GRESIK,1minute.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gresik menggelar Workshop Implementasi Nawa Karsa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Gresik tahun Anggaran 2023 pada Kamis,19 Mei 2022.
Worksop dibuka oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani ini diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Program dan pelaporan serta tim penyusun RKPD 2023. Bupati Fandi Akhmad Yani didampingi Wakil Bupati Aminatun Habibah serta Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman.
Bupati Fandi Akhmad Yani dalam sambutannya menegaskan kegiatan ini menjadi starter untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi tujuan Pemkab Gresik melakukan pembangunan, pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Program (Nawa Karsa) ini benar-benar harus tercapai,”tegas Bupati Fandi Akhmad Yani.
“Kita telah mengalami turbulensi kondisi yang cukup berat akibat pandemi Covid-19. Tetapi dengan energi positif seperti saat ini, mudah-mudahan Nawa kKarsa bisa benar-benar tercapai. Mari kita bekerja bersama, bekerja lebih keras. Waktu yang paling tepat adalah sekarang. Sudah tidak boleh ada lagi lipsing-lipsing saja, rohnya Nawa Karsa, termasuk dalam-dalamnya juga Nawa Karsa,”imbuhnya.
Dalam Nawa Karsa memiliki tujuan masing-masing, maka setiap perangkat daerah harus benar-benar bisa menerjemahkan apa itu Nawa Karsa. Untuk diketahui Nawa Karsa merupakan sembilan program prioritas masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani – Aminatun Habibah. Sembilan program itu adalah, Gresik Akas, Gresik Cerdas, Gresik Agropolitan, Gresik Barokah, Gresik Lestari, Gresik Seger, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Mandiri.
Pertama, kata Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani, adalah soal penanganan banjir Kali Lamong. Kedua adalah masalah terkait data kemiskinan, dimana ini berdampak pada efektifitas program pengentasan kemiskinan. Ketiga adalah PKH Inklusif, dimana kita fokus pada masyarakat yang sudah masuk desil I dan II data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Namun mereka belum tersentuh program bantuan sosial manapun maupun warga yang dirasa miskin ber-KTP Gresik tapi belum masuk DTKS,”katanya sambil memberikan contoh lansia yang tidak memiliki KTP, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan dan kelompok marginal lain.
Untuk diketahui desil satu yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan 10% terendah di Indonesia. Desil dua yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% – 20% dan desil tiga yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% – 30 %.
Keempat, terkait dengan pembangunan infrastruktur di tingkat dusun yang menghubungkan antardesa melalui program gerbang dusun. Berikutnya, Kelima adalah meningkatkan gairah sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif (ekraf) melalui Gresik Kota Bandar. Keenam, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program Go-Tani.
Selanjutnya, Ketujuh, transformasi digitalisasi melalui Gresikpedia. Kedelapan, perluasan kesempatan kerja baik yang bersifat pelatihan seperti santri 4.0 dan revitalisasi BLK, maupun yang bersifat kewirausahaan seperti Gresik Jagoan, Gresik Komik dan One Pesantren One product (OPOP). “Kesembilan, masalah lingkungan yakni terselesaikannya TPA dan sistem pengelolaan sampah terpadu ditingkat kecamatan serta taman kota yang ramah anak dan difabel,”terangnya. (yad)
