Tag: dprd gresik

Berita / Politik

Komisi III DPRD Gresik Gelar FGD Bahas Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Ekologis

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai menggagas pembangunan infastruktur berbasis ekologis. Seharusnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan tetap harus tetap ramah lingkungan. 

Sayangnya, masifnya pembangunan jalan dan jembatan seringkali mengabaikan dampak ekologis atau lingkungan. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Gresik. Komisi yang membidangi urusan infrastruktur dan lingkungan hidup ini mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas persoalan tersebut.

Mulai dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPPKAD, Dishub dan perwakilan masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan ada sebuah dilema dalam pembangunan infrastruktur. Disatu sisi pembangunan penting dilakukan untuk meningkatkan ekonomi tapi disisi lain pasti akan merusak lingkungan. “Untuk itu kami mengajak OPD untuk duduk bersama membahas permasalah  ini,”ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) di ruang rapat pimpinan DPRD Gresik pada Kamis, 27 Januari 2022.

Untuk itu, perlu ada kajian bersama bagaimana pembangunan jalan dan jembatan yang tetap berbasis ekologis. Entah itu terkait dampaknya maupun material yang digunakan. “Misalnya apakah wajib pembangunan jalan dan jembatan harus ada analisis dampak  lingkungan (amdal). Atau bisa juga terkait material menggunakan geopori yang bisa menyerap air agar mengurangi banjir,”ungkap dia.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III Mustajab. Pihaknya meminta agar pembangunan jalan tetap harus ada penghijauannya. “Jadi tidak hanya jalan dibiarkan panas seperti itu. Tapi juga ada pohonnya,”katanya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi III lainnya, Khomsatun meminta agar DPU bisa belajar dari daerah lain yang telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan. Misalnya Mojokerto. “Jalannya sudah bagus. Bisa belajar dari mereka bagaimana menyelesaikan pembangunan jalan,”imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Kabid Bina Marga DPU Gresik Eddy Pancoro mengatakan selama ini DPU selalu menyertakan UKL-UPL dalam pembangunan jalan. Tapi UKL-UPL untuk satu ruas. “Bukan per proyek. Tapi per ruas. Kami juga selalu berkoordinasi dengan DLH terkait pergantian pohon yang ditebang karena pembangunan,”kata Eddy Pancoro.

Terkait penggunaan material seperti geopori maupun aspal plastik pihaknya memang belum mengaplikasikannya. Sebab sesuai aturan hanya ada tiga jenis pengerasan jalan. Yakni, beton, aspal dan makadam. Selain itu juga menghitung anggaran yang ditetapkan APBD Gresik.

“Selama ini kami hanya mengkaji kondisi tanahnya. Seperti di utara bisa menggunakan aspal karena tanahnya keras. Kalau di selatan beton karena tanahnya tidak sekeras di utara,” terangnya.

Sementara itu, Perwakilan Bappeda Gresik Hafi mengaku cukup mengapresiasi wacana dewan dalam menggunakan material yang ramah lingkungan. Karena anggarannya terbatas mungkin tidak perlu satu ruas. Bisa dicoba pilot projek beberapa kilometer. Hasilnya lebih kuat mana dan seberapa jauh efisiennya dalam penggunaan anggaran. “Memang perlu dicoba inovasi dalam pembangunan jalan. Kami nanti akan berkoordinasi dengan DPU dan DLH terkait hal tersebut,” imbuhnya. (yad)

Komisi III DPRD Gresik Gelar FGD Bahas Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Ekologis Selengkapnya
Berita / Politik

FGD Pra Musrenbang, DPRD Gresik Akan Maksimal Memperjuangkan Harapan Kepala Desa 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Forum Group Discussion (FGD) Pra Musrenbang Kecamatan Duduksampeyan Tahun Anggaran (TA) 2023 terasa lebih berbobot. Pasalnya, pra Musyawarah Rencana Pembangunan itu dihadiri oleh sejumlah wakil rakyat, DPRD Gresik. Mulai Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad (F-PKB) dan sejumlah anggota DPRD Gresik dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cerme dan Duduksampeyan. Antara lain, Hamzah Takim (F-Partai Golkar).

Pra Musrenbang ini digelar di Kantor Kecamatan Duduksampeyan ini dihadiri Naili, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gresik, Camat Duduksampeyan serta para Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Sekdes) se- Kecamatan Duduksampeyan ini digelar pada Senin, 24 Januari 2022.

Kehadiran anggota parlemen berkantor di Gedung DPRD Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu untuk mendengarkan dan menampung aspirasi para kepala desa.Pra Musrenbang tingkat kecamatan adalah menetapkan bersama-sama rancangan prioritas kecamatan berdasarkan usulan-usulan prioritas dari musrenbang desa yang telah diselenggarakan. 

Usulan kegiatan yang nantinya dianggap sebagai prioritas pembangunan. Bentuk pembangunan dalam wujud fisik maupun non fisik seperti infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan dibahas dan diputuskan ketika diadakan musrenbang kecamatan pada Kamis besok, 28 Januari 2022.

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah menjelaskan tata cara yang harus dilaksanakan pemerintah desa dan kecamatan dalam mengajukan prioritas pembangunan TA 2023. Disamping itu, ia juga membahas mengenai usulan perbaikan infrastruktur yang akan dikerjakan. Salah satunya pengurukan bawah jembatan Desa Kemudi untuk mengantisipasi banjir dan masih banyak lagi perbaikan infrasruktur yang menjadi prioritas wilayah Kecamatan Duduksampeyan.

Dalam sesi tanya jawab, Kades Gredek Muhammad Bahrul Ghofar mewakili unek-unek kepala desa melontarkan pertanyaan apakah Glosarium atau perencanan pembangunan 2022 terutama pembangunan Balai Desa dan GOR bisa dilanjutkan kembali atau tidak karena kelanjutan pembangunan tersebut tidak ada pada Glosarium 2023. 

Selain itu, Ghofar meminta penjelasan tentang petunjuk teknis (Juknis) tentang alokasi anggaran BUMDEs, persoalan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap). Ghofar berharap DPRD memperjuangkan hak tunjangan kepala dan perangkat desa. 

Menanggapi aspirasi kepala desa itu, Nur Saidah mengatakan kepala desa yang menginginkan adanya pembangunan Balai Desa dan Gor atau gedung serbaguna yang tidak masuk dalam kategori 8 prioritas pembangunan, Ia beserta anggota dewan tetap turut memperjuangkan karena menurutnya, hal itu menyangkut pelayanan masyarakat.

“Walaupun itu bukan prioritas, tetapi dalam hal melayani masyarakat ada hambatan, kita akan mencoba memperjuangkan. Paling tidak lihat kondisi tertentu,”ungkap Nur Saidah, politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut Nur Saidah berpesan kepada kepala desa bahwa perencanaan itu harus dimulai dari usulan yang benar, administrasi juga harus dilakukan dengan benar, lokasi yang diusulkan jangan sampai salah dan usulan perencanaan harus sesuai tidak boleh keluar dari RKPDes dan RPJMDEs. (yad)

FGD Pra Musrenbang, DPRD Gresik Akan Maksimal Memperjuangkan Harapan Kepala Desa  Selengkapnya
Berita / Politik

Gayeng, Tiga Wakil Ketua DPRD Gresik, Sosialisasikan Tiga Perda

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Tiga pucuk pimpinan DPRD Gresik melakukan Sosialisasi Perundangan (Sosper) 2021 di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng pada Minggu, 5 Desember 2021. Mereka adalah Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan dan Nur Saidah. Sosialisasi  tahap V yang dilakukan oleh tiga orang Wakil Ketua DPRD Gresik itu berlangsung ganyeng. 

Sebab, Sosper dikemas dengan santai tapi serius. Ada tiga Peraturan Daerah (Perda) Gresik yang disosialisasikan kepada warga desa setempat itu. Tiga perda itu adalah Perda Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ; Perda Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri.

Nur Saidah, misalnya. Legislator perempuan dari Partai Gerindra itu menyatakan, pimpinan DPRD Gresik selalu kompak. Menjalankan tugas bareng-bareng sesuai tugas pokok dan fungsinya (tusi). “Ya, begini inilah tugas anggota DPRD kerja bareng. Tapi, saat pemilu perang lagi,”katanya disambut tepuk tangan peserta sosialisasi.

Mujid Riduan menjelaskan bahwa sosperda adalah bagian dari tupoksi DPRD Kabupaten Gresik, sehingga apa yang sudah kita sahkan kita sosialisasikan kepada masyarakat. “Supaya masyarakat mengetahui dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, khususnya terkait pemerintahan, dan kehidupan sehari hari, artinya semuanya harus memahami semua aturan yang berlaku,”kata Mujib yang juga Ketua DPC PDI-P Gresik.  

Hal sama diungkapkan Ahmad Nurhamim. Ketua DPD Partai Golkar Gresik membahas materi tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri. Ketiga narasumber itu mengajak kepada peserta sosialisasi untuk mempelajari buku materi yang telah diberikan. “Buku yang sudah diberikan bisa dipelajari dan dipahami agar bisa bermanfaat,”kata mereka. (yad)

Gayeng, Tiga Wakil Ketua DPRD Gresik, Sosialisasikan Tiga Perda Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Gresik dan REI Gresik Salurkan Bantuan Sembako Warga Terdampak Banjir Kali Lamong

- by chusnul cahyadi


GRESIK, 1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik terus berikhtiar meringankan beban masyarakat di aliran Kali Lamong. Antara menggelontorkan bantuan 2 ton beras dan 32 dus mi instan kepada warga Desa Deliksumber dan Sedapurklagen di Kecamatan Benjeng. 

Bantuan tersebut diantarkan langsung oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan tiga wakil DPRD Gresik Mujib Riduan, Ahmad Nurhami dan Nur Saidah. Bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir Kali Lamong itu hasil sinergi DPRD Gresik dengan Pengurus Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Gresik.

Penyerahan bantuan sembako diserahkan pada Rabu, 1 Desember 2021. Selain pimpinan DPRD Gresik juga Ketua REI Komisariat Gresik Widodo Feriyanto dan pengurus lainnya diantaranya M Yazid Bachtiar. 
“Alhamdulillah, kami  bersama para pengusaha yang tergabung dalam REI Komisariat Gresik bisa bersinergi untuk bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat korban banjir akibat luapan Sungai Kali Lamong,”ujar Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir pada wartawan.  

KOMPAK : (ki-ka) Pimpinan DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Mujib Riduan, Much Abdul Qodir dan Nur Saidah dalam penyerahan bantuan kepada masyarakat Desa Deliksumber, Kecamatan Benjeng, Gresik pada Rabu, 1 Desember 2021 (Foto : ist)

Dihadapan perwakilan warga desa, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gresik itu memohon maaf kepada masyarakat, karena banjir tahunan belum teratasi. Kendati begitu, DPRD dan Pemkab Gresik serta menggandeng berbagai pihak akan terus berikhtiar membebaskan masyarakat Gresik Selatan dari bencana banjir. 

Pihaknya menyadari bahwa untuk menyelesaikan banjir Kali Lamong tidak mudah, butuh sinergitas dari semua stakeholder. Namun pihaknya bersama Pemkab Gresik akan terus bersinergi  meminimalisir dampaknya. Qodir mencontohkan pelebaran sungai yang menyempit dan pengerukan sungai yang dangkal. “Kami terus berupaya mengurangi dampaknya. Seperti melakukan pengerukan, normalisasi, pelebaran sungai yang mengalami penyempitan dan lainnya,”tandas Ketua DPC PKB Gresik itu.

DPRD Gresik, tambahnya, selama ini sudah maksimal dalam  mencari titik solusi meski kewenangannya (DPRD Gresik dan Pemkab Gresik) terbatas oleh aturan kewenangan pusat. Sikap DPRD, kata Abdul Qodir, yakni meminta Pemkab Gresik untuk inventarisir waduk di sekitar wilayah Kali Lamong, supaya air dari Kali Lamong bisa diarahkan ke waduk yang sudah ada. “Kami di DPRD sudah jauh-jauh hari meminta Pemerintah Daerah inventarisir waduk-waduk yang ada,”katanya.

Selain itu, DPRD Gresik dan Pemkab Gresik juga sepakat menganggarkan Rp 8 Miliar di  Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Gresik 2021, untuk pembelian alat berat dan biaya teknis. “Di P-APBD 2021 kita anggarkan untuk pembelian alat berat dan keperluan teknis yang lain. Harapan kami, usaha itu untuk mengurangi dampak agar tidak masuk ke pemukiman dan lahan persawahan,”jelasnya. (yad)

DPRD Gresik dan REI Gresik Salurkan Bantuan Sembako Warga Terdampak Banjir Kali Lamong Selengkapnya
Berita / Pemerintahan

Pemkab Gresik dan Bea Cukai Gresik Sosialisasi Cukai, Laporkan Bila Ada Peredaran Rokok tanpa Cukai

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik bersama kantor Bea Cukai Gresik menggelar sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai di Pendapa Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean pada Kamis, 18 November 2021.Sosialisasi dilakukan secara hybrid dan virtual.

Sosialisasi hybrid diikuti Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, anggota Komisi I DPRD Gresik Bustami Hazim, Pejabat Fungsional Bea Cukai Gresik Faisal Andi, Camat Sangkapura Samsul Arifin, dan Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Gresik Abdul Manan.

Sedangkan, sosialisasi virtual dilakukan oleh tiga anggota komisi I DPRD Gresik. Mereka adalah, Ketua Komisi Jumanto, Suberi dan Lusi Kustianah.
Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah meminta kepada para pedagang, toko kelontong untuk menjual rokok bercukai. “Masyarakat jangan beli rokok yang tanpa cukai,”kata Wabup Aminatun Habibah dihadapan peserta sosialisasi.

Mengapa rokok harus bercukai? Bu Min-sapaan-Wabup Aminatun Habibah mengatakan, cukai salah satu penerimaan bagi pemerintah. “Hasil penerimaan cukai nanti akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat,”kata Bu Min. “Jangan beli rokok yang tanpa cukai,”imbuhnya. 

Ketua Komisi I DPRD Gresik Jumanto menambahkan, saat ini ditengarai masih banyak peredaran rokok tanpa cukai. Terutama di kepulauan. “Daripada beli rokok tanpa cukai, mending tidak merokok biar sehat,”tegas politikus dari PDI-P itu.

SOSIALISASI CUKAI: Faisal Andy, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Gresik ketika memberikan sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai di Pendapa Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Gresik pada Kamis, 18 November 2021 ( Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Sementara itu, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Gresik Faisal Andy menjlentrehkan sepak terjang institusi dalam pemberantasan rokok ilegal.  Ia menyebut beberapa waktu, Kantor Bea Cukai Gresik telah memusnahkan 0,5 miliar batang sigaret kretek mesin (SKM), ribuan batang sigaret putih mesin (SPM) , 228 ribu liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

“Peredaran rokok tanpa cukai berpotensi menimbulkan kerugian negara. Selain itu membahayakan bagi masyarakat,”katanya dihadapan puluhan pedagang. Ia pun menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal tersebut kepada para pedagang dan pemilik tokokelontong di Pulau Putri-sebutan lain-Pulau Bawean itu.

Ada lima jenis rokok ilegal yang beredar selama ini. Yakni, rokok polos ; rokok cukai palsu ; rokok menggunakan pita cukai bekas; rokok menggunakan cukai beda dan rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongan. 

“Penggunaan rokok ilegal ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun,”kata Faisal Andy. Faisal Andy meminta kepada masyarakat untuk membantu ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Bagaimana caranya? “Jangan membeli rokok tanpa cukai. Laporkan kepada kami bila menemukan peredaran rokok tanpa cukai,”tegas Faisal Andy. (yad)

Pemkab Gresik dan Bea Cukai Gresik Sosialisasi Cukai, Laporkan Bila Ada Peredaran Rokok tanpa Cukai Selengkapnya
Berita / Politik

Legislatif Gelar FGD, Berharap Normalisasi Kali Lamong Berjalan Efektif

- by chusnul cahyadi

FGD NORMALISASI KALI LAMONG: Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang pada Kamis, 28 Oktober 2021 (Foto: Istimewa)

GRESIK,1minute.id – Normalisasi Kali Lamong  di Gresik Selatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendapat sokongan dari parlemen. Sejumlah anggota DPRD Gresik menggelar focus grup discussion (FGD) di Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang pada Kamis, 28 Oktober 2021.

Diskusi  bertemakan  Strategi Penanganan dan Upaya Pengendalian Banjir Kali Lamong dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Riduan. Diskusi itu berlangsung gayeng. Dalam FGD Mujib Riduan mengajak masyarakat desa setempat untuk mendukung upaya Pemkab Gresik melakukan normalisasi Kali Lamong itu.

Harapan, problem banjir tahunan segera teratasi. Masyarakat tidak lagi waswas dan ekonomi masyarakat meningkat.  FGD dilakukan di Desa Dapet, karena satu dari tujuh desa di Kecamatan Balongpanggang itu menjadi langganan banjir akibat luapan Kali Lamong itu.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan berdasarkan dari analisa lapangan, proses normalisasi Kali Lamong tersebut membutuhkan waktu dan persiapan matang. “Termasuk tahapan-tahapan normalisasi yang harus disosialisasikan agar tidak menimbulkan masalah lain,”ujar Mujid Riduan.

Ia melanjutkan dipastikan saat tahap pengerukan endapan, hal tersebut akan berdampak pada aktifitas warga. Khususnya sebagian lahan milik warga disepanjang bantaran Kali Lamong. Baik pertanian, tambak maupun kawasan pemukiman. “Untuk itu, sebelum pengerjaan dilakukan, masyarakat kami minta untuk mempersiapkan diri. Demi kepentingan bersama untuk terbebas dari banjir,” kata Ketua DPC PDI-P Gresik itu.

Salah satunya, dalam waktu dekat akan dilakukan mobilitas alat berat. Pihaknya berharap masyarakat kompak dan ikut berkontribusi selama proses normalisasi untuk penanganan banjir Kali Lamong itu. Sehingga banjir rutin yang melanda masyarakat Gresik Selatan dalam satu dekade terakhir segera teratasi.

Hal senada  disampaikan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. Dalam rapat lanjutan KUA-PPAS, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran Pemkab Gresik, pemerintah mengusulkan anggaran belanja sebesar Rp 8,3 miliar.

Rencananya, akan digunakan untuk membeli tujuh alat berat excavator dan biaya operasional untuk normalisasi Kali Lamong. Terlebih, usulan penambahan anggaran dari Pemkab Gresik itu belum termasuk dalam mega proyek normalisasi yang melibatkan pemerintah pusat dan provinsi. “Tentu kami mengapresiasi langkah tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat proses penanganan banjir,” kata Qodir.

Usulan tersebut tentunya akan segera ditindaklanjuti bersama Komisi III dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sekaligus membahas teknis pelaksanaan normalisasi yang akan memprioritaskan kawasan terdampak. “Kami targetkan pembahasan ini segera rampung. Agar bisa segera dilakukan eksekusi,”ujar Abdul Qodir.

Pihaknya berharap pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan prioritas pada tahun anggaran (RA) 2022. “Khususnya fasilitas umum yang terdampak luapan. Baik itu jembatan dan jalan desa yang rusak akibat luapan,”tegas Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu. 

Seperti diberitakan, Pemkab Gresik ngebut melakukan normalisasi Kali Lamong. Sebelum puncak musim hujan proyek yang masuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu kelar. Bahkan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menargetkan pekerjaan normalisasi tahap awal sepanjang 6 kilometer di Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang kelar akhir November 2021.

Disisi lain, pembebasan lahan dilakukan di Kecamatan Cerme meliputi Desa Tambak Beras, Desa Jono, Desa Morowudi, Desa Putat Lor, dan Desa Sukoanyar, serta membangun Parapet di Desa Jono dan Tambakberas sepanjang 1,5 kilometer tuntas sebelum akhir tahun anggaran 2021. Selain itu, Pemkab juga melakukan pekerjaan pengerukan Avour Anak Sungai Brantas di Kecamatan Driyorejo. Panjangnya sekitar 7 kilometer dari Krikilan hingga Bambe. 

Kondisi Avour anak Sungai Brantas yang melintasi Kecamatan Driyorejo itu sangat memprihatinkan. Dangkal dan sempit. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak pelaku usaha sekitar bersinergi dan kolaborasi melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR). Pengerukan avour dimulai pada Rabu, 27 Oktober 2021. (yad)

Legislatif Gelar FGD, Berharap Normalisasi Kali Lamong Berjalan Efektif Selengkapnya
Berita / Pemerintahan / Politik

Sidang Paripurna Penyampaian Nota R-APBD 2022, Bupati Paparkan Sembilan Prioritas Pembangunan Gresik Baru

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Gresik 2022 pada Kamis, 14 Oktober 2021. Penyampaian R-APBD dilakukan secara video conference oleh Bupati dalam Sidang Paripurna agenda Penyampaian Nota RAPBD 2022. Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah. 

Sidang Paripurna itu diikuti 42 dari 50 anggota parlemen berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu. Empat unsur pimpinan DPRD Gresik hadir yakni Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. Kemudian, Ahmad Nurhamim, Mujib Ridwan dan Nur Saidah. Ketiganya Wakil Ketua DPRD Gresik. 

Dalam paripurna penyampaian Nota R-APBD 2022, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,37 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,17 triliun dan transfer sebesar Rp 2,20 triliun.

Sedangkan belanja mencapai Rp 3,55 triliun.Terdiri dari belanja operasional Rp 2,35 triliun, belanja modal Rp 353,25 miliar, belanja tidak terduga Rp 40,62 miliar serta belanja transfer Rp 806,52 miliar.  Tema Pembangunan Gresik 2022 yaitu “Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Pemulihan Sosial menuju Gresik Baru”. 

Ada sembilan prioritas tematik pembangunan yakni pertama, Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan (Gresik Akas) ; Kedua, pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran (Gresik Seger) dan ketiga, Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan (Gresik Mapan)

Berikutnya, Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan (Gresik Agropolitan) ; kelima Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi (Gema Karya) dan keenam, Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik (Gresik Cerdas).

Ketujuh, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender (Gresik Sehati) ; kedelapan, Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis (Gresik Barokah) dan kesembilan, Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan (Gresik Lestari).

“Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKPD 2022, diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang diwujudkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD,”kata Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani. 

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan, terkait target pendapatan daerah ini. Pihaknya akan berupaya agar pembahasan anggaran bisa maksimal untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, mengajak anggota dewan untuk benar-benar teliti melakukan pembahasan anggaran. Untuk Badan Anggaran (Banggar) segera langsung menggelar rapat pembahasan. 

Sebelumnya, pimpinan sidang Nur Saidah, mengatakan, setelah penyampaian nota R-APBD 2022 , Banggar dan fraksi-fraksi akan melakukan pembahasan. ” Hasil pembahasan Banggar dan fraksi-fraksi akan kita sampai melalui rapat paripurna pada 16 Oktober 2021,”kata Nur Saidah.  (yad)

Sidang Paripurna Penyampaian Nota R-APBD 2022, Bupati Paparkan Sembilan Prioritas Pembangunan Gresik Baru Selengkapnya
Berita / Politik

Bupati Optimistis, Ranperda Prakarsa, Penambahan Modal Giri Tirta Bisa Memajukan Gresik

- by chusnul cahyadi

RAPAT PARIPURNA: (ki-ka) Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Ridwan, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah mendengar jawaban bupati atas PU Fraksi di Ruang Paripurna DPRD Gresik pada Senin, 20 September 2021 ( Foto : ist)

GRESIK,1minute.id – Semangat optimistis selalu digaungkan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Termasuk, pelayanan air bersih di perusahaan umum daerah (Perumda) Giri Tirta Gresik. Hal itu terungkap saat Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani  menyampaikan jawaban atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi atas Ranperda Prakarsa Pemkab 2021 dalam rapat paripurna di DPRD Gresik pada Senin, 20 September 2021.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir ini dilakukan secara virtual. Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan bahwa latar belakang kebutuhan Ranperda Penyertaan modal kepada Perumda Giri Tirta pada dasarnya merupakan persyaratan. Sebagai dana pendamping dari pendanaan yang akan diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk pemanfaatan air Umbulan. 

Yaitu dari dana APBN sebesar Rp  86  miliar,  dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 70 miliar, Hibah Air Minum Berbasis Kinerja serta  dana  pendamping dari pendanaan National Urban Water Supply Project  (NUWSP) sebesar Rp 36 miliar. “Sebagai hadiah dari kerjasama Business to Business Perumda Giri Tirta dalam pemanfaatan kapasitas 1.000 liter/detik,”kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani. 

Ia melanjutkan, terhadap persyaratan tersebut, maka disyaratkan melakukan pinjaman  program Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 66,61 miliar, pemasangan  reservoar  kapasitas 1.000 meter kubik di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas sebesar Rp 7  miliar, serta dana pendamping NUWSP  sebesar Rp 15,38 miliar untuk pipa bagi dalam penyerapan air eksisting. 

“Sedangkan sisanya sebesar Rp 24 miliar  merupakan persyaratan untuk mengikuti  Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja dan Efisiensi Energi serta Hibah Sambungan  Rumah Perkotaan,”terangnya dalam rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir itu.

Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan jawaban setebal 10 halaman secara virtual karena pandemi Covid-19 belum berujung. Meski, Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik telah masuk zona hijau atau level 1 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini. 

Selanjutnya, terkait asal pertanyaan Fraksi Gerindra, Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani, tingkat kehilangan air bisa diatasi, jika pelaksanaan program pemasangan perpipaan dari pendanaan APBN, DAK, dan  APBD sudah dapat direalisasikan. Serta program Hibah Pemerintah Pusat  sudah  dilaksanakan. “Maka akan berpengaruh  pada  penurunan tingkat kehilangan air di wilayah  Gresik kota,”kata mantan Ketua DPRD Gresik itu.

Selain Ranperda tentang Perubahan Modal Dasar dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Umum  Daerah (Perumda) Giri Tirta ini, ada dua Raperda lainnya yakni Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Serta Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040. 

Seperti diberitakan Ranperda Penyertaan modal pemerintah di Perumda Giri Tirta terasa lebih seksi. Sebab, perusahaan pemasok air bersih selalu menjadi tranding topik di media sosial. Karena banyak keluhan dari masyarakat. Bahkan, Bupati Fandi Akhmad Yani menyebut Perumda Giri Tirta telah gagal merealisasikan rencana kerjanya. Akibat melesetnya target itu, pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat kerap menjadi sorotan masyarakat. Tranding topik di media sosial (medsos).

Bupati Fandi Akhmad Yani meminta Inspektorat untuk melakukan audit kinerja dan keuangan Perumda  Giri  Tirta itu. “Target pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat tidak sesuai target. Pendistribusian air bersih yang menjadi lepas dari target awalnya berdirinya BUMD terkait kinerja internal,”tegas Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani usai pertemuan di kantor Perumda  Giri Tirta pada Jumat, 17 September 2021. (yad)

Bupati Optimistis, Ranperda Prakarsa, Penambahan Modal Giri Tirta Bisa Memajukan Gresik Selengkapnya
Berita / Politik

Terancam Kolaps, Dewan Siap Selamatkan Perumda Giri Tirta

- by chusnul cahyadi

JUMPA PERS : (ki-ka) Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim Dalam jumpa pers di Ruang Komisi III DPRD Gresik pada Kamis, 16 September 2021 ( Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)


GRESIK,1minute.id – Perusahaan umum daerah (Perumda) Giri TirtaGresik terancam kolaps. Kebocoran air mencapai 40 persen. Tahun ini diproyeksikan merugi miliar rupiah. Perusahaan penyumplai kebutuhan hajat hidup 1,3 juta di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik itu mengusulkan penambahan penyertaan modal pemerintah sebesar Rp 118 miliar.

Usulan manajemen berkantor di Jalan Raya Permata Kompleks Perumahan Bunder Asri, Kecamatan Kebomas itu telah masuk ke meja parlemen, DPRD Gresik. Wakil rakyat itu akan membentuk panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Modal Dasar dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Umum  Daerah (Perumda) Giri Tirta.

Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim membenarkan ada draf Raperda tersebut. “Kondisi Perumda Giri Tirta harus diselamatkan. Karena menyangkut kebutuhan dasar (air bersih) untuk masyarakat,”kata Abdul Qodir dalam konferensi pers di ruang Komisi III DPRD Gresik pada Kamis, 16 September 2021.

Abdul Qodir didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menambahkan dalam draf yang diajukan mengajukan penambahan penyertaan modal pemerintah Rp 118 miliar. Anggaran ratusan miliar akan digunakan untuk investasi perbaikan infrastruktur pipanisasi. “Memang belum detail rancana pengunaan anggarannya,”kata  legislator asal PKB Gresik itu.

Dia meyakinkan, nantinya pansus Perumda Giri Tirta itu akan sangat detail dan njelimet. Sebab, Pansus telah kulakukan data dari masyarakat untuk mengurangi benang ruwet persoalan air bersih untuk masyarakat Kota Santri itu. 

“Karena problem di Perumda Giri Tirta ini, bukan lagi kekurangan pasokan air. Air berlimpah tapi mengapa tidak sampai kepada pelanggan,”tegasnya.  Bila persoalan pipanisasi yang uzur sehingga menimbulkan kebocoran sampai 40 persen. Untuk perbaikan infrastruktur pipanisasi itu, manajemen Perumda Giri Tirta harus membuat bisnis plan dan strategi pembiayaan secara detail. 

“Dimana saja titik pipanisasi yang uzur. Karena tidak mungkin pembiayaan perbaikan infrastruktur ditanggung oleh pemerintah seluruhnya,”tegasnya.
Selain itu, manajemen Perusda Giri Tirta wajib efisiensi dengan melakukan penataan struktur organisasinya. Sebab struktur organisasi yang saat ini tergolong gemuk.

“(Manajemen Giri Tirta) akan mendapatkan ujian cukup berat dari pansus. Pansus memiliki data sangat banyak,”tegas Ketua DPC PKB Gresik itu.
“Andai Perumda Giri Tirta bisa menekan angka kebocoran air hingga 20 persen saja sudah untung,”katanya.

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menambahkan, ada tiga problem yang dihadapi manajemen Giri Tirta saat ini. Pertama, sebut Nurhamim, adalah persoalan klasik, kebocoran pipa. “Kebocoran pipa ini jangankan untung. Balik modal biaya pembelian air saja sangat baik,”tegas politisi dari Partai Golkar ini.

Problem kedua, manajemen belum mampu mengkonsolidasikan sumber daya manusia (SDM). “Problem ketiga ada finansial,”kata Ketua DPD Partai Golkar Gresik itu. Problem finansial ini muncul, kata Nurhamim, akibat kerjasama pihak ketiga pada 2013 lalu. “Kerjasama dengan pihak ketiga tapi Manajemen tidak mampu memanfaatkan hasil kerjasama sehingga menjadi bumerang,”tegasnya. 

DPRD Gresik, imbuhnya, sepakat untuk menyelamatkan perusahaan pemasok kebutuhan air untuk masyarakat dan industri ini. Akan tetapi, DPRD Gresik memberikan persyaratan yang ketat. Pembahasan akan dilakukan secara mendalam dan teliti. (yad)

Terancam Kolaps, Dewan Siap Selamatkan Perumda Giri Tirta Selengkapnya
Berita / Politik

Anggota FPG DPRD Gresik Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir untuk Dongkrak PAD

- by chusnul cahyadi

SOSIALISASI PERDA: Anggota Komisi II DPRD Gresik Hamzah Takim saat memberikan sosialisasi Perda Retribusi Parkir kepada masyarakat pada Minggu malam, 29 Agustus 3021

GRESIK, 1minute.id – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Gresik melakukan sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 3/2020 tentang Penyelengaraan dan Retribusi Parkir pada Minggu malam, 29 Agustus 2021. Sosialisasi dihelat di sebuah kafe di Jalan Raya Balongpanggang, Kecamatan Balongpanggang, Gresik. 

Ada tiga anggota FPG yang melakukan sosialisasi perda tersebut. Diantaranya, Hamzah Takim. Dihadapan peserta sosialisasi dengan protokol kesehatan (Prokes) anggota Komisi II DPRD Gresik ini menyatakan, tujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi, serta sebagai upaya pencegahan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Ia mengatakan lima tahun terakhir ini pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik semakin meningkat. Menandakan tingkat daya beli masyarakat semakin membaik. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut juga bisa menimbulkan persoalan. Salah satunya adalah masalah parkir. “Parkir kendaraan kerap menimbulkan gangguan pada lalu lintas di jalan,”kata Hamzah Takim pada Senin, 30 Agustus 2021.

Untuk itu, imbuh Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Gresik itu, perlu penyelenggaraan parkir yang terencana dan terpadu melalui penyediaan tempat parkir yang memadai guna mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas (kamtiblancar).

“Parkir juga sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),”tegasnya. Peraturan daerah nomor 3/2020 ini, memberikan pengelolaan parkir. Dengan pembentukan unit pelaksana teknis daerah, mekanisme pembayaran dapat menggunakan sistem informasi seperti metode prabayar, pasca bayar, dan transaksi elektronik. “Sehingga dapat mencegah potensi kehilangan (potential lost) dari retribusi parkir,”tegasnya. (yad)

Anggota FPG DPRD Gresik Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir untuk Dongkrak PAD Selengkapnya