Tag: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani
Home / Pemerintahan

Menko Pangan Zulhas dan 6 Menteri Hadiri Puncak HAJATAN 2026, Bupati Gresik : Kabupaten Gresik Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Puncak Hari Jaminan Ketahanan Pangan (HAJATAN) 2026 di Gedung Sarana Olahraga (SOR) Tridharma Petrokimia Gresik pada Rabu, 15 Juli 2026. 

Kegiatan ink menjadi simbol kuat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

Puncak HAJATAN 2026 menjadikan Kabupaten Gresik kembali menjadi pusat. Kota Industri, sebutanlain, Kabupaten Gresik. Selain dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan, ada enam Kabinet Merah Putih yang turut hadir. Yakni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. 

Berikutnya, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat., serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq. Kemudian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Daconi Khotob dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Pada kesempatan itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyerahkan secara simbolis ribuan paket sembako kepada masyarakat sekitar kawasan industri, nelayan, pengemudi ojek online, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.

BUPATI GRESIK Fandi Akhmad Yani (dua dari kanan) bersama Eko Patrio, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Puncak HAJATAN 2026 di GOR Tridharma Petrokimia Gresik pada Rabu, 15 Juli 2026 (Foto : Prokopim Gresik untuk 1minute.id)

Menurut Zulhas, program tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah bersama dunia industri terhadap masyarakat yang menjadi bagian penting dalam roda perekonomian nasional.

“Hari ini ada pembagian sembako untuk para ojek online, masyarakat sekitar, nelayan, dan kelompok lainnya. Kami sangat mengapresiasi langkah direksi yang terus memperhatikan dan peduli secara sungguh-sungguh terhadap keberadaan masyarakat di sekitar lingkungan industri,” ujar Zulhas, sapaan, Zulkifli Hasan kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan bahan pangan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. Karena itu, keterlibatan sektor industri dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung program pemerintah.

HAJATAN 2026 yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjadi bagian dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendukung agenda besar pemerintah menuju swasembada pangan nasional. 

Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja sektor informal yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang kembali menjadikan Gresik sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan nasional di bidang pangan. 

Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa Gresik memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga industri sekaligus kawasan yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan logistik.

BUPATI GRESIK Fandi Akhmad Yani secara simbolis menyerahkan bantuan kepada nelayan Gresik di Puncak HAJATAN 2026 di GOR Tridharma Petrokimia Gresik pada Rabu, 15 Juli 2026 ( Foto : Prokopim Gresik untuk 1minute.id)

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, pemberdayaan nelayan, pengembangan UMKM pangan, hingga menjaga stabilitas distribusi bahan pokok di daerah.

Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat terus terjalin sehingga berbagai program sosial maupun pemberdayaan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sebagai daerah industri nasional yang juga memiliki sektor pertanian dan perikanan yang berkembang, Gresik dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. 

Kehadiran perusahaan-perusahaan besar seperti Petrokimia Gresik selama ini turut memperkuat ekosistem pangan melalui penyediaan pupuk, pendampingan petani, hingga berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan.

Melalui momentum HAJATAN 2026, pemerintah berharap semangat gotong royong dalam membangun ketahanan pangan semakin kuat. Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan di Indonesia. (yad/adv)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Menko Pangan Zulhas dan 6 Menteri Hadiri Puncak HAJATAN 2026, Bupati Gresik : Kabupaten Gresik Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Realisasi Pajak Daerah Tembus Rp 590,2 Miliar, Pemkab Gresik Apresiasi Wajib Pajak Patuh

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Gresik hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Per 13 Juli 2026, realisasi pendapatan pajak daerah telah mencapai 52,91 persen atau sebesar Rp 590,248 miliar. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk terus mempercepat pembangunan di berbagai sektor sekaligus memperkuat budaya taat pajak di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan wajib pajak, Pemkab Gresik menggelar Pemberian Apresiasi kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman Tahap I /2026 di Rumah Makan Soto Cak Har Cabang Menganti pada Selasa, 14 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala UPT PPD Gresik Bapenda Provinsi Jawa Timur Eko Setiawan, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Gresik, perwakilan PT Jasa Raharja, Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank Jatim Cabang Gresik, Subaga Mitra Solusi, serta para pelaku usaha dan masyarakat.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, pemberian apresiasi kepada wajib pajak bukan sekadar membagikan hadiah kepada masyarakat yang patuh, melainkan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk membangun budaya sadar pajak. Menurutnya, setiap pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan Kabupaten Gresik

“Semua pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali lagi kepada masyarakat. Pemerintah hanya mengelolanya menjadi pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama,” ujar Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Ia menjelaskan, pajak yang dihimpun dari masyarakat akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

“Ini bentuk motivasi bagi masyarakat agar semakin taat membayar pajak. Pajak memang dipungut dari masyarakat, tetapi seluruh manfaatnya akan kembali kepada masyarakat. Mulai dari PBB, BPHTB, hingga pajak restoran dan makanan dan minuman, semuanya menjadi bagian dari PAD yang kemudian kita belanjakan kembali untuk pembangunan,” imbuh mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Untuk mendukung peningkatan kepatuhan tersebut, Pemkab Gresik terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya sektor makanan dan minuman. Melalui pemasangan tapping box, setiap transaksi dapat tercatat secara transparan sehingga penerimaan PBJT dikelola secara akuntabel dan optimal.

Selain itu, Pemkab Gresik juga terus menggalakkan transaksi non-tunai sebagai alternatif pembayaran pajak yang lebih mudah, aman, dan praktis. Digitalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Bupati Yani mengungkapkan, pemberian apresiasi kepada wajib pajak telah dilaksanakan sejak tahun lalu dan kembali digelar pada tahap pertama tahun 2026. Strategi tersebut dinilai turut mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat yang tercermin dari capaian penerimaan pajak daerah hingga pertengahan tahun.

“Kami berharap sampai akhir tahun capaian penerimaan pajak bisa semakin baik. Yang terpenting, masyarakat melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar dikelola menjadi PAD, kemudian dibelanjakan kembali untuk kepentingan masyarakat,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

Sebagai bukti nyata manfaat pajak, Bupati Yani mencontohkan perubahan wajah Kecamatan Menganti dalam lima tahun terakhir. Ruas jalan utama Menganti yang sebelumnya hanya memiliki dua lajur kini telah diperlebar menjadi empat lajur dengan lebar sekitar 14 meter sepanjang kurang lebih 13 kilometer hingga perbatasan Kota Surabaya.

Menurutnya, pembangunan di wilayah Menganti akan terus berlanjut melalui pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan sejumlah kawasan strategis. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah.

“Kami tidak ingin pembangunan hanya terpusat di Gresik Kota atau wilayah utara. Hari ini masyarakat bisa melihat sendiri bahwa Gresik Selatan juga menjadi prioritas pembangunan. Pemerataan pembangunan inilah yang ingin terus kami hadirkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Gresik,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rahman dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang memenuhi kewajibannya tepat waktu, mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Jasa Raharja, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun budaya taat pajak.

Dari sisi capaian hingga 13 Juli 2026, realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Gresik telah mencapai 52,91 persen atau sebesar Rp 590,248 miliar. Sejumlah jenis pajak mencatatkan capaian yang menggembirakan, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 73,38 persen atau Rp 183,448 miliar, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 56,77 persen atau Rp 2,536 miliar, Opsen BBNKB 54,15 persen atau Rp 30,877 miliar, serta PBJT Makanan dan Minuman sebesar 53,75 persen atau Rp27,949 miliar.

Capaian positif juga ditunjukkan oleh PBJT Hiburan yang telah terealisasi 51,12 persen atau Rp2,471 miliar, PBJT Parkir 51,04 persen atau Rp2,041 miliar, PBJT Tenaga Listrik 51,01 persen atau Rp142,833 miliar, serta Opsen PKB sebesar 50,39 persen atau Rp61,862 miliar. Untuk mendukung transparansi penerimaan pajak daerah, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik telah memasang 173 unit tapping box sebagai alat pemantau transaksi di berbagai tempat usaha.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik turut menyerahkan berbagai bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang beruntung. Untuk kategori PKB, BBNKB, dan Opsen PKB/BBNKB disediakan hadiah berupa tiga unit sepeda motor serta enam tabungan umrah senilai Rp35 juta. Sementara bagi subjek PBJT makanan dan minuman disediakan enam unit AC setengah PK dan enam unit lemari es dua pintu. Seluruh proses penentuan penerima dilakukan melalui pengundian secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Realisasi Pajak Daerah Tembus Rp 590,2 Miliar, Pemkab Gresik Apresiasi Wajib Pajak Patuh Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Buka MPLS Ramah Anak, Bupati Gresik Jadikan UPT SMP N 1 Gresik Pelopor Sekolah Moderasi Beragama

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru tahun ajaran 2026/2027 di Kabupaten Gresik memasuki hari pertama pada Senin, 13 Juli 2026. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menekankan pentingnya MPLS menciptakan suasana sekolah yang ramah, aman, nyaman, inklusif dan bermakna. 

Hal ini disampaikan Bupati Fandi Akhmad Yani saat menjadi pembina apel pembukaan MPLS Ramah sekaligus Launching Sekolah Moderasi Beragama UPT SMPN 1 Gresik. Menurut Bupati Fandi Akhmad Yani melalui berbagai penguatan kebijakan, materi yang lebih relevan, serta aturan yang lebih jelas, MPLS menjadi langkah awal bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah tanpa adanya perundungan, kekerasan, maupun praktik yang tidak mendidik.

“Mari wujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan penuh semangat belajar. Sehingga setiap peserta didik dapat memulai perjalanan pendidikannya dengan percaya diri dan bahagia,” harap Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Gus Yani didampingi Kepala Dinas Pendidikan S. Hariyanto, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Syifaul Qulub, Kepala Kantor Kementrian Agama Gresik, Muhammad Ali Faiq, serta Kepala UPT SMPN 1 Gresik Beri Avita Prasetia,  Camat Gresik Jalesvie Triyatmoko, Lurah Sidokumpul Mukhlisun. 

Selain itu, Bupati Gresik mendorong adanya sekolah moderasi beragama yang menekankan pada cara pandang yang seimbang dan toleran dalam beragama. Hal ini untuk menghindari ekstremisme dan fanatisme, serta menjunjung tingi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

“Sekolah moderasi beragama, mengajarkan pentingnya sikap tengah dalam beragama, yaitu cara beragama yang tidak berlebihan atau ekstrem. Hal ini mencakup pada toleransi, baik yang mayoritas maupun minoritas, serta menghargai nilai-nilai budaya dan tradisi,” jelas mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Bupati Yani berpesan, MPLS dan Launching sekolah moderasi beragama adalah menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang aman, nyaman, dan inklusif serta menanamkan sikap toleransi, akhlak mulia, dan antikekerasan sejak dini. “Kegiatan MPLS dan peluncuran sekolah moderasi beragama merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang humanis dan berkarakter,” ungkapnya. 

Bupati berharap, seluruh satuan pendidikan di wilayahnya sebagai rujukan Sekolah Moderasi Beragama. Langkah strategis ini diambil sebagai implementasi regulasi terbaru guna mencetak generasi muda yang berkarakter, toleran, serta bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan sejak hari pertama sekolah.

“Saya berharap sekolah-sekolah di Kabupaten Gresik menjadi rujukan sekolah moderasi beragama, di mana nilai-nilai toleransi dan kerukunan ditanamkan sejak dini kepada generasi muda,” tuturnya.

Guna memastikan program berjalan lancar, Bupati Gresik menyempatkan diri melihat langsung pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang kelas usai meresmikan pembukaan MPLS. Bupati menegaskan, bahwa MPLS dan pemenuhan gizi (MBG) merupakan langkah awal yang krusial untuk membangun generasi yang sehat dan cerdas.

Dikatakan, pemerintah daerah sangat mengapresiasi konsistensi pelaksanaan program MBG yang kini genap berjalan selama satu tahun. Pihaknya berharap, kualitas, porsi, dan kebersihan dari program MBG terus dipertahankan secara konsisten ke depannya.

“Sengaja saya langsung meninjau ke ruang kelas setelah membuka MPLS untuk melihat realisasi program MBG ini secara riil. Dari testimoni beberapa siswa siswi tadi berharap adanya tambahan susu dalam menu MBG. Saya sangat mengapresiasi kesiapan pihak sekolah dan penyedia menu di hari pertama masuk sekolah ini,” tandasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Buka MPLS Ramah Anak, Bupati Gresik Jadikan UPT SMP N 1 Gresik Pelopor Sekolah Moderasi Beragama Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Kawal Pemulangan Anak PMI, Nila Yani Hardiyanti Tegaskan Komitmen Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI untuk Perlindungan WNI

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Program pemulangan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang diinisiasi oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendapatkan perhatian serius dari anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti. 

Anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKASAP) DPR RI ini ikut menyambut pemulangan dan penyerahan anak PMI di Pendapa Rumah Dinas Bupati Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik pada Jumat, 10 Jumat 2026. Pada tahap kedua ini, ada sembilan anak PMI dari Malaysia. Rinciannya, enam anak asal Kabupaten Gresik dan tiga anak dari Jawa Tengah. 

Mereka diantar oleh Soheh, perwakilan KBRI Kuala Lumpur. Tahap pertama, pada Februari 2026 ada tiga anak PMI yang dipulangkan ke Gresik. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani yang menyambut langsung pemulangan dan penyerahan anak PMI kepada keluarga di Gresik.

Nila Yani Hardiyanti mengatakan kehadirannya dalam acara pemulangan anak PMI dari Malaysia ini bagian dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini. Sebagai anggota BKSAP, ia menegaskan komitmen kuat legislatif dalam memastikan perlindungan, pemenuhan hak, dan integrasi sosial yang layak bagi para Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari luar negeri.

Ia menyampaikan bahwa pemantauan pemulangan migran asal Kabupaten Gresik khususnya yang berasal dari beberapa kecamatan seperti Panceng, Bungah, dan Ujung Pangkah bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan bentuk nyata dari kehadiran negara. 

Sebagai anggota BKSAP, politisi dari PDI-Perjuangan inj menyoroti pentingnya sinergi antara diplomasi internasional yang dijalankan parlemen dengan perlindungan riil di tingkat akar rumput (grassroots).

“Melalui BKSAP DPR RI, kami terus mendorong penguatan kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara penempatan guna memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja migran kita sejak sebelum keberangkatan hingga kepulangan mereka ke tanah air. Hari ini, di Pendopo Gresik, kita menyaksikan langsung buah dari koordinasi lintas sektoral tersebut,” ujar Nila Yani.

Lebih lanjut, legislator muda dari Komisi VII DPR RI ini mengapresiasi kerja sama taktis pemerintah daerah Kabupaten Gresik beserta seluruh jajaran penegak hukum dan ketenagakerjaan yang tanggap dalam mengawal kepulangan para migran. 

Berdasarkan data manifest kepulangan per Juni 2026, tercatat pemulangan sejumlah warga beserta anak-anak mereka yang kini dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan aman. Ia juga menekankan pentingnya program pemberdayaan pasca kepulangan bagi para mantan pekerja migran dan keluarganya agar mereka mampu membangun kemandirian ekonomi di daerah asal. 

“Tugas kita tidak selesai saat mereka menginjakkan kaki di Pendopo ini. DPR RI bersama pemerintah akan terus memastikan adanya program pendampingan, pemantauan aspek pendidikan bagi anak-anak migran, serta fasilitasi wirausaha lokal agar para pahlawan devisa ini dapat berdaya seutuhnya di kampung halaman sendiri,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Kawal Pemulangan Anak PMI, Nila Yani Hardiyanti Tegaskan Komitmen Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI untuk Perlindungan WNI Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Lagi, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Pulangkan Anak PMI di Malaysia, Selamatkan Masa Depan Anak

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Program pemulangan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Gresik di Malaysia yang diinisiasi oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berlanjut. Pada Jumat, 10 Juli 2026 sebanyak enam anak PMI bisa pulang ketempat kelahiran orang tuanya di Gresik. Sebelumnya, bulan Februari 2026 sebanyak tiga anak PMI yang dipulangkan ke Gresik. Total sembilan anak. Anak-anak itu pun semringah. Sebab, mereka tidak lagi statelass alias tidak memiliki kewarganegaraan karena hasil pernikahan yang tidak tercatat oleh negara. 

Mereka pun kini berani mengungkapkan mimpinya setelah Pemkab Gresik memberikan administrasi kependudukan. Pemulangan ini merupakan bagian dari klaster repatriasi guna menjamin hak pendidikan dan perlindungan anak-anak PMI. Acara penerimaan dan penyerahan kepada pihak keluarga dilangsungkan di Pendapa Rumah Dinas Bupati Gresik. 

Enam anak PMI itu, yakni berinisial IAA, 8 ; LA, 8 ; ZF, 9 ; NS, 19 ; RF, 17, dan AYA, 17. Penerimaan dan penyerahan kepada pihak keluarga ini dilakukan langsung oleh inisiator yang juga Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Hadir dalam yang penuh haru, karena anak-anak bisa berkumpul kembali dengan keluarga di Indonesia, antara lain, Soheh, perwakilan KBRI di Malaysia ; Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti ; Ketua Pengadilan Agama Gresik ; Perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, serta Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Gresik.

Kepala OPD yang hadir diantara Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh, Kepala Dinas KBPPPA Gresik Titik Ernawati,  Kepala Tenaga Kerja Gresik Zainul Arifin; Kepala Dinas Pendidikan Gresik S.Hariyanto ; Plt Kepala Dinas Informasi dan komunikasi (Diskominfo) Gresik Kiki Nuryadi serta Rian Pramana Suwanda dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Perjalanan yang melelahkan dari Malaysia ke Gresik tidak membuat anak-anak PMI kecapekan. Mereka pun terlihat semringah karena bisa bertemu orang tua, maupun saudara mereka lainnya. Ipang, misalnya. Bocah 8 tahun terlihat tersenyum bahagia. “Saya pingin jadi sepak bola,” katanya. Bagi Ipang mimpi itu akan sulit terwujud bila tetap berada di Malaysia karena tidak memiliki identitas kependudukan. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen menyelamatkan masa depan anak-anak PMI. Dengan langkah nyata, memulangkan mereka ke Gresik dan memberikan hak dasar mereka seperti identitas hingga pendidikan setelah kembali di tanah kelahiran orang tuanya.

Kepulangan para anak PMI ini difasilitasi melalui kerjasama Pemkab Gresik dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia. Para anak PMI ini diantar langsung oleh perwakilan KBRI Kuala Lumpur, Soheh yang juga warga Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

“Kami menyambut kepulangan anak-anak PMI, dalam hal ini diantar oleh salah satu perwakilan KBRI di Kuala Lumpur Malaysia pak Soheh yang juga warga Bawean Gresik. Alhamdulilah beliau lah membantu  Pemkab Gresik,” kata Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini. 

“Hari ini ada 9 anak yang dipulangkan untuk mendapatkan hak-hak atas anak mulai dari hak identitas kemudian hak pendidikan, hak kesehatan semuanya kita berikan layanan kepada anak-anak tersebut ini menjadi satu konsentrasi pemerintah daerah terkait pelayanan publik bagi anak-anak PMI tersebut,” imbuh Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani. 

Menurutnya, meski Kabupaten Gresik bukan kantong PMI di Jawa Timur, tetapi ada warga Gresik yang merantau dan bekerja di sana. Pemkab Gresik memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang lahir dari pasangan PMI yang terancam stateless. Ia menilai ketika kepemilikan identitas sudah tuntas, akan menjadi pintu utama bagi masa depan seorang anak.

“Kami melihat ketika hak dasar identitas tidak dimiliki, maka seluruh hak hidupnya akan terputus baik itu hak kesehatan, hak perlindungan hak-hak yang lain bahkan hak pendidikannya, ini menjadi masalah besar, ketika mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak dimulai usia anak sampai dewasa pasti kehilangan cita-citanya artinya ketika kita menyelamatkan mereka, kita menyelamatkan generasi mereka, maka pemerintah kabupaten Gresik menjadi satu jembatan untuk menggapai cita-cita anak-anak hebat tersebut,” ungkap mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Pemulangan PMI berdasarkan MoU Pemkab Gresik dengan KBRI yang ada di Malaysia terkait dengan perlindungan anak PMI dan Kabupaten Gresik banyak warga yang bekerja menjadi PMI di Malaysia. Bupati Fandi Akhmad Yani berupaya melihat dan mendengar langsung terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan PMI tersebut. 

Pemkab Gresik telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan untuk mereka agar dapat mengenyam pendidik, mulai sekolah dasar hingga kuliah. Untuk anak usia sekolah, SD hingga SMP, Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik akan memberikan akses. 

Pihaknya juga menyiapkan langkah lanjutan agar seluruh anak dapat kembali mengenyam pendidikan. “Ketika anak tersebut di usia 9 tahun yang seharusnya melewati sekolah SD kelas 2 atau kelas 3 bisa jadi kita ikutkan kejar paket ketika melewati usianya. Kalau usianya tepat, Dispendik akan memberikan kesempatan akses anak tersebut melanjutkan sekolah formal di Kabupaten Gresik bisa jadi sekolah negeri, madrasah atau ponpes tergantung keluarga atau anak tersebut di Kabupaten Gresik,” tegasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Lagi, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Pulangkan Anak PMI di Malaysia, Selamatkan Masa Depan Anak Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Dampak El Nino, Petani Gagal Panen Bupati Gresik Gelontorkan Bansos kepada 1.177 Petani

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkan bantuan sosial kepada 1.177 petani terdampak kekeringan yang mengakibatkan gagal panen (puso) di sejumlah wilayah di Pendapa Kecamatan Cerme pada Rabu, 8 Juli 2026. 

Bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik merespons dampak kekeringan yang mengakibatkan gagal panen (puso) sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Bantuan tersebut disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik berdasarkan penetapan status siaga darurat bencana kekeringan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan para petani menghadapi dampak kekeringan seorang diri. Menurutnya, bantuan sosial yang disalurkan merupakan wujud kepedulian sekaligus komitmen pemerintah untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan.

“Mudah-mudahan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban panjenengan semua. Bantuan ini kami salurkan berdasarkan penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang terdampak. Harapan kami, Gresik ke depan semakin terbebas dari banjir dan kekeringan, sehingga para petani dapat kembali panen dengan lancar, hasilnya meningkat, dan semakin sejahtera, apalagi harga gabah saat ini juga sedang baik,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini.

Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani menjelaskan, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama kehidupan sekaligus perekonomian Kabupaten Gresik. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memberikan perlindungan kepada para petani, terutama saat menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Niño menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan sehingga musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya ketersediaan air di waduk, sungai, maupun sumur, sekaligus meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.

Data teknis Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan terdapat 56 desa di 11 kecamatan yang masuk wilayah potensi kekeringan sepanjang tahun 2026. Untuk mempercepat penanganan, Bupati Gresik menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor 300.2.1/284/HK/437.12/2026. Penetapan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah, termasuk BPBD Kabupaten Gresik, untuk melakukan langkah-langkah penanganan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Bantuan sosial disalurkan kepada 1.177 petani berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) oleh Dinas Pertanian. Penerima bantuan terdiri atas 1.013 petani di Kecamatan Cerme, 135 petani di Kecamatan Duduksampeyan, dan 29 petani di Kecamatan Benjeng. Khusus di Kecamatan Cerme, penerima bantuan berasal dari Desa Morowudi, Desa Sukoanyar, Desa Dadapkuning, Desa Ngembung, Desa Guranganyar, Desa Pandu, dan Desa Cagakagung.

Selain menyalurkan bantuan sosial, Bupati Yani juga menginstruksikan BPBD bersama Dinas Pertanian untuk memperkuat upaya mitigasi jangka panjang agar dampak kekeringan dapat diminimalkan. Langkah tersebut meliputi normalisasi embung, pembangunan jaringan irigasi yang adaptif, penggunaan varietas benih tahan kekeringan, hingga penguatan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

“Penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada bantuan sosial. Kita harus membangun sistem yang lebih tangguh agar petani Gresik tetap mampu berproduksi meski menghadapi anomali cuaca,” tegasnya.

Sementara itu, Wati, salah seorang penerima bantuan asal Desa Guranganyar, Kecamatan Cerme, mengaku bersyukur atas perhatian Pemerintah Kabupaten Gresik kepada para petani yang terdampak gagal panen.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya setelah kehilangan hasil panen akibat kekeringan. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari kami. Terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah peduli dengan kondisi kami para petani,” tutur Wati. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Dampak El Nino, Petani Gagal Panen Bupati Gresik Gelontorkan Bansos kepada 1.177 Petani Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Pendidikan

Perluas Akses Pendidikan, Pemkab Gresik Gandeng LKSA Jaring Siswa Sekolah Rakyat Jenjang SD

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id -Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027 di mulai 15 Juli 2026, Pemkab Gresik menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) se-Kabupaten Gresik untuk mempercepat penjaringan calon peserta didik jenjang Sekolah Dasar (SD) yang kuotanya masih belum terpenuhi.

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi penjaringan calon peserta didik yang dipimpin langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di Ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik pada Rabu, 1 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial (Kadinsos)Gresik Ummi Khoiroh serta para pengelola LKSA se-Kabupaten Gresik.

Pada proses penjaringan sebelumnya, kuota peserta didik jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi. Sementara itu, kuota jenjang SD masih menyisakan 30 kursi yang menjadi fokus percepatan. Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Gresik menyediakan 270 kuota peserta didik baru. Setiap jenjang sebanyak 90 anak atau 3 rombongan belajar (rombel). Seluruh jenjang mulai SD, SMP, dan SMA yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2.

Untuk memastikan proses penjaringan berjalan tepat sasaran, Dinas Sosial Gresik membentuk tim verifikasi berlapis yang bertugas memvalidasi data calon peserta didik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, keterlibatan LKSA memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap tidak ada anak yang memenuhi persyaratan namun terlewat dalam proses penjaringan.

“Kami berharap LKSA yang sudah terakreditasi dapat ikut aktif mengusulkan anak-anak asuh yang memenuhi persyaratan. Ini adalah ikhtiar bersama agar tidak ada kuota yang terlewat dan anak-anak kita segera mendapatkan kesempatan belajar,” ujarnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Program ini diharapkan menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak sekaligus membuka peluang meraih masa depan yang lebih baik.

“Karena itu, kami berharap kuota jenjang SD dapat segera terpenuhi sehingga seluruh peserta didik bisa memulai kegiatan belajar mengajar tepat waktu pada 15 Juli mendatang,” imbuhnya.

Selain memastikan kesiapan penerimaan peserta didik tahun ajaran baru, Pemerintah Kabupaten Gresik juga tengah mempersiapkan pengembangan Sekolah Rakyat permanen. Bupati Yani menjelaskan, sekolah permanen tersebut akan berlokasi di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu, dengan layanan pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kehadirannya akan melengkapi Sekolah Rakyat rintisan yang sebelumnya telah beroperasi untuk jenjang SMA di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh LKSA agar proses penjaringan calon peserta didik berlangsung cepat, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

“Kami optimistis sinergi seluruh LKSA akan mempercepat terpenuhinya kuota peserta didik sebelum tahun ajaran baru dimulai, sehingga seluruh proses pembelajaran dapat berjalan sesuai jadwal,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Yani bersama Kepala Dinas Sosial mengajak seluruh pendiri dan pengelola LKSA meninjau langsung lokasi Sekolah Rakyat permanen di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana sekaligus memberikan gambaran mengenai lingkungan belajar yang akan menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya para peserta didik Sekolah Rakyat di Kabupaten Gresik. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Perluas Akses Pendidikan, Pemkab Gresik Gandeng LKSA Jaring Siswa Sekolah Rakyat Jenjang SD Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Happy Ending, Bupati Gresik Beri Bantuan Stimulan Usaha dan Lahan Baru untuk PKL Semambung Driyorejo

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebanyak 34 pedagang kaki lima terdampak penataan kawasan di Desa Semambung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik kini bisa tersenyum. Happy ending. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memberikan bantuan stimulan usaha untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 5 juta per orang atau total Rp 215 juta.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, bantuan tersebut berasal dari kolaborasi sejumlah perusahaan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gresik. Ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Gresik untuk memastikan penataan kawasan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat umum tetap berjalan seiring dengan keberlangsungan ekonomi warga terdampak. 

“Bantuan stimulan usaha ini akan diserahkan untuk 43 pelaku usaha terdampak penertiban. Masing-masing akan menerima sama senilai Rp 5 juta sebagai langkah nyata pemulihan ekonomi masyarakat pasca relokasi kawasan,” kata Gus Yani, sapaan akrab, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat menyerahkan bantuan secara simbolis di ruang rapat Putri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 18 Juni 2026.

Bupati Fandi Akhmad Yani didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Misbahul Munir , Camat Driyorejo Muhammad Amri, Ketua Baznas Gresik  Muhamad Mujib serta sejumlah perwakilan perusahaan di Kecamatan Driyorejo.

Ia melanjutkan, dalam dua bulan terakhir, Pemkab Gresik melakukan pendataan, verifikasi, serta pendampingan terhadap para pelaku usaha terdampak guna memetakan kebutuhan pasca penataan kawasan. Hasil proses tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kolaborasi dengan sejumlah perusahaan dan Baznas Gresik agar bantuan modal usaha dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada para penerima manfaat.

“Penataan kawasan yang dilakukan pada April 2026 merupakan bagian dari upaya normalisasi saluran dan pengendalian banjir di wilayah Driyorejo dan Wringinanom. Setelah proses tersebut berjalan, Pemkab Gresik berfokus pada langkah-langkah pemberdayaan bagi pelaku usaha terdampak agar dapat kembali mengembangkan usahanya,” harapnya.

Ia menambahkan, sejak proses penataan kawasan dilakukan, Pemkab bersama DPRD Gresik terus membuka ruang komunikasi dengan para pelaku usaha terdampak, guna membahas berbagai kebutuhan pascapenataan, termasuk keberlanjutan usaha dan opsi lokasi berjualan. Bantuan modal usaha yang disalurkan saat ini menjadi salah satu bentuk dukungan untuk membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas ekonominya.

“Selain bantuan modal usaha, Pemkab Gresik juga menyediakan lahan aset daerah seluas 1000 meter persegi, saat ini yang akan dimanfaatkan dan dikelola oleh paguyuban PKL Semambung. Dengan kontrak 5 tahun sebagai lokasi usaha dengan skema retribusi 6 bulan awal ada dispensasi dan 6 bulan berikutnya dibayarlah retribusi sesuai angka yang telah disepakati,” terang mantan Ketua DPRD Gresik ini.

Bupati Gresik Fandi Akhmad yani juga berpesan kepada paguyuban PKL untuk merawat dan menjaga lahan relokasi yang disediakan oleh Pemkab Gresik tersebut secara optimal. “Pentingnya kesadaran kolektif dari PKL maupun paguyuban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban agar fasilitas tersebut tetap bersih, nyaman dan aman bagi UMKM maupun pengunjung, “harapnya.

Salah satu penerima manfaat M. Adhim, 42, mengaku bersyukur atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah daerah bersama berbagai pihak. Bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk kembali memulai usaha dan menopang perekonomian keluarga. 

“Dampak penertiban kemarin memang berat bagi kami, tetapi dengan adanya bantuan modal dan perhatian dari pemerintah, kami merasa tidak berjalan sendirian. Bantuan stimulan usaha ini akan kami maksimalkan untuk menata kembali modal dagang kami demi menyambung hidup keluarga,” katanya kemudian tersenyum. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Happy Ending, Bupati Gresik Beri Bantuan Stimulan Usaha dan Lahan Baru untuk PKL Semambung Driyorejo Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Dorong Dapur SPPG Jadi Pelopor Pemilahan Sampah untuk Jaga Lingkungan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan pembinaan kepada puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Senin, 8 Juni 2026. 

Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Gresik 2026 di Ruang  Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik ini, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Mukhibatul Khusnah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik Janoe Tegoeh Prasetijo, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifudin, Kepala SPPG dan Mitra se Kabupaten Gresik.

Pada kesempatan itu, Gus Yani, sapaan akrab, Fandi Akhmad Yani menekankan kualitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memastikan pengelolaan sampah dan air limbah domestik berjalan sesuai standar regulasi nasional. 

Langkah ini diambil guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan masalah pencemaran lingkungan baru di tengah masyarakat. 

“Program MBG bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan. Karena itu, selain aspek kualitas pangan kualitas pengolahan sampah dari sumber (SPPG,Red) sebelum ke TPST (tempat pembuangan sampah terpadu) juga harus menjadi perhatian utama,” ujar Magister Mitigasi Bencana Unair Surabaya ini.

Menurutnya, selain menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat pihaknya juga menyinggung Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan kualitas air sebagai tiga titik krusial yang harus dipenuhi setiap operasional SPPG. 

“Terkait SLHS kita masih ada 93, diperlukan komunikasi dua arah untuk SPPG dalam pengelolaan sampah di masing masing wilayah. Mungkin masih kesulitan untuk wilayah utara karena masih belum ada TPST. Jika wilayah selatan sudah ada TPST di Menganti dan Kedamean, maka diperlukan MoU antara DLH dan SPPG sehingga ada Implementasi,” harapnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi lingkungan. “Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak hanya menyehatkan anak-anak. Tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar, hingga menjadi pelopor budaya kebersihan lingkungan bagi SPPG,” imbuhnya. 

Bupati Yani juga mendorong SPPG untuk memanfaatkan potensi komoditas yang ada di masing masing SPPG untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Ia berharap potensi tersebut bisa dimanfaatkan oleh setiap SPPG dalam pemenuhan program MBG. “Karena Kabupaten Gresik bukan tempat penghasil buah, maka Pemkab Gresik siap mensubsidi transportasi bagi SPPG dalam pemenuhan gizi program MBG,” terangnya.

“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini terbangun budaya pengelolaan sampah yang baik kepada seluruh SPPG di Kabupaten Gresik. Serta terwujud sinergi antara pemerintah daerah dengan SPPG dalam mewujudkan Gresik yang bersih, sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Bupati Gresik Dorong Dapur SPPG Jadi Pelopor Pemilahan Sampah untuk Jaga Lingkungan Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Pemkab dan DPRD Gresik Sepakat Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur JPD, Anggarkan Rp 2,8 Triliun 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Jalan Poros Desa (JPD) di Kabupaten Gresik. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan pembangunan jalan poros desa kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembinaan jalan desa.

“Kalau dulu pemerintah desa masih dimungkinkan melakukan perawatan melalui dana desa maupun bantuan keuangan desa, sekarang pemerintah kabupaten memiliki peran yang lebih besar dalam penanganan jalan poros desa,” jelas Bupati Fandi Akhmad Yani dalam Dialog Publik bertema Sinergi DPRD Gresik dan Komunitas Wartawan Grissee dalam Mengawal Jalan Poros Desa  di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik pada Selasa,  2 Juni 2026.

Dialog ini dihadiri oleh Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti, para camat, kepala desa, serta insan media di Kota Industri, sebutan lain, Kabupaten Gresik ini.

Bupati Fandi Akhmad Yani melanjutkan  tantangan pembangunan JPD cukup besar di tengah keterbatasan fiskal daerah. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama DPRD telah menyatukan visi untuk menjadikan pembangunan jalan poros desa sebagai prioritas pembangunan pada 2026 hingga 2027.

“Alhamdulillah, kami dan DPRD memiliki pandangan yang sama. Fokus pembangunan diarahkan pada jalan poros desa. Setelah dipetakan bersama Dinas PU, hampir seluruh kecamatan memang membutuhkan penanganan prioritas,” katanya.

Ia menegaskan pembangunan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan yang paling mendesak, terutama pada ruas jalan dengan mobilitas tinggi. “Kami tidak bisa menghitung satu ruas jalan secara keseluruhan tanpa melihat kondisi detail di lapangan. Mana yang rusak berat dan mana yang rusak sedang harus dipetakan agar kemampuan fiskal daerah benar-benar efektif,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Yani juga mencontohkan pembangunan Jalan Menganti yang sebelumnya dianggap sulit direalisasikan, tetapi kini mulai menunjukkan hasil nyata.

“Kadang kita takut dengan bayang-bayang sendiri. Kalau dulu Jalan Menganti tidak mulai dibangun, mungkin sampai hari ini hasilnya belum terlihat. Namun, ketika dicicil dan dimulai sedikit demi sedikit, ternyata manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tutur mantan Ketua DPRD Gresik ini. 

Ia berharap pembangunan jalan poros desa dapat terus berjalan hingga tuntas pada akhir masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah telah menyelaraskan arah pembangunan agar fokus pada persoalan prioritas, termasuk jalan poros desa.

“Kami berharap media dapat terus menghadirkan informasi yang faktual dan objektif sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh terkait pembangunan daerah,” ujar Syahrul.

Menurutnya, tantangan terbesar pembangunan JPD adalah keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan penanganan di lapangan. “Total kebutuhan penanganan jalan poros desa diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun. Karena itu, yang paling penting adalah menentukan prioritas pembangunan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perlunya menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat desa. “Dulu masyarakat desa terbiasa bergotong royong memperbaiki jalan. Sekarang, ketika ada jalan rusak, langsung direkam dan diviralkan. Semangat gotong royong ini harus mulai kita hidupkan kembali,” katanya. (yad)

Editor : Chusnul Cahyadi 

Pemkab dan DPRD Gresik Sepakat Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur JPD, Anggarkan Rp 2,8 Triliun  Selengkapnya