GRESIK,1minute.id – Pembangunan tetenger yang dibiayai CSR terancam tidak berditeruskan. Pasalnya, pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik bakal fokus pengadaan berat. Sebab, pengadaan alat berat, seperti ekskavator dan backhoe lebih urgen untuk melakukan normalisasi kawasan pesisir pantai hingga Kali Lomong.
Mengapa alat berat? Gresik memiliki garis pantai cukup panjang, sejumlah sungai atau waduk penampungan air dangkal. Ancaman banjir di musim hujan, atau kekeringan musim kemarau.
Pemkab kesulitan untuk melakukan pengerukan karena alat yang dimiliki hanya 5 unit.
Kalah jauh dari Kota Surabaya sudah memiliki 70 alat berat. Di Kota Pahlawan ini, puluhan alat berat itu berasal dari Corporeate System Responsibility (CSR) dari perusahaan.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan pihaknya berencana menambah jumlah alat berat untuk mempercepat menangani keluhan masyarakat, salah satunya normalisasi sungai yang menyebabkan banjir. Rencananya, pengadaan alat berat menggunakan dana dari CSR dari perusahaan.
“Kami cari lewat CSR untuk alat berat, jangan bangun-bangun lagi. Kami cari inovasi dan kami juga akan beli dari APBD kami,”kata Bupati Fandi Akhmad Yani pada Sabtu, 3 April 2021.
Gus Yani-sapaan akrabnya sudah mendengar sendiri bahwa alat berat yang dimiliki Gresik hanya lima saja. Kondisinnya, tidak semua alat berat berfungsi dengan baik. “Dari segi jumlah, sudah sangat ketinggalan dibandingkan dengan Surabaya, yang memiliki 70 alat berat,”ujar Gus Yani.
Sebagai daerah penyangga Ibu Kota, maka harus mengejar ketertinggalan. Dikatakannya, jika Surabaya sudah berlari, Gresik harus bisa berlari. Bahkan saat serah terima jabatan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mencontohkan kinerja pemerintah harus melompat bukan berlari lagi agar lebih cepat dalam melayani masyarakat.
“Persiapan sambil menunggu MoU penanganan Kali Lamong dengan BBWS, kami juga menambah alat berat kepingin seperti Surabaya alat beratnya 70, kami cuman lima itupun banyak yang rusak,” tegasnya.
Alat berat itu akan digunakan untuk membantu mempercepat normalisasi Kali Lamong jika Memorandum of Understanding (MoU) sudah diteken oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Pemkab Gresik memang ingin pembagian wewenang lebih dalam menangani Kali Lamong, karena jika hanya menjalani kewajiban membebaskan lahan saja kurang efektif, banjir Kali Lamong masih terus terjadi.
BBWS sendiri baru akan melakukan normalisasi dengan memasang tanggul setelah Pemkab Gresik berhasil membebaskan lahan. Hal inilah yang mendorong meminta adanya MoU agar Pemkab bisa akselerasi menangani Kali Lamong yang sudah menjadi bencana tahunan bahkan semakin parah, ditandai dengan intensitas banjir setiap tahunnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Gunawan Setiaji mengatakan, kebutuhan alat berat cukup mendesak. Namun, kata Gunawan untuk saat ini kebutuhannya berkisar 15 unit. “Kita akan mencoba untuk mencari solusinya, sehingga alat berat bertambah dan menyiapkan operatornya,”kata Gunawan. (yad)
