Politik
Home / Pemerintahan / Politik

Jalan Cerme-Kebomas Rusak, DPRD Gresik Desak DPUTR Gresik Tolak Penyerahan Pekerjaan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Komisi III DPRD Gresik mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Gresik untuk menolak penyerahan pekerjaan proyek jalan alternatif penghubung Kebomas-Cerme di Jalan Banjarsari.

Sebab, kondisi jalan penghubung itu rusak. Komisi yang membidangi pembangunan itu meminta perbaikan menyeluruh, mulai tembok penahan tanah atau TPT dan peningkatan jalan. 

Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan, bahwa proses perbaikan harus dilakukan secara total dan menyeluruh.

“Bisa kami lihat kerusakannya sangat parah, sehingga tidak akan efektif jika hanya ditambal saja, karena pasti akan kembali rusak. Harus menyeluruh diperbaikinya,” ujar Abdullah Hamdi kepada wartawan pada Kamis, 16 Mei 2024.

Kondisi jalan terlihat ambles. Bahkan, banyak terdapat cekungan dengan kedalaman bervariasi muulai dari 10-20 centimeter.

“Padahal sebelum dibangun sudah ada TPT-nya. Namun, TPT tidak ikut ditingkatkan sehingga saat ambrol akan berdampak pada kerusakan jalan seperti sekarang ini,” imbuh Abdullah Hamdi.

LONGSOR : Tembok penahan tanah di ruas Jalan Cerme-Kebomas di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme yang ambrol dan belum ada perbaikan psda Jumat, 17 Mei 2024 ( Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Sementara, anggota Komisi III DPRD Gresik Luthfi Dawam meminta DPUTR Gresik jangan menerima dulu penyerahan jalan tersebut. Dikarenakan masa pemeliharaan akan berakhir pada Juni 2024 mendatang.

“Jangan diterima dulu penyerahan jalan tersebut. Harus ada solusi dulu terkait kerusakan yang terjadi,” katanya.

Rencananya, DPRD Gresik akan memanggil DPUTR Gresik, kontraktor, konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk meminta solusi konkret sebelum masa pemeliharaan selesai.

“Rencananya pada Senin (20/5/2024) pekan depan kami jadwalkan pemanggilan,” tegas Luthfi Dawam. Dalam pengamatan 1minute.id kondisi jalan penghubung Cerme-Kebomas lewat Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sepintas terlihat mulus. Akan tetapi, ketika melewati jalan itu, jalan bergelombang, tambal sulam membuat pengendara motor kurang nyaman. 

KAYU PENANDA : Alas penutup saluran air atau uditch di ruas Jalan Cerme-Kebomas di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang patah sehingga warga memberikan tanda sebuah kayu agar pengendara tidak terperosk pada Jumat, 17 Mei 2024 ( Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Di sejumlah ruas jalan terdapat TPT yang ambrol juga belum ada perbaikan. Selain itu, banyak penutup saluran air atau uditch patah dan dipasang balok kayu penanda jalan berlubang. 

Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Gresik Edi Pancoro mengatakan, ruas jalan yang rusak masih dilakukan perbaikan oleh kontraktor. “Karena ruas jalan masih belum diserahkan. Masa perbaikan selama 6 bulan atau Juni nanti,” ujar Edi Pancoro ditemui di acara Job Fair, Gresik Kerja 2024 di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro pada Rabu, 15 Mei 2024.

Ia mengatakan, kontraktor dinilai korporatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan. “Perbaikan selesai minggu ini,” katanya. (yad)

Jalan Cerme-Kebomas Rusak, DPRD Gresik Desak DPUTR Gresik Tolak Penyerahan Pekerjaan  Selengkapnya
Home / Pemilu 2024 / Politik

Andhi Sulandra, Kades Randuboto dan Fatkhur Rokhman, Kades Sukorejo, Daftar Pilbup Gresik Jalur Independen 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemilih Bupati (Pilbup) Gresik 2024 bakal semakin seru. Pasalnya, kini muncul calon independen. Bahkan, mereka sudah mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik pada Ahad, 12 Mei 2024.

Pasangan bakal calon bupati atau Bacabup Gresik dan Bakal Calon Wakil Bupati  atau Bacawabup Gresik itu adalah Andhi Sulandra dan Fatkhur Rokhman. Andhi adalah Kepala Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu. Sedangkan, Fatkhur adalah Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas. Mereka adalah Kepala Desa dua periode di desanya masing-masing. Pasangan Bacabup dan Bacawabup Gresik itu tiba di kantor KPU Gresik di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas sekitar pukul 13.00 WIB. 

Bacabup Adhi Sulandra menaik mobil Toyota LGX warna krem bertuliskan “Mobile Umat”. Sedangkan, Fatkhur Rohman naik sepeda motor. Mereka diterima langsung oleh Ketua KPU Gresik Akhmad Roni dan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Alam Amrullah.

Pendaftaran Bacabup dan Bacawabup Gresik ini kali pertama di peta perpolitikan di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Bahkan, mungkin di Indonesia. 

Bacabup Gresik Andhi Sulandra mengatakan bahwa pihaknya sengaja mendaftar ke KPU melalui jalur independen karena didorong dukungan masyarakat. “Semua orang pasti ingin berbakti kepada daerah. Bila Gresik sudah baik, kita ingin lebih baik lagi. Kami juga ingin menunjukan ke masyarakat semua bisa mendaftar tanpa melalui partai politik,” ujar Andhi melalui pesan Whatsapp pada Minggu malam, 12 Mei 2024.

Terpisah, Bacawabup Gresik Fatkhur Rokhman mengatakan, pascareformasi kondisi demokrasi saat ini sangat memprihatinkan. Semua diukur dengan materi.

“Kami ingin menunjukan untuk menjadi pemimpin tidak harus dari orang kaya dan banyak uang. Itu sudah kami lakukan saat maju menjadi kepala desa. Dan, tadi kami daftar di KPU juga gratis,” ungkapnya pada Minggu malam, 12 Mei 2024.

Lebih lanjut, dia menyebut apabila pemimpin yang terpilih hanya bermodalkan uang tentu jangan diharapkan Gresik akan maju. “Gerakan moral ini yang ingin kami gaungkan,” tegas Fatkhur yang mantan aktivis 1998 itu. Andhi dan Fatkhur, dikenal sosok yang sederhana. Sehingga, kedua tokoh itu begitu dielu-elukan oleh warganya. 

Bagaimana dengan persyaratan pendaftaran harus mengantongi sebanyak 72.150 KTP atau 7,5 persen dari jumlah daftar pilih tetap (DPT), Bacabup Andhi dan Bacawabup Fatkhur mengaku sudah mempersiapkannya. “Kami mendapatkan dukungan sekitar 75 ribuan,” ujar Fatkhur. 

Untuk diketahui, KPU Gresik telah membuka pendaftaran Pasangan Cabup-Cawabup Gresik jalur independen mulai Rabu, 8 sampai Minggu, 12 Mei 2024 Pukul 23.59 WIB. Verifikasi administratif mulai 13-29 Mei 2024. Verifikasi faktual pertama, 3-16 Juni 2024 dan keduq, 24 Juli sampai 2 Agustus 2024. 

Bila semua persyaratan itu, terpenuhi Pilbup Gresik 2024 melahirkan sejarah baru, yakni tampilnya Paslon Bupati dan Wakil Bupati Gresik dari unsur independen. (yad)

Andhi Sulandra, Kades Randuboto dan Fatkhur Rokhman, Kades Sukorejo, Daftar Pilbup Gresik Jalur Independen  Selengkapnya
Home / Pendidikan / Politik

Keselamatan Nomor 1, DPRD Gresik Usulkan Pembentukan Perda Khusus Kendaraan Listrik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Abdullah Hamdi risau. Pesatnya pengguna kendaraan bertenaga listrik di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini semakin mengkhawatirkan. Sebab, kendaraan listrik itu dikendarai anak di bawah umur sehingga membahayakan keselamatan.

Wakil rakyat berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu mengusulkan pembentukan peraturan daerah (perda) khusus kendaraan bertenaga listrik. Ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan di jalan raya.  Abdullah Hamdi mengatakan akhir-akhir ini memang pengguna kendaraan listrik meningkat. Minimnya sosialisasi, membuat pola berkendara menjadi tidak tertib. “Padahal, aturan terkait penggunaan kendaraan bertenaga listrik sudah ada. Tapi banyak yang belum tahu,” ujar anggota Komisi III DPRD Gresik itu.

Misalnya, hingga saat ini masih banyak pengendara sepeda listrik yang tidak memakai helm. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 45/2020, ada kewajiban memakai helm. “Kemudian terkait kecepatan, dalam aturan tersebut juga dibatasi. Yakni 25 kilometer per jam. Tapi nyatanya di jalan kecepatan sangat tinggi,” terang Abdullah Hamdi.

Dikatakan, dalam Permenhub juga ada ketentuan umur pengguna sepeda listrik. Yakni minimal 12 tahun. Sedangkan 12 tahun sampai 15 tahun harus didampingi orang dewasa. “Tapi di jalan banyak anak-anak kecil yang pakai sepeda listrik. Ini kan sangat berbahaya,” katanya. 

Dengan kondisi ini, pihaknya akan mengusulkan pembentukan perda khusus terkait kendaraan listrik. Sehingga sosialisasi bisa lebih masif. Selain itu juga perlu ada fasilitasi dari pemerintah terkait pengendara sepeda listrik. Misalnya jalur khusus di jalan raya,” kata anggota komisi yang membidangi pembangunan ini.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik resmi melarang penggunaan sepeda listrik bagi peserta didik pada tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Gresik.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Gresik S. Hariyanto dalam keterangannya menjelaskan, hal yang melatarbelakangi instansinya mengeluarkan surat edaran ini adalah adanya masukan dan keresahan dari berbagai pihak terkait penggunaan sepeda listrik oleh peserta didik.

“Ini dikuatkan juga dengan Permenhub No.45 tahun 2020 yang mengatur tentang penggunaan kendaraan yang berpenggerak motor listrik. Dengan adanya Permenhub ini, masyarakat kemudian mendorong Dinas Pendidikan mengkaji penggunaan sepeda listrik bagi peserta didik,” ujar usai menghadiri acara Bimbingan Teknik (Bintek) dan Deklarasi Sekolah Ramah Anak di UPT SMP Negeri 2 Gresik pada Senin, 18 Maret 2024.

“Dari antisipasi ini, kita harapkan bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bagi peserta didik,” tegasnya.

Dalam surat edaran Dinas Pendidikan Gresik tersebut, ada empat poin yang diatur. Diantaranya, larangan bagi peserta didik untuk membawa sepeda listrik untuk transportasi ke sekolah. Berikutnya, dijelaskan bahwa pihak sekolah berhak menyita sepeda listrik apabila peserta didik kedapatan membawa sepeda listrik ke sekolah.

Pihak sekolah juga akan memberikan teguran secara tertulis dan wali murid diharuskan menandatangani surat pernyataan agar peserta didik tidak melakukan pelanggaran lagi. Langkah terakhir, bagi peserta didik yang melanggar sebanyak tiga kali, akan disarankan untuk pindah sekolah ke lokasi terdekat.

Hariyanto juga merupakan langkah preventif bagi permasalahan dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada peserta didik. (yad)

Keselamatan Nomor 1, DPRD Gresik Usulkan Pembentukan Perda Khusus Kendaraan Listrik Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim : Multiplier Effect Industri Hijau Bisa Selesaikan 4 Problem di Gresik 

- by chusnul cahyadi

JAKARTA,1minute.id – DPRD Gresik mendorong industri ramah lingkungan yang beroperasi di Gresik. Sebab, industri hijau memiliki multiplier effect untuk menyelesaikan permasalahan daerah. Yakni, lingkungan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Industri-sebutan-Kabupaten Gresik ini.

Hal itu ungkapkan Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim saat menjadi narasumber dalam workshop bertajuk “Industri Hijau, Dari Gresik untuk Indonesia” yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Senin, 19 Februari 2024.

Selain Nurhamim, acara tersebut juga yang dihadiri VP Government Relation & Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia (PTFI) Harry Pancasakti. Nurhamim menyebutkan  saat ini ada 4 problem yang sedang terjadi di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Kabupaten Gresik. Pertama, angka pengangguran terbuka yang masih tinggi di atas rata-rata Jatim dan nasional.

Kedua, angka kemiskinan yang masih tinggi. Ketiga, anggaran fiskal daerah yang sedang tidak baik-baik saja. Dan yang keempat, infrastruktur. “Jangan sampai ini ditambah dengan satu problem lagi yang kaitannya dengan industri hijau ini. Maka ke depan harus bagaimana kita? Kita bangga kalau pertumbuhan ekonomi Gresik tinggi di atas 7 persen, tapi maknanya apa jika angka kemiskinan kita tinggi, angka pengangguran terbuka kita juga tinggi? Berarti ada hal yang salah dengan pengelolaan Gresik,” kata Anha-panggilan-Ahmad Nurhamim.

Ia melanjutkan, pengelolaan industri hijau bisa memberikan dampak signifikan terhadap 4 problem daerah yang saat ini terjadi. Contoh dalam pengelolaan persampahan. “Bagaimana industri ini bisa back up  dalam menyelesaikan problematika Gresik. Maka Kami di DPRD Gresik membuat 3 regulasi inovasi, yakni Perda Ketenagakerjaan, Perda Kemitraan, dan Perda persampahan,” terang ketua DPD Partai Golkar Gresik itu.

Regulasi Ketenagakerjaan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang intinya penyerapan tenaga kerja lokal minimal 60 persen di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Gresik. Kemudian, Perda nomor 5 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Serta, Perda fasilitasi Kemitraan untuk menstimulasi tumbuhnya ekonomi menengah ke bawah di Kabupaten Gresik.

WORKSHOP INDUSTRI HIJAU: Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menjadi narasumber workshop bertajuk Industri Hijau Dari Gresik untuk Indonesia yang digelar Oleh PWI Gresik di Hotel Mercure Ancol pada Senin, 19 Februari 2024 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

“Bayangkan kalau hari ini limbah Freeport bisa kita kelola, kita tidak perlu mengganggu untuk produk konsentrat dan lain halnya. Komponen apa saja yang potensial seperti tinja pekerja, retribusinya bisa kita ambil Rp 120 ribu untuk satu kubiknya. Kotorannya bisa kita kelola entah jadi pupuk atau gas apa, coba kita manfaatkan potensinya bisa jadi multiplier effect,” jelasnya.

Ia meminta Pemerintah mengkolaborasikan antara masyarakat dan perusahaan melalui hal-hal yang kecil, untuk bisa menyelesaikan problem di Gresik. “Kita nggak hanya fokus di CSR, tapi pengelolaan yang tidak terlihat tapi besar. Seperti limbah-limbah kecil,” tuturnya.

Ia mengajak PT. Freeport Indonesia (PTFI) bersama media dalam mendorong pengaplikasian industri hijau. Ide dan gagasan itu bisa menjadi referensi untuk pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2026. “Kami DPRD Gresik selalu mendorong kegiatan yang produktif baik dari komponen masyarakat, PWI atau yang lainnya. Semoga ini bisa menjadi dinamisasi hubungan komunikasi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat ke depan,” katanya. (yad)

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim : Multiplier Effect Industri Hijau Bisa Selesaikan 4 Problem di Gresik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Komisi I DPRD Gresik Desak Tertibkan Reklame Bodong, Pol PP Gresik Jaring Puluhan Pelanggar Perda Trantibum 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Reklame tumbuh subur bagai jamur di musim hujan. Komisi I DPRD Gresik mendesak Satuan Polisi Pamong (Pol PP) Gresik melakukan penertiban. Sebab, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Alun-alun Gresik itu menengarai banyak yang bodong alias tidak berizin.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua dan anggota Komisi I DPRD Gresik Wongso Negoro dan Muhammad Nasir Cholil kepada wartawan di gedung DPRD Gresik pada Kamis, 1 Februari 2024. Nasir mengatakan, reklame salah satu pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) Gresik. Namun, katanya, pihaknya menengarai banyak papan reklame yang tersebar di sejumlah tempat strategis itu tidak memiliki izin alias bodong. “Selain tidak berizin keberadaan reklame harus memperhatikan keselamatan dan kelayakan sesuai aturan. Sebab, ada papan reklame yang roboh dan membahayakan masyarakat,” kata Wongso Negoro yang diamini oleh koleganya, Nasir Cholil pada Kamis, 1 Februari 2024.

Ia pun mendesak Satuan Polisi Pamong (Sat Pol PP) Gresik sebagai garda terdepan  penegak peraturan daerah (Perda) harus aktif mengecek papan reklame yang liar atau bodong. “Koordinasi dengana DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk meminta data papan reklame yang berizin dan ilegal. Jika tak berizin, Sat Pol PP harus menertibkan dan merobohkan papan reklame tanpa pandang bulu,” tegasnya.

PARIPURNA : Anggota Komisi I DPRD Gresik Muhammad Nasir Cholil (kiri) dalam sidang paripurna DPRD Gresik beberapa waktu lalu (Foto Dokumen DPRD Gresik for 1minute.id)

Terpisah, Polisi Pamong Praja (Pol PP) Gresik bergerak cepat. Aparat penegak Perda itu melakukan penyisiran di sejumlah tempat untuk melakukan penertiban reklame serta pedagang kaki lima (PKL) yang dianggap melanggar ketentraman dan ketertiban umum  (tratibum) di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Dalam operasi penegakan Perda 22/2022 tentang Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga itu menjaring 40 pelanggar. 

“Kurang lebih sebanyak 40 pelanggar Peraturan Daerah No 2 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat di berikan pembinaan untuk tidak mengulang perbuatan yang sama,” kata Sinaga pada Kamis, 1 Februari 2024. 

Sekitar pukul 09.00 WIB, puluhan petugas melakukan penyisiran di Kompleks Perumahan Gresik Kota Baru (GKB). Di kawasan perumahan ini menjadi salah satu pusat perdagangan yang paling ramai. Aparat menyisir mulai Jalan Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Sasarannta adalah  PKL atau pun reklame yang melanggar aturan Perda yang berada di bahu jalan, trotoar, dan di atas disaluran.

Di Jalan Sumatera, petugas memberikan peringatan penjual buah dan pentol payung. Kemudian di Jalan Jawa memberikan peringatan kepada penjual roti goreng ; siomy ; minimarket waralaba ; penjual duren ; lumpiya ; masker dan tisu. 

Sedangkan, Jalan Kalimantan menurunkan reklame rumah makan ; penjual jus ; toko sayur ; ayam goreng ; reklame sepeda listrik dan beberapa reklame lainnya. “Semua yang melakukan pelanggaran perda itu kami memberikan surat penertiban nonyustisi dan 

memberikan pembinaan kepada para pedagang kaki lima  yang melanggar aturan tersebut,” terang mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Gresik itu. Ia melanjutkan, dalam penertiban pelanggaran Perda ini dilakukan secara persuasif. “Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan tertib, lancar dan terkendali,” ujarnya. (yad)

Komisi I DPRD Gresik Desak Tertibkan Reklame Bodong, Pol PP Gresik Jaring Puluhan Pelanggar Perda Trantibum  Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Tok! DPRD dan Pemkab Gresik Tetapkan APBD 2024, Pendapatan Rp 3,88 Triliun, Surplus Rp 28,1 Miliar 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah menetapkan APBD 2024. Penetapan APBD 2024 dilakukan di ruang rapat Paripurna DPRD Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik pada Kamis, 30 November 2023.

Berdasarkan keputusan tersebut, struktur APBD Gresik 2024 untuk pendapatan daerah sebesar Rp Rp 3,88 triliun dan  belanja daerah sebesar Rp 3,85 triliun. Surplus sebesar Rp 28,1 miliar. Postur APBD Gresik 2024 surplus ini kali pertama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selama kurun waktu ini, DPRD dan Pemkab Gresik postir APBD defisit. 

Rapat dibuka dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik tentang kondisi umum keuangan daerah yang menyangkut masalah pokok, kebijakan, percepatan, maupun pertimbangan pembangunan daerah lainnya. “Menjadi dasar penyusunan rencana program dan kegiatan. Baik bagi organisasi perangkat daerah maupun satuan kerjanya,” ujar juru bicara Banggar DPRD Gresik Jumanto.

Langkah itu dilakukan untuk mewujudkan tema pembangunan Gresik pada 2024 mendatang. Yakni, Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang Didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. “Dengan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur, penanggulangan bencana banjir, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan pendidikan,” ujarnya.

Dalam serangkaian pembahasan yang telah dilakukan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemkab Gresik disepakati bahwa finalisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 3,885 triliun. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 3,857 triliun. “Sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp 28,1 miliar,” jelasnya dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir

dan dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, tiga wakil Ketua DPRD Gresik yakni Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan, dan Nursaidah serta anggota DPRD dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gresik itu.

Nantinya, Jumanto melanjutkan surplus tersebut akan difokuskan untuk pembiayaan BUMD Gresik Migas sebesar Rp 8,1 miliar. Serta membayar tanggungan hutang dan pembiayaan lainnya dengan alokasi mencapai Rp 20 miliar. “Kami berharap agar potensi pendapatan lain bisa tercapai dengan maksimal. Khususnya pada sektor pajak dan retribusi,” harapnya. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyambut baik penyampaian yang disampaikan Banggar DPRD Gresik. Terlebih, proses pembahasan melalui serangkaian tahapan yang cukup panjang. “Saran dan masukan yang sangat membangun demi meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata GusYani-sapaanakrab-Bupati Fandi Akhmad Yani. 

Mantan Ketua DPRD Gresik juga menekankan pentingnya harmonisasi dan kesepahaman dalam menyusun APBD 2024. Dalam rangka menuju pembangunan Gresik yang lebih baik. “Untuk selanjutnya akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Semoga memberikan apresiasi positif atas nota kesepakatan APBD 2024 yang telah disepakati bersama,” pungkas alumnus Unair Surabaya itu. (yad)

Tok! DPRD dan Pemkab Gresik Tetapkan APBD 2024, Pendapatan Rp 3,88 Triliun, Surplus Rp 28,1 Miliar  Selengkapnya
Home / Politik

Kebut Rampungkan 2 Ranperda, DPRD Gresik Bentuk 2 Pansus 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menjelang akhir tahun, aktivitas anggota DPRD Gresik semakin sibuk. Diantaranya, merampungkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Ranperda Tata Tertib DPRD. 

Untuk merampungkan dua Ranperda hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda) itu, parlemen berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama pembentukan panitia khusus (Pansus) pada Selasa, 28 November 2023. Pansus diberikan waktu maksimal enam bulan untuk menyelesaikan pembahasan. Sebelum diambil keputusan menjadi Perda.

Hasilnya, Mochamad Zaifudin, anggota Fraksi Gerindra didapuk menjadi Ketua Pansus I dan Wongso Negoro, Ketua Fraksi Golkar sebagai Wakil Ketua Pansus I. Anggotanya adalah 

Syahrul Munir, Syaichu Busyiri, Syafi’ A.M dan Sujono dari Fraksi PKB, Lutfi Dhawam dari Fraksi Gerindra. Kemudian, Lusi Kustianah, Fraksi Golkar, Ahmad Kusriyanto dan Sulisno Irbansyah dari Fraksi PDI Perjuangan, Suberi Fraksi Demokrat, Musa dan Catur Dadang dari Fraksi Nasdem serta Faqih Usman dan Khoirul Huda dari Fraksi Amanat Pembangunan.

Sedangkan, Pansus II diketuai oleh Jumanto, anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Wakilnya, Mustajab dari Fraksi Amanat Pembangunan. Dengan anggota Muhammad, Bustami Hazim, Khusnul Aqib dan Abdullah Hamdi dari Fraksi PKB. Kemudian, Taufiqul Umam dan Kamjawiyono dari Fraksi Gerindra, Hamzah Takim dan Khomsatun dari Fraksi Golkar, Noto Utomo Fraksi PDIP, Ahmad Fauzi Fraksi Demokrat, Mahmud dan Nur Hudi dari Fraksi Nasdem dan Lilik Hidayati dari Fraksi Amanat Pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan pansus telah terbentuk. Mereka akan bekerja hingga enam bulan ke depan. Pihaknya berharap pansus bisa menyelesaikan secara cepat pembahasannya.

“Karena ini ranperda perubahan jadi tidak masalah melewati tahun anggaran 2023. Namun, kalau bisa selesai sebelum tahun anggaran 2023 lebih baik,” ungkap dia.

Dikatakan, nantinya pansus akan membahas ranperda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tim Ahli hingga meminta masukan dari masyarakat. Setelah itu, baru dilakukan Pemandangan Akhir (PA) Fraksi. “Dan pengambilan keputusan terhadap ranperda tersebut,” tegasnya. (yad/adv)

Kebut Rampungkan 2 Ranperda, DPRD Gresik Bentuk 2 Pansus  Selengkapnya
Home / Politik

Kolaborasi DPRD Gresik dan PWI, Gelaran Giri Pancasuar Awards 2023 Usung Konsep Berbeda di Bandar Grissee

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Giri Pancasuar Awards (GPA) 2023 kembali digelar pada Sabtu besok, 25 November 2023. Agenda tahunan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik yang menjadi rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) ini bakal digelar di Bandar Grissee, Jalan Basuki Rahmat, Gresik.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik menjadikan acara ini lebih istimewa. GPA tahun ini menawarkan konsep yang berbeda dan tentu akan lebih menarik. Bila tahun-tahun sebelumnya, awarding digelar Indoor alias di dalam gedung. Tahun ini, GPA digeber out door di kawasan Bandar Grissee, salah satu destinasi wisata minat khusus yang sedang digandrungi para milenial hingga orang tua. 

KETUA DPRD Gresik Moch Abdul Qodir

Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. “GPA tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan media,” ujarnya.

Selama digelar, GPA sukses menjadi perayaan prestasi lokal yang merangkul berbagai elemen masyarakat. Dengan fokus pada penghargaan kepada tokoh yang berjasa dan berpengaruh di Gresik, serta melibatkan unsur pendidikan dan ekonomi lokal. “Acara ini memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan keberlanjutan Kota Gresik,” imbuh Qodir. 

Sementara itu, Ketua PWI Gresik Deni Ali Setiono menjelaskan bahwa pemilihan Bandar Grissee bukan hanya sebagai lokasi acara, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkenalkan destinasi wisata sejarah kota Gresik. “Acara ini sekaligus mengenalkan Bandar Grisse sebagai salah satu destinasi wisata kota Gresik,” kata Deni Ali Setiono.

Rangkaian acara GPA tahun ini juga menampilkan perubahan signifikan. Fokus pada peningkatan wisata ekonomi, acara melibatkan 20 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gresik. “Keterlibatan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi lokal,” tandas Deni Ali.

Tak hanya itu, elemen pendidikan turut dilibatkan dalam rangkaian GPA 2023. Lomba menggambar Bandar Grissee tingkat pelajar jenjang SD se-Kabupaten Gresik, yang juga didukung oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparekrafbudpora), menciptakan suasana yang penuh kreativitas dan edukasi. “Selain itu ada pameran kebudayaan yang nantinya disuguhkan teman-teman dari Dewan Kebudayaan Gresik (DKG),” pungkasnya. (yad)

Kolaborasi DPRD Gresik dan PWI, Gelaran Giri Pancasuar Awards 2023 Usung Konsep Berbeda di Bandar Grissee Selengkapnya
Home / Politik

Komisi III DPRD Gresik Semakin Rajin Sidak, Pastikan Proyek Pembangunan Sesuai Spesifikasi 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Gresik semakin aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak). Melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam sepekan terakhir ada tiga proyek pembangunan yang di sidak oleh komisi bidang pembangunan itu.

Yakni, Gedung Islamic Center di Desa Kedungpring, Kecamatan Balongpanggang dan proyek peningkatan Jalan Cerme Lor-Punduttrate  dan ruas Jalan Cerme Lor – Metatu. Seluruh proyek pembangunan telah dikerjakan dan beberapa hampir selesai. Untuk memastikan pembangunan sesuai spesifikasi.

Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan pembangunan Jalan Cerme Lor (Kecamatan Cerme) – Punduttrate (Kecamatan Benjeng) telah mencapai 95 lebih. Saat ini, kontraktor pelaksana tinggal melalukan finishing saja. “Saat kami kesana, kontraktor tinggal merapikan hasil pekerjaan,” ujarnya.

Dikatakan, pelaksanaan proyek Jalan Cerme Lor – Punduttrate sudah baik. Padahal, kontraknya masih satu bulan lagi proyek sudah hampir selesai. “Sudah baguslah tidak molor,” kata dia.

Dari hasil pantauan, pelaksanaan sudah cukup bagus. Hanya saja, pihaknya melihat ada sejumlah acian dibeberapa titik mengelupas. Pihaknya langsung meminta diperbaiki. “Karena panas cukup menyengat makanya sampai mengelupas. Kami sudah diminta diperbaiki,” terang dia.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berkeliling ke lapangan untuk memastikan seluruh proyek berjalan baik dan tepat waktu. Terutama yang saat ini baru dimulai pelaksanaannya. “Misal Jalan Menganti – Lakarsantri. Karena ini ruas utama dan padat kendaraan kami akan pantau. Agar pelaksanaanya tidak ada masalah,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Dinas PU Gresik menggelontor anggaran Rp 6,8 miliar untuk pembangunan ruas Jalan Cerme Lor-Punduttrate. Lelang proyek tersebut dimenangkan CV Dwi Mulya Jaya dengan nilai kontrak Rp 5,7 miliar.

SIDAK : Komisi III DPRD Gresik melakukan sidak di proyek pembangunan Islamic Center di Desa Kedungpring, Kecamatan Balongpanggang untuk memastikan pembangunan sesuai spesifikasi (Foto: Istimewa)

Selain proyek infrastruktur jalan, Komisi III DPRD Gresik juga melakukan sidak ke proyek pembangunan Gedung Islamic Center. Bangunan pertama yang akan difungsikan sebagai masjid itu memiliki empat lantai. Lantai satu berfungsi sebagai ruang pengelolaan, lantai dua untuk jemaah laki-laki, lantai tiga untuk jemaah putri dan lantai empat atau rooftop tempat santai. Anggaran untuk pembangunan kubah pertama sebesar Rp 6,03 miliar berasal dari APBD Gresik 2023. Sedangkan, pembangunan kubah kedua dan ketiga rencananya dikerjakan pada tahun depan, 2024. (yad)

Komisi III DPRD Gresik Semakin Rajin Sidak, Pastikan Proyek Pembangunan Sesuai Spesifikasi  Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Pembangunan Masjid di Islamic Center Gresik Selatan Kelar Tahun Ini ?

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik terus ngebut menyelesaikan pembangunan gedung Islamic Center. Pemkab Gresik menargetkan pembangunan kubah pertama dari tiga kubah yang akan difungsikan sebagai masjid kelar tahun ini. 

Bangunan kubah pertama sudah terlihat megah. Bangunan didominasi warna putih itu berdiri di Jalan Raya Kedungpring, Desa Kedungpring, Kecamatan Balongpanggang. Bangunan terlihat mencolok dibandingkan bangunan lain di sekitar.  Bangunan itu memiliki empat lantai. Lantai satu berfungsi sebagai ruang pengelolaan, lantai dua untuk jemaah laki-laki, lantai tiga untuk jemaah putri dan lantai empat atau rooftop tempat santai. Anggaran untuk pembangunan kubah pertama sebesar Rp 6,03 miliar berasal dari APBD Gresik 2023. Sedangkan, pembangunan kubah kedua dan ketiga rencananya dikerjakan pada tahun depan, 2024.

Sebentar lagi, semua orang bisa memanfaatkan untuk kegiatan keagamaan karena berdiri dekat jalan raya yang menghubungkan Balongpanggang, Gresik dengan Mojokerto itu. Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Gresik meninjau proyek pembangunan gedung Islamic Center pada Jumat, 13 Oktober 2023. Rombongan wakil rakyat berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu disambut oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Gresik Ida Lailatussa’diyah. Mereka melihat langsung proyek yang sempat mangkrak karena ada bencana wabah Covid-19 itu, kemudian dilanjutkan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani itu. 

KOMISI III DPRD Gresik: Kepala DCKPKP Gresik Ida Lailatussa’diyah ketika menerima kunjungan Wakil rakyat dari Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Gresik di Islamic Center Gresik pada Jumat, 13 Oktober 2023 ( Foto : Istimewa untuk 1minute.id)

Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Gresik Ida Lailatussa’diyah mengatakan, progres pembangunan Islamic Center menunjukkan perkembangan menggembirakan. “Realisasi melebihi target,” kata Ida Lailatussa’diyah dikonfirmasi melalui selulernya pada Sabtu, 14 Oktober 2023. Target pembangunan gedung tersebut sebesar 39,16 persen, realisasi mencapai 41,96 persen. Artinya ada deviasi lebih 2,80 persen.

Ia optimistis pembangunan Islamic Center yang dibiayai oleh APBD Gresik 2023 sebesar Rp 6,03 miliar lebih itu kelar sesuai target. Anggaran sebesar itu digunakan , diantaranya untuk pemasangan elektrikal dalam gedung, interior, tampilan luar/fasat dan akses jalan menuju gedung sepanjang 200 meter dari jalan raya yang dikerjakan CV. Eka Jaya Abadi selaku pelaksana. “Mohon doanya, semoga terus lancar dan selesai tahun ini,” imbuh Ida Lailatussa’diyah. (yad)

Pembangunan Masjid di Islamic Center Gresik Selatan Kelar Tahun Ini ? Selengkapnya