Delapan Fraksi di DPRD Gresik Pertanyakan Progres Pembayaran Beban Kewajiban APBD 2023

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik menggelar rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.

Paripurna digelar di rapat Kantor DPRD Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu dipimpin oleh Achmad Nurhamim pada Senin, 8 Juli 2024.

Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Riduan, anggota DPRD Gresik serta para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Gresik.

Paripurna ini dimulai pukul 10.00 WIB hingga badal Salat Duhur. Ada delapan fraksi yang secara bergiliran menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing. Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh Khomsatun ; Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicaranya, Ketua fraksi Lutfi Dawam ; Fraksi PDI-P ; Fraksi Amanat Pembangunan dibacakan oleh Mubin.

Kemudian, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau FKB dibacakan oleh Hudaifah. Sedangkan, Fraksi NasDem dengan juru bicara Ketua Fraksi Muhammad Nasir Cholil dan Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh ketua fraksinya Suberi tidak membacakan pandangan umum fraksi terkait angka-angka yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Gresik 2023.

Akan tetapi, Nasir dan Suberi tetap memberikan catatan dalam pelaksanaan kinerja di OPD Kabupaten Gresik. “Materi dan angka sama dengan fraksi lain. Pendapatan daerah dan lainnya sama persis fraksi lainnya,” kata Suberi. Fraksi Partai Demokrat, tambahnya, tidak hanya menyoroti kinerja buruk pemerintah. Karena pemerintah itu juga DPRD Gresik.

Terkait pelaksanaan APBD 2023 yang tidak terlaksanakan pembayaran, ia melanjutkan, disepakati tahun 2024. “Komitmen tinggi selesaikan (pembayaran) Juli 2024,” kata Suberi.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik Muhammad Nasir Cholil menyatakan keprihatinan terhadap OPD-OPD yang kurang maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran pada 2023.

“Kami meminta kepada OPD-OPD untuk mengevaluasi rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 dengan harapan sisa pembayaran belanja 2023 dapat terselesaikan pada bulan Juli 2024,” katanya.

Sedangkan, juru bicara Fraksi Golkar DPRD Gresik Khomsatun menyatakan setelah meneliti dan mengkaji Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gresik Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa pelaksanaan APBD 2023 telah tercapai dengan baik, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya opini dari BPK RI atas laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Akan tetapi, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk memperbaiki beberapa kekurangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pengelolaan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Fraksi Partai Golkar menilai dalam laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah semua normatif saja. FPG melihat bahwa masih ada beberapa pelaksanaan APBD 2023 masih banyak kurang bayar yang sesuai kesepakatan dan bayar 2024. “FPG meminta hasil progress pelaksanaan penyelesaian kurang 2023,” ujar Khomsatun.

Hal senada disampaikan Fraksi Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra Lutfi Dhawam mengatakan sesuai kesepakatan kekurangan bayar pada APBD 2023 harus diselesaikan pada APBD 2024. “Kami mempertanyakan sudah sejauh mana dan apakah bisa dibayar,” terangnya.

Sedangkan, juri bicara Fraksi PKB DPRD Gresik Hudaifah menyatakan kinerja pendapatan biasa-biasa saja. Padahal, investasi yang masuk di Kabupaten Gresik terbaik di Jawa Timur. “Investasi terbaik di Jatim tp tdk berimbas terhadap pendapatan. Cukup di tahun 2023 dan tidak terulang tahun selanjutnya,” katanya. Fraksi PKB menjadi penutup paripurna yang dipimpin oleh Achmad Nurhamim ini.

Untuk diketahui, pada laporan pelaksanaan APBD 2023 yang telah dibacakan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani defisitnya sebesar Rp 2,24 miliar. Realisasi Pendapatan 2023 sebesar Rp 3.416.390.957.965,09. Sedangkan, realisasi belanja daerah (Desember 2023) sebesar Rp 3.418.637.235.920,96. Namun, terdapat beban kewajiban pemerintah pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp 281 miliar. (yad)

Selengkapnya

Jalan Cerme-Kebomas Rusak, DPRD Gresik Desak DPUTR Gresik Tolak Penyerahan Pekerjaan

Jumat, 17 Mei 2024 - 12:11Minggu, 19 Mei 2024 - 19:31 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Komisi III DPRD Gresik mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Gresik untuk menolak penyerahan pekerjaan proyek jalan alternatif penghubung Kebomas-Cerme di Jalan Banjarsari.

Sebab, kondisi jalan penghubung itu rusak. Komisi yang membidangi pembangunan itu meminta perbaikan menyeluruh, mulai tembok penahan tanah atau TPT dan peningkatan jalan.

Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan, bahwa proses perbaikan harus dilakukan secara total dan menyeluruh.

“Bisa kami lihat kerusakannya sangat parah, sehingga tidak akan efektif jika hanya ditambal saja, karena pasti akan kembali rusak. Harus menyeluruh diperbaikinya,” ujar Abdullah Hamdi kepada wartawan pada Kamis, 16 Mei 2024.

Kondisi jalan terlihat ambles. Bahkan, banyak terdapat cekungan dengan kedalaman bervariasi muulai dari 10-20 centimeter.

“Padahal sebelum dibangun sudah ada TPT-nya. Namun, TPT tidak ikut ditingkatkan sehingga saat ambrol akan berdampak pada kerusakan jalan seperti sekarang ini,” imbuh Abdullah Hamdi.

LONGSOR : Tembok penahan tanah di ruas Jalan Cerme-Kebomas di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme yang ambrol dan belum ada perbaikan psda Jumat, 17 Mei 2024 ( Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Sementara, anggota Komisi III DPRD Gresik Luthfi Dawam meminta DPUTR Gresik jangan menerima dulu penyerahan jalan tersebut. Dikarenakan masa pemeliharaan akan berakhir pada Juni 2024 mendatang.

“Jangan diterima dulu penyerahan jalan tersebut. Harus ada solusi dulu terkait kerusakan yang terjadi,” katanya.

Rencananya, DPRD Gresik akan memanggil DPUTR Gresik, kontraktor, konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk meminta solusi konkret sebelum masa pemeliharaan selesai.

“Rencananya pada Senin (20/5/2024) pekan depan kami jadwalkan pemanggilan,” tegas Luthfi Dawam. Dalam pengamatan 1minute.id kondisi jalan penghubung Cerme-Kebomas lewat Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sepintas terlihat mulus. Akan tetapi, ketika melewati jalan itu, jalan bergelombang, tambal sulam membuat pengendara motor kurang nyaman.

KAYU PENANDA : Alas penutup saluran air atau uditch di ruas Jalan Cerme-Kebomas di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang patah sehingga warga memberikan tanda sebuah kayu agar pengendara tidak terperosk pada Jumat, 17 Mei 2024 ( Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Di sejumlah ruas jalan terdapat TPT yang ambrol juga belum ada perbaikan. Selain itu, banyak penutup saluran air atau uditch patah dan dipasang balok kayu penanda jalan berlubang.

Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Gresik Edi Pancoro mengatakan, ruas jalan yang rusak masih dilakukan perbaikan oleh kontraktor. “Karena ruas jalan masih belum diserahkan. Masa perbaikan selama 6 bulan atau Juni nanti,” ujar Edi Pancoro ditemui di acara Job Fair, Gresik Kerja 2024 di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro pada Rabu, 15 Mei 2024.

Ia mengatakan, kontraktor dinilai korporatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan. “Perbaikan selesai minggu ini,” katanya. (yad)

Selengkapnya

Home / Pemerintahan

DPRD Gresik Beri Rekomendasi Peningkatan Kompetensi Untuk Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka, Bupati Gresik : Bersyukur

Rabu, 15 Mei 2024 - 21:40Rabu, 15 Mei 2024 - 21:40 - by chusnul cahyadi

GRESIK,,1minute.id – Investasi ke Kabupaten Gresik tren positif. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik bergerak cepat dengan memberikan pelatihan kepada para pencari kerja. Pelatihan keahlian bersertifikat dilakukan ke sejumlah balai latihan kerja atau BLK di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, pelatihan bersertifikasi yang diadakan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Tenaga Kerja Gresik untuk meningkatkan keterampilan atau kompetensi bagi anak yang baru lulus sekolah atau sarjana.

“Kita kolaborasi dan sinergi dengan sejumlah BKL dan jasa pelatihan keahlian di Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur,” katanya. Pelatihan keterampilan sumber daya manusia ini telah dilakukan oleh Pemkab Gresik mulai tahun 2022. Pelatihan keahlian, menggunakan dana Dana Bagi Hasil Cukai Hssil Tembakau atau DBHCHT. Padahal penggunaan dana dari DBHCHT itu tidak bisa leluasa.

“Saya ngaturnya sampai susah. Awalnya Rp 500 juta, sekarang saya dorong sampai Rp 2,5 miliar lebih,” kata Gus Yani didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik Zainal Arifin usai pembukaan Job Fair Gresik Kerja 2024 di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro atau WEP pada Rabu, 2024.

Job Fair 2024 digelar selama dua hari, 15-16 Mei 2024 diikuti 43 perusahaan dengan lowongan kerja sebanyak 3.748 orang. Hari pertama pembukaan sebanyak 4.789 Jobseekers yang datang ke lokasi Job Fair di WEP. Diperkirakan hari terakhir, Kamis besok, akan lebih banyak Jobseekers yang bakal memadati WEP berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gresik itu. Job fair dibuka oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau Gus Yani.

Gus Yani melanjutkan tahun ini berharap kepada DPRD Gresik untuk mengalokasikan anggaran peningkatan sumber daya manusia untuk pelatihan keahlian bersertifikat bisa dianggarkan melalui APBD Gresik.

Mantan Ketua DPRD Gresik itu menceritakan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Gresik 2023, ada 9 rekomendasi DPRD Gresik, khususnya nomor 8 yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja terkait strategi dan upaya apa untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Gresik

DPRD Gresik mendorong Disnaker menaikkan keterampilan atau kompetensi sumber daya manusia di Gresik. “Kami sebagai eksekutif sangat setuju dan terima kasih ada rekomendasi dan kritik yang sangat membangun itu,” katanya.

Tapi, lanjutnya, eksekutif telah melaksanakan peningkatan keterampilan atau kompetensi lebih dulu itu sebelum ada rekomendasi itu. Tetapi, kami melakukan hanya sebatas anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hssil Tembakau atau DBHCHT. “Dan ini sudah kita mulai sejak tahun 2022”

“Bila tahun ini, DPRD Gresik mengalokasikan Rp 5 miliar untuk peningkatan keterampilan anak kami sangat bersyukur karena kami telah memiliki historis melaksanakan kegiatan ini,” ujarnya.

Terkait pembangunan Balai Latihan Kerja atau BLK, ia mengatakan, pembangunan BLK dalam jangka pendek belum urgent. “Untuk jangka pendek, Gresik tidak perlu membangun BLK. Tapi kita harus mampu berkolaborasi dan sinergi dengan penyedia jasa peningkatan kompetensi di Jawa Timur,” katanya.

Lembaga pelatihan keahlian bersertifikat saat ini telah ada di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur. “Pasuruan ada, Sidoarjo ada, BNSP (badan Nasional Sertifikasi Profesi) ada.Yang paling penting penganggarannya,” katanya.

Pelatihan tidak harus seluruh angka kelulusan SMK. “Kita hitung kelulusan SMK. Berapa angka kelulusan SMK. Oke tidak 100 persen, tapi kita coba mulai, 10 persen, 20 persen lalu kita siapkan anggaran untuk peningkatan keterampilan mereka. By name, kirim ke sekolah bersertifikasi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Fandi Akhmad Yani memberikan motivasi kepada ribuan pencari kerja untuk tetap semangat. “Jangan takut pada bayangan kita sendiri. Anak-anak muda memiliki kekuatan luar biasa yaitu keberanian. Mudah-mudahan keberanian terukur apa yang menjadi kemampuan, kompetensi sehingga bisa menunjang,” katanya. (yad)

Selengkapnya

Home / Pendidikan / Politik

Keselamatan Nomor 1, DPRD Gresik Usulkan Pembentukan Perda Khusus Kendaraan Listrik

Senin, 18 Maret 2024 - 20:17Senin, 18 Maret 2024 - 20:17 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Abdullah Hamdi risau. Pesatnya pengguna kendaraan bertenaga listrik di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini semakin mengkhawatirkan. Sebab, kendaraan listrik itu dikendarai anak di bawah umur sehingga membahayakan keselamatan.

Wakil rakyat berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu mengusulkan pembentukan peraturan daerah (perda) khusus kendaraan bertenaga listrik. Ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan di jalan raya. Abdullah Hamdi mengatakan akhir-akhir ini memang pengguna kendaraan listrik meningkat. Minimnya sosialisasi, membuat pola berkendara menjadi tidak tertib. “Padahal, aturan terkait penggunaan kendaraan bertenaga listrik sudah ada. Tapi banyak yang belum tahu,” ujar anggota Komisi III DPRD Gresik itu.

Misalnya, hingga saat ini masih banyak pengendara sepeda listrik yang tidak memakai helm. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 45/2020, ada kewajiban memakai helm. “Kemudian terkait kecepatan, dalam aturan tersebut juga dibatasi. Yakni 25 kilometer per jam. Tapi nyatanya di jalan kecepatan sangat tinggi,” terang Abdullah Hamdi.

Dikatakan, dalam Permenhub juga ada ketentuan umur pengguna sepeda listrik. Yakni minimal 12 tahun. Sedangkan 12 tahun sampai 15 tahun harus didampingi orang dewasa. “Tapi di jalan banyak anak-anak kecil yang pakai sepeda listrik. Ini kan sangat berbahaya,” katanya.

Dengan kondisi ini, pihaknya akan mengusulkan pembentukan perda khusus terkait kendaraan listrik. Sehingga sosialisasi bisa lebih masif. Selain itu juga perlu ada fasilitasi dari pemerintah terkait pengendara sepeda listrik. Misalnya jalur khusus di jalan raya,” kata anggota komisi yang membidangi pembangunan ini.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik resmi melarang penggunaan sepeda listrik bagi peserta didik pada tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Gresik.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Gresik S. Hariyanto dalam keterangannya menjelaskan, hal yang melatarbelakangi instansinya mengeluarkan surat edaran ini adalah adanya masukan dan keresahan dari berbagai pihak terkait penggunaan sepeda listrik oleh peserta didik.

“Ini dikuatkan juga dengan Permenhub No.45 tahun 2020 yang mengatur tentang penggunaan kendaraan yang berpenggerak motor listrik. Dengan adanya Permenhub ini, masyarakat kemudian mendorong Dinas Pendidikan mengkaji penggunaan sepeda listrik bagi peserta didik,” ujar usai menghadiri acara Bimbingan Teknik (Bintek) dan Deklarasi Sekolah Ramah Anak di UPT SMP Negeri 2 Gresik pada Senin, 18 Maret 2024.

“Dari antisipasi ini, kita harapkan bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bagi peserta didik,” tegasnya.

Dalam surat edaran Dinas Pendidikan Gresik tersebut, ada empat poin yang diatur. Diantaranya, larangan bagi peserta didik untuk membawa sepeda listrik untuk transportasi ke sekolah. Berikutnya, dijelaskan bahwa pihak sekolah berhak menyita sepeda listrik apabila peserta didik kedapatan membawa sepeda listrik ke sekolah.

Pihak sekolah juga akan memberikan teguran secara tertulis dan wali murid diharuskan menandatangani surat pernyataan agar peserta didik tidak melakukan pelanggaran lagi. Langkah terakhir, bagi peserta didik yang melanggar sebanyak tiga kali, akan disarankan untuk pindah sekolah ke lokasi terdekat.

Hariyanto juga merupakan langkah preventif bagi permasalahan dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada peserta didik. (yad)

Selengkapnya

Home / Pemerintahan / Politik

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim : Multiplier Effect Industri Hijau Bisa Selesaikan 4 Problem di Gresik

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:55Rabu, 21 Februari 2024 - 21:55 - by chusnul cahyadi

JAKARTA,1minute.id – DPRD Gresik mendorong industri ramah lingkungan yang beroperasi di Gresik. Sebab, industri hijau memiliki multiplier effect untuk menyelesaikan permasalahan daerah. Yakni, lingkungan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Industri-sebutan-Kabupaten Gresik ini.

Hal itu ungkapkan Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim saat menjadi narasumber dalam workshop bertajuk “Industri Hijau, Dari Gresik untuk Indonesia” yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Senin, 19 Februari 2024.

Selain Nurhamim, acara tersebut juga yang dihadiri VP Government Relation & Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia (PTFI) Harry Pancasakti. Nurhamim menyebutkan saat ini ada 4 problem yang sedang terjadi di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Kabupaten Gresik. Pertama, angka pengangguran terbuka yang masih tinggi di atas rata-rata Jatim dan nasional.

Kedua, angka kemiskinan yang masih tinggi. Ketiga, anggaran fiskal daerah yang sedang tidak baik-baik saja. Dan yang keempat, infrastruktur. “Jangan sampai ini ditambah dengan satu problem lagi yang kaitannya dengan industri hijau ini. Maka ke depan harus bagaimana kita? Kita bangga kalau pertumbuhan ekonomi Gresik tinggi di atas 7 persen, tapi maknanya apa jika angka kemiskinan kita tinggi, angka pengangguran terbuka kita juga tinggi? Berarti ada hal yang salah dengan pengelolaan Gresik,” kata Anha-panggilan-Ahmad Nurhamim.

Ia melanjutkan, pengelolaan industri hijau bisa memberikan dampak signifikan terhadap 4 problem daerah yang saat ini terjadi. Contoh dalam pengelolaan persampahan. “Bagaimana industri ini bisa back up dalam menyelesaikan problematika Gresik. Maka Kami di DPRD Gresik membuat 3 regulasi inovasi, yakni Perda Ketenagakerjaan, Perda Kemitraan, dan Perda persampahan,” terang ketua DPD Partai Golkar Gresik itu.

Regulasi Ketenagakerjaan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang intinya penyerapan tenaga kerja lokal minimal 60 persen di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Gresik. Kemudian, Perda nomor 5 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Serta, Perda fasilitasi Kemitraan untuk menstimulasi tumbuhnya ekonomi menengah ke bawah di Kabupaten Gresik.

WORKSHOP INDUSTRI HIJAU: Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menjadi narasumber workshop bertajuk Industri Hijau Dari Gresik untuk Indonesia yang digelar Oleh PWI Gresik di Hotel Mercure Ancol pada Senin, 19 Februari 2024 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

“Bayangkan kalau hari ini limbah Freeport bisa kita kelola, kita tidak perlu mengganggu untuk produk konsentrat dan lain halnya. Komponen apa saja yang potensial seperti tinja pekerja, retribusinya bisa kita ambil Rp 120 ribu untuk satu kubiknya. Kotorannya bisa kita kelola entah jadi pupuk atau gas apa, coba kita manfaatkan potensinya bisa jadi multiplier effect,” jelasnya.

Ia meminta Pemerintah mengkolaborasikan antara masyarakat dan perusahaan melalui hal-hal yang kecil, untuk bisa menyelesaikan problem di Gresik. “Kita nggak hanya fokus di CSR, tapi pengelolaan yang tidak terlihat tapi besar. Seperti limbah-limbah kecil,” tuturnya.

Ia mengajak PT. Freeport Indonesia (PTFI) bersama media dalam mendorong pengaplikasian industri hijau. Ide dan gagasan itu bisa menjadi referensi untuk pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RPJPD tahun 2025-2026. “Kami DPRD Gresik selalu mendorong kegiatan yang produktif baik dari komponen masyarakat, PWI atau yang lainnya. Semoga ini bisa menjadi dinamisasi hubungan komunikasi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat ke depan,” katanya. (yad)

Selengkapnya

Home / Pemerintahan / Politik

Komisi I DPRD Gresik Desak Tertibkan Reklame Bodong, Pol PP Gresik Jaring Puluhan Pelanggar Perda Trantibum

Kamis, 1 Februari 2024 - 20:40Kamis, 1 Februari 2024 - 20:41 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Reklame tumbuh subur bagai jamur di musim hujan. Komisi I DPRD Gresik mendesak Satuan Polisi Pamong (Pol PP) Gresik melakukan penertiban. Sebab, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Alun-alun Gresik itu menengarai banyak yang bodong alias tidak berizin.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua dan anggota Komisi I DPRD Gresik Wongso Negoro dan Muhammad Nasir Cholil kepada wartawan di gedung DPRD Gresik pada Kamis, 1 Februari 2024. Nasir mengatakan, reklame salah satu pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) Gresik. Namun, katanya, pihaknya menengarai banyak papan reklame yang tersebar di sejumlah tempat strategis itu tidak memiliki izin alias bodong. “Selain tidak berizin keberadaan reklame harus memperhatikan keselamatan dan kelayakan sesuai aturan. Sebab, ada papan reklame yang roboh dan membahayakan masyarakat,” kata Wongso Negoro yang diamini oleh koleganya, Nasir Cholil pada Kamis, 1 Februari 2024.

Ia pun mendesak Satuan Polisi Pamong (Sat Pol PP) Gresik sebagai garda terdepan penegak peraturan daerah (Perda) harus aktif mengecek papan reklame yang liar atau bodong. “Koordinasi dengana DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk meminta data papan reklame yang berizin dan ilegal. Jika tak berizin, Sat Pol PP harus menertibkan dan merobohkan papan reklame tanpa pandang bulu,” tegasnya.

PARIPURNA : Anggota Komisi I DPRD Gresik Muhammad Nasir Cholil (kiri) dalam sidang paripurna DPRD Gresik beberapa waktu lalu (Foto Dokumen DPRD Gresik for 1minute.id)

Terpisah, Polisi Pamong Praja (Pol PP) Gresik bergerak cepat. Aparat penegak Perda itu melakukan penyisiran di sejumlah tempat untuk melakukan penertiban reklame serta pedagang kaki lima (PKL) yang dianggap melanggar ketentraman dan ketertiban umum (tratibum) di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Dalam operasi penegakan Perda 22/2022 tentang Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga itu menjaring 40 pelanggar.

“Kurang lebih sebanyak 40 pelanggar Peraturan Daerah No 2 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat di berikan pembinaan untuk tidak mengulang perbuatan yang sama,” kata Sinaga pada Kamis, 1 Februari 2024.

Sekitar pukul 09.00 WIB, puluhan petugas melakukan penyisiran di Kompleks Perumahan Gresik Kota Baru (GKB). Di kawasan perumahan ini menjadi salah satu pusat perdagangan yang paling ramai. Aparat menyisir mulai Jalan Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Sasarannta adalah PKL atau pun reklame yang melanggar aturan Perda yang berada di bahu jalan, trotoar, dan di atas disaluran.

Di Jalan Sumatera, petugas memberikan peringatan penjual buah dan pentol payung. Kemudian di Jalan Jawa memberikan peringatan kepada penjual roti goreng ; siomy ; minimarket waralaba ; penjual duren ; lumpiya ; masker dan tisu.

Sedangkan, Jalan Kalimantan menurunkan reklame rumah makan ; penjual jus ; toko sayur ; ayam goreng ; reklame sepeda listrik dan beberapa reklame lainnya. “Semua yang melakukan pelanggaran perda itu kami memberikan surat penertiban nonyustisi dan

memberikan pembinaan kepada para pedagang kaki lima yang melanggar aturan tersebut,” terang mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Gresik itu. Ia melanjutkan, dalam penertiban pelanggaran Perda ini dilakukan secara persuasif. “Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan tertib, lancar dan terkendali,” ujarnya. (yad)

Selengkapnya

Home / Pemerintahan / Politik

Tok! DPRD dan Pemkab Gresik Tetapkan APBD 2024, Pendapatan Rp 3,88 Triliun, Surplus Rp 28,1 Miliar

Jumat, 1 Desember 2023 - 19:24Jumat, 1 Desember 2023 - 19:24 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah menetapkan APBD 2024. Penetapan APBD 2024 dilakukan di ruang rapat Paripurna DPRD Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik pada Kamis, 30 November 2023.

Berdasarkan keputusan tersebut, struktur APBD Gresik 2024 untuk pendapatan daerah sebesar Rp Rp 3,88 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 3,85 triliun. Surplus sebesar Rp 28,1 miliar. Postur APBD Gresik 2024 surplus ini kali pertama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selama kurun waktu ini, DPRD dan Pemkab Gresik postir APBD defisit.

Rapat dibuka dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik tentang kondisi umum keuangan daerah yang menyangkut masalah pokok, kebijakan, percepatan, maupun pertimbangan pembangunan daerah lainnya. “Menjadi dasar penyusunan rencana program dan kegiatan. Baik bagi organisasi perangkat daerah maupun satuan kerjanya,” ujar juru bicara Banggar DPRD Gresik Jumanto.

Langkah itu dilakukan untuk mewujudkan tema pembangunan Gresik pada 2024 mendatang. Yakni, Transformasi Industri Ramah Lingkungan, Perdagangan yang Didukung oleh Digitalisasi Ekonomi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. “Dengan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur, penanggulangan bencana banjir, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan pendidikan,” ujarnya.

Dalam serangkaian pembahasan yang telah dilakukan Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemkab Gresik disepakati bahwa finalisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 3,885 triliun. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 3,857 triliun. “Sehingga terdapat surplus anggaran sebesar Rp 28,1 miliar,” jelasnya dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir

dan dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, tiga wakil Ketua DPRD Gresik yakni Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan, dan Nursaidah serta anggota DPRD dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gresik itu.

Nantinya, Jumanto melanjutkan surplus tersebut akan difokuskan untuk pembiayaan BUMD Gresik Migas sebesar Rp 8,1 miliar. Serta membayar tanggungan hutang dan pembiayaan lainnya dengan alokasi mencapai Rp 20 miliar. “Kami berharap agar potensi pendapatan lain bisa tercapai dengan maksimal. Khususnya pada sektor pajak dan retribusi,” harapnya.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyambut baik penyampaian yang disampaikan Banggar DPRD Gresik. Terlebih, proses pembahasan melalui serangkaian tahapan yang cukup panjang. “Saran dan masukan yang sangat membangun demi meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata GusYani-sapaanakrab-Bupati Fandi Akhmad Yani.

Mantan Ketua DPRD Gresik juga menekankan pentingnya harmonisasi dan kesepahaman dalam menyusun APBD 2024. Dalam rangka menuju pembangunan Gresik yang lebih baik. “Untuk selanjutnya akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Semoga memberikan apresiasi positif atas nota kesepakatan APBD 2024 yang telah disepakati bersama,” pungkas alumnus Unair Surabaya itu. (yad)

Selengkapnya

Home / Politik

Kebut Rampungkan 2 Ranperda, DPRD Gresik Bentuk 2 Pansus

Rabu, 29 November 2023 - 19:48Rabu, 29 November 2023 - 19:49 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menjelang akhir tahun, aktivitas anggota DPRD Gresik semakin sibuk. Diantaranya, merampungkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Ranperda Tata Tertib DPRD.

Untuk merampungkan dua Ranperda hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda) itu, parlemen berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama pembentukan panitia khusus (Pansus) pada Selasa, 28 November 2023. Pansus diberikan waktu maksimal enam bulan untuk menyelesaikan pembahasan. Sebelum diambil keputusan menjadi Perda.

Hasilnya, Mochamad Zaifudin, anggota Fraksi Gerindra didapuk menjadi Ketua Pansus I dan Wongso Negoro, Ketua Fraksi Golkar sebagai Wakil Ketua Pansus I. Anggotanya adalah

Syahrul Munir, Syaichu Busyiri, Syafi’ A.M dan Sujono dari Fraksi PKB, Lutfi Dhawam dari Fraksi Gerindra. Kemudian, Lusi Kustianah, Fraksi Golkar, Ahmad Kusriyanto dan Sulisno Irbansyah dari Fraksi PDI Perjuangan, Suberi Fraksi Demokrat, Musa dan Catur Dadang dari Fraksi Nasdem serta Faqih Usman dan Khoirul Huda dari Fraksi Amanat Pembangunan.

Sedangkan, Pansus II diketuai oleh Jumanto, anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Wakilnya, Mustajab dari Fraksi Amanat Pembangunan. Dengan anggota Muhammad, Bustami Hazim, Khusnul Aqib dan Abdullah Hamdi dari Fraksi PKB. Kemudian, Taufiqul Umam dan Kamjawiyono dari Fraksi Gerindra, Hamzah Takim dan Khomsatun dari Fraksi Golkar, Noto Utomo Fraksi PDIP, Ahmad Fauzi Fraksi Demokrat, Mahmud dan Nur Hudi dari Fraksi Nasdem dan Lilik Hidayati dari Fraksi Amanat Pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan pansus telah terbentuk. Mereka akan bekerja hingga enam bulan ke depan. Pihaknya berharap pansus bisa menyelesaikan secara cepat pembahasannya.

“Karena ini ranperda perubahan jadi tidak masalah melewati tahun anggaran 2023. Namun, kalau bisa selesai sebelum tahun anggaran 2023 lebih baik,” ungkap dia.

Dikatakan, nantinya pansus akan membahas ranperda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tim Ahli hingga meminta masukan dari masyarakat. Setelah itu, baru dilakukan Pemandangan Akhir (PA) Fraksi. “Dan pengambilan keputusan terhadap ranperda tersebut,” tegasnya. (yad/adv)

Selengkapnya

Home / Pemerintahan

Ini 5 Tokoh Inspiratif Peraih Giri Pancasuar Award 2023 versi PWI Gresik

Minggu, 26 November 2023 - 19:19Minggu, 26 November 2023 - 19:19 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Giri Pancasuar Awards (GPA) 2023 terasa beda di gelar out door di kawasan destinasi heritage, Bandar Grissee pada Sabtu malam, 25 November 2023.

Malam anugerah penghargaan kepada sejumlah tokoh inspirasi dan memiliki kontribusi untuk kemajuan masyarakat Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini dihelat oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik berkolaborasi dengan DPRD Gresik terasa meriah. Masyarakat tumplek-blek menyaksikan awarding di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Gresik itu.

Ada 5 tokoh penerima penghargaan itu yakni, KH Masbuhin Faqih, pemangku Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaus Sholihin. Ponpes berada di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik melahirkan ribuan santri. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyerahkan langsung penghargaan itu kepada Gus Moh Najib, perwakilan keluarga Mustasyar PCNU Gresik itu.

Dalam sambutan Gus Najib, mengungkapkan rasa terima kasih kepada penyelenggara acara atas kepercayaan yang diberikan kepada Romo Kiai Masbuhin Faqih. “Harapan dan permohonan kami kepada masyarakat, agar senantiasa memberikan doa kepada Kiai Masbuhin dan para guru pondok. Semoga mereka terus mampu mendidik santri yang bermanfaat bagi negeri ini, khususnya di Kabupaten Gresik,” katanya.

Gus Najib, juga turut menyampaikan permohonan doa agar KH Masbuhin Faqih senantiasa diberikan kesehatan, serta mampu terus memberikan nasehat, petuah, dan masukan untuk kemajuan Gresik.

“Mari kita bersama-sama menjaga marwah predikat Gresik sebagai Kota Santri, agar identitas ini tetap melekat di Gresik. Kota yang menjadi tempat ulama, wali, dan penyebaran Islam. Predikat tersebut harus terus dijaga, sehingga Gresik menjadi Baldatun Toyyibatun Ghofur,” tandasnya.

Berikutnya diberikan kepada Nurul Fajar Fitriyati, atlet renang asal Kelurahan Pekauman, Kecamatan/Kabupaten Gresik. Nurul yang anggota Korp Wanita Angkatan Darat (Kowad) itu meraih 5 medali di Pekan Olahraga dan Sea Games beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, almarhum Abdul Hamid, mantan Ketua DPRD Gresik ini pegiat literasi untuk kategori pemerintahan itu. Berikutnya, Kopral KKO TNI Anumerta Harun Thohir, Pahlawan Nasional Indonesia asal Pulau Bawean.

GPA 2023 : Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menyerahkan piagam penghargaan Giri Pancasuar Awards 2023 kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani pada Sabtu, 25 November 2023 ( Foto : PWi for 1minute.id)

Dan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, sosok Kepala Daerah Inspiratif. Fandi Akhmad Yani, menjadi tokoh inspirasi karena kebijakan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik melalui Universal Health Coverge (UHC), berobat cukup dengan membawa e-ktp.

Tak hanya itu, beberapa tokoh lainnya juga mendapat apresiasi, seperti Kapolres Gresik AKBP Adhitya Panji Anom yang diakui sebagai penggerak Kamtibmas. Kemudian, Dandim Letkol (Inf) Ahmad Saleh Rahanar sebagai tokoh penggerak wawasan kebangsaan dan bela negara.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan GPA 2023. Ia menyoroti dampak positif acara ini terhadap warga Bandar Grissee, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Semoga keberhasilan acara ini akan semakin meluas dan memberikan dampak positif bagi warga Gresik,” ujar Nurhamim.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhamim juga menyampaikan selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan GPA 2023 atas dedikasi dan perjuangan mereka untuk kemajuan Kabupaten Gresik.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menyatakan bahwa GPA 2023 di Bandar Grissee memberikan inspirasi dan semangat baru untuk bersama-sama membangun Kabupaten Gresik. “Melihat ekonomi masyarakat yang bergerak, warung kopi dan UMKM lainnya juga ikut merasakan manfaat dari kawasan Bandar Grissee ini. Tentu saja, hal ini harus dijaga dan dilestarikan,” ungkapnya. Gus Yani menegaskan bahwa kondisi positif ini tidak terlepas dari kolaborasi bersama. (yad)

Selengkapnya

Home / Politik

Kolaborasi DPRD Gresik dan PWI, Gelaran Giri Pancasuar Awards 2023 Usung Konsep Berbeda di Bandar Grissee

Jumat, 24 November 2023 - 20:29Jumat, 24 November 2023 - 20:30 - by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Giri Pancasuar Awards (GPA) 2023 kembali digelar pada Sabtu besok, 25 November 2023. Agenda tahunan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik yang menjadi rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) ini bakal digelar di Bandar Grissee, Jalan Basuki Rahmat, Gresik.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik menjadikan acara ini lebih istimewa. GPA tahun ini menawarkan konsep yang berbeda dan tentu akan lebih menarik. Bila tahun-tahun sebelumnya, awarding digelar Indoor alias di dalam gedung. Tahun ini, GPA digeber out door di kawasan Bandar Grissee, salah satu destinasi wisata minat khusus yang sedang digandrungi para milenial hingga orang tua.

Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. “GPA tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan media,” ujarnya.

Selama digelar, GPA sukses menjadi perayaan prestasi lokal yang merangkul berbagai elemen masyarakat. Dengan fokus pada penghargaan kepada tokoh yang berjasa dan berpengaruh di Gresik, serta melibatkan unsur pendidikan dan ekonomi lokal. “Acara ini memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan keberlanjutan Kota Gresik,” imbuh Qodir.

Sementara itu, Ketua PWI Gresik Deni Ali Setiono menjelaskan bahwa pemilihan Bandar Grissee bukan hanya sebagai lokasi acara, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkenalkan destinasi wisata sejarah kota Gresik. “Acara ini sekaligus mengenalkan Bandar Grisse sebagai salah satu destinasi wisata kota Gresik,” kata Deni Ali Setiono.

Rangkaian acara GPA tahun ini juga menampilkan perubahan signifikan. Fokus pada peningkatan wisata ekonomi, acara melibatkan 20 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gresik. “Keterlibatan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi lokal,” tandas Deni Ali.

Tak hanya itu, elemen pendidikan turut dilibatkan dalam rangkaian GPA 2023. Lomba menggambar Bandar Grissee tingkat pelajar jenjang SD se-Kabupaten Gresik, yang juga didukung oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparekrafbudpora), menciptakan suasana yang penuh kreativitas dan edukasi. “Selain itu ada pameran kebudayaan yang nantinya disuguhkan teman-teman dari Dewan Kebudayaan Gresik (DKG),” pungkasnya. (yad)

Selengkapnya

Tag: dprd gresik