Tag: dprd gresik

Berita / Politik

DPRD Gresik Menetapkan 4 Ranperda Inisiatif Komisi

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebanyak empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Gresik pada Senin, 23 Mei 2022. Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim dan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. 

Empat raperda inisiatif tahap I/2022 usulan masing-masing komisi itu disepakati secara aklamasi. Sebelum ditetapkan untuk dilanjutkan pembahasan sampai menjadi peraturan daerah (Perda) inisiatif komisi menjlentrehkan rancangan masing-masing. 
Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) mendapatkan giliran  kali pertama. Komisi I mengusulkan ranperda tentang Fasilitasi  Kegiatan Berusaha di Daerah.

Kemudian, Komisi II (Bidang Perekonomian dan Keuangan)  tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berikutnya, Komisi III (Bidang Pembangunan) mengusulkan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Gresik. Terakhir komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat) tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. 

Juru bicara Komisi III Abdullah Hamdi mengatakan keberadaan radio sebagai media penyiaran di daerah memiliki peran penting, strategis dan penting. Yakni untuk memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan kepada masyarakat.

Dikatakannya, untuk penyelenggaraan penyiaran publik di daerah memerlukan badan hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPRD. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Gresik,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad menyampaikan ranperda inisiatif tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Dijelaskan, ranperda tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat guna pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kehadiran regulasi ini harapannya bisa memberikan payung hukum yang jelas tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Sebab ketika ini dioptimalkan dan dikelola dengan baik maka akan bisa berdaya guna dan memberi manfaat yang lebih luas.

“Ini juga dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzaki, mustahik dan amil zakat sesuai peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah,”imbuhnya.

SUASANA PARIPURNA : Rapat paripurna DPRD Gresik dalam penetapan empat raperda inisiatif komisi tahap I/2022 pada Senin, 23 Mei 2022 (Foto: DPRD Gresik for 1minute.id)

Wakil ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan, empat rancangan peraturan daerah diusulkan oleh masing-masing komisi. Masing-masing telah mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). “Bentuk sinergi dengan pemerintah khususnya program kerja bupati Gresik yang berkaitan dengan infrastruktur, sarana-prasarana, serta pengentasan kemiskinan,”kata Nurhamim yang juga Ketua DPD Partai Golkar Gresik itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir menyatakan, salah satu yang menjadi target  adalah menurunkan angka kemiskinan di Gresik. Legislator dari Kecamatan Wringinanom itu menyebutkan tentang kenaikan angka kemiskinan pada 2021. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per November 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen jika dibandingkan 2020, yakni 12,42 persen. Artinya, ada 2.300 penduduk miskin yang bertambah pada 2021. “Bahkan, masuk lima besar daerah miskin di Jawa Timur,”ujar Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu.

Dari sisi ekonomi, lanjutnya, pihaknya juga berupaya mendorong sektor UMKM kembali bangkit pascapandemi. Khususnya mampu bersaing dengan produk luar daerah serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Termasuk,imbuhnya, menyediakan permodalan dengan suku bunga lunak melalui Bank Gresik. Dengan menekankan pada sektor usaha produktif dan padat karya. “Sesuai komitmen, pemulihan ekonomi daerah menjadi agenda prioritas dalam Pemerintahan 2022,”tegasnya. (yad)

DPRD Gresik Menetapkan 4 Ranperda Inisiatif Komisi Selengkapnya
Berita / Pendidikan / Politik

Asah Kemampuan, Finalis Lomba Live Report PWI Gresik Dialog Bersama Ketua DPRD

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Puluhan finalis lomba Live Report tingkat SMA sederajat berkunjung ke Gedung DPRD Gresik pada Senin, 21 Maret 2022. Kunjungan para finalis live report itu masih dalam rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 kerjabareng DPRD Gresik dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik. 

Kedatangan finalis Lomba Live Report PWI Gresik ke gedung parlemen berkantor di Jalan K.H.Wachid Hasyim, Gresik itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul didampingi anggota Komisi III Lutfi Dhawam, dan Ketua Komisi I Muchamad Zaifudin.  Pertemuan yang dikonsep dengan diskusi tersebut berlangsung gayeng di ruang rapat Paripurna DPRD Gresik.

Para pelajar yang didampingi perwakilan guru masing-masing ini berkesempatan duduk di kursi wakil rakyat. Mereka pun tak menyia-nyiakan kesempatan saat bertatap muka secara langsung dengan para anggota legislatif. Berbagai pertanyaan dan aspirasi pun disampaikan. Para finalis lomba live report juga mendapat penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari anggota legislatif.

Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir menyambut baik kedatangan para peserta lomba Live Report PWI Gresik. Pihaknya pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke ruang paling sakral di kantor dewan, yaitu ruang rapat paripurna. “Saya harap di masa mendatang, kalian mampu menjadi penerus kami di DPRD. Mengawal aspirasi masyarakat dan ikut membangun Kota Gresik,”kata Abdul Qodir kepada para finalis.

Sepuluh finalis lomba Live Report tingkat SMA sederajat ini berasal dari berbagai sekolah di Kabupaten Gresik. Setiap tim terdiri 2-3 siswa. Finalis ini setelah berhasil menyisihkan puluhan peserta lainnya. Para finalis ini akan hadir di Puncak Kegiatan HPN 2022 , Anugerah Giri Pancasuar Awards di Gedung Indoor Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) pada Kamis malam, 24 Maret 2022.

FOTO BARENG : Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir (tujuh dari kanan) bersama finalis dan guru pendamping lomba Live Report PWI Gresik ketika berkunjung ke kantor DPRD Gresik pada Selasa, 21 Maret 2022 ( Foto: PWI Gresik for 1minute.id)

Sebelum mimpi tersebut terwujud, lanjut Qodir, harapannya para siswa mulai terbiasa dengan dunia politik. Misalkan dengan aktif mengikuti organisasi, terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat serta memahami tupoksi anggota DPRD. Yakni fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi. “Sehingga memiliki kapasitas yang mumpuni. Hal tersebut harus terus dipupuk sejak usia remaja,”papar Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu.

Selanjutnya, politisi PKB ini telah menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh para siswa. Mulai dari permasalahan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta inovasi yang dilakukan pemerintah namun belum mampu diterapkan secara efektif.

“Pertanyaan ini sepertinya ngalah-ngalahi (melebihi pertanyaan) wartawan,”canda Qodir sesaat sebelum mulai menjawab satu per satu pertanyaan pelajar.
Abdul Qodir pun mengaku bangga serta mengapresiasi atas semua pertanyaan dan juga masukan dari para pelajar. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa para siswa peduli terhadap perkembangan Gresik menjadi lebih baik. “Hal tersebut tentu wajib untuk terus diasah. Salah satunya dengan mengikuti kompetisi jurnalistik seperti yang dilakukan PWI Gresik,”tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Gresik, M. Zaifuddin. Menurutnya, para anak muda di era perkembangan teknologi sekarang memiliki kesempatan yang lebih terbuka. Yaitu dengan ikut menyampaikan aspirasi masyarakat. “Juga bisa terlibat untuk menyampaikan inovasi yang sudah dilakukan pemerintah kepada masyarakat awam,” jelasnya.

Program pemerintah salah satunya adalah mendorong sektor UMKM agar lebih berkembang. Dan, permasalahan yang sering dialami oleh para pelaku usaha yakni dalam hal administrasi maupun publikasi promosi. “Dengan kecakapan pelajar tentang media sosial. Tentu sangat membantu untuk pengembangan usaha,”tambah Anggota DPRD Lutfi Dhawam. (yad)

Asah Kemampuan, Finalis Lomba Live Report PWI Gresik Dialog Bersama Ketua DPRD Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Gresik Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi, Bebaskan Retribusi Pedagang Pasar Dan Kucurkan Bantuan Modal Usaha

- by chusnul cahyadi


GRESIK,1minute.id – DPRD Gresik mendesak eksekutif untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ada dua metoda percepatan pemulihan ekonomi masyarakat setelah masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekusi.

Dua strategi itu adalah pemberian stimulus fiskal dan non fiskal kepada masyarakat terdampak Covid-19. Khusus pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) di Kabupaten Gresik. Salah satu stimulan itu berupa pembebasan retribusi semua pedagang di pasar tradisional. 

Menurut Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah berhasil mengendalikan persebaran Covid-19. Namun, eksekutif tidak boleh berleha-leha. Sebab, dampak pascapandemi masih dirasakan oleh masyarakat. DPRD Gresik mendorong eksekutif untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi setelah masa pandemi Covid-19.

“Kita minta (eksekutif) fokus penanganan yang terdampak ikutan Covid-19,”kata Abdul Qodir didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim dan Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana dalam jumpa pers di ruang komisi II DPRD Gresik pada Senin, 21 Maret 2022.

Untuk anggaran yang dialokasikan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, imbuh Qodir, harus dimaksimalkan untuk percepatan vaksinasi. “Hari ini (Senin) vaksinasi hampir 80 persen. Harapan, kami (DPRD Gresik,Red) tidak  terlalu lama vaksinasi sudah bisa 100 persen umum, anak dan lansia,”kata Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu. 

Selain itu serbuan vaksinasi semakin masif dilakukan, legislator asal Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik itu, meminta eksekutif untuk membebaskan para pedagang di pasar tradisional dari semua pajak daerah dan retribusi pasar. Qodir mengatakan parlemen berkantor di Jalan K.H.Wachid Hasyim, Gresik telah memberikan persetujuan dan kelonggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Gresik tidak menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) kepada Pemkab Gresik sejak 2020. 

Meski Diskoperindag adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil karena melakukan penarikan retribusi kepada pedagang pasar tradisional. Pembebasan semua retribusi bagi semua pedagang di pasar tradisional tidak mempengaruhi target yang dipatok oleh eksekutif untuk merealisasikan target PAD 2022 sebesar Rp 1,2 triliun.

“Karena kami di legislatif sepakat PAD di Diskoperindag tidak masuk target,”tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik itu. Diskoperindag, lanjutnya,  harus melakukan percepatan pelaksanaan program pemberian stimulus kepada seluruh pedagang pasar tradisional di Gresik. 
Dari seluruh dari program yang direncanakan dalam percepatan pemulihan ekonomi segera melakukan akselerasi, percepatan pelaksanaan program tersebut.

“Teman-teman komisi II akan melakukan hearing  untuk melakukan percepatan program itu,”tegas Abdul Qodir. 
Selain pembebasan retribusi pasar, Abdul Qodir juga meminta Bank Gresik turut serta melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan pemberian modal usaha kepada pelaku UMKM dan pedagang pasar.

“Pinjaman modal sudah disepakati harus diumumkan kepada masyarakat. Sehingga bisa mudah di akses pelaku usaha untuk pemulihan ekonomi,”katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menambahkan, pemerintah harus lebih banyak hadir di tengah-tengah masyarakat. (yad) 

DPRD Gresik Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi, Bebaskan Retribusi Pedagang Pasar Dan Kucurkan Bantuan Modal Usaha Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Gresik Meminta Eksekutif Membuat Strategi Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Sambut Ramadan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebentar lagi Ramadan tiba. Bulan suci yang ditunggu umat muslim. Momen itu, seperti tahun-tahun sebelum dibarengi kenaikan harga kebutuhan pokok. Antara lain, daging sapi merangsek naik diatas harga Rp 100 ribu per kilogram (kg) ; harga telur ayam boiler Rp 23 ribu/kg ; ayam potong Rp 37 ribu/kg ; bawang putih Rp 25 ribu/kg.

Terkereknya harga kebutuhan pokok itu menjadi perhatian legislatif berkantor di Jalan K.H.Wachid Hasyim, Gresik. Dalam forum grup discussion (FGD) di ruang Komisi II DPRD Gresik,  legislatif berharap kepada pemerintah melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok tersebut. Sebab, kenaikan harga kebutuhan itu beban masyarakat semakin bertambah di tengah pandemi Covid-19 yang belum berujung ini.

“Pemerintah harus ada strategi-strategi untuk dapat mengendalikannya,”kata Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana. Politikus Partai Golkar itu berharap strategi yang diambil pemerintah harus tepat. Ia mencontohkan,  kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Jika saat ini stoknya sangat melimpah maka operasi pasar harus terus gencar dilakukan dan merata sampai harga terkendali. Namun, jika jumlah barang terbatas maka waktu operasi pasar itu sebaiknya menjelang Ramadan dan Lebaran.

Ia melanjutkan, semestinya di Gresik tidak sampai terjadi kelangkaan minyak goreng berkepanjangan. Sebab, ada sejumlah produsen besar komoditas tersebut. Dia memahami, ada hubungan rantai suplai mulai dari produsen, distributor, agen, dan seterusnya. “Namun, karena mereka itu hidup dan tinggal di Gresik, maka mereka harus memberikan kontribusi lebih untuk masyarakat Gresik. Karena itu, kami minta data-data produsen kebutuhan pokok yang ada di Gresik, sehingga kami dapat ikut bersama-sama mengontrolnya,” ujarnya.

Dalam FGD tersebut, selain Asroin dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD Gresik Kamjawijono dab Siti Fatimah serta Kepala Dinas  Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag) Pemkab Gresik Agus Budiono dan beberapa perwakilan OPD lain.
Menurut Siti Fatimah, dampak kelangkaan minyak goreng itu membuat semua kalangan kalangkabut. Hingga kini masih terjadi kelangkaan.

Pemerintah semestinya harus terus menyampaikan sampai masyarakat bahwa stok minyak goreng aman. Dengan demikian, warga tidak perlu panik. “Semuanya dibuat mumet. Tidak yang kaya, tidak yang miskin,”katanya. 

Terpisah, Kepala Diskoperindag Pemkab Gresik Agus Budiono mengatakan, pihaknya telah melakukan strategi untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok. Strategi yang dilakukan antara lain,  melakukan komunikasi antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Komunikasi dan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok melalui Sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga  bahan pokok (siskaperbapo) Jawa Timur.

“Bahkan kita memantau siskaperbako nasional,”kata Agus Budiono pada Sabtu, 12 Maret 2022.
Dengan sistem itu, antar kabupaten/kota itu rawan bisa terakomodir daerah yang surplus atau harganya jatuh. “Alhamdulillah, Gresik aman. Tidak ada masalah,” tegasnya. Terkait harga daging sapi menyentuh diatas Rp 100 ribu/kilogram, menurut Agus Budiono tergolong wajar. Ia menyebut rata-rata harga daging sapi antara Rp 85 ribu/kg sampai Rp 103 ribu/kg.

“Itu fluktuasi pasar sudah biasa. Satu sisi konsumen butuh, penjual menaikkan harga. Sebaliknya, permintaan menurun penjual menurunkan harganya. Akan tetapi, bila kondisi mendesak, Agus Budiono mengatakan pihaknya sudah komunikasi dengan pengelola Puspa Sgro. “Puspa Agro ini tempat untuk pendistribusian komuditi yang transaksinya di saluran kepada Kabupaten/kota yang memerlukan,”kata Agus Budiono. (yad)

DPRD Gresik Meminta Eksekutif Membuat Strategi Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Sambut Ramadan  Selengkapnya
Berita / Politik

Ketua DPRD GRESIK:  Refleksi HPN 2022, Perkembangan Eco Tourism Meningkatkan Ekonomi Hijau 

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Ekowisata tumbuh subur bagai jamur di musim hujan. Destinasi Wisata berbasis lingkungan harus segera mendapatkan perhatian dari semua pihak. Persatuan Wartawan Indonesian (PWI) maupun industri yang berada di Gresik. 

Workshop secara daring rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2022 ini digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik di salah satu hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa malam, 8 Februari 2022.

Puncak HPN 2022 dipusatkan di kompleks Masjid Al Alam-dikenal dengan-Masjid Apung, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu, 9 Februari 2022. Dalam workshop study excercis itu, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, perwakilan dari SKK Migas, PT Freeport Indonesia, PT Cargill dan PT Petrokimia Gresik hadir secara dalam jaringan (daring). 

Dalam kesempatan itu, Abdul Qodir menyampaikan saat ini, Eco Tourism menjadi salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Yakni ekonomi yang mengupayakan pertumbuhan tapi tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Seperti yang sudah ada di Gresik ini ada Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun juga punya fungsi wisatanya dengan satwa  dan flora endemiknya, juga menjadi tujuan edukasi dan riset yang potensial untuk terus dikembangkan,”ujar Qodir.

DARING : Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dalam refleksi HPN 2022 secara daring pada Selasa malam, 8 Februari 2022 (Foto : Istimewa)

Saat ini, beberapa desa di Kabupaten Gresik, lanjut Qodir, banyak tumbuh wisata alam yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa setempat. “Dan ternyata hasilnya cukup memuaskan, dengan demikian manfaat ekonominya akan dirasakan masyarakat, disisi lain ekosistem alaminya mau tak mau harus dirawat karena itu yang jadi magnet wisatanya,”kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Driyorejo dan Wringinanom, Gresik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  itu. 

Qodir pun mengajak beberapa perusahaan dan instansi yang juga mengikuti kegiatan refleksi HPN itu seperti SKK Migas, Petrokimia Gresik, PT. Freeport Indonesia, Cargill, Pertamina untuk turut mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi hijau, khususnya sektor eco tourism.

Selain itu, ketua DPC PKB Gresik itu, berharap pengelola Desa Wisata melakukan sinergi. Ia mencontohkan tentang souvenir atau oleh-oleh bagi wisatawan. “Ada produk unggulan satu desa bisa disinergikan dengan desa lainnya,”katanya. 

Sementara itu, Ketua PWI Gresik Ashadi Iksan menyampaikan bila peran pers salah satunya sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi dan pengembangan masyarakat. “Tentu kami dengan senang hati mengangkat, mempromosikan wisata hijau di Gresik. Mengapa demikian, karena pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan penduduk sebenarnya tidak boleh dipisahkan,”ujarnya. (*)

Ketua DPRD GRESIK:  Refleksi HPN 2022, Perkembangan Eco Tourism Meningkatkan Ekonomi Hijau  Selengkapnya
Berita / Politik

Dua Wakil Ketua DPRD Gresik Gelar Sosper Desa Wisata untuk Dongkrak PAD 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dua Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Ahmad Nurhamim dan Nur Saidah menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 7 tahun 2021 tentang Desa Wisata. Sosper tahap pertama tahun 2022 itu dihelat di salah satu kafe di Kecamatan Cerme pada Minggu malam, 30 Januari 2022.

Dalam pemaparannya, Ahmad Nurhamim menjelaskan prinsip diselenggarakannya Desa Wisata. Menurut Anha-sapaan-Ahmad Nurhamim, ada tiga prinsip yakni pemberdayaan masyarakat, potensi dan pengembangan budaya dan kearifan lokal serta kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan melalui pengembangan Desa Wisata bisa meningkatkan nilai tambah di desa khususnya ekonomi masyarakat. “Wajib hukumnya, melalui perda ini bisa terwujud Desa Wisata yang berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat,”tegas Ketua DPD Partai Golkar itu optimis.

Di kesempatan yang sama Nur Saidah juga menjelaskan maksud dengan adanya perda Desa Wisata ini. Menurut Nur Saidah, Perda Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kawasan pedesaan agar sesuai perencanaan pembangunan Daerah.

Legislator dari Partai Gerindra juga menekankan bahwa tujuan utama dari pengembangan Desa Wisata adalah peningkatan  pendapatan asli daerah (PAD)”Tentunya tujuan akhirnya adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga nantinya desa bisa mandiri,” pungkasnya. Sosper Tahap I/2022 digelar serentak oleh 50 anggota DPRD Gresik di berbagai tempat selama Januari-Februari 2022. (yad)

Dua Wakil Ketua DPRD Gresik Gelar Sosper Desa Wisata untuk Dongkrak PAD  Selengkapnya
Berita / Politik

Komisi III DPRD Gresik Gelar FGD Bahas Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Ekologis

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai menggagas pembangunan infastruktur berbasis ekologis. Seharusnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan tetap harus tetap ramah lingkungan. 

Sayangnya, masifnya pembangunan jalan dan jembatan seringkali mengabaikan dampak ekologis atau lingkungan. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Gresik. Komisi yang membidangi urusan infrastruktur dan lingkungan hidup ini mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas persoalan tersebut.

Mulai dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPPKAD, Dishub dan perwakilan masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan ada sebuah dilema dalam pembangunan infrastruktur. Disatu sisi pembangunan penting dilakukan untuk meningkatkan ekonomi tapi disisi lain pasti akan merusak lingkungan. “Untuk itu kami mengajak OPD untuk duduk bersama membahas permasalah  ini,”ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) di ruang rapat pimpinan DPRD Gresik pada Kamis, 27 Januari 2022.

Untuk itu, perlu ada kajian bersama bagaimana pembangunan jalan dan jembatan yang tetap berbasis ekologis. Entah itu terkait dampaknya maupun material yang digunakan. “Misalnya apakah wajib pembangunan jalan dan jembatan harus ada analisis dampak  lingkungan (amdal). Atau bisa juga terkait material menggunakan geopori yang bisa menyerap air agar mengurangi banjir,”ungkap dia.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III Mustajab. Pihaknya meminta agar pembangunan jalan tetap harus ada penghijauannya. “Jadi tidak hanya jalan dibiarkan panas seperti itu. Tapi juga ada pohonnya,”katanya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi III lainnya, Khomsatun meminta agar DPU bisa belajar dari daerah lain yang telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan. Misalnya Mojokerto. “Jalannya sudah bagus. Bisa belajar dari mereka bagaimana menyelesaikan pembangunan jalan,”imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Kabid Bina Marga DPU Gresik Eddy Pancoro mengatakan selama ini DPU selalu menyertakan UKL-UPL dalam pembangunan jalan. Tapi UKL-UPL untuk satu ruas. “Bukan per proyek. Tapi per ruas. Kami juga selalu berkoordinasi dengan DLH terkait pergantian pohon yang ditebang karena pembangunan,”kata Eddy Pancoro.

Terkait penggunaan material seperti geopori maupun aspal plastik pihaknya memang belum mengaplikasikannya. Sebab sesuai aturan hanya ada tiga jenis pengerasan jalan. Yakni, beton, aspal dan makadam. Selain itu juga menghitung anggaran yang ditetapkan APBD Gresik.

“Selama ini kami hanya mengkaji kondisi tanahnya. Seperti di utara bisa menggunakan aspal karena tanahnya keras. Kalau di selatan beton karena tanahnya tidak sekeras di utara,” terangnya.

Sementara itu, Perwakilan Bappeda Gresik Hafi mengaku cukup mengapresiasi wacana dewan dalam menggunakan material yang ramah lingkungan. Karena anggarannya terbatas mungkin tidak perlu satu ruas. Bisa dicoba pilot projek beberapa kilometer. Hasilnya lebih kuat mana dan seberapa jauh efisiennya dalam penggunaan anggaran. “Memang perlu dicoba inovasi dalam pembangunan jalan. Kami nanti akan berkoordinasi dengan DPU dan DLH terkait hal tersebut,” imbuhnya. (yad)

Komisi III DPRD Gresik Gelar FGD Bahas Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Ekologis Selengkapnya
Berita / Politik

FGD Pra Musrenbang, DPRD Gresik Akan Maksimal Memperjuangkan Harapan Kepala Desa 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Forum Group Discussion (FGD) Pra Musrenbang Kecamatan Duduksampeyan Tahun Anggaran (TA) 2023 terasa lebih berbobot. Pasalnya, pra Musyawarah Rencana Pembangunan itu dihadiri oleh sejumlah wakil rakyat, DPRD Gresik. Mulai Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad (F-PKB) dan sejumlah anggota DPRD Gresik dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cerme dan Duduksampeyan. Antara lain, Hamzah Takim (F-Partai Golkar).

Pra Musrenbang ini digelar di Kantor Kecamatan Duduksampeyan ini dihadiri Naili, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gresik, Camat Duduksampeyan serta para Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Sekdes) se- Kecamatan Duduksampeyan ini digelar pada Senin, 24 Januari 2022.

Kehadiran anggota parlemen berkantor di Gedung DPRD Gresik di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu untuk mendengarkan dan menampung aspirasi para kepala desa.Pra Musrenbang tingkat kecamatan adalah menetapkan bersama-sama rancangan prioritas kecamatan berdasarkan usulan-usulan prioritas dari musrenbang desa yang telah diselenggarakan. 

Usulan kegiatan yang nantinya dianggap sebagai prioritas pembangunan. Bentuk pembangunan dalam wujud fisik maupun non fisik seperti infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan dibahas dan diputuskan ketika diadakan musrenbang kecamatan pada Kamis besok, 28 Januari 2022.

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah menjelaskan tata cara yang harus dilaksanakan pemerintah desa dan kecamatan dalam mengajukan prioritas pembangunan TA 2023. Disamping itu, ia juga membahas mengenai usulan perbaikan infrastruktur yang akan dikerjakan. Salah satunya pengurukan bawah jembatan Desa Kemudi untuk mengantisipasi banjir dan masih banyak lagi perbaikan infrasruktur yang menjadi prioritas wilayah Kecamatan Duduksampeyan.

Dalam sesi tanya jawab, Kades Gredek Muhammad Bahrul Ghofar mewakili unek-unek kepala desa melontarkan pertanyaan apakah Glosarium atau perencanan pembangunan 2022 terutama pembangunan Balai Desa dan GOR bisa dilanjutkan kembali atau tidak karena kelanjutan pembangunan tersebut tidak ada pada Glosarium 2023. 

Selain itu, Ghofar meminta penjelasan tentang petunjuk teknis (Juknis) tentang alokasi anggaran BUMDEs, persoalan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap). Ghofar berharap DPRD memperjuangkan hak tunjangan kepala dan perangkat desa. 

Menanggapi aspirasi kepala desa itu, Nur Saidah mengatakan kepala desa yang menginginkan adanya pembangunan Balai Desa dan Gor atau gedung serbaguna yang tidak masuk dalam kategori 8 prioritas pembangunan, Ia beserta anggota dewan tetap turut memperjuangkan karena menurutnya, hal itu menyangkut pelayanan masyarakat.

“Walaupun itu bukan prioritas, tetapi dalam hal melayani masyarakat ada hambatan, kita akan mencoba memperjuangkan. Paling tidak lihat kondisi tertentu,”ungkap Nur Saidah, politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut Nur Saidah berpesan kepada kepala desa bahwa perencanaan itu harus dimulai dari usulan yang benar, administrasi juga harus dilakukan dengan benar, lokasi yang diusulkan jangan sampai salah dan usulan perencanaan harus sesuai tidak boleh keluar dari RKPDes dan RPJMDEs. (yad)

FGD Pra Musrenbang, DPRD Gresik Akan Maksimal Memperjuangkan Harapan Kepala Desa  Selengkapnya
Berita / Politik

Gayeng, Tiga Wakil Ketua DPRD Gresik, Sosialisasikan Tiga Perda

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Tiga pucuk pimpinan DPRD Gresik melakukan Sosialisasi Perundangan (Sosper) 2021 di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng pada Minggu, 5 Desember 2021. Mereka adalah Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan dan Nur Saidah. Sosialisasi  tahap V yang dilakukan oleh tiga orang Wakil Ketua DPRD Gresik itu berlangsung ganyeng. 

Sebab, Sosper dikemas dengan santai tapi serius. Ada tiga Peraturan Daerah (Perda) Gresik yang disosialisasikan kepada warga desa setempat itu. Tiga perda itu adalah Perda Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ; Perda Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri.

Nur Saidah, misalnya. Legislator perempuan dari Partai Gerindra itu menyatakan, pimpinan DPRD Gresik selalu kompak. Menjalankan tugas bareng-bareng sesuai tugas pokok dan fungsinya (tusi). “Ya, begini inilah tugas anggota DPRD kerja bareng. Tapi, saat pemilu perang lagi,”katanya disambut tepuk tangan peserta sosialisasi.

Mujid Riduan menjelaskan bahwa sosperda adalah bagian dari tupoksi DPRD Kabupaten Gresik, sehingga apa yang sudah kita sahkan kita sosialisasikan kepada masyarakat. “Supaya masyarakat mengetahui dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, khususnya terkait pemerintahan, dan kehidupan sehari hari, artinya semuanya harus memahami semua aturan yang berlaku,”kata Mujib yang juga Ketua DPC PDI-P Gresik.  

Hal sama diungkapkan Ahmad Nurhamim. Ketua DPD Partai Golkar Gresik membahas materi tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri. Ketiga narasumber itu mengajak kepada peserta sosialisasi untuk mempelajari buku materi yang telah diberikan. “Buku yang sudah diberikan bisa dipelajari dan dipahami agar bisa bermanfaat,”kata mereka. (yad)

Gayeng, Tiga Wakil Ketua DPRD Gresik, Sosialisasikan Tiga Perda Selengkapnya
Berita / Politik

DPRD Gresik dan REI Gresik Salurkan Bantuan Sembako Warga Terdampak Banjir Kali Lamong

- by chusnul cahyadi


GRESIK, 1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik terus berikhtiar meringankan beban masyarakat di aliran Kali Lamong. Antara menggelontorkan bantuan 2 ton beras dan 32 dus mi instan kepada warga Desa Deliksumber dan Sedapurklagen di Kecamatan Benjeng. 

Bantuan tersebut diantarkan langsung oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan tiga wakil DPRD Gresik Mujib Riduan, Ahmad Nurhami dan Nur Saidah. Bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir Kali Lamong itu hasil sinergi DPRD Gresik dengan Pengurus Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Gresik.

Penyerahan bantuan sembako diserahkan pada Rabu, 1 Desember 2021. Selain pimpinan DPRD Gresik juga Ketua REI Komisariat Gresik Widodo Feriyanto dan pengurus lainnya diantaranya M Yazid Bachtiar. 
“Alhamdulillah, kami  bersama para pengusaha yang tergabung dalam REI Komisariat Gresik bisa bersinergi untuk bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat korban banjir akibat luapan Sungai Kali Lamong,”ujar Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir pada wartawan.  

KOMPAK : (ki-ka) Pimpinan DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Mujib Riduan, Much Abdul Qodir dan Nur Saidah dalam penyerahan bantuan kepada masyarakat Desa Deliksumber, Kecamatan Benjeng, Gresik pada Rabu, 1 Desember 2021 (Foto : ist)

Dihadapan perwakilan warga desa, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gresik itu memohon maaf kepada masyarakat, karena banjir tahunan belum teratasi. Kendati begitu, DPRD dan Pemkab Gresik serta menggandeng berbagai pihak akan terus berikhtiar membebaskan masyarakat Gresik Selatan dari bencana banjir. 

Pihaknya menyadari bahwa untuk menyelesaikan banjir Kali Lamong tidak mudah, butuh sinergitas dari semua stakeholder. Namun pihaknya bersama Pemkab Gresik akan terus bersinergi  meminimalisir dampaknya. Qodir mencontohkan pelebaran sungai yang menyempit dan pengerukan sungai yang dangkal. “Kami terus berupaya mengurangi dampaknya. Seperti melakukan pengerukan, normalisasi, pelebaran sungai yang mengalami penyempitan dan lainnya,”tandas Ketua DPC PKB Gresik itu.

DPRD Gresik, tambahnya, selama ini sudah maksimal dalam  mencari titik solusi meski kewenangannya (DPRD Gresik dan Pemkab Gresik) terbatas oleh aturan kewenangan pusat. Sikap DPRD, kata Abdul Qodir, yakni meminta Pemkab Gresik untuk inventarisir waduk di sekitar wilayah Kali Lamong, supaya air dari Kali Lamong bisa diarahkan ke waduk yang sudah ada. “Kami di DPRD sudah jauh-jauh hari meminta Pemerintah Daerah inventarisir waduk-waduk yang ada,”katanya.

Selain itu, DPRD Gresik dan Pemkab Gresik juga sepakat menganggarkan Rp 8 Miliar di  Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Gresik 2021, untuk pembelian alat berat dan biaya teknis. “Di P-APBD 2021 kita anggarkan untuk pembelian alat berat dan keperluan teknis yang lain. Harapan kami, usaha itu untuk mengurangi dampak agar tidak masuk ke pemukiman dan lahan persawahan,”jelasnya. (yad)

DPRD Gresik dan REI Gresik Salurkan Bantuan Sembako Warga Terdampak Banjir Kali Lamong Selengkapnya