Legislatif Gelar FGD, Berharap Normalisasi Kali Lamong Berjalan Efektif

FGD NORMALISASI KALI LAMONG: Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang pada Kamis, 28 Oktober 2021 (Foto: Istimewa)

GRESIK,1minute.id – Normalisasi Kali Lamong  di Gresik Selatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendapat sokongan dari parlemen. Sejumlah anggota DPRD Gresik menggelar focus grup discussion (FGD) di Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang pada Kamis, 28 Oktober 2021.

Diskusi  bertemakan  Strategi Penanganan dan Upaya Pengendalian Banjir Kali Lamong dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Riduan. Diskusi itu berlangsung gayeng. Dalam FGD Mujib Riduan mengajak masyarakat desa setempat untuk mendukung upaya Pemkab Gresik melakukan normalisasi Kali Lamong itu.

Harapan, problem banjir tahunan segera teratasi. Masyarakat tidak lagi waswas dan ekonomi masyarakat meningkat.  FGD dilakukan di Desa Dapet, karena satu dari tujuh desa di Kecamatan Balongpanggang itu menjadi langganan banjir akibat luapan Kali Lamong itu.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan berdasarkan dari analisa lapangan, proses normalisasi Kali Lamong tersebut membutuhkan waktu dan persiapan matang. “Termasuk tahapan-tahapan normalisasi yang harus disosialisasikan agar tidak menimbulkan masalah lain,”ujar Mujid Riduan.

Ia melanjutkan dipastikan saat tahap pengerukan endapan, hal tersebut akan berdampak pada aktifitas warga. Khususnya sebagian lahan milik warga disepanjang bantaran Kali Lamong. Baik pertanian, tambak maupun kawasan pemukiman. “Untuk itu, sebelum pengerjaan dilakukan, masyarakat kami minta untuk mempersiapkan diri. Demi kepentingan bersama untuk terbebas dari banjir,” kata Ketua DPC PDI-P Gresik itu.

Salah satunya, dalam waktu dekat akan dilakukan mobilitas alat berat. Pihaknya berharap masyarakat kompak dan ikut berkontribusi selama proses normalisasi untuk penanganan banjir Kali Lamong itu. Sehingga banjir rutin yang melanda masyarakat Gresik Selatan dalam satu dekade terakhir segera teratasi.

Hal senada  disampaikan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. Dalam rapat lanjutan KUA-PPAS, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran Pemkab Gresik, pemerintah mengusulkan anggaran belanja sebesar Rp 8,3 miliar.

Rencananya, akan digunakan untuk membeli tujuh alat berat excavator dan biaya operasional untuk normalisasi Kali Lamong. Terlebih, usulan penambahan anggaran dari Pemkab Gresik itu belum termasuk dalam mega proyek normalisasi yang melibatkan pemerintah pusat dan provinsi. “Tentu kami mengapresiasi langkah tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat proses penanganan banjir,” kata Qodir.

Usulan tersebut tentunya akan segera ditindaklanjuti bersama Komisi III dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sekaligus membahas teknis pelaksanaan normalisasi yang akan memprioritaskan kawasan terdampak. “Kami targetkan pembahasan ini segera rampung. Agar bisa segera dilakukan eksekusi,”ujar Abdul Qodir.

Pihaknya berharap pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan prioritas pada tahun anggaran (RA) 2022. “Khususnya fasilitas umum yang terdampak luapan. Baik itu jembatan dan jalan desa yang rusak akibat luapan,”tegas Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu. 

Seperti diberitakan, Pemkab Gresik ngebut melakukan normalisasi Kali Lamong. Sebelum puncak musim hujan proyek yang masuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu kelar. Bahkan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menargetkan pekerjaan normalisasi tahap awal sepanjang 6 kilometer di Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang kelar akhir November 2021.

Disisi lain, pembebasan lahan dilakukan di Kecamatan Cerme meliputi Desa Tambak Beras, Desa Jono, Desa Morowudi, Desa Putat Lor, dan Desa Sukoanyar, serta membangun Parapet di Desa Jono dan Tambakberas sepanjang 1,5 kilometer tuntas sebelum akhir tahun anggaran 2021. Selain itu, Pemkab juga melakukan pekerjaan pengerukan Avour Anak Sungai Brantas di Kecamatan Driyorejo. Panjangnya sekitar 7 kilometer dari Krikilan hingga Bambe. 

Kondisi Avour anak Sungai Brantas yang melintasi Kecamatan Driyorejo itu sangat memprihatinkan. Dangkal dan sempit. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak pelaku usaha sekitar bersinergi dan kolaborasi melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR). Pengerukan avour dimulai pada Rabu, 27 Oktober 2021. (yad)