkait pergantian pohon yang ditebang karena pembangunan,”kata Eddy Pancoro.

Terkait penggunaan material seperti geopori maupun aspal plastik pihaknya memang belum mengaplikasikannya. Sebab sesuai aturan hanya ada tiga jenis pengerasan jalan. Yakni, beton, aspal dan makadam. Selain itu juga menghitung anggaran yang ditetapkan APBD Gresik.

“Selama ini kami hanya mengkaji kondisi tanahnya. Seperti di utara bisa menggunakan aspal karena tanahnya keras. Kalau di selatan beton karena tanahnya tidak sekeras di utara,” terangnya.

Sementara itu, Perwakilan Bappeda Gresik Hafi mengaku cukup mengapresiasi wacana dewan dalam menggunakan material yang ramah lingkungan. Karena anggarannya terbatas mungkin tidak perlu satu ruas. Bisa dicoba pilot projek beberapa kilometer. Hasilnya lebih kuat mana dan seberapa jauh efisiennya dalam penggunaan anggaran. “Memang perlu dicoba inovasi dalam pembangunan jalan. Kami nanti akan berkoordinasi dengan DPU dan DLH terkait hal tersebut,” imbuhnya. (yad)

Komisi III DPRD Gresik Gelar FGD Bahas Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Ekologis Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Dorong Pemkab Gresik Perkuat Sinergi Antar OPD, Pembangunan Jalan dan Jembatan Bisa Ramah Lingkungan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Komisi III DPRD Gresik mendorong pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk memperkuat sinergi antar OPD dalam pembangunan jalan dan jembatan. Sehingga, pembangunan dua infrastruktur itu bisa lebih ramah lingkungan.

Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Ramah Lingkungan bagi masyarakat di Ruang Komisi III DPRD Gresik pada Kamis, 27 Januari 2022.

Ada dua orang narasumber tampil yakni Ketua dan anggota Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana dan Taufiqul Umam. FGD diikuti sejumlah perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Antara lain, DPUTR, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CK PKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) , Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Bagian Hukum Pemkab Gresik. 

FGD diawali penjelasan oleh Taufiqul Umam. Politisi asal Partai Gerindra memaparkan tentang kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Gresik. Ia menyebut panjang jalan di Kabupaten Gresik sepanjang 1.194 kilometer ( jalan nasional, provinsi dan kabupaten). Khusus jalan kabupaten sepanjang 567 kilometer.

Taufiqul menyebut pembangunan infastruktur yang dilakukan oleh Pemkab Gresik sudah sesuai kaidah dan peraturan. Ada UKL/UPL bahkan analisa dampak lingkungan (Amdal). Namun, implementasi di lapangan kerap tidak sesuai. Bahkan, OPD seakan cuek. Akibatnya, masyarakat ngrundel. “Jangan sampai punya image membangun tidak memikirkan dampak lingkungan dan dampak sosial. Sehingga pembangunan dilakukan tapi keresahan masih muncul,”katanya. 

Ia mencontohkan keresahan masyarakat akibat kemacetan lalu lintas karena adanya pembangunan jalan atau jembatan. “Perjalanan Panceng-Gresik butuh 2 jam seharusnya cuma 45 menit. Padahal tahapan telah dilakukan , tapi tidak diindahkan oleh kontraktor. Sedang OPD diam,”tegasnya. 

Kondisi itu dikarenakan antar OPD tidak ada sinergi. Bekerja sendiri-sendiri. Kalau ada sinergi antar OPD, Ia haqul yakin dampak sosial tidak terlalu berat. “Karena aktivitas (pembangunan jalan atau jembatan) masyarakat tetap bisa berjalan normal,”katanya. 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana menyoroti tentang alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Gresik terasa ganjil. Sebab, kurun waktu 3 tahun terakhir semakin turun. Ia menyebut pada 2020 sebesar Rp 134 miliar. Kemudian, tahun berikutnya “hanya” Rp 129 miliar. Dan, tahun ini semakin anjlok menjadi Rp 106 miliar. 

“3 tahun tidak naik, tapi menurun. Apakah jalan dan jembatan tidak urgent. Sebab, tidak linier di RPJMD dan Nawa Karsa,”kata Asroin dengan nada tanya.

Seharusnya, kata politisi Partai Golkar ini, anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik melakukan alokasi anggaran 60 persen untuk anggaran khusus jalan dan jembatan. Sisanya, 40 persen untuk kebutuhan Cipta Karya, peningkatan SDM dan lainnya. 
Sebab, dengan komposisi saat ini, kata Asroin, alokasi anggaran sangat jauh melenceng.

“Karena tidak linier dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” tegasnya. Asroin mengatakan, pihaknya di parlemen hanya bisa mendorong pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk lebih memperhatikan skala prioritas. “Ini menjadi prioritas harus menjadi kajian DPUTR,”tegas Ketua Komisi bidang pembangunan itu. (yad)

DPRD Dorong Pemkab Gresik Perkuat Sinergi Antar OPD, Pembangunan Jalan dan Jembatan Bisa Ramah Lingkungan  Selengkapnya
Berita / Politik

FGD Pra Musrenbang, DPRD Gresik Akan Maksimal Memperjuangkan Harapan Kepala Desa 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Forum Group Discussion (FGD) Pra Musrenbang Kecamatan Duduksampeyan Tahun Anggaran (TA) 2023 terasa lebih berbobot. Pasalnya, pra Musyawarah Rencana Pembangunan itu dihadiri oleh sejumlah wakil rakyat, DPRD Gresik. Mulai Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad (F-PKB) dan sejumlah anggota DPRD Gresik dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cerme dan Duduksampeyan. Antara lain, Hamzah Takim (F-Partai Golkar).

Pra Musrenbang ini digelar di Kantor Kecamatan Duduksampeyan ini dihadiri Naili, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gresik, Camat Duduksampeyan serta para Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Sekdes) se- Kecamatan Duduksampeyan ini digelar pada Senin, 24 Januari 2022.

Kehadiran anggota parlemen berkantor di Gedung DPRD Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu untuk mendengarkan dan menampung aspirasi para kepala desa.Pra Musrenbang tingkat kecamatan adalah menetapkan bersama-sama rancangan prioritas kecamatan berdasarkan usulan-usulan prioritas dari musrenbang desa yang telah diselenggarakan. 

Usulan kegiatan yang nantinya dianggap sebagai prioritas pembangunan. Bentuk pembangunan dalam wujud fisik maupun non fisik seperti infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan dibahas dan diputuskan ketika diadakan musrenbang kecamatan pada Kamis besok, 28 Januari 2022.

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah menjelaskan tata cara yang harus dilaksanakan pemerintah desa dan kecamatan dalam mengajukan prioritas pembangunan TA 2023. Disamping itu, ia juga membahas mengenai usulan perbaikan infrastruktur yang akan dikerjakan. Salah satunya pengurukan bawah jembatan Desa Kemudi untuk mengantisipasi banjir dan masih banyak lagi perbaikan infrasruktur yang menjadi prioritas wilayah Kecamatan Duduksampeyan.

Dalam sesi tanya jawab, Kades Gredek Muhammad Bahrul Ghofar mewakili unek-unek kepala desa melontarkan pertanyaan apakah Glosarium atau perencanan pembangunan 2022 terutama pembangunan Balai Desa dan GOR bisa dilanjutkan kembali atau tidak karena kelanjutan pembangunan tersebut tidak ada pada Glosarium 2023. 

Selain itu, Ghofar meminta penjelasan tentang petunjuk teknis (Juknis) tentang alokasi anggaran BUMDEs, persoalan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap). Ghofar berharap DPRD memperjuangkan hak tunjangan kepala dan perangkat desa. 

Menanggapi aspirasi kepala desa itu, Nur Saidah mengatakan kepala desa yang menginginkan adanya pembangunan Balai Desa dan Gor atau gedung serbaguna yang tidak masuk dalam kategori 8 prioritas pembangunan, Ia beserta anggota dewan tetap turut memperjuangkan karena menurutnya, hal itu menyangkut pelayanan masyarakat.

“Walaupun itu bukan prioritas, tetapi dalam hal melayani masyarakat ada hambatan, kita akan mencoba memperjuangkan. Paling tidak lihat kondisi tertentu,”ungkap Nur Saidah, politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut Nur Saidah berpesan kepada kepala desa bahwa perencanaan itu harus dimulai dari usulan yang benar, administrasi juga harus dilakukan dengan benar, lokasi yang diusulkan jangan sampai salah dan usulan perencanaan harus sesuai tidak boleh keluar dari RKPDes dan RPJMDEs. (yad)

FGD Pra Musrenbang, DPRD Gresik Akan Maksimal Memperjuangkan Harapan Kepala Desa  Selengkapnya
Berita / Politik

PPP Gresik Targetkan 1 Dapil Minimal 1 Kursi

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Musyawarah Cabang (Muscab) IX DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gresik berlangsung lancar dan khidmat pada Minggu, 12 Desember 2021. Muscab digelar di Hotel Aston Inn menyepakati memilih 7 orang sebagai tim formatur bertugas memilih ketua dan pengurus partai berlambang Kakbah itu. 

Muscab mengamanatkan kepada tim formatur yang diketuai oleh Salahudin, pengurus DPW PPP Jatim yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim paling lama 20 hari untuk memilih dan menyusun kepengurusan DPC PPP Gresik periode 2021-2026.

Khoirul Huda, anggota tim formatur mengatakan, tim formatur sesegera mungkin memilih dan menyusun kepengurusan partai. Setelah tersusun kepengurusan DPC PPP Gresik akan dikolaborasikan dengan DPP dan DPW PPP Jatim. “Dan, siapa yang terpilih, SK bisa segera turun,”kata Huda yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Gresik itu. Huda berharap, pasca muscab menjadi momentum untuk menyatukan semua kader-kader partai berlambang Kakbah itu.

KHIDMAT: Suasana Muscab IX DPC PPP Gresik di Hotel Aston Inn pada Minggu, 12 Desember 2021 (Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

“Harapan kami ini adalah awal persiapan menuju 2024,”kata mantan Sekretaris DPC PPP Gresik itu. Sebab, pemilihan legislatif (Pileg) kurang 2 tahun. Waktu sangat mepet. Huda berharap tidak ada kubu-kubuan dalam organisasi. Siapa wakil ketua sekretaris bendahara dan seterusnya itu nanti akan Kita kolaborasikan dengan DPW dan DPP. 

“Semuanya menjadi satu untuk bersama-sama membesarkan PPP,”harap Huda. Tentang target perolehan kursi di Pileg 2024, Huda optimistis PPP akan mendapatkan 8 kursi. “Setiap dapil minimal 1 kursi,”harapnya. Pada pileg 2019-2024, PPP Gresik mendapatkan 3 kursi di DPRD Gresik. 

Sebelumnya, Ketua tim formatur Salahudin menegaskan, ketua partai yang terpilih nanti harus kerja ekstrakeras. Sebab, harus membentuk kepengurusan di tingkat ranting. “Pengurus tingkat ranting ini nanti yang akan di SK-kan oleh DPC,”kata Salahudin. Terbentuknya kepengurusan tingkat ranting ini, nantinya sebagai modal partai pada pileg 2024. Muscab DPC PPP Gresik dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah itu. (yad)

PPP Gresik Targetkan 1 Dapil Minimal 1 Kursi Selengkapnya
Berita / Politik

Lutfi Syarifuddin, Ketua GPK Siap Besarkan PPP Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Lutfi Syarifuddin, ditetapkan sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gresik dalam musyawarah daerah (Musda) GPK di kantor DCP PPP Gresik pada Selasa, 7 Desember 2021.

Musda dihadiri Sekretaris DPW GPK Jawa Timur Zuhdi Amin Seakan dan perwakilan DPC PPP Gresik Murtadho Noer. Pada kesempatan itu, Zuhdi Amin Seakan yang mewakili Plt DPW GPK PPP Jatim Rudy Dwi Siswanto optimistis pimpinan baru, Gresik Lutfi Syarifuddin bisa ikut membesarkan partai. Pimpinan GPK PPP Gresik harus bangkit dan nyata dalam bersikap sekaligus mensikapi setiap problematika yang ada di tengah masyarakat terlebih khidmat terhadap Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Gresik. 

“Kedepan kader GPK akan menjadi tolok ukur dalam membesarkan partai. Selanjutnya kedepan agenda GPK kabupaten Gresik harus jelas hadir dan ada khususnya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,”harap Zuhdi Amin Saekan. Murtadho Noer, Perwakilan DPC PPP Gresik setali tiga uang dengan Zuhdi Amin Seakan, harapan GPK, organisasi sayap PPP itu bisa  membersarkan partai kedepannya. Apalagi jargon GPK menyebutkan GPK Bangkit, PPP Menang.

“Semoga adanya GPK benar benar memberi manfaat dan perubahan bagi partai persatuan pembangunan Gresik,”kata Murtadho Noer.  Sementara itu, Ketua terpilih DPC GPK PPP Gresik Lutfi Syarifuddin menyatakan ia dan teman teman struktural siap bersinergi dan berkolaborasi bersama dengan DPC PPP Gresik dalam pelaksanaan kegiatan kepartaian.

“Karena kami dan organisasi kami adalah banom (badan otonom) Partai. Jadi ya kita wajib hukumnya mensukseskan segala program kerja partai dan organisasi,”tegas Lutfi dalam siaran pers yang diterima 1minute.id pada Rabu, 8 Desember 2021.

Agenda terdekat adalah menyukses Musda DPC PPP Gresik pada Minggu, 12 Desember 2021. “DPC PPP benar benar memfasilitasi dan selalu mengapresiasi setiap program kerja dan kegiatan pemuda Ka’bah Gresik, Apalagi kita menjadi kakak bagi AMK, angkatan muda Ka’bah,”katanya. (yad)

Lutfi Syarifuddin, Ketua GPK Siap Besarkan PPP Gresik Selengkapnya
Berita / Politik

Gayeng, Tiga Wakil Ketua DPRD Gresik, Sosialisasikan Tiga Perda

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Tiga pucuk pimpinan DPRD Gresik melakukan Sosialisasi Perundangan (Sosper) 2021 di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng pada Minggu, 5 Desember 2021. Mereka adalah Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan dan Nur Saidah. Sosialisasi  tahap V yang dilakukan oleh tiga orang Wakil Ketua DPRD Gresik itu berlangsung ganyeng. 

Sebab, Sosper dikemas dengan santai tapi serius. Ada tiga Peraturan Daerah (Perda) Gresik yang disosialisasikan kepada warga desa setempat itu. Tiga perda itu adalah Perda Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ; Perda Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri.

Nur Saidah, misalnya. Legislator perempuan dari Partai Gerindra itu menyatakan, pimpinan DPRD Gresik selalu kompak. Menjalankan tugas bareng-bareng sesuai tugas pokok dan fungsinya (tusi). “Ya, begini inilah tugas anggota DPRD kerja bareng. Tapi, saat pemilu perang lagi,”katanya disambut tepuk tangan peserta sosialisasi.

Mujid Riduan menjelaskan bahwa sosperda adalah bagian dari tupoksi DPRD Kabupaten Gresik, sehingga apa yang sudah kita sahkan kita sosialisasikan kepada masyarakat. “Supaya masyarakat mengetahui dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, khususnya terkait pemerintahan, dan kehidupan sehari hari, artinya semuanya harus memahami semua aturan yang berlaku,”kata Mujib yang juga Ketua DPC PDI-P Gresik.  

Hal sama diungkapkan Ahmad Nurhamim. Ketua DPD Partai Golkar Gresik membahas materi tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri. Ketiga narasumber itu mengajak kepada peserta sosialisasi untuk mempelajari buku materi yang telah diberikan. “Buku yang sudah diberikan bisa dipelajari dan dipahami agar bisa bermanfaat,”kata mereka. (yad)

Gayeng, Tiga Wakil Ketua DPRD Gresik, Sosialisasikan Tiga Perda Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Gresik dan REI Gresik Salurkan Bantuan Sembako Warga Terdampak Banjir Kali Lamong

- by chusnul cahyadi


GRESIK, 1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik terus berikhtiar meringankan beban masyarakat di aliran Kali Lamong. Antara menggelontorkan bantuan 2 ton beras dan 32 dus mi instan kepada warga Desa Deliksumber dan Sedapurklagen di Kecamatan Benjeng. 

Bantuan tersebut diantarkan langsung oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan tiga wakil DPRD Gresik Mujib Riduan, Ahmad Nurhami dan Nur Saidah. Bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir Kali Lamong itu hasil sinergi DPRD Gresik dengan Pengurus Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Gresik.

Penyerahan bantuan sembako diserahkan pada Rabu, 1 Desember 2021. Selain pimpinan DPRD Gresik juga Ketua REI Komisariat Gresik Widodo Feriyanto dan pengurus lainnya diantaranya M Yazid Bachtiar. 
“Alhamdulillah, kami  bersama para pengusaha yang tergabung dalam REI Komisariat Gresik bisa bersinergi untuk bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat korban banjir akibat luapan Sungai Kali Lamong,”ujar Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir pada wartawan.  

KOMPAK : (ki-ka) Pimpinan DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Mujib Riduan, Much Abdul Qodir dan Nur Saidah dalam penyerahan bantuan kepada masyarakat Desa Deliksumber, Kecamatan Benjeng, Gresik pada Rabu, 1 Desember 2021 (Foto : ist)

Dihadapan perwakilan warga desa, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gresik itu memohon maaf kepada masyarakat, karena banjir tahunan belum teratasi. Kendati begitu, DPRD dan Pemkab Gresik serta menggandeng berbagai pihak akan terus berikhtiar membebaskan masyarakat Gresik Selatan dari bencana banjir. 

Pihaknya menyadari bahwa untuk menyelesaikan banjir Kali Lamong tidak mudah, butuh sinergitas dari semua stakeholder. Namun pihaknya bersama Pemkab Gresik akan terus bersinergi  meminimalisir dampaknya. Qodir mencontohkan pelebaran sungai yang menyempit dan pengerukan sungai yang dangkal. “Kami terus berupaya mengurangi dampaknya. Seperti melakukan pengerukan, normalisasi, pelebaran sungai yang mengalami penyempitan dan lainnya,”tandas Ketua DPC PKB Gresik itu.

DPRD Gresik, tambahnya, selama ini sudah maksimal dalam  mencari titik solusi meski kewenangannya (DPRD Gresik dan Pemkab Gresik) terbatas oleh aturan kewenangan pusat. Sikap DPRD, kata Abdul Qodir, yakni meminta Pemkab Gresik untuk inventarisir waduk di sekitar wilayah Kali Lamong, supaya air dari Kali Lamong bisa diarahkan ke waduk yang sudah ada. “Kami di DPRD sudah jauh-jauh hari meminta Pemerintah Daerah inventarisir waduk-waduk yang ada,”katanya.

Selain itu, DPRD Gresik dan Pemkab Gresik juga sepakat menganggarkan Rp 8 Miliar di  Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Gresik 2021, untuk pembelian alat berat dan biaya teknis. “Di P-APBD 2021 kita anggarkan untuk pembelian alat berat dan keperluan teknis yang lain. Harapan kami, usaha itu untuk mengurangi dampak agar tidak masuk ke pemukiman dan lahan persawahan,”jelasnya. (yad)

DPRD Gresik dan REI Gresik Salurkan Bantuan Sembako Warga Terdampak Banjir Kali Lamong Selengkapnya
Berita / Politik

Mengakodasi Kebutuhan Masyarakat, DPRD Menyepakati R-APBD Gresik 2022 Rp 3,43 Triliun

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Badan Anggaran DPRD Gresik  sepakat menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Gresik 2022 sebesar Rp 3,43 triliun. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Gresik pada Sabtu, 27 November 2021.

Ada dua agenda dalam rapat paripurna yakni Penetapan Propemperda 2022 dan Penyampaian Laporan Hasil Badan Anggaran dan Pengambilan Keputusan Terhadap RAPBD 2022. Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Badan Anggaran dan Pengambilan Keputusan Terhadap RAPBD 2022 dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. Paripurna sebelumnya dipimpin oleh Wakil Ketua Ahmad Nurhamim dan Nur Saidah.  

Much Abdul Qodir menyatakan, APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Yang tecermin dalam rencana pendapatan, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. ”Sehingga penyusunannya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, taat pada peraturan perundang-undangan, tepat waktu, partisipatif, transparan, efektif, dan efisien,”ujar Abdul Qodir kepada wartawan.

Ia melanjutkan berbagai tahapan pembahasan sudah dilakukan dalam penyusunan R-APBD Gresik 2022. Mulai nota penjelasan, pandangan umum fraksi-fraksi di legislatif, hingga pembahasan melalui komisi komisi bersama organisasi perangkat daerah. Karena itu, para anggota DPRD Gresik pun menyepakati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 3,439 triliun.

Jumlah tersebut naik Rp 62,146 miliar jika dibandingkan dalam rapat pembahasan sebelumnya. Dengan perincian, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,215 triliun, pendapat transfer sebesar Rp 2,206 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 17,026 miliar. ”Jumlah tersebut merupakan hasil penyusunan bersama antara pihak legislatif dan Pemerintah Kabupaten Gresik,”kata Ketua DPC PKB Gresik itu.

Sementara itu,Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan terima kasih atas komitmen penyelenggara pemerintahan daerah dan DPRD Gresik. Khususnya dalam membangun konsensus-konsensus atas berbagai permasalahan yang terjadi serta komitmen untuk melakukan perbaikan ke depan. ”Meskipun, setiap tahapan pembahasan tersebut tentu memunculkan dinamika-dinamika. Namun, sejatinya semuanya mengarah kepada terwujudnya kemajuan bagi Kabupaten Gresik,”kata Bupati Fandi Akhmad Yani melalui daring itu.

Pihaknya menyambut baik, selaku penyelenggara pemerintah daerah, semakin dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah. ”Transparans dan akuntabilitas merupakan pilar utama kredibilitas pengelolaan keuangan daerah yang telah dibangun selama ini,”tegas mantan Ketua DPRD Gresik itu. (yad)

Mengakodasi Kebutuhan Masyarakat, DPRD Menyepakati R-APBD Gresik 2022 Rp 3,43 Triliun Selengkapnya