GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 2022 di ruang Paripurna DPRD Gresik pada Sabtu, 29 April 2023. Ada sejumlah rekomendasi disampaikan oleh para wakil rakyat berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik yang telah disampaikan Bupati Gresik Fandi Akmad Yani selama kinerja pemerintahan tahun lalu, 2022.
Rekomendasi itu antara lain, perbaikan kualitas pelayanan publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi, peningkatan pendapatan daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelangkaan pupuk petani tambak dan menekan angka pengangguran.
Menurut Wakil ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, kalangan Dewan menyoroti rendahnya kualitas layanan publik Kabupaten Gresik versi Ombudsman, untuk hal ini Dewan merekomendasikan Pemkab harus menguatkan reformasi birokrasi berbasis kinerja.
Berikutnya harus menerapkan merit sistem, dalam arti menempatkan dan mendayagunakan pegawai berdasarkan kompetensi dan prinsip efektivitas. “Lalu memposisikan pengawasan oleh inspektorat harus diorientasikan untuk pembinaan, bukan justifikasi. Dan yang terakhir Mall Pelayanan Publik harus dipindahkan ke lokasi yang strategis, kalau perlu menyewa tempat yang baik agar mudah dijangkau masyarakat,” kata Nurhamim yang didampingi dua Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Nursaidah dan Mujid Riduan.
Rekomendasi kedua, Nurhamim melanjutkan, dewan memberikan perhatian kepada kondisi fiskal daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kinerjanya ngos-ngosan tahun lalu, terutama dari segi pendapatan asli daerah (PAD).
Karena itu, Dewan mendorong Pemkab menggali pendapatan daerah yang belum maksimal dengan cara mempercepat dan mempermudah perizinan berusaha. Kemudian perlu adanya inovasi atas perubahan data setelah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sehingga dapat diikuti dengan perubahan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) sehingga target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan bisa meningkat.
“Yang ketiga, BUMD harus memiliki business plan yang kreatif dan inovatif sehingga bisa mendongkrak setoran pada pendapatan daerah,” tandas Nurhamim.
Rekomendasi selanjutnya kaitannya dengan infrastruktur. Dewan menemukan data, ada ketertinggalan infrastruktur yang memerlukan perencanaan matang di tingkat Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang. “Jadi rekomendasi yang ketiga ini adalah mempercepat proses lelang pekerjaan infrastruktur, sehingga tidak terlambat. Dan juga alokasi anggaran infrastruktur harus disesuaikan dengan RPJMD,” terang Ketua DPD Partai Golkar Gresik itu.
Rekomendasi yang keempat, lanjutnya, kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, Dewan mendesak Pemkab harus punya upaya yang nyata dan kongkrit untuk meningkatkan kesejahteraan warga Gresik, dengan memaksimalkan dana desa sebagai pemantik ekonomi desa. Dewan juga menyampaikan, perlu membuat tim penyusun big data kependudukan sebagai dasar pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
“Maksudnya perlu ada data pendamping disamping data-data yang hari ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan,” imbuh Nurhamim. Selain itu, anggota parlemen yang berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik juga meminta pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap upaya mengatasi kelangkaan pupuk, yang menyulitkan petani dan petambak. Serta upaya pengentasan pengangguran belum maksimal.
Menanggapi ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, akan menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD Gresik, dengan menginstruksikan jajaran OPD yang terkait untuk melakukan perbaikan.
“Rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Gresik merupakan catatan penting, dan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran tahun 2023 ini dan tahun-tahun berikutnya serta evaluasi atas kebijakan strategis di Kabupaten Gresik,” kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani. (yad/adv)
