Politik

Home / Lingkungan / Politik

Tiga Wakil Rakyat Gresik Dorong Warga Sinergi Atasi Persoalan Sampah Agar Bisa Jadi Berkah

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sampah perkotaan  menjadi salah satu problem yang belum tertangani secara maksimal. Rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di dua tempat belum teralisasi. Meski MoU pengelolaan sampah dengan pihak ketiga telah ditandatangani pada 9 Maret 2022.

Persoalan pengelohan sampah menjadi topik diskusi yang menarik dalam Forum Grup Discussion (FGD) di Pendapa Kecamatan Duduksampeyan pada Kamis, 30 Juni 2022. Ada tiga anggota DPRD Gresik yang menjadi pembicara dalam FGD mengusung tema ” Pengelolaan Sampah di wilayah Kecamatan Duduksampeyan” itu.

Tiga anggota DPRD Gresik itu adalah Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah, M. Hamzah Takim dan Komsatun. Acara diikuti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik, Perwakilan dari Pegadaian, LSM dan  Perwakilan Ketua TP PKK Desa se-Kecamatan Duduksampeyan.

Camat Duduksampeyan Dedy Hartadi saat membuka acara berpesan pada peserta agar bisa mengikuti kegiatan secara seksama dan harus proaktif, sehingga saat pulang bisa mendapatkan informasi yang detail dan bisa ditransfer pada anggota lainnya yang ada di desa.

Narasumber pertama Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah sebelum menyampaikan materi, Ia memberi pemahaman tentang tujuan dari FGD dengan maksud agar semua yang hadir bisa proaktif, sehingga bisa tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan kegiatan. Namanya diskusi maka harus terjadi komunikasi dua arah, sehingga apa yang menjadi gagasan bisa dicerna secara detail. 

NARASUMBER FGD : (ki-ka) Anggota DPRD Gresik Komsatun, M Hamzah Takim dan Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah dalam Forum Grup Discussion di Pendapa Kecamatan Duduksampeyan pada Kamis, 30 Juni 2022. (Foto : istimewa)

“Selain itu dalam penentuan (ploting) anggaran itu harus mengarah pada skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan mendasar, namun tetap ada sinkronisasi dengan program pemerintah yang ada di atasnya,”terang politisi perempuan dari Partai Gerindra ini.

Nur Saidah juga berpesan agar desa melakukan dan mempersiapkan piranti yang dibutuhkan sebelum menentukan program, khususnya keinginan untuk membentuk bank sampah dan fasilitas pengelolaan sampah, agar bisa terarah.

Senada juga disampaikan Anggota DPRD Gresik Hamzah Takim, bahwa desa harus benar-benar siap dan mampu menentukan programnya, sehingga desa akan bisa menyesuaikan kebutuhan anggarannya.

Politisi Golkar ini berpesan kepada warga desa, khususnya yang hadir saat ini untuk mempersiapkan konsep yang detail dalam merencanakan, sehingga akan bisa efektif dan terukur. “Perencanaan yang baik dan terukur persoalan sampah bisa berubah menjadi berkah,”kata Hamzah yang juga Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Gresik itu. 

Sementara, Komsatun, lebih menitikberatkan pada peran dan keikutsertaan masyarakat dalam realisasi pengelolaan sampah. Politisi asal Partai Golkar ini mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik aktif memberikan pendampingan pada pelaksanaan program, sehingga tetap terkontrol progresnya. “Juga perlu adanya edukasi masyarakat sejak dini terkait bagaimana membuang sampah dan bagaimana memilah serta mengelola sampah yang benar,”ujar Komsatun. (yad)

Tiga Wakil Rakyat Gresik Dorong Warga Sinergi Atasi Persoalan Sampah Agar Bisa Jadi Berkah Selengkapnya
Home / Politik

KIB Gresik Sepakat Wujudkan Demokrasi Substantif

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Partai politik mulai memanasi mesin politik menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), diantaranya. Koalisi tiga partai yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak hanya di pusat. Namun, koalisi hingga ke Kabupaten/Kota. Tujuannya, menyatukan langkah demi tercapainya tujuan politik yang diharapkan.

KIB Kabupaten Gresik terbentuk pada Minggu, 26 Juni 2022. Koalisi tiga partai berlambang pohon Beringin, Kakbah dan Matahari Terbit dalam acara silaturahmi antarpengurus tiga parpol itu di kantor DPD Partai Golkar di Jalan Panglima Sudirman, Gresik. Kesepakatan pembentukan KIB ditingkat Kabupaten itu ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh ketiga ketua parpol di Gresik.

Ketua DPD Golkar  Gresik Ahmad Nurhamim,  dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa KIB merupakan format baru untuk menghadirkan demokrasi substantif kepada masyarakat. “Kehadiran Koalisi Indonesia Baru ini diharapkan oleh masyarakat untuk menjadikan demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi substantif,”ujarnya.

Nurhamim bersyukur, karena dengan terbentuknya KIB ini, telah mendorong intensitas komunikasi antarelit parpol untuk mewujudkan demokrasi subtantif tersebut.

Hal senada diungkapkan Ketua DPC PPP Khoirul Huda.  Menurut Khoirul Huda, KIB menunjukkan kedewasaan politik yang luar biasa.”Visi misi ketiga partai ini sudah dibuat matang, siapapun nanti yang ditunjuk sebagai calon, insya Allah kita sebagai kader di bawah siap memenangkan,”katanya. 

Ketua DPD PAN Gresik Faqih Usman berharap terbentuknya KIB untuk menghadirkan demokrasi berkualitas di Pemilu 2024. “Kami PAN bersama PPP dan Golkar punya visi misi yang sama, bagaimana pemilu 2024 itu melahirkan demokrasi yang berkualitas,”ujarnya. (yad)

KIB Gresik Sepakat Wujudkan Demokrasi Substantif Selengkapnya
Home / Politik

GP Ansor Gresik Desak Sanggar Cipta Alam Dibubarkan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Gresik pada Kamis  9 Juni 2022. Mereka mendesak DPRD Gresik untuk meninjau perizinan berdirinya Sanggar Cipta Alam (SCA). 

“Kami meminta agar sanggar tersebut dibubarkan karena terindikasi mengajarkan kesesatan,”ujar Ketua GP Ansor Gresik Abdul Rokim dalam orasinya. Setelah berorasi  massa aksi akhirnya ditemui Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir bersama Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan dan Nur Saidah.

Dihadapan demonstran, pimpinan dewan mengatakan telah memulai proses pembahasan kasus pernikahan dengan kambing yang melibatkan anggotanya. Mereka juga sudah memastikan rapat Badan Kehormatan (BK) bakal diikuti langsung oleh pimpinan. Sehingga bisa memastikan semua berjalan sesuai aturan.

DIALOG : (ki-ka) Mujib Riduan, Much Abdul Qodir dan Nur Saidah ketika berdialog dengan perwakilan aksi demo dari GP Ansor Gresik menyikapi perkawinan manusia dengan kambing di Ruang Pimpinan DPRD Gresik pada Kamis, 9 Juni 2022 ( Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

“Saat ini masih dalam proses kajian pengaduan bersama tim ahli. Kemudian, penyusunan jadwal untuk penyelesaikan kasus,”ujar Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. Qodir dihadapan para demonstran memastikan pihaknya serius mengusut dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh oknum anggota DPRD Gresik itu. Ketua BK Muhammad Nasir legawa tidak akan memimpin rapat-rapat BK dalam upaya yang dilakukan parlemen. 

“Jadi, nanti rapat BK akan dipimpin oleh pak Mujib (Mujib Riduan, Wakil Ketua DPRD Gresik,Red). Pimpinan lain akan mendampinginya,”tegas Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu. Sebab, perkara yang membelit oknum anggota DPRD Gresik telah menjadi perhatian masyarakat. MUI Gresik juga sudah mengeluarkan fatwa. “Kami serius untuk menuntaskan. Karena kami tidak mau trust (kepercayaan) masyarakat kepada DPRD turun,”tegasnya. 

Terkait tuntutan demonstran, pimpinan dewan meminta agar masyarakat menyampaikan kepada lembaga lain yang berwenang.”Yang pasti, dewan akan melakukan penindakan sesuai kewenangan yang dimiliki,”kata Qodir. 

Untuk diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik mengeluarkan fatwa pernikahan pria dengan kambing adalah perbuatan penistaan agama. Sebanyak empat orang yang memiliki peran penting dalam hajatan perkawinan Syaiful Arif dengan seekor kambing betina bernama Sri Rahayu binti Bejo itu dinyatakan telah murtad. Mereka akhirnya taubat dengan mengucap syahadat. 

Empat yang diduga terlibat dalam perkawinan tak lazim sehingga menimbulkan banyak kecaman adalah pemilik Pesanggrahan Keramat “Ki Ageng” Nur Hudi Didin Ariyanto. Nur Hudi adalah anggota DPRD Gresik dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Berikutnya, Syaiful Arif adalah pengantin pria. Kemudian, Kresna adalah penghulu dan Arif Syaifullah, adalah Ketua Sanggar Cipta Alam sebagai pemilik akun media sosial (medsos) atau konten kreator. (yad)

GP Ansor Gresik Desak Sanggar Cipta Alam Dibubarkan Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Tunjuk Mujib Ridwan, Koordinator Penyelidikan Oknum Anggota Dewan di Perkawinan Manusia dengan Kambing 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pimpinan DPRD Gresik menunjuk Mujib Ridwan sebagai koordinator di Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik.  Penunjukan Wakil Ketua DPRD Gresik itu 

karena ada dugaan oknum pimpinan di BK hadir dalam ritual nyeleneh perkawinan manusia dengan seekor kambing di Pesanggrahan Keramat “Ki Ageng” di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik pada Minggu sore, 6 Juni 2022.

Pernikahan tak lazim antara manusia dengan seekor kambing itu mendapat banyak kecaman. Mulai dari Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir hingga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik KH Mansoer Shodiq. 

Sejumlah elemen warga di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik juga mengutuk acara tersebut. Mereka mendesak BK DPRD Gresik melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi berat kepada oknum anggota DPRD Gresik itu. Aliansi Warga Cerdas (WC) Gresik ngeluruk gedung parlemen berlokasi di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik pada Rabu, 8 Juni 2022. Aliansi WC Gresik ini membawa seekor kambing ke dalam gedung parlemen. 

Sementara Aliansi Masyarakat Peduli Gresik melaporkan ritual pernikahan manusia dengan kambing betina bernama Sri Rahayu binti Bejo itu ke Polres Gresik pada Rabu, 8 Juni 2022. 

Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir menegaskan pihaknya bersama pimpinan DPRD Gresik sepakat untuk menuntaskan penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan dua anggota DPRD Gresik. “Untuk penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik oknum anggota DPRD akan dipimpin oleh pak Mujib (Mujib Ridwan, Wakil Ketua DPRD Gresik,,Red),”kata Abdul Qodir ketika menui para pengunjuk rasa dari Aliansi WC Gresik pada Rabu, 8 Juni 2022.

Dalam proses penyelidikan nanti, legislator PKB asal Kecamatan Wringinanom itu berjanji akan transparan kepada masyarakat sesuai dengan tata tertib DPRD Gresik. “Ada sidang terbuka dan ada sidang tertutup. Silakan masyarakat mengikuti bila sidang terbuka tersebut,”kata Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu. 

Qodir mengakui sejak ritual pernikahan manusia dengan kambing itu viral mendapatkan banyak telepon dari masyarakat yang mengecam perilaku nyeleneh di Pesanggrahan milik oknum anggota DPRD Gresik itu. “Dan, hari ini kami di DPRD Gresik sudah menerima tiga pengaduan dari masyarakat,”ungkapnya. Salah satunya, pengaduan dari Aliansi Warga Cerdas (WC) Gresik. (yad)

DPRD Tunjuk Mujib Ridwan, Koordinator Penyelidikan Oknum Anggota Dewan di Perkawinan Manusia dengan Kambing  Selengkapnya
Berita / Politik

Aliansi WC Gresik Bawa Seekor Kambing ke Gedung Parlemen. Ada Apa?

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Aliansi Warga Cerdas (WC) Gresik mendatangi gudung DPRD Gresik pada Rabu, 8 Juni 2022. Mereka datang sambil membawa seekor kambing. Tapi, bukan kambing betina bernama Sri Rahayu binti Bejo yang menjadi pasangan dalam pernikahan antara manusia dengan seekor kambing di salah satu Pesanggrahan Keramat di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik pada Minggu, 6 Juni 2022.

Kambing jantan yang memakai kain batik warna biru motif kembang diserahkan kepada pimpinan parlemen, yakni Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Ridwan dan Ahmad Nurhamim. 

Sekitar pukul 12.00 aktivis WC Gresik. Hujan turun aktivis yang mengecam ritual pernikahan manusia dengan kambing itu diterima oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir serta dua orang Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Mujib Ridwan serta Ahmad Nurhamim. 

Koordinator Aliansi WC Gresik Sahreudin Bahar membacakan empat tuntutan mereka dihadapan pimpinan dewan itu. Empat tuntutan itu adalah 

1. Proses hukum orang – orang yang terlibat dalam penistaan agama melaui pernikahan dengan hewan tersebut

2. Periksakan kejiwaan anggota dewan yang menjadi sponsor utama kegiatan tersebut

3. Menuntut Badan Kehormatan Dewan untuk Memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang telah melecehkan agama

4. Mendesak padepokan yang menyebarkan aliran yang tidak sesuai dengan nilai keagamaan dan budaya indonesia dibubarkan tersebut dibubarkan.

Humas Aliansi WC Gresik Abdullah Syafi’i meminta kepada DPRD Gresik untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum anggota DPRD Gresik dalam pernikahan antara manusia dengan kambing itu. “Usut tuntas agar mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada DPRD Gresik,”kata Syafi’i. 

Ketua DPRD Gresik Much Abdul menyatakan, pimpinan DPRD Gresik sudah sepakat untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum anggota DPRD Gresik yang terlibat dalam ritual nyeleneh itu. “Untuk penyelidikan itu, pimpinan telah menunjukkan koordinator Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik Mujib Ridwan,”katanya. (yad)

Aliansi WC Gresik Bawa Seekor Kambing ke Gedung Parlemen. Ada Apa? Selengkapnya
Berita / Pemerintahan / Politik

Tujuh Fraksi DPRD Gresik Sampaikan PU, Ada Ranperda Prakarsa Pemerintah Tentang Bantuan Hukum Warga Miskin

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menggelar rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD Gresik pada Senin, 6 Juni 2022. Ada dua agenda dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir yang dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani  itu. 

Dua agenda itu, kali pertama adalah penyampaian Pandangan  Umum (PU) Fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (ranperda) prakarsa Pemerintah. Dua ranperda prakarsa Pemerintah itu adalah Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda Bantuan Hukum.

Agenda kegiatan adalah Pendapat Bupati atas Ranperda Inisiatif DPRD Tahap I/2022. Ada empat raperda inisiatif yakni Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman ; Ranperda Fasilitasi Kemitraaan Kegiatan Berusaha di Daerah ; Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik dan Ranperda tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Sejumlah fraksi memberikan catatan terhadap kedua ranperda prakarsa Pemerintah tersebut. Fraksi PKB DPRD Gresik kali pertama membacakan pandangan umum fraksinya. Urutan kedua Fraksi Demokrat, lalu Fraksi Gerindra, FPDI-P , Fraksi Golkar, Fraksi Amanat Persatuan dan terakhir Fraksi NasDem. 

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Gresik Taufiqul Umam mempertanyakan terkait mekanisme bantuan hukum tehadap masyarakat miskin. Seperti apa bentuk bantuan hukumnya. “Apakah semua masyarakat yang terkena tidak kriminalitas mendapat bantuan hukum,” ujarnya.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Gresik Lusi Kustianah mengatakan dalam ranperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin juga perlu ada batasan. Sampai sejauh mana bantuan diberikan. “Apakah hanya jasanya. Atau seluruh biaya selama proses hukum ditanggung,”ungkapnya.

Menurut dia, tidak adanya batasan ini akan menimbulkan multitafsir. Nanti, akan merugikan bagi pemberi bantuan maupun yang diberi bantuan. “Karena dalam proses hukum banyak biaya yang harus dikeluarkan. Mulai perbanyak dokumen, biaya perkara dan lainnya. Kami minta diberikam batasannya,”terangnya.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Gresik Ahmad Kusriyanto meminta agar pemerintah memberikan detail anggaran yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum. “Kemudian tata cara pengajuannya serta klasifikasi masyarakat yang berhak mendapat bantuan,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik Muhammad Nasir meminta agar pemerintah lebih meningkatkan penyuluhan terkait hukum. Sehingga masyarakat lebih memahami alur perkara. “Masyarakat miskin rawan terkena masalah hukum. Harus sering dilakukan penyuluhan,”imbuhnya. (yad)

Tujuh Fraksi DPRD Gresik Sampaikan PU, Ada Ranperda Prakarsa Pemerintah Tentang Bantuan Hukum Warga Miskin Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Gresik Dorong Pemerintah Perbaiki Layanan Kesehatan, Ada 350 Ribu Belum Tercover Jaminan Kesehatan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – DPRD Gresik mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perbaikan infrastruktur maupun pelayanan kesehatan dasar. Sehingga visi-misi Bupati, pelayanan menggunakan satu kartu, yakni kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bisa teralisasi. 

Menurut Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir,  DPRD Gresik telah berkomitmen menjadikan pelayanan dasar kesehatan, salah satu prioritas di Gresik. Indikatornya, alokasi anggaran bidang kesehatan telah dinaikkan sebesar 15 persen. “Alokasi anggaran itu diatas peraturan pemerintah sebesar 10 persen dari APBD,”kata Abdul Qodir didampingi Ketua dan anggota Komisi IV,  Muhamad dan Jumanto dalam jumpa pers di ruang Komisi IV DPRD Gresik pada Senin, 6 Juni 2022. 

Sokongan anggaran itu, imbuhnya, seharusnya dibarengi peningkatan etos kerja. Diantaranya, persoalan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan khususnys di Pulau Bawean. Selain dua hal itu, persoalan serius lainnya jaminan kesehatan nasional (JKN).

Dalam peraturan menteri kesehatan (Permenkes) disebutkan semua kegiatan jaminan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah harus terkoneksi dengan jaminan kesehatan nasional (JKN). “Maka membutuhkan perhatian. Karena butuh percepatan agar seluruh warga yang hari tinggal 350-an ribu yang tidak tercover atau tidak teridentifikasi belum memiliki kartu JKN harus dipikirkan,”ujarnya. “Agar seluruh masyarakat Gresik masuk dalam sistem di JKN,”imbuhnya. 

Dia meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) Gresik untuk bekerja ekstrakeras agar prosentase warga yang terjaring dalam sisten JKN lebih banyak. Mengapa? Sebab, semakin banyak warga yang terkoneksi dengan database JKN pusat, Pemkab Gresik bisa melakukan penghematan anggaran. “Sisa anggaran otomatis dimasukkan pelayanan lain. Dan, Bupati dengan visi-misinya 1 kartu yakni e-KTP bisa dilayani,”ujar legislator asal Kecamatan Wringinanom itu.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad mendorong pemerintah untuk melakukan akselerasi jumlah keanggotaan warga di program BPJS Kesehatan. Pada 2021, warga Gresik yang menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar 76,9 persen. Pada 2022, diestimasikan sebesar 84,8 persen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45 miliar. Dan, 2023 warga Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik yang tercover BPJS Kesehatan menjadi 95 persen. 

Akselerasi yang harus dilakukan oleh Pemkab Gresik saat ini, adalah mengambil kuota JKN-KIS dari pemerintah pusat sebanyak 85 ribu yang diperuntukkan ke Kabupaten Gresik.  “Sehingga nantinya bisa mengurangi anggaran yang dialokasikan di APBD Gresik,”tegasnya. 

Ditempat sama, anggota Komisi IV Jumanto setali tiga uang dengan pendapat Muhamad yang mantan Direktur Utama Giri Tirta itu. Namun, Jumanto lebih menyoroti terkait kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Dinsos Gresik dalam melakukan update data warga miskin. Jumanto menganggap kinerja Dinsos kurang gercep alias gerak cepat. Dia mencontohkan update data warga miskin di tiga kecamatan di Panceng, Dukun dan Ujungpangkah. 

Politisi PDI-P menjlentrehkan di Kecamatan Panceng, pihaknya telah menyetorkan 2 ribu update data warga miskin namun Dinsos baru bisa mencetak kartu 920-an. Di Kecamatan Dukun sebanyak 2.500 data yang telah dikirimkan , kartu yang tercetak 700-an. Di Kecamatan Ujungpangkah lebih baik karena prosentase kartu yang tercetak melebihi 50 persen. “Ujungpangkah 600-an selesai 308-an,”katanya. (yad)

DPRD Gresik Dorong Pemerintah Perbaiki Layanan Kesehatan, Ada 350 Ribu Belum Tercover Jaminan Kesehatan  Selengkapnya
Berita / Olah Raga / Politik

Dewan Soroti Minimnya Anggaran Tim Sepak Bola Wanita Gresik

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Nur Saidah turun ke lapangan sepak bola Gelora Joko Samudro (G-JOS) pada Senin, 6 Juni 2022. Wakil Ketua DPRD Gresik itu ikut latihan bersama tim sepak bola putri yang bakal berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim.

Kehadiran legislator dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menambah semangat tim kesebelasan kebanggaan Kabupaten Gresik itu. Bu Nur-sapaan Nur Saidah-berharap kesebelasan putri Gresik ini bisa mengharumkan nama Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap sepak bola wanita yany akan berlaga di Porprov Jatim. Semoga bisa mendapatkan prestasi,”ujar Bu Nur.Dalam kesempatan ini pihaknya mengaku cukup prihatin dengan anggaran yang sangat minim. Bahkan, persiapan dilakukan dengan anggaran pribadi. “Sampai saat ini belum ada anggaran yang turun dari KONI. Padahal pelaksanaannya tinggal sebentar lagi,” ungkapnya.

Menurut dia, seharusnya dukungan anggaran harus diberikan oleh pemerintah. Sebab, mereka akan berjuang mengharumkan nama Kabupaten Gresik. “Kami minta agar semua pihak bisa duduk bersama membahas persoalan olahraga agar tidak minim prestasi,” terangnya.

Ditambahkan, pihaknya akan memandatkan kepada Komisi IV DPRD Gresik agar segera memanggil pengurus KONI terkait persiapan Porprov. Bagaimana persiapan disemua cabang olahraga (cabor) yang akan berangkat. “Kami berharap nanti ada penjelasan dari KONI. Dan bagaimana evaluasinya,”imbuh dia. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII/2022 Jawa Timur  dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni – 2 Juli 2022 di Jember. (yad)

Dewan Soroti Minimnya Anggaran Tim Sepak Bola Wanita Gresik Selengkapnya
Berita / Politik

Bupati dan Ketua DPRD Gresik Kecam Ritual Nyeleneh Pernikahan Manusia dengan Kambing 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Ritual nyeleneh pernikahan manusia dengan kambing betina di salah satu Pesanggrahan di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik viral di media sosial (medsos). Tak pelak perkawinan manusia dengan wedus yang dihadiri oknum anggota DPRD Gresik itu menuai kecaman dari warga Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir mengecam ritual tersebut. 

“Ini sangat keterlaluan, artinya kalau LGBT saja di tolak oleh masyarakat. Menungso podo menungso (manusia dengan manusia) ditolak. Dengan alasan apa pun berdalih membuat konten atau alasan apa pun tidak mendidik,”tegas Abdul Qodir kepada wartawan pada Senin, 6 Juni 2022. 

Meski legislator asal Wringinanom itu tidak mengetahui secara pasti perkawinan sakral antara manusia dengan kambing betina bernama “Sri Rahayu binti Bejo” itu. Namun, Qodir menegaskan dengan dalih apa pun peristiwa itu sangat memprihatinkan. 

“Saya prihatin dan nenolaknya,”tegas Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu. Terkait dugaan ada oknum anggota DPRD Gresik dalam prosesi perkawinan manusia dengan kambing betina anak dari induk bernama Sri Kinasih itu, Qodir memastikan akan ditangani oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik.

Menurut Qodir, dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD bisa menganggu nilai-nilai kultur dan agama. “BK akan melakukan klarifikasi secepatnya. Menggali informasi dan seterusnya. Karena ada ruang-ruang publik yang terganggu, terutama umat beragama,”tegasnya. “Meski belum ada warga yang melaporkan kejadian itu DPRD Gresik,”imbuhnya. 

Untuk diketahui perkawinan manusia dengan kambing betina itu digelar pada Minggu, 5 Juni 2022. Hajatan itu dilakukan di salah satu Pesanggrahan di Kecamatan Benjeng, Gresik, Jawa Timur. Pernikahan itu disaksikan sejumlah tokoh masyarakat sekitar, termasuk salah satu oknum anggota DPRD Gresik. Belakangan kabarnya mengaku pernikahan manusia dengan seekor kambing betina itu konten di medsos. (yad)

Bupati dan Ketua DPRD Gresik Kecam Ritual Nyeleneh Pernikahan Manusia dengan Kambing  Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Gresik Menetapkan 4 Ranperda Inisiatif Komisi

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebanyak empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Gresik pada Senin, 23 Mei 2022. Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim dan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. 

Empat raperda inisiatif tahap I/2022 usulan masing-masing komisi itu disepakati secara aklamasi. Sebelum ditetapkan untuk dilanjutkan pembahasan sampai menjadi peraturan daerah (Perda) inisiatif komisi menjlentrehkan rancangan masing-masing. 
Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) mendapatkan giliran  kali pertama. Komisi I mengusulkan ranperda tentang Fasilitasi  Kegiatan Berusaha di Daerah.

Kemudian, Komisi II (Bidang Perekonomian dan Keuangan)  tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berikutnya, Komisi III (Bidang Pembangunan) mengusulkan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Gresik. Terakhir komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat) tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. 

Juru bicara Komisi III Abdullah Hamdi mengatakan keberadaan radio sebagai media penyiaran di daerah memiliki peran penting, strategis dan penting. Yakni untuk memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan kepada masyarakat.

Dikatakannya, untuk penyelenggaraan penyiaran publik di daerah memerlukan badan hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPRD. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad menyampaikan ranperda inisiatif tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Dijelaskan, ranperda tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat guna pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kehadiran regulasi ini harapannya bisa memberikan payung hukum yang jelas tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Sebab ketika ini dioptimalkan dan dikelola dengan baik maka akan bisa berdaya guna dan memberi manfaat yang lebih luas.

“Ini juga dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzaki, mustahik dan amil zakat sesuai peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah,”imbuhnya.

SUASANA PARIPURNA : Rapat paripurna DPRD Gresik dalam penetapan empat raperda inisiatif komisi tahap I/2022 pada Senin, 23 Mei 2022 (Foto: DPRD Gresik for 1minute.id)

Wakil ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan, empat rancangan peraturan daerah diusulkan oleh masing-masing komisi. Masing-masing telah mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). “Bentuk sinergi dengan pemerintah khususnya program kerja bupati Gresik yang berkaitan dengan infrastruktur, sarana-prasarana, serta pengentasan kemiskinan,”kata Nurhamim yang juga Ketua DPD Partai Golkar Gresik itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir menyatakan, salah satu yang menjadi target  adalah menurunkan angka kemiskinan di Gresik. Legislator dari Kecamatan Wringinanom itu menyebutkan tentang kenaikan angka kemiskinan pada 2021. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per November 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen jika dibandingkan 2020, yakni 12,42 persen. Artinya, ada 2.300 penduduk miskin yang bertambah pada 2021. “Bahkan, masuk lima besar daerah miskin di Jawa Timur,”ujar Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu.

Dari sisi ekonomi, lanjutnya, pihaknya juga berupaya mendorong sektor UMKM kembali bangkit pascapandemi. Khususnya mampu bersaing dengan produk luar daerah serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Termasuk,imbuhnya, menyediakan permodalan dengan suku bunga lunak melalui Bank Gresik. Dengan menekankan pada sektor usaha produktif dan padat karya. “Sesuai komitmen, pemulihan ekonomi daerah menjadi agenda prioritas dalam Pemerintahan 2022,”tegasnya. (yad)

DPRD Gresik Menetapkan 4 Ranperda Inisiatif Komisi Selengkapnya