Tag: Kemendes PDTT

Home / Pemerintahan

Sukses Transformasi Pengelolaan Dana Bergulir Eks PNPM-Mpd, Kini Bupati Gresik Dorong BUMDes Partnership Sektor Privat 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – “Membangun Desa Menata Kota”. Falsafah inilah yang dipegang Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan transformasi pengelolaan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Lembaga Keuangan Desa (LKD).

Pemkab Gresik meraih capaian 100% transformasi pengelola dana bergulir masyarakat eks PNPM-Mpd menjadi BUMDesma. Atas capaian tersebut, Pemkab Gresik mendapatkan apresiasi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menerima penghargaan tersebut dari Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Gus Yani,begitu Bupati Fandi Akhmad Yani didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Gresik Abu Hasan pada acara Pesta Rakyat dalam rangka Hari BUMDes di Desa Teluk, Gunung Kijang, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Kamis malam, 2 Februari 2023.

Gus Yani, mengungkapkan pencapaian ini adalah wujud apresiasi atas sinergi antara Pemkab Gresik dengan masyarakat. Kecamatan yang sudah berhasil bertransformasi 100% adalah Kecamatan Wringinanom, Kedamean, Benjeng, Balongpanggang, Cerme dan Duduksampeyan. Kemudian, Kecamatan Dukun, Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, Tambak dan Sangkapura.

“Dengan adanya transformasi ini, kami dari berharap BUMDesma yang sudah ada bisa bekerja maksimal untuk kesejahteraan masyarakat desanya masing-masing,” harap Gus Yani. Ia bersama Wabup Aminatun Habibah dalam Nawa Karsa, juga tengah mendorong adanya partnership antara BUMDes dengan berbagai sektor privat.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan perkembangan BUMDesa tiap wilayah tidak terlepas dari peran kepala daerah. “Penghargaan ini sebagai apresiasi kementerian kepada kepala daerah yang memiliki komitmen memajukan BUMDesa,” ujar Gus Menteri, sapaan, Abdul Halim.

Abdul Halim menilai peran BUMDesa sangat besar bagi perkembangan perekonomian pedesaan. Dengan jumlah mencapai 60.417 BUMDesa, dirinya yakin apabila terwujud suatu konektivitas ekonomi maka dampaknya akan sangat dirasakan desa.

Untuk diketahui sejak berakhirnya PNPM pada 2015, kegiatan simpan pinjam dilanjutkan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks PNPM tidak memiliki payung hukum. Sehingga terbit Peraturan Pemerintah (PP) 11/2021 tentang BUMDes/BUMDesma. Dengan adanya payung hukum tersebut, kesempatan BUMDes/ BUMDesma untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar bisa terjadi.

Kemendes PDTT juga terus mendorong transformasi pengelola DBM dari UPK PNPM-MPd menjadi BUMDes Bersama setelah pengesahan Undang-undang (UU) 6 / 2014 tentang Desa. Langkah tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan aset eks UPK PNPM-MPd yang mencapai Rp 12,7 triliun. (yad)

Sukses Transformasi Pengelolaan Dana Bergulir Eks PNPM-Mpd, Kini Bupati Gresik Dorong BUMDes Partnership Sektor Privat  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Kemendes PDTT Dorong BUMDesma Mengembangkan Bisnis Lembaga Keuangan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menteri Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar mendorong badan usaha milik desa bersama (BUMDesma) mengembangkan bisnis lembaga keuangan. Lembaga yang nantinya bisa menyalurkan kredit maupun menerima simpan pinjam.

Menurut Abdul Halim Iskandar, BUMDesma merupakan lembaga hasil transformasi dariProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM). Setelah berjalan 5 tahun. PNPM itu dihentikan pada 2014. Ini juga sesuai amanat undang-undang cipta kerja yang sudah diamanatkan. “Karena seluruh eks PNPM sudah bertranformasi ke BUMDesma,” katanya.

Menteri Halim menambahkan, dia mendorong seluruh BUMDesma memiliki perseroan terbatas lembaga keuangan mikro (PT LKM). Nah, kemudian nanti bisa menyalurkan kredit maupun simpan pinjam ke masyarakat.

Di BUMDesma Bungah, ujar Halim, menjadi pilot projek se-Indonesia. Bahkan, dalam waktu dekat izinya sudah keluar. Nanti juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Di Gresik ini jadi percontohan. Dalam waktu dekat izinya sudah keluar, karena ini lembaga keuangan nanti akan diawasi OJK,”imbuhnya.

Ketua DPRD Gresik M Abdul Qodir  menambahkan, saat ini belum ada regulasi terkait BUMDesma sehingga pemerintah daerah belum mempunyai kewenangan. “Regulasi di daerah belum ada, mungkin nanti kami bahas lah gimana agar Pemda bisa punya kewenangan di sana,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua BUMDesma Bungah M Yasin mengatakan, aset BUMDesma Bungah awalnya Rp 2,4 miliar pada 2014. Saat ini, aset yang dimiliki mencapai Rp 8,1 Miliar. Yasin mengaku tak menyangka lembaganya masuk 7 besar terbaik se-Indonesia sehingga menjadi percontohan. Hal ini patut disyukuri.

“Kami bersyukur menyingkirkan ratusan BUMDesma di Jatim, kami terus berproses. Kita tunggu operasional dari OJK sehingga kami bisa segera beroperasi dan melayani masyarakat dalam usaha simpan pinjam,” tambah Ketua BUMDesma Bungah Gresik. (yad)

Kemendes PDTT Dorong BUMDesma Mengembangkan Bisnis Lembaga Keuangan  Selengkapnya
Berita / Pemerintahan

Menteri Desa, PDTT Apresiasi Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Satu lagi penghargaan diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Penghargaan di penghujung tahun itu berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kabupaten Gresik, salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sukses melakukan percepatan pembangunan desa pada 2021.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Mendes, PDTT Abdul Halim Iskandar di Gedung Negara Grahadi di Surabaya pada Rabu, 29 Desember 2021. Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi, karena meskipun bukan yang pertama dalam hal tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal, namun Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi besar yang kali kali mendapatkan penghargaan ini karena terdapat 29 kabupaten dan satu kota yang memperoleh penghargaan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerataan pembangunan di Jatim terus menunjukkan perkembangan yang positif. Tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan. “Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya desa dengan status Mandiri dan Maju serta nihilnya desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal di Jatim,”kata Khofifah dalam sambutannya. 

Sebagai informasi, dalam pemutakhiran data indeks desa mandiri (IDM) 2021 tercatat 3.269 desa di Indonesia dinyatakan sebagai desa mandiri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 697 desa atau 21,32 persen berada di Jatim. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi di Indonesia dan selanjutnya disusul oleh Jawa Barat di peringkat kedua dengan total 586 desa mandiri serta di peringkat ketiga Jawa Tengah dengan total 199 desa mandiri.

Tidak hanya status desa mandiri yang tertinggi, desa dengan status maju di Jatim juga tercatat mendominasi secara nasional dengan total 3.283 desa. Angka ini diikuti oleh Jawa Tengah dengan total 2.295 desa maju dan Jawa Barat sebanyak 2.102 desa maju.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan keberhasilan meraih penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak. “Penghargaan yang kita dapat hari ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat terhadap kerja keras kita selama ini, dan tentunya ini tidak bisa lepas dari kolaborasi baik dari pemerintah daerah lewat Dinas PMD, camat, pemdes dan masyarakat,”ujar Fandi Akhmad Yani didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gresik Malahatul Fardah.

Kabupaten Gresik mendapatkan penghargaan kategori pertama karena seluruh desanya memiliki status perkembangan desa berkembang, maju, dan mandiri. Selain Kabupaten Gresik, penghargaan juga diberikan kepada 29 dari 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Diantaranya adalah Kabupaten Tulungagung, Tuban, Trenggalek, Sumenep, dan  Situbondo.

Kemudian, Kabupaten Sidoarjo, Sampang, Probolinggo, serta Ponorogo. Berikut, Kabupaten Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, dan Mojokerto. 
Selanjutnya, Kabupaten Malang, Magetan, Madiun, Lumajang, Lamongan dan Kediri. Serta, Kabupaten Jombang, Jember, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, Bangkalan dan Kota Batu. (yad)

Menteri Desa, PDTT Apresiasi Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Gresik Selengkapnya