Tag: Dinsos
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Pemkab Gresik Perkuat Sekolah Rakyat, Biayai Bimbel Ruangguru hingga Guru Ngaji dari APBD

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Fasilitas Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Gresik semakin komplit. Tak hanya akses pendidikan formal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memberikan dukungan bimbingan belajar bersama Ruangguru dan pendampingan mengaji yang dibiayai melalui APBD.

Dukungan tersebut merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani – Asluchul Alif, dalam memperluas kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan masa depan.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik, Ummi Khoiroh, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi pusat dan daerah.

“Pemkab Gresik sangat mendukung program luar biasa dari Presiden Prabowo, yaitu Sekolah Rakyat. Kami berharap keberadaannya dapat diterima luas karena ini salah satu upaya pemberantasan kemiskinan melalui jalur pendidikan,” ujar Ummi di Kantor Dinsos Gresik, Jumat, 9 Oktober 2026.

Siapkan Siswa Hadapi TKA dan SNBT

Salah satu dukungan diwujudkan melalui program Smart School bersama Ruangguru. Saat ini diikuti 75 siswa kelas XI untuk persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan penguatan akademik sebagai bekal melanjutkan pendidikan.

Siswa mengikuti sesi pembelajaran 90 menit bersama master teacher Ruangguru. Setiap sesi dilengkapi pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman.

Jadwal belajar setiap Selasa dan Rabu pukul 19.00-20.30 WIB serta Jumat pukul 10.00-11.30 WIB.

Selain itu, siswa memperoleh akses premium Ruang Belajar jenjang SMA dan materi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Fasilitasnya meliputi video pembelajaran, latihan soal beserta pembahasan, serta fitur ADAPTO.

Siswa juga mendapat akses tes minat dan bakat premium untuk mengenali potensi diri, minat terhadap mata pelajaran dalam Kurikulum Merdeka, serta pilihan program studi di perguruan tinggi.

Saat ini pendampingan masih untuk kelas XI. Ke depan, Pemkab mengupayakan perluasan ke kelas XII agar persiapan lebih terarah.

Ngaji 5 Kali Sepekan Dibiayai APBD

Dukungan Pemkab juga mencakup pendampingan keagamaan bagi seluruh siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Kegiatan mengaji dilaksanakan lima kali sepekan dengan dukungan guru mengaji, pengajar tahfiz Al-Qur’an, dan imam masjid. Pembiayaannya bersumber dari APBD Gresik. Dinsos juga menyediakan khatib salat Jumat yang kompeten.

Ummi menambahkan, komitmen Pemkab juga diwujudkan melalui penyediaan lahan seluas 6,5 hektare di Desa Raci Tengah. Pemkab melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjangkau calon siswa dari keluarga desil 1 dan 2 melalui kunjungan door to door.

Tiga Bidang Pendidikan

Kepala Sekolah Rakyat Gresik, Rangga Pratama, mengatakan program pendidikan mencakup tiga bidang utama, yakni akademik, kesiswaan, dan keasramaan. Selain belajar bersama Ruangguru, siswa juga mengikuti ekstrakurikuler untuk pembinaan prestasi.

“Program bersama Ruangguru ini diinisiasi Pemkab Gresik untuk meningkatkan kompetensi siswa, mempersiapkan TKA, serta mendukung mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kami harap potensi anak dapat dipetakan sejak dini,” ungkap Rangga.

Sekolah Rakyat Terintegrasi di Gresik dibangun dengan anggaran sekitar Rp 250 miliar. Tahun ajaran 2026/2027 menerima 270 siswa baru, terdiri 90 siswa SD, 90 SMP, dan 90 SMA. Total 405 siswa, termasuk 75 siswa lama dan 60 siswa titipan dari Kabupaten Lamongan. Untuk jenjang SMA, pembelajaran saat ini baru untuk kelas X dan XI. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Perkuat Sekolah Rakyat, Biayai Bimbel Ruangguru hingga Guru Ngaji dari APBD Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Bupati Gresik Perkuat Pola Asuh Sekolah Rakyat, Dorong Kedisiplinan dan Pemberdayaan Keluarga

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendorong penguatan pola pengasuhan dan pendampingan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Gresik di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu.

Hal tersebut disampaikan saat membuka diskusi pembinaan dan penguatan kelembagaan bersama jajaran pengelola SRT 1 Gresik pada Selasa, 29 September 2026.

Diskusi tersebut membahas sejumlah aspek penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mulai dari penguatan pendidikan, pola pengasuhan, pendampingan peserta didik, hingga pemberdayaan keluarga. 

Bupati yang akrab disapa Gus Yani mengatakan, keberhasilan Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi seluruh unsur, tidak hanya sekolah, tetapi juga wali asuh, pengasuh asrama, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta keluarga peserta didik.

“Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka koordinasi segala urusan yang ada di Sekolah Rakyat, khususnya yang ada di Gresik. Kita diskusikan terkait manajemen, problem, dan persoalannya untuk kita carikan solusi segera agar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Gus Yani.

Menurutnya,  proses adaptasi peserta didik terhadap lingkungan sekolah dan kehidupan berasrama membutuhkan pendekatan yang tepat karena setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan pendampingan berbeda.

“Kita upayakan bisa kembali dengan berbagai pendekatan. Kita coba pendekatan segera dan tetap menentukan batas waktu,” imbuh Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Selain pendidikan, Gus Yani  menekankan pentingnya pembentukan karakter dan kedisiplinan melalui kebiasaan sehari-hari.  “Kedisiplinan yang bagus itu dimulai dari hal-hal sepele, seperti waktu makan, kerajinan dalam menjaga barangnya, dan kebiasaan sehari-hari. Pola asuh juga bisa disesuaikan, agar ada kedisiplinan yang baik,” ungkapnya. 

Ia meminta seluruh unsur pendamping memastikan lingkungan Sekolah Rakyat tetap aman,  nyaman dan mampu mendukung tumbuh kembang peserta didik.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik, Ummi Khoiroh menjelaskan, Sekolah Rakyat mengedepankan konsep kesetaraan dan pemberdayaan secara menyeluruh.

“Konsep Sekolah Rakyat ini adalah kesetaraan. Anak-anak kita sekolahkan, rumahnya kita berdayakan, dan orang tuanya juga kita berdayakan. Jadi, pendampingannya tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada keluarganya,” ujarnya.

Pendampingan dilakukan terpadu dengan melibatkan guru, pengasuh asrama, wali asuh, serta pendamping PKH. Pendampingan tidak berhenti pada peserta didik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan keluarga.

Dalam diskusi, pengelola asrama juga menyampaikan masukan terkait penguatan sumber daya pendamping, layanan kesehatan, serta sarana transportasi untuk peserta didik.

Di sisi lain, Pemkab Gresik mendorong pemberdayaan keluarga peserta didik melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pendamping PKH dapat mengusulkan keluarga peserta didik yang memenuhi kriteria untuk mendapat dukungan tersebut.

“Teman-teman pendamping PKH bisa mengusulkan dan merekomendasikan penerima RTLH dari keluarga siswa yang memang layak mendapatkan. Ini membuktikan Sekolah Rakyat juga memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Gus Yani. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Perkuat Pola Asuh Sekolah Rakyat, Dorong Kedisiplinan dan Pemberdayaan Keluarga Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pemkab Gresik Ajak Warga Cek dan Perbarui Data DTSEN

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik gencar menyosialisasikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Upaya ini dilakukan untuk memastikan data sosial ekonomi warga Gresik sesuai kondisi terkini, sehingga program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menegaskan kualitas data adalah kunci kebijakan.

“Data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat. Sebaliknya, data yang akurat akan membuat penanganan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Sekda Washil dalam sosialisasi di Ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 24 September 2026.

Ia menjelaskan kondisi sosial ekonomi warga bersifat dinamis. Perubahan pekerjaan, kondisi usaha, jumlah anggota keluarga, hingga dampak bencana bisa mengubah kondisi rumah tangga. Karena itu, DTSEN tidak bisa diperlakukan sebagai data statis.

“DTSEN merupakan basis data tunggal yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga. Data ini hasil penggabungan berbagai sumber resmi yang dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala,” jelasnya.

Menurut Washil, DTSEN tidak hanya untuk mendata warga miskin, tapi juga untuk menjawab siapa penerima program, bagaimana kondisinya, dan apakah bantuan sudah sampai kepada yang membutuhkan. Ke depan, DTSEN akan diintegrasikan dengan data kemiskinan daerah Gresik SOYA.

“Siapa saja penerima program harus valid. Jangan sampai ada yang dapat program berulang, sementara yang seharusnya menerima justru tidak dapat. Tentu dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi,” tegasnya.

Soal Perubahan Desil

Kepala Dinsos (Kadinsos) Gresik Ummi Khoiroh, mengakui perubahan desil dalam DTSEN banyak dipertanyakan warga karena berdampak pada status penerima bansos.

“Keputusan penetapan desil bukan di Dinas Sosial. Kami bertugas membantu verifikasi dan ground checking agar penetapan desil sesuai kondisi riil di lapangan,” kata Ummi.

Warga yang mengalami perubahan kondisi atau menemukan data tidak sesuai, bisa mengajukan pemutakhiran melalui kanal resmi dengan dukungan pemerintah desa/kelurahan dan Dinsos.

Hal senada disampaikan Kepala BPS Kabupaten Gresik Indriya Purwaningsih. Ia menjelaskan, DTSEN bersifat dinamis karena memuat informasi keluarga, tempat tinggal, aset, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.

“Perubahan desil tidak serta-merta berarti datanya salah. Desil adalah pemeringkatan relatif. Posisi sebuah keluarga bisa berubah ketika kondisinya sendiri atau kondisi masyarakat di sekitarnya berubah,” tutup Indriya. BPS mengimbau warga proaktif mengecek data melalui kanal cek DTSEN yang tersedia. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab Gresik Ajak Warga Cek dan Perbarui Data DTSEN Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Giliran Warga Wringinanom Terima BLT dan Bantuan Pangan, Bupati Gresik Lakukan Jaring Asmara 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) dan bantuan pangan. Sebelumnya, di Kecamatan Dukun. Hari ini, Kamis, 27 Agustus 2026 untuk warga di Kecamatan Wringinanom.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turun langsung membagikan bantuan sosial itu, sambil menyerap atau menjaring aspirasi dari masyarakat (jaring asmara). Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi maupun berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. 

Ia mengungkapkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan. Lebih dari itu, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi agar dapat mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan warga. “Jangan ragu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di lingkungan. Pemerintah perlu mendengar langsung dari masyarakat agar bisa mengetahui kondisi di lapangan,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani didampingi di antaranya, Kepala Dinas Pertanian Gresik Eko Anindito Putro, dan Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan yang disalurkan meliputi BLT DBHCHT dan bantuan pangan berupa beras dari Bulog. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

BLT DBHCHT merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana bagi hasil cukai yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, di antaranya petani tembakau, buruh pabrik rokok, penyandang disabilitas, dan lanjut usia sesuai dengan ketentuan penerima. Masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp 900 ribu per penerima.

Bupati Yani berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi keluarga penerima. “Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain bantuan tunai, masyarakat juga mendapatkan bantuan pangan berupa beras dari Bulog,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Kepala Dinas Sosial  Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, penerima bantuan telah ditetapkan berdasarkan kriteria program. Untuk memastikan proses penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran, Pemkab Gresik menggandeng PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia juga membantu proses penyaluran bagi penerima yang memiliki kondisi tertentu sehingga tidak dapat datang langsung ke lokasi.

Sementara itu, bantuan pangan dari Bulog diberikan untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan atau sebanyak 30 kilogram selama periode tersebut. Khusus di Kecamatan Wringinanom, bantuan pangan tersebut disalurkan kepada 9.239 penerima.

Secara keseluruhan, bantuan pangan Bulog di Kabupaten Gresik menyasar sekitar 156.121 penerima, dengan total alokasi bantuan sekitar 4.683.630 kilogram atau 4.683 ton beras untuk penyaluran selama tiga bulan. Melalui penyaluran bantuan sekaligus dialog langsung bersama masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya untuk memastikan program perlindungan sosial tidak hanya tersalurkan secara tepat sasaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Ia juga mendorong masyarakat agar aktif menyampaikan aspirasi dan persoalan di lingkungan masing-masing. Masukan tersebut menjadi bagian penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Giliran Warga Wringinanom Terima BLT dan Bantuan Pangan, Bupati Gresik Lakukan Jaring Asmara  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Status jadi ASN, 148 Pendamping PKH akan Diterjunkan Bantu Identifikasi Calon Siswa Sekolah Rakyat di Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik.

Acara dihadiri sebanyak 148 pendamping PKH Gresik, yang kini resmi menyandang status baru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka diangkat dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Mereka pun semringah. 

Bupati Fandi Akhmad Yani  menyampaikan selamat kepada para pendamping PKH yang diangkat menjadi ASN. Menurutnya, perubahan status tersebut harus diiringi dengan peningkatan kinerja serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat.

“Dengan adanya status yang sudah melekat menjadi PPPK tersebut, otomatis beban kerja turut bertambah. Memang harus seperti itu,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Ia menyinggung rencana pengembangan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Gresik. Setelah sebelumnya berdiri Sekolah Rakyat jenjang SMA di Kecamatan Sidayu, pemerintah berencana memperluas program tersebut dengan membuka jenjang SD dan SMP.

Menurutnya, peran pendamping PKH sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program tersebut, khususnya dalam mengidentifikasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu.

“Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, tidak ada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Karena itu saya berharap para pendamping PKH dapat membantu mengidentifikasi calon siswa dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya dari desil 1 berdasarkan penilaian di lapangan,” ungkap mantan Ketua DPRD Gresik itu. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh, menjelaskan bahwa para pendamping PKH tersebut kini memiliki beban tugas yang lebih kompleks. Hal ini seiring dengan perubahan status kepegawaian mereka. “Jika sebelumnya mereka hanya fokus pada pendampingan 56.000 lebih KPM, kini mereka diwajibkan melakukan fungsi pengawasan data yang lebih mendalam,” ujar dokter Ummi Khoiroh.

ia menjelaskan bahwa para pendamping PKH juga menjadi ujung tombak dalam memaksimalkan berbagai program prioritas Kementerian Sosial di lapangan. Program tersebut mulai dari Sekolah Rakyat hingga berbagai bantuan sosial lainnya yang menyasar kelompok masyarakat rentan.

“Kami berharap, dengan arahan Bapak Bupati, penambahan fungsi ini tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun tantangan di lapangan sangat dinamis,” tambahnya.  (*)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Status jadi ASN, 148 Pendamping PKH akan Diterjunkan Bantu Identifikasi Calon Siswa Sekolah Rakyat di Gresik Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Gresik Siap Jadi Pilot Project Sekolah Rakyat, Sekjen Kemensos dan Bupati Gresik Tinjau UPT SMP Negeri 30 Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, meninjau lokasi rencana penempatan Sekolah Rakyat di UPT SMP Negeri 30 Gresik. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pendidikan. Turut hadir dalam kunjungan ini Asisten I Pemkab Gresik Suprapto, Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh, Kabid Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan atau Dispendik Gresik Syifaul Qulub serta tokoh masyarakat setempat.

Menurut Robben Rico, sekolah rakyat ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau. Sekolah ini diperuntukkan secara khusus bagi warga Gresik yang tercatat dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan ekonomi nasional. 

Program ini akan mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ajaran 2025 dan diselenggarakan secara gratis. “Ini amanat langsung dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Sekolah Rakyat merupakan gabungan dari berbagai program unggulan yang diintegrasikan, mulai dari makan gratis, pendidikan gratis, hingga penyediaan fasilitas terbaik. Seluruh pembiayaan ditanggung negara melalui APBN hasil efisiensi anggaran,” tegas Robben Rico dalam sambutannya.

Ia juga menekankan bahwa sekolah ini tidak boleh diisi oleh siswa dari luar Gresik. “Kami imbau agar penerimaan siswa dilakukan sesuai ketentuan, yakni khusus untuk warga desil 1 dan 2 yang termasuk dalam 20% kelompok masyarakat berpendapatan terendah atau tergolong miskin ekstrem. Tidak boleh ada titipan. Para guru pun harus melalui proses seleksi yang ketat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyatakan bahwa Sekolah Rakyat akan dijadikan proyek percontohan (pilot project) dengan sistem boarding school dan asrama, serta akan menjadi model nasional. Ia juga menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam proses seleksi peserta didik maupun tenaga pengajar, agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Rombongan kemudian meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah, mulai dari tempat ibadah, ruang kelas, toilet, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Hasil tinjauan ini akan menjadi dasar evaluasi untuk memastikan kesiapan sekolah dalam menjalankan program sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari proses Data Entry Seleksi (DES) oleh Kementerian Sosial. “Ada sekitar 86 kabupaten/kota yang mengikuti DES di Jakarta, termasuk Gresik. Proposal dan dokumen kami telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Kementerian PUPR. Saat ini kami tinggal menunggu proses hibah atau alih status aset untuk keperluan pembangunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, UPT SMP Negeri 30 Gresik ditetapkan sebagai embrio Sekolah Rakyat dan akan menerima dua rombongan belajar (rombel) pada tahun ajaran 2025. Masing-masing dengan kapasitas maksimal 25 siswa. “Yang diterima hanya masyarakat Gresik yang tergolong miskin ekstrem, khususnya yang berada pada desil 1 dan 2. Ini merupakan syarat mutlak,” tegasnya.

Untuk diketahui Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah. Kelompok ini memiliki tingkat ekonomi yang paling tidak sejahtera atau fakir miskin. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah. Kelompok ini mempunyai tingkat ekonomi kurang sejahtera atau miskin.

Lebih lanjut, Pemkab Gresik juga telah menyiapkan lahan di Raci Tengah untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026. “Mudah-mudahan hasil survei ini membawa kabar baik bagi Pak Sekjen, sehingga bisa segera dilaporkan kepada Menteri Sosial maupun Bapak Presiden. Gresik siap menjadi salah satu dari enam kabupaten/kota embrio Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Gresik menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. 

Diharapkan, embrio Sekolah Rakyat di UPT SMP Negeri 30 Gresik ini dapat menjadi model pendidikan inklusif berbasis karakter dan teknologi, serta menjadi solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Pemkab Gresik terus berkomitmen mendukung kebijakan strategis nasional demi mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Langkah ini diharapkan mampu menjadi titik awal lahirnya generasi unggul, mandiri, dan berdaya saing tinggi di masa depan. (yad)

Gresik Siap Jadi Pilot Project Sekolah Rakyat, Sekjen Kemensos dan Bupati Gresik Tinjau UPT SMP Negeri 30 Gresik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

PKK dan Lintas OPD Bersinergi Lakukan Intetvensi Percepatan Penurunan Stunting di Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar kegiatan Aksi Serentak Intervensi Percepatan Penurunan Stunting yang berlangsung di Posyandu PAUD Suci, Kecamatan Manyar pada Selasa, 25 Juni 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting dan melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi serta meningkatkan kunjungan cakupan sasaran pada ibu hamil, calon pengantin dan balita.

Aksi serentak intervensi percepatan penurunan stunting dilakukan karena pemerintah bertekad menurunkan angka stunting hingga nol persen. Pada awal pemerintahan Fandi Akhmad Yani angka stunting masih berada diangka 22 persen. Pada 2023, angka stunting turun menjadi 10 persen. 

Untuk percepatan penurunan stunting ini, pemerintah melibatkan sejumlah organisasi terkait, antara Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atau KBPPPA Gresik ; Dinas Kesehatan alias Dinkes Gresik, Dinas Sosial atau Dinsos Gresik serta OPD lainnya. 

Ketua Tim Penggerak PKK Gresik Nurul Haromaini Ali mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan percepatan penurunan stunting di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini. 

“Pelaksanaan kegiatan ini bukanlah upaya awal yang dilakukan oleh Pemkab Gresik dalam menangani persoalan stunting di daerah, tapi lebih kearah evaluasi komitmen keseriusan kita, bersama seluruh stakeholder dalam penanganan stunting yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelas Ning Nurul- sapaan akrab istri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani ini.

Dalam kegiatan itu, Ning Nurul didampingi oleh Kepala Dinas KBPPPA Gresik Titik Ernawati; Kepala Dinkes Gresik dr Mukhibatul Khusnah dan Kadinsos Gresik dr Ummi Khoiroh. 

Sementara itu, Camat Manyar Hendriawan Susilo Dalam sambutannya mengatakan berbagai penyebab dari adanya stunting di Kecamatan Manyar mendominasi dikarenakan masalah ekonomi, dan pola asuh orang tua.

“Kami mohon arahan dengan adanya intervensi serentak dan pelacakan stunting ini semoga dapat mengatasi masalah stunting yang dapat berdampak pada pertumbuhan balita di Kecamatan Manyar,” ujar Hendriawan. (yad)

PKK dan Lintas OPD Bersinergi Lakukan Intetvensi Percepatan Penurunan Stunting di Gresik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Angka Pertumbuhan Ekonomi Gresik Tertinggi di Jawa Timur

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah membuka kegiatan rapat koordinasi dan rekonsiliasi Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif tahun 2023 serta rapat rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2024.

Diikuti 131 pendamping PKH, 18 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 20 snggota Taruna Siaga Bencana (Tagana). Kegiatan digelar di Aula Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Jumat, 26 Januari 2024.

Aminatun Habibah mengatakan, PKH memiliki korelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan dan angka kemiskinan masyarakat di Gresik. “10 tahun terakhir angka kemiskinan terendah di tahun 2023 yakni 10 persen. Kita harus terus bekerja keras dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik,” harap Wabup berlatar pendidik itu. 

Ia melanjutkan pertumbuhan ekonomi di  Gresik tertinggi di Jawa Timur. Ini menunjukkan adanya perputaran ekonomi yang luar biasa. Pemkab Gresik berusaha menjadikan keluarga harapan menjadi keluarga yang produktif.

“Pilar-pilar sosial juga harus memberikan motivasi kepada keluarga penerima. Perkuat koordinasi agar program kegiatan berjalan tepat sasaran,” harap Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah ini.  “Hal ini akan menjadi kunci, dalam menjawab tantangan dan permasalahan dalam penyaluran PKH,” imbuhnya. 

Ia menambahkan, untuk tahun ini beberapa program akan difokuskan ke Pukau Bawean, salah satunya rumah tidak layak huni. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua dengan selalu bersinergi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

“Semoga melalui program PKH yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Dapat menjawab target penurunan angka kemiskinan khususnya di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Gresik Umi Khoiroh dalam laporannya mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program dalam penanganan penanggulangan kemiskinan.  Diantaranya adalah membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

“Ini bertujuan untuk melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Dimana program teknisnya, salah satu adalah melalui pelaksanaan program keluarga harapan,” kata Umi Khoiroh. (yad)

Wabup Gresik Angka Pertumbuhan Ekonomi Gresik Tertinggi di Jawa Timur Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bu Min Trenyuh Semangat Nur, Penyandang Disabilitas yang Semanak Meski Belum Tersentuh Bansos 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Nur Jahirotul Mahiyah memiliki semangat luar biasa. Meskipun, kondisi fisik gadis 31 tahun itu tidak sempurna. Gadis yang tinggal di Desa Melirang,Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik itu divonis oleh dokter mengidap Cerebral Parsy (Lumpuh Otak) sejak lahir. Penyakit tersebut menyebabkan Nur menjadi kehilangan kendali beberapa syaraf tubuh sehingga kesulitan untuk bergerak normal. Untuk membantu aktivitasnya, Nur harus menggunakan kursi roda.

Namun, Nur tidak menyerah. Ia pun semanak (ramah). Ibunda Nur, Paeni, 54, dan semua tetangga menyukainya. Semangat Nur itu membuat Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah trenyuh. Orang nomor dua di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik itu mberebes mili. Terharu dengan semangat hidup Nur. 

Menurut Paeni, Nur memiliki hobi untuk berkeliling dan menyapa para tetangga sekitar.  Meski hanya bermodalkan kursi roda, Nur bahkan bisa pergi sampai ke desa-desa lain.

“Ya seperti ini kondisinya, pengennya keluar rumah terus, dan berkumpul dengan orang lain. Meskipun tidak bisa jalan tapi bisa pakai kursi roda sendiri,”cerita Paeni dihadapan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah ketika berkunjung kerumah Nur pada Jumat, 25 November 2022.

Wabup perempuan pertama di Kabupaten Gresik itu didampingi Kepala Dinas Sosial Gresik dr Ummi Khoiroh dan relawan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Gresik Muhammad Subhan. 

Bu Min-sapaan karib-Wakil Bupati Aminatun Habibah berkunjung karena mendapatkan kabar Nur, penyandang disabilitas ini belum tersentuh berbagai bantuan sosial. Bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi dan Pemkab Gresik. 

Nah, tahun ini Pemkab Gresik memiliki program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program unggulan pasangan Bupati-Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah untuk memberdayakan masyarakat kurang beruntung. Nur Jahirotul Mahiyah, diantaranya. 

“Jadi, dari Pemerintah Kabupaten Gresik saat ini sudah menyediakan program bantuan prioritas yaitu PKH Inklusif. Ini yang nantinya dapat diberikan kepada para Lansia dan penyandang disabilitas,”katanya kepada Paeni.

Dalam kasus Nur, diketahui dia masih belum masuk ke database DTKS karena ada ketidakcocokan antara data pribadinya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)Gresik. Masalah tersebut telah ditindaklanjuti sehingga data miliknya telah valid pada Oktober awal yang ternyata berbarengan dengan penutupan pendataan DTKS.

Untuk itu, wabup menyayangkan masalah seperti ini masih ada pada warga di desa dan dusun. Menurutnya, hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah desa dan dusun untuk secepatnya melakukan pendataan lebih lanjut terkait warga yang layak menerima bantuan sosial.

“Karena kasihan kalau tidak segera kita bantu secara langsung. Mengingat, Nur ini statusnya masih belum menjadi penerima bantuan. Maka nanti Nur ini akan kami data secara langsung agar secepatnya mendapatkan bantuan yang layak,”tegas Bu Min. Paeni pun semringah. Apalagi Bu Min juga membawa buah tangan berupa sembako untuk keluarga Paeni tersebut. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik dr Ummi Khoiroh menambahkan pengusulan penerima PKH Inklusif akan dipercepat untuk menanggulangi masalah seperti ini. Ditambah, khusus penyandang disabilitas yang sudah terdata akan menerima bantuan rutin 4 kali dalam setahun.

“Di 2023 kita akan start lebih awal karena regulasinya sudah fix. Dan khusus yang disabilitas terdata akan mendapatkan bantuan langsung tunai senilai Rp 500.000 dan sembako senilai Rp 200.000. Insya Allah di bulan Maret nanti sudah mulai terealisasi,”kata Ummi Khoiroh. 

Ummi meminta agar seluruh lembaga kemasyarakatan ikut andil dalam mengawal pendataan DTKS kali ini. Ini sangat penting agar kasus keterlambatan seperti Nur ini tidak terulang kembali. “Kami juga meminta bantuan kepada seluruh jajaran pemerintah desa dan teman-teman pendamping agar warganya dapat terdata di DTKS. Agar dapat megakses berbagai macam bantuan sosial,”imbuhnya. (yad)

Bu Min Trenyuh Semangat Nur, Penyandang Disabilitas yang Semanak Meski Belum Tersentuh Bansos  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Bantu Kaki Palsu dan Modal Usaha bagi Penyandang Disabilitas

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Arif Susanto bakal kembali aktif di organisasi kepemudaan, Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Di organisasi, salah satu badan otonom (Banom) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) itu, ia menjabat Wakil Ketua I Ranting GP Ansor Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.

Arif vakum sejak kehilangan satu kakinya karena amputansi akibat penyakit yang dideritanya. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan bantuan kaki palsu kepada Arif. Tim assessment dari Dinas Sosial (Dinsos) Gresik telah melakukan pengukuran kaki dirumah Arif di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah pada Selasa, 13 September 2022.

“Bantuan kaki palsu itu karena Arif adalah kepala keluarga yang punya masa depan panjang untuk membahagiakan anak dan istrinya,”ujar Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani.

Kepala Dinsos Gresik dr Ummi Khoiroh menyatakan, pihaknya meminta jajarannya untuk survei perihal yang dibutuhkan Arif. “Assessment hari ini sudah kami lakukan, tim kami ke rumahnya untuk melakukan pengukuran kaki,”katanya pada Selasa, 13 September 2022.

Dinsos, kata Ummi Khoiroh, akan mengalokasikan anggaran untuk kaki palsu bagi penyandang disabilitas. Harapannya, bantuan ini bisa meringankan beban mereka.

Dokter lulusan Unair ini melanjutkan, proses pembuatan kaki palsu ini butuh waktu 10 hari. Dilakukan oleh vendor yang sudah bekerjasama dengan Dinsos.

“Tapi memang Mas Arif ini baru dioperasi, jadi harus nunggu tiga bulan sampai operasinya sembuh sempurna agar tidak ada komplikasi dan infeksi sekunder. Jadi mungkin perkiraan Desember baru bisa kami salurkan,”ujarnya.

Ummi menyatakan, bantuan ini tak hanya diberikan ke Arif. Namun, perhatian ini juga akan dialokasikan kepada penyandang disabilitas di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik lainnya. Di APBD 2022, jelas Ummi, pemerintah daerah mengalokasikan Rp150 juta. Sementara, ada 4.800 penyandang disabilitas.

“Jadi sesuai kebutuhan mereka bisa kaki palsu atau kursi roda ataupun lainnya. Tahun ini memang baru 20-an yang tercover. Satu kaki palsu Rp 7 juta,”imbuhnya. Tak hanya bantuan tersebut, Ummi memastikan para penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sosial. Diusulkan melalui PKH maupun BPNT. 

“Jika memiliki anak, seperti Mas Arif akan kami daftarkan jadi Program Indonesia Pintar (PIP) serta BPJS Kesehatan. Selain itu kalau mau berwirausaha, akan kami fasilitasi modal UMKM,”terangnya.

Bagaimana tanggapan Arif Susanto? Arif mengaku senang bakal mendapatkan kaki palsu dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Bantuan itu akan membuat kepercayaan diri untuk berkarya semakin bersemangat.  “Saya masih punya semangat untuk bekerja karena ada anak dan istri yang harus saya nafkahi. Saya juga masih aktif di kepengurusan Ansor, makanya saya masih ingin berkhidmat di NU,”ucap Wakil Ketua I Ranting GP Ansor Sekapuk itu. (yad)

Bupati Gresik Bantu Kaki Palsu dan Modal Usaha bagi Penyandang Disabilitas Selengkapnya