GRESIK,1minute.id – Sebanyak 50 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengikuti bimbingan teknis dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi BUMDes di Kabupaten Gresik pada Rabu, 21 Juni 2023.
Bintek dan sosialisasi diprakarsai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik menghadirkan empat pembicara. Yakni, Kepala DPMPTSP Gresik Agung Endro Dwi Setyo, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag (Diskoperindag) dan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Gresik.
Menurut Agung Endro Dwi Setyo, bintek dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada para pengelola BUMDes terkait izin berusaha. “Usaha yang dijalan harus daftar dan berbadan hukum,” ujar Agung pada Rabu, 21 Juni 2023. Ia mencontohkan, Tempat Wisata Lontar Sewu di Desa Randegansari, Kecamatan Menganti.
Destinasi wisata tersebut dikelola oleh BUMDes setempat. Destinasi wisata itu bila terdapat bangunan harus memiliki sertifikat laik fungsi (SLF).
Peraturan Pemerintah (PP) 16/2021 tentang bangunan gedung mengatur berbagai ketentuan antara lain, persetujuan bangunan gedung. Sejak UU Cipta Kerja berlaku Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Setelah mengantongi PGB akan diterbitkan SLF. “Kalau usaha makan dan minum ya harus memiliki sertifikat halal,” tegasnya. (yad)
GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melakukan rekonstruksi pembangunan infrastruktur jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik tancap gas. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menargetkan proyek infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan kelancaran transportasi orang dan barang itu keler tahun ini.
Data yang didapat 1minute.id sedikitnya ada 4 ruas jalan kabupaten yang sedang proses pembangunan. Yakni, Jalan Cerme Lor (Kecamatan Cerme)-Puduttrate (Benjeng) panjang 1,4 km lebar 6 meter konstruksi aspal ; serta Jalan Banter-Kalipadang (Benjeng) dengan panjang 506 meter, lebar 6, konstruksi rigit.
PROYEK INFRASTRUKTUR JALAN : Sejumlah proyek infrastruktur jalan yang sedang dan akan dilakukan pembangunan pada 2023
Berikutnya, ruas Jalan Randegansari-Bangkingan, Kecamatan Menganti , panjang 300 meter, lebar 4 meter, konstruksi aspal, bahu jalan 1 meter konstruksi rigit dan ruas Jalan Sidoraharjo-Kesambenkulon, Kecamatan Kedamean, panjang 800 meter, lebar 5 meter, konstruksi aspal.
Sedangkan, proyek infrastruktur yang sedang proses tender antara lain, ruas Jalan Jalan Raya Banjarsari (Cerme) – Prambangan (Kebomas) panjang 1 km, lebar 6 meter dan Jalan Sumput — Driyorejo yang panjangnya sekitar 700 meter serta ruas Jalan Betoyo — Dagang, Kecamatan Manyar. Pengerjaan dengan panjang sekitar 1.300 meter dan lebar 7 meter. Semua infrastruktur jalan itu diharapkan memperlancar arus di distribusi barang dan jasa, menekan biaya produksi sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan bahwa Jalan Sidoraharjo-Kesambenkulon ini memiliki arti penting bagi masyarakat utamanya petani. Dengan tersedianya jalan ini, mobilitas petani lokal bisa semakin lancar sehingga kegiatan bisa berjalan mulus.
“Ini sangat penting karena dapat menunjang ketahanan pangan, apalagi adanya ancaman iklim ekstrim el- Nino yang ada di depan mata,” kata Bupati Fandi Akhmad Yani beberapa waktu lalu. Pembangunan Infrastruktur jalan Sidoraharjo – Kesambenkulon, Kecamatan Kedamean ini panjangnya sekitar 800 meter dan lebar 5 meter dengan konstruksi jalan aspal ini nantinya menjadi jalur alternatif antar Kecamatan Wringinanom dengan Kedamean sekaligus akses menuju Rumah Sakit Gresik Sehati (RSGS).
RUAS JALAN Betoyo-Dagang, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang akan dilakukan pelebaran dari 4 meter menjadi 7 meter dengan konstruksi aspal. Pemkab Gresik menargetkan selesai akhir tahun ini. (Foto: Prokopim Gresik for 1minute.id)
Orang nomor satu di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini melanjutkan pihaknya akan terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk melalui perbaikan berbagai infrastruktur, terutama untuk infrastruktur yang menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.
“Kami terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan perbaikan infrastruktur jalan. Pemkab Gresik akan mengupayakan hal tersebut sesuai harapan kita semua untuk mewujudkan Gresik baru yang lebih maju,” tegas Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani itu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dibawah kepemimpinan Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah, Bupati dan Wakil Bupati Gresik ini menjadikan tahun ini untuk lebih mempriotaskan pembangunan infrastruktur jalan. Perbaikan infrastruktur hingga ke tingkat desa, terutama yang berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat. Termasuk pembangunan dan perbaikan jalan.
Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu program strategis. Kabupaten Gresik yang memiliki total ruas jalan tingkat kabupaten sepanjang 566,61 km atau 179 ruas jalan, tentunya merupakan suatu tantangan tersendiri. Namun, ia optimistis tantangan tersebut bukan merupakan alasan untuk alpa dalam memberikan kenyamanan bagi mobilitas masyarakat.
Untuk memastikan progres pembangunan infrastruktur jalan berjalan sesuai jadwal, Bupati Fandi Akhmad Yani beserta jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) saat pengerjaan berjalan. Dirinya ingin memastikan bahwa pengerjaan berjalan sesuai standar dan seleasai tepat waktu.
SIDAK JALAN : Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (kanan) berdialog dengan tim DPUTR Gresik ketika melakukan sidak jalan di kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ( Foto: Prokopim for 1minute.id)
Selain proyek infrastruktur jalan yang sudah tahap pengerjaan tersebut, Sejumlah proyek infrastruktur lainnya sedang dalam proses lelang. Adapun proyek infrastruktur yang masih proses tender itu antara lain, ruas Jalan ruas Jalan Betoyo—Dagang, Kecamatan Manyar. Pengerjaan dengan panjang sekitar 1.300 meter tersebut. Jalan tersebut selain akan dilakukan pengaspalan juga dilakukan pelebaran dari semula 4 meter menjadi 7 meter. Semua proyek infrastruktur tersebut ditargetkan bisa selesai pembangunannya pada tahun ini, 2023.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, dalam keterangannya menjelaskan bahwa ruas Jalan Betoyo—Dagang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik. “Disamping sebagai memudahkan mobilitas, ruas ini merupakan ruas pendukung kawasan perikanan yang ada di wilayah Manyar dan sekitarnya. Disamping itu ruas ini juga termasuk dalam wilayah pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, sekaligus juga ruas penghubung antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan,” terang Bupati Yani.
Tiga pertimbangan tersebut, membuat perbaikan ruas jalan ini menjadi perhatian untuk diselesaikan pada 2023. Ini merupakan langkah strategis Pemkab Gresik dalam perbaikan ekonomi paska pandemi, serta pendukung upaya peningkatan investasi di Kabupaten Gresik.
Bagaimana dengan ruas Jalan Sumput-Driyorejo? Bupati Fandi Akhmad Yani mengungkapkan sudah mendengar berbagai laporan dari masyarakat terkait kondisi jalan, utamanya saat musim hujan.
“Tahun ini memang kita siapkan anggaran besar untuk perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Gresik, termasuk di ruas Jalan Sumput — Driyorejo yang sering dikeluhkan masyarakat. Kita targetkan pengerjaannya selesai di tahun ini, sehingga aktifitas masyarakat tidak terganggu,” tegasnya
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik Eddy Pancoro menyampaikan bahwa nantinya ruas jalan tersebut akan di beton dan ditinggikan dari kondisi semula.
“Kondisi saat ini, ruas tersebut ketinggiannya lebih rendah dibandingkan sebelah kanan dan kiri jalan. Oleh karenanya, pengerjaannya akan menggunakan struktur jalan rigid/beton, dengan tebal urugan variatif antara 20 cm sampai 30 cm. Tebal betonnya sendiri beton Lean Concrette 10 cm & beton rigid 30 cm,” terang EddyPancoro pada Selasa, 20 Juni 2023.
RUAS JALAN BANJARSARI (Cerme)-Prambangan (Kebomas), salah satu jalan alternatif yang bakal dilakukan perbaikan oleh DPUTR Gresik dan ditargetkan selesai tahun ini (Foto : Prokopim Gresik for 1minute.id)
Ruas Jalan Sumput – Driyorejo merupakan jalur andalan bagi warga Desa Sumput, Desa Tanjungan, dan Desa Mojosarirejo untuk beraktifitas. Tingkat mobilitasnya pun cukup tinggi lantaran wilayah tersebut merupakan kawasan perumahan yang padat, serta terdapat beberapa pergudangan dan pabrik.
Masalah muncul saat masuk musim hujan. Ruas jalan tersebut hanpir selalu digenangi air dan tidak bisa dilalui kendaraan, lantaran posisinya yang lebih rendah. Ini tentunya sangat mengganggu, lantaran masyarakat harus memutar dengan rute yang memakan waktu hingga lebih dari 15 menit.
Sementara itu, Camat Driyorejo Narto mengungkapkan berbagai upaya sudah dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut. Sebelumnya, dirinya menginisiasi melakukan normalisasi Kali Avour sepanjang 7,5 km yang ada di sekitar ruas jalan tersebut bersama perusahaan sekitar lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
Selain itu, imbuhnya, akan membangun saluran tambahan yang melalui tanah kas Desa (TKD) Sumput yang berada di sebelah timur PT. DAYASA. Pengerjaan ini akan dikerjakan oleh pemerintah desa, dengan menggunakan dana bantuan keuangan kecamatan.
“Normalisasi Kali Avour ini adalah salah satu upaya dalam penanggulangan banjir, efeknya bisa dirasakan yakni durasi banjirnya sudah berkurang. Nanti setelah jalannya sudah ditinggikan dan di beton serta adanya saluran air tambahan, Insha Allah permasalahan selesai,” ungkap Camat Narto. (yad/adv)
GRESIK,1minute.id – Sebanyak 336 kepala sekolah dan 21 pengawas RA, MI, MTs, dan MA wilayah Gresik Selatan berkumpul di Aula Mandala, MAN 2 Gresik pada Senin, 19 Juni 2023. Mereka mengikuti pembinaan berasal dari Kecamatan Benjeng, Duduksampeyan, Cerme, Balongpanggang, Menganti, Kedamean Wringinanom, dan Driyorejo ini terkait pelayanan pendidikan oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah.
Aminatun Habibah mengungkapkan kualitas pelayanan pendidikan akan mempengaruhi kepuasan masyarakat dan hasil dari pendidikan itu sendiri. Dalam institusi pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yakni
Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) utamanya, kualitas pendidikan erat kaitannya dalam menghasilkan generasi berakhlakul karimah.
Dalam kesempatan ini, Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah juga memberikan apresiasi upaya yang sudah dilakukan ekosistem pendidikan di Kabupaten Gresik. Ini terlihat dari naiknya beberapa indikator kualitas pendidikan di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik, di antaranya adalah indeks pendidikan, indeks ketahanan keluarga dan indeks pembangunan manusia.
“Ini menunjukkan bahwa panjengan semua bersungguh-sungguh dalam mewujudkan SDM unggul di Kabupaten Gresik,” tegas Wabup Aminatun Habibah.
Peningkatan indikator kualitas di bidang pendidikan ini bagi Wabup, merupakan modal dasar dalam usaha besar bagi penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kabupaten Gresik. Sebagaimana yang diketahui, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik saat ini 11,06 %, dan angka pengangguran terbuka ada di angka 7,8%. Dua indikator ini terbilang turun dibandingkan pada tahun sebelumnya.
“Saya dan pak bupati (Fandi Akhmad Yani, Red) meyakini bahwa dua permasalahan tersebut (kemiskinan dan pengangguran), bisa diselesaikan lewat bidang pendidikan. Oleh karenanya saya meminta kepada panjenengan semua untuk mau membantu Pemkab Gresik, dengan cara mencerdaskan anak-anak kita,” terangnya.
Terkait kepuasan pelayanan oleh masyarakat, ia menghimbau ekosistem pendidikan di Kabupaten Gresik untuk terus menjalin komunikasi dua arah dengan wali murid. Cara ini, diyakini akan meminimalisir kesalahpahaman yang bisa saja terjadi antara pihak sekolah dan wali murid.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gresik M Ersat, menyampaikan bahwa kepuasan pelayanan masyarakat terkait pendidikan juga menjadi perhatian dari Kemenag. Ini ditindaklanjuti dengan berbagai edaran, yang ditujukan kepada lembaga pendidikan dibawah Kemenag.
Ersat juga memberikan apresiasi terhadap berbagai peningkatan indeks bidang yang dicapai oleh Kabupaten Gresik. Namun, harapannya capaian tersebut bisa terus ditingkatkan pada tahun yang akan datang. (yad)
GRESIK,1minute.id – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik menggelar sarasehan bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Ahad,18 Juni 2023.
Sarasehan ini mengusung tema “Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”.
Dalam sambutannya, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengatakan, tema ini memiliki dua pekerjaan besar. Pertama bagaimana melaksanakan otonomi desa, dan yang kedua bagaimana dengan otonomi tersebut terwujud kemakmuran desa atau kesejahteraan rakyat di desa.
“Seberapa otonomi desa memberi manfaat dalam pelaksanaannya, dan seberapa besar dampak dari otonomi tersebut mampu membuat warga desa sejahtera,” katanya.
Menurut dirinya, desa harus menjadi kekuatan ekonomi, bukan hanya untuk mencegah urbanisasi. Tetapi lebih dari itu karena sumber daya alam dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya berada di desa. Pemerintah pusat berencana untuk terus menaikkan angka dana desa hingga Rp 400 triliun pada 2025.
“Persoalan berikutnya adalah menjawab pertanyaan, bagaimana desa bisa bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi dengan stimulus dana desa tersebut,” ungkap LaNyalla.
Dikatakan, yang paling utama adalah orientasi dari pemangku kebijakan di desa. Baik itu kepala desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh stakeholder lainnya.
“Harus ada satu orientasi, yakni mewujudkan kesejahteraan desa, kemajuan desa dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi, “bebernya.
Mantan Ketua Kadin Jatim itu menjelaskan, seperti diamanatkan oleh UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri. Pemerintah pusat melalui Kementrian dalam negeri memiliki tanggung jawab mendorong terwujudnya hal tersebut melalui 5 program yang harus diberikan kepada desa.
Ke 5 program tersebut adalah, lanjut LaNyalla, pertama pengembangan kapasitas aparatur desa, kedua manajemen pemerintah desa, ketiga perencanaan pembangunan desa, keempat pengelolaan keuangan desa dan kelima penyusunan peraturan desa.
“Lima program tersebut harus diakses oleh desa di Kementrian Dalam Negeri. Karena hal itu menjadi amanat dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, “imbuhnya.
DPD RI Mendorong optimalisasi BUMDes, sebab keberadaan BUMDes telah diatur dalam peraturan pemerintah dan sudah efektif berlaku. Pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. Sebab BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka.
“Apabila BUMDes menjadi besar, tentu berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud, “pungkasnya.
Sementara, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dalam sambutannya menyampaikan, di Kabupaten ada 330 Desa dengan 26 Kelurahan. Adanya otonomi Desa menjadi suatu keniscayaan, akan tetapi aturan dalam penggunaan dana desa masih harus terus diberlakukan mana yang bisa dikolaborasikan untuk meningkatkan PAD nya.
“Desa memang langsung menyentuh ke masyarakat. Pemkab Gresik menggelontorkan APBD untuk kebutuhan desa hampir 30 persen. Disamping itu Pemkab mendorong Pemdes untuk memberikan tunjangan kepada perangkatnya juga kepada RT/RW nya dengan BPJS, “terang wabup.
Selain itu, wabup minta agar pemerintahan desa (Pemdes) dan kelurahan bisa berperan aktif dalam merealisasikan Sustainable Development Goals (SDGs). Di dalamnya mencakup kondisi masyarakat dengan beberapa parameter masing-masing, tanpa adanya kemiskinan, tanpa adanya kelaparan, terlayani dengan baik kesehatan dan pendidikan berkualitas.
“Pembangunan desa berbasis SDGs merupakan skenario pembangunan desa yang penyusunan program dan kegiatannya diarahkan untuk pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, “tandasnya.
Sebelumnya, Ketua AKD Gresik Nurul Yatim mengatakan, sarasehan ini merupakan tanggung jawab Kepala Desa, secara otonomi kita masih terbelenggu dengan regulasi yang diberikan pemerintah. Pengelolaan anggaran juga diatur dalam regulasi tersebut.
“Saya mengusulkan bahwa UU Desa yang masuk ke Prolegnas tersebut untuk kemandirian ekonomi desa tentunya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Nurul Yatim.
Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jatim Roni Suharso, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gresik Abu Hassan.(yad)
GRESIK,1minute.id – Pembangunan infrastruktur jalan terus digenjot oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Tahun ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mempriotaskan pembangunan sejumlah ruas jalan alternatif jalur mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat dan mobilitas masyarakat sedang dibenahi.
Antara lain, Ruas jalan itu Jalan Cerme Lor (Kecamatan Cerme)-Puduttrate (Benjeng) ; Jalan Banter,-Kalipadang, Benjeng ; Jalan Randegansari-Bangkingan, Kecamatan Menganti ; dan Jalan Sidoraharjo-Kesambenkulon, Kecamatan Kedamean. Selain itu. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik melakukan proses tender perbaikan jalan Banjarsari (Cerme)-Prambangan (Kebomas).
Ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Cerme dan Kecamatan Kebomas ini, merupakan jalur alternatif yang membelah pusat Kota Pudak. Dengan melalui ruas ini, pengguna jalan bisa menghindari kemacetan di wilayah Bunder dan exit tol Kebomas untuk menuju pusat kota.
Menurut Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, mobilitas masyarakat Gresik ini sangat luar biasa. Wilayah Kecamatan Cerme dengan Kecamatan Kebomas ini kalau pagi ramai sekali. Jalan ini kalau pagi sangat ramai dilintasi warga bekerja, anak sekolah, dan juga kalau sore kita saksikan padat sekali. “Insya Allah tahun 2023 ini kita tuntaskan, dan nanti kalau jalannya sudah mulus jangan dibuat balapan,” tegas Bupati Fandi Akhmad Yani saat meninjau lokasi ruas jalan Banjarsari — Prambangan beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Gresik Eddy Pancoro menambahkan ruas jalan Banjarsari-Prambangan, saat ini sedang dalam proses tender. “Estimasinya, setelah sudah berkontrak akan diselesaikan November – Desember 2023,” ungkap Eddy Pancoro pada Minggu, 18 Juni 2023.
Nantinya, ruas jalan yang sudah eksis saat ini akan dilakukan pengaspalan sepanjang kurang lebih 1.000 meter, dan lebar kurang lebih 6 meter. Peningkatan kualitas jalan ini, sejatinya merupakan kelanjutan dari proyek pengerjaan Jembatan Banjarsari pada tahun sebelumnya.
Peningkatan kualitas jalan ruas Banjarsari — Prambangan ini direspon positif oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Banjarsari, Agus Suwondo. Mewakili warga, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Fandi Akhmad Yani atas segera terlaksananya peningkatan kualitas jalan di wilayahnya. “Semoga dengan makin lancarnya mobilitas, Kabupaten Gresik bisa makin maju dan berkembang,” harapnya. (yad)
GRESIK,1minute.id – Masyarakat Desa Kambingan, Kecamatan Cerme dan 8 Desa sekitarnya sumringah. Sebentar lagi, mereka tidak perlu melewati rute memutar untuk beraktifitas sehari-hari. Sebab, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mulai melakukan perbaikan ruas jalan Cerme Lor, Kecamatan Cerme- Pundutrate, Kecamatan Benjeng.
Kepala Seksi Pemerintah Desa Kambingan Muhammad Mukharom menceritakan bagaimana kondisi jalan sebelum adanya perbaikan. Apalagi saat musim hujan, ruas jalan poros kabupaten ini tergenang air hingga menutupi lubang-lubang yang sudah ada.
Kondisi ini tentunya menyulitkan aktivitas bagi masyarakat, apalagi ruas jalan itu memiliki peranan vital dalam mobilitas masyarakat lantaran menjadi penghubung antara Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Cerme. Belum lagi terdapat besarnya potensi sektor perikanan, pertanian, dan sentra industri tenun, Tenun Wedani yang sudah go internasional di wilayah tersebut.
“Akses jalan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh warga,” tegas Mamad-sapaan-Muhammad Mukharom pada Sabtu, 17 Juni 2023. “Di sebelah utara merupakan kawasan pertambakan dan pertanian, dan sebelah selatan adalah area rumah penduduk. Roda perekonomian jelas terganggu, lantaran masyarakat yang mau menjual dan mengolah hasil tambak atau hasil tani harus memutar jauh,” sambungnya.
Disamping itu, Mamad juga menceritakan tentang faktor keamanan dan kemacetan yang cukup mengkhawatirkan. Khususnya bagi pekerja perempuan, yang bekerja sif malam apabila melewati jalan memutar lewat selatan, Bogomiring-Pasar Cerme.
“Kalau lewat selatan selain rawan, juga pastinya makan waktu 10-15 menit lebih lama. Apalagi ketika jam sibuk, waktu yang ditempuh bisa lebih dari 30 menit akibat macet,” terangnya.
Mewakili masyarakat, Mamad mengucapkan terima kasih kepada Bupati Fandi Akhmad Yani dan Pemerintah Kabupaten Gresik atas perbaikan jalan yang dilakukan. Pada tahun-tahun yang akan datang, dirinya dan masyarakat berharap bisa dipasang penerangan lebih banyak agar jalan semakin nyaman dilalui saat malam hari.
Saat ini, Pemkab Gresik melalui Dinas PUTR menargetkan pengerjaan ruas Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme- Punduttrate, Kecamatan Benjeng dengan panjang sekitar 1.4 Km dan lebar 6 meter ini selesai pada November 2023. Ruas ini melewati 9 Desa di dua kecamatan yakni Cerme dan Benjeng. Di Kecamatan Cerme meliputi Desa Cerme Lor, Cagak Agung, Ngabetan, Kambingan, Wedani, Jenggolok, Kedangkulud dan Sawahan. Sedangkan, Desa Pundutrate, Kecamatan Benjeng m
Sebelumnya, Bupati Fandi Akhmad Yani beserta jajaran juga melakukan sidak saat pengerjaan berjalan. Dirinya ingin memastikan bahwa pengerjaan berjalan sesuai standar dan seleasai tepat waktu. (yad)
GRESIK,1minute.id – Loket Layanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Gresik bertambah satu. Semakin komplit. Loket layanan teranyar itu adalah layanan Ketaspenan, Taspen Mandiri yang mulai beroperasi pada Jumat, 16 Juni 2023.
Hadirnya Taspen Mandiri yang membuka loket layanan pengajuan program Tabungan Hari Tua (THT), Program pensiun, Program JKK dan Program JKM di MPP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik untuk memudahkan masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Gresik.
Apa sih program THT, JKK dan JKM itu? Program THT adalah Program asuransi yang terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian. Sedangkan, JKK atau jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sementara itu, JKM atau jaminan kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
LOKET TASPEN MANDIRI: Layanan Ketaspenan telah hadir di Mpp DPMPTSP Gresik mulai Junat, 16 Juni 2023 ( Foto : DPMPTSP Gresik for 1minute.id)
“Hadir layanan Taspen Mandiri di MPP ini, ASN tidak perlu keluar kantor Pemkab untuk mengurus Ketaspenan. Sehingga lebih efisiensi waktu,” kata Kepala DPMPTSP Gresik Agung Endro Dwi Setyo dikonfirmasi melalui WhatApps pada Jumat, 16 Juni 2023. Layanan Ketaspenan ini hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat mulai pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB.
Agung melanjutkan loket layanan Ketaspenan semakin menambah komplit layanan publik di MPP DPMPTSP Gresik yang berada di Kompleks Kantor Bupati Gresik di Jalan DR Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik itu. Saat ini, di MPP DPMPTSP telah membuka pelayanan perizinan usaha sebanyak 59 izin. “Sedangkan loket layanan MPP ada 26 loket ditambah klinik bisnis,” ujar mantan Camat Gresik itu.
Dalam.pengamatan wartawan 1minute.id, sarana dan prasarana di MPP DPMPTSP Gresik komplit dan nyaman. Ruang ber-AC. Masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan tetap bisa ngemong anaknya. Sebab, di MPP ada arena bermain anak, pojok baca atau literasi. Pojok laktasi/ibu menyusui dan kafetaria.
“Kalau mau nikah juga bisa di MPP karena kami memiliki Balai Nikah,” terangnya. Selain itu, MPP ini juga ramah untuk penyandang disabilitas. “Loket perbantuan untuk orang tua rentan usia/bumil/loket khusus difabel,” pungkasnya. (yad)
GRESIK,1minute.id – Pembangunan infrastruktur jalan terus di kebut. Kini, giliran ruas Jalan Banter-Kalipadang di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan penghubung antarwilayah panjangnya 506 meter dengan konstruksi rigit dan lebar 6 meter. Harapannya, dengan begitu ruas jalan menjadi lebih awet dan tahan banjir.
Rigid Pavement (Perkerasan Kaku) merupakan salah satu jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton. Ruas jalan yang melintasi, Desa Banter, Munggugebang, Karangan Kidul, dan Desa Kalipadang ini mulai dikerjakan awal Mei 2023, dan ditargetkan selesai pada Oktober 2023. Dalam pengerjaannya, dilakukan separuh ruas terlebih dahulu. Arus lalu lintas buka tutup alias contra flow. Aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Rekonstruksi ruas jalan tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat. Ini lantaran ruas jalan yang sedang di perbaiki saat ini, merupakan akses utama bagi warga untuk bermobilitas. Sebelumnya, ruas tersebut kondisinya kurang maksimal lantaran kerap tergerus air akibat luapan banjir.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: Ruas Jalan Banter-Kalipadang Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik sedang proses rekonstruksi (Foto : Prokopim GRESIK for 1minute.id)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dibawah kepemimpinan Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah, Bupati dan Wakil Bupati Gresik ini berkomitmen terus mendorong perbaikan infrastruktur hingga ke tingkat desa, terutama yang berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat. Termasuk pembangunan dan perbaikan jalan.
Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu program strategis. Kabupaten Gresik yang memiliki total ruas jalan tingkat kabupaten sepanjang 566,61 km atau 179 ruas jalan, tentunya merupakan suatu tantangan tersendiri. Namun, ia optimistis tantangan tersebut bukan merupakan alasan untuk alpa dalam memberikan kenyamanan bagi mobilitas masyarakat. (yad)
GRESIK,1minute.id – Kepala Desa Gadung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Suwarno tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mewujudkan mimpi warganya memiliki jalan mulus. Jalan Raya Randegansari-Bangkingan.
Jalan yang menghubungkan Kabupaten Gresik dengan Kota Surabaya itu. Sejak awal Mei 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik merekonstruksi ruas jalan itu. Meski, rekonstruksi belum seratus persen tuntas. Rekonstruksi jalan Randegansari-Bangkingan sejak Mei 2023 panjangnya baru 300 meter, lebar 4 meter dengan konstruksi aspal. Sedangkan, bahu jalan selebar 1 meter dengan konstruksi rigit (perkerasan kaku).
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan pihaknya akan terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk melalui perbaikan berbagai infrastruktur, terutama untuk infrastruktur yang menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.
“Kami terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan perbaikan infrastruktur jalan. Pemkab Gresik akan mengupayakan hal tersebut sesuai harapan kita semua untuk mewujudkan Gresik baru yang lebih maju,” tegas Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani itu.
Sementara itu, Pengawas proyek rekonstruksi ruas Jalan Randegansari-Bangkingang Agung Budi Prasetyo menyatakan, pengerjaan jalan Randegansari-Bangkingan mulai dikerjakan pada Mei 2023. Selesai pada September 2023 nanti. Pekerjaan dimulai rigit bahu jalan. “Sekarang sudah bisa di lewati, nanti saat pengaspalan kemungkinan jalan akan di tutup sementara,” terang Agung pada Rabu, 15 Juni 2023.
Selama jalan ditutup kembali, masyarakat dihimbau untuk sementara melewati Jalan Penghubung Desa (JPD) Gadung. Lokasinya berada di sebelah selatan ruas jalan yang saat ini dikerjakan. Nanti akan dipasang pemberitahuan. Saat ini, sejumlah pekerja tersebut beraktivitas pekerjaannya.
Kepala Desa Gadung Suwarno menyampaikan bahwa rekonstruksi jalan ini sudah dinantikan warga. Ini lantaran ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya ini cukup tinggi mobilitasnya. Disamping itu, banyak warganya yang juga membuka toko/warung di kanan kiri jalan.
“Warga sudah bertahun-tahun menunggu ada pengerjaan ini. Kini masyarakat super happy begitu mendengar bahwa ruas ini di rekonstruksi. Harapannya, nantinya rekonstruksi ini bisa terus berlanjut,” harapnya. Hadi, salah satu pengguna jalan setali tiga uang dengan Suwarno. “Setiap hari saya melintasi jalan ini. Semoga bisa segera rampung dan mulus nanti jalannya,” harapnya. (yad)
MENURUNKAN prevalensi stunting tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak bisa melakukan sendirian. Perlu adanya kolaborasi dan sinergi semua stakeholder dan menjadikan stunting sebagai musuh yang harus diperangi bersama.
CHUSNUL CAHYADI, 1minute.id
WATI terlihat semringah. Bocah asal Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik itu baru saja meminum susu kemasan rasa coklat. Bagi anak bertubuh mungil dibandingkan teman sebayanya itu bisa menikmati asupan bergizi tinggi kesempatan langka.
Wati tidak sendirian. Data didapat 1minute.id per Rabu. 14 Juni 2023 tercatat 3.373 balita stunting. Sedangkan, yang telah “lulus” 1.810 balita dan yang sembuh 3.466 balita. Sedangkan keluarga risiko stunting hasil verifikasi dan validasi (verval) 2022 ada 30.168 keluarga risiko stunting.
“Ayo kita lakukan intervensi dengan menyisihkan rezeki minimal 10 ribu rupiah per hari. Kita berikan susu, kacang hijau, atau makanan bergizi lainnya selama 90 hari. Saya yakin permasalahan (stunting) ini selesai, karena kecenderungannya angka yang sembuh dari stunting lebih besar dibandingkan jumlah kasus baru,” kata Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani usai melantik dan pengambilan sumpah 429 ASN di halaman Kantor Bupati pada Rabu, 8 Maret 2023 lalu.
Pemkab Gresik memiliki pengalaman ciamik ketika menghadapi Pandemi Covid-19. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menggandeng semua lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ) serta komunitas lainnya untuk memerangi bersama bencana non alam itu.
LAZ/BAZ mengkoordinir semua kebutuhan hidup pasien Covid-19 hingga menyiapkan mobil ambulan yang tersebar di 9 posko Covid-19. Sedangkan, komunitas bertugas melakukan antarjemput pasien sakit hingga membantu pemulasaraan pasien meninggal. Kolaborasi dan sinergi semua stakeholder itu berhasil mengendalikan populasi angka meninggal tergolong paling kecil di Jawa Timur. Pola penanganan kasus secara “kroyokan” kembali digulirkan oleh Pemkab Gresik.
Menurut Titik Ernawati, pihak telah membuat mekanisme percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Gresik. membentuk 1.010 tim pendamping keluarga (TPK) di semua desa. Setiap desa, TPK beranggotakan 3 orang kader. “Pendampingan keluarga risiko stunting oleh TPK ini lewat aplikasi elsimil,” kata dokter Titik.
Elsimil merupakan aplikasi yang ditujukan untuk pasangan calon (paslon) pengantin yang melangsungkan pernikahan. Tiga bulan sebelum waktu pernikahan, paslon pengantin terlebih dahulu mengunduh dan registrasi di aplikasi Elsimil ini.
Selain itu, mendirikan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) di 356 desa/kelurahan di kab Gresik. Kemudian, menginisiasi berdirinya Kampung Keluarga Berkualitas di 166 desa/kelurahan , membentuk Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) menerima konsultasi keluarga dalam pola asuh anak ; gerakan Bapak ibu Asuh Anak Stunting, Membentuk Dahsat (Dapur Sehat) di kampung KB serta memberikan bantuan Pangan untuk keluarga risiko stunting.
Selain itu, Dinas KBPPPA Gresik melakukan kerjasama dengan sejumlah perusahaan melalui Corporate Social Responsibility/CSR) dalam stunting ini.
“Kerjasama percepatan penurunan stunting dengan CSR Petrokimia Gresik, Smelting, SIG, Cargil dan lainnya,” terangnya. Selain perusahaan swasta dan BUMN, Dinas KBPPPA Gresik menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gresik memberikan bantuan sembako. Serta, kerjasama juga dengan organisasi masyarakat, organisi keagamaan, gabungan organisasi wanita (GOW), Dharma Wanita, IIDI, IDI dan lainnya.
Cara penanganan stunting di Kabupaten Gresik ini bisa menjadi role model bagi Kabupaten/kota lainnya. Sehingga, Masyarakat bebas stunting Jawa Timur yang Cetar akan cepat terwujud. (*)
