GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani melantik dan mengambil sumpah jabatan 402 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Pelantikan dilakukan di hall parkir Selatan Kantor Bupati Gresik pada Selasa, 18 Januari 2022.
Pelantikan ratusan pejabat baru ini untuk pengisian struktur organisasi tata kelola (SOTK) baru. Dalam pelantikan kali ini, Pemkab Gresik menggabungkan dua organisasi perangkat daerah (OPD) dan membentuk satu OPD baru.
Dua OPD yang digabung itu adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Gresik menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemuda, Olahraga ( Disbudparekrafpora) dan Dinas Pertanahan di merger dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Gresik.
Selain marger dua OPD itu, Pemkab Gresik membentuk OPD baru yakni Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Gresik. Sebelumnya, UPT Damkar tergabung di Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP). “Pengabung dua OPD dan pembentukan satu OPD baru ini untuk efisiensi. Pemkab bisa menghemat anggaran puluhan miliar,”kata Bupati Fandi Akhmad Yani didampingi Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dan Sekda Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman usai pelantikan.
Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani melanjutkan, efisien anggaran dilakukan pemerintah ini akan digunakan untuk percepatan pembangunan di Gresik. Tentang OPD baru, Dinas Damkar, Menurut Bupati 36 tahun ini karena Gresik dikenal sebagai Kota Industri. “Akan tidak elok bila tidak ada Dinas Damkar,”tegasnya.
Seperti diberitakan, gerbong mutasi di pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali bergulir. Mutasi dan promosi hari ini, Selasa, 18 Januari 2022 menyasar pimpinan tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemkab Gresik. Sebanyak 402 (bukan 274 pejabat seperti diberitakan sebelumnya) yang dilantik. (yad)
GRESIK,1minute.id – Gerbong mutasi di pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali bergulir. Mutasi dan promosi hari ini, Selasa, 18 Januari 2022 menyasar pimpinan tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional ini digelar di parkir selatan Kantor Bupati Gresik di Jalan DR Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Gresik.
Informasi yang dihimpun mutasi dan promosi kali berjumlah 274 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gresik diambil sumpahnya. Mayoritas adalah guru dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik. Selain itu, juga dilakukan peleburan di organisasi perangkat daerah (OPD). Antara lain adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Pertanahan Gresik.
Dispora digabung dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora). Sedangkan Dinas Pertanahan dilebur ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik. Belum diketahui siapa yang terpilih menjabat kepala OPD hasil peleburan itu. Ketika berita ini ditulis, petugas masih membacakan surat keputusan (SK) pengangkatan jabatan baru tersebut. Sekitar pukul 09.00 masih 167 SK yang dibacakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman dalam surat undangan menyatakan sehubungan acara tersebut dimohonkan saudara yang untuk dilantik dan mengangkat sumpah jabatan di lingkungan Pemkab Gresik hadir pada hari Selasa, 18 Januari 2022 memakai pakaian PSL (Full Dress).
Pelantikan dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 11/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17/2020 berbunyi setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan harus dilantik dan mengangkat sumpah jabatan menurut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (yad)
GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani melantik dan mengambil sumpah jabatan Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Pelantikan sebanyak 378 pejabat itu dilakukan di parkir selatan Kantor Bupati Gresik pada Jumat, 31 Desember 2021.
Fandi Akhmad Yani dalam keterangannya menjelaskan bahwa kegiatan pelantikan sejatinya merupakan amanah dari Mendagri dalam rangka mendukung penyempurnaan birokrasi, yakni dengan menjadikan eselon IV dan eselon III menjadi jabatan fungsional.
Wakil Bupati Aminatun Habibah menegaskan bahwa mutasi dan kenaikan jabatan merupakan hal yang biasa dalam lingkungan ASN. Sehingga sudah selayaknya bahwa dimanapun ASN ditempatkan untuk selalu memberikan kinerja dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini karena dalam pertimbangan mutasi dan kenaikan. “Pada hakikatnya, perpindahan jabatan itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh merasa tertekan dan itu sudah menjadi tugas ASN untuk melaksanakannya,”kata Bu Min-sapaan akrab-Aminatun Habibah itu.
Dalam pengambilan keputusan tersebut juga tidak lepas dari berbagai tolok ukur diantaranya kapasitas kompetensi, integritas, loyalitas dan juga moralitas. Dengan berbagai pertimbangan tersebut maka kita semua harus memberikan kinerja yang terbaik untuk Kabupaten Gresik. “Mari bersama-sama membangun Kabupaten Gresik dengan sebaik-baiknya, dan semua adalah untuk masyarakat Kabupaten Gresik,”harap Bu Min.
Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik Nasriyah mengatakan, sebanyak 378 orang yang dilantik. Mereka terdiri dari 13 orang jabatan administrator, jabatan pengawas (28 orang), jabatan fungsional (283 orang), serta kepala sekolah (54 orang). (yad)
GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik mengajak perusahaan di Kecamatan Kebomas berkolaborasi dan sinergi dalam penanganan banjir Kali Lamong. Caranya, perusahaan mengalokasikan corporate Social Responsibility (CSR) untuk normalisasi Kali Lamong melalui paguyuban pengusaha.
Penuntasan penanganan banjir Kali Lamong yang sudah puluhan tahun menjadi prioritas Pemkab Gresik. Pertemuan perwakilan pengusaha di Kecamatan Kebomas dihelat di sebuah hotel di Jalan Veteran, Gresik itu dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman dan Camat Kebomas Miftachul Huda.
Washil Miftachul Rachman mengatakan pertemuan dengan perwakilan perusahaan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan di wilayah Kecamatan Kebomas untuk membentuk paguyuban, serta mengajak perusahaan untuk mendukung program pemerintah daerah dalam bentuk CSR untuk penanganan banjir di Kali Lamong.
“Dengan jumlah perusahaan sebanyak 356 perusahaan yang berada di Kecamatan Kebomas, akan sangat membantu Kabupaten Gresik apabila kegiatan CSR-nya dilakukan dalam bentuk normalisasi aliran Kali Lamong yang melintasi Kecamatan Kebomas,”kata mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Gresik itu.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menjelaskan banjir luapan Kali Lamong yang terjadi setiap tahunnya merupakan masalah yang belum teratasi. Kali Lamong sendiri merupakan sungai yang melintasi beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik. Salah satunya adalah Kecamatan Kebomas yang mana dilewati Kali Lamong sepanjang kurang lebih 9 kilometer.
“Banjir Kali Lamong yang setiap tahun terjadi di Kabupaten Gresik ini menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, mulai dari gagal panen hingga rusaknya infrastruktur. Kerugian yang besar ini membuat penanganan banjir Kali Lamong menjadi kebijakan prioritas Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dari itu kami menawarkan agar dana CSR di perusahaan dapat difokuskan untuk penanganan banjir Kali Lamong, alih-alih digunakan untuk kegiatan sosial ketika banjir,” ujar Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad itu.
Oleh karenanya, Gus Yani mengajak seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Kebomas untuk membuat satu Paguyuban yang menaungi perusahaan di wilayah Kecamatan Kebomas sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi untuk kemajuan Kabupaten Gresik. “Kami melihat adanya peluang kebersamaan gotong royong antara perusahaan dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Gresik.
Dengan membentuk paguyuban, kami mendorong adanya gotong royong untuk mencapai tujuan tidak hanya sosial namun juga menjalin silaturahmi antar perusahaan di wilayah Kecamatan Kebomas serta paguyuban dapat langsung bersinergi dengan pemerintah,” tambah Bupati 36 tahun itu.
Sebelumnya, Pemkab Gresik Pemerintah telah melaksanakan penanganan banjir Kali Lamong di berbagai kecamatan dengan menggandeng perusahaan wilayah tersebut. Pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Cerme telah direalisasikan serta normalisasi di beberapa titik telah dilaksanakan dengan menggandeng perusahaan lokal. Pemerintah Kabupaten Gresik sendiri juga telah memfokuskan APBD untuk penanganan Banjir.
Berbagai upaya dilakukan Pemkab Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) maupun berkolaborasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang memiliki wewenang dalam penanganan Kali Lamong. Efek yang nyata dirasakan setelah adanya normalisasi tersebut adalah makin berkurangnya wilayah yang terdampak banjir dan durasi banjir yang semakin menurun sehingga banjir bisa lekas surut. (yad)
GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani melantik dan mengambil sumpah sembilan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 9 Desember 2021.
Sembilan pejabat promosi ke eselon II itu adalah Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Gresik S. Hariyanto ; Kadinkes dr Mukhibatul Khusnah; Kadinsos Gresik dr Umi Khoiroh ; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Gresik A.M. Reza Pahlevi dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Gresik Suprapto.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Achmad Hadi ,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Daerah (Bappeda) Gresik Misbahul Munir , Direktur RSUD Ibnu Sina Gresik dr Soni dan Asisten Perintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Gresik Suyono.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengingatkan kepada sembilan pejabat baru dilantik bekerja secara tim. Tidak bekerja sendiri-sendiri. Sebab, tantangan kedepan cukup berat. “Team work harus dijalankan. Buatlah kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat,”kata Bupati Fandi Akhmad Yani dalam sambutannya. Untuk bisa mengetahui kebutuhan masyarakat, seorang pejabat harus memiliki kepekaan, empati responsif dan solutif.
Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani lalu menyebutkan satu per satu pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan. DPM-PTSP, diantaranya. Ia memberikan tantangan kepada Reza Pahlevi, Kepala DPM-PTSP Gresik membuat program percepatan perizinan operasional lembaga pendidikan dan kemudahan investasi.
“Banyak lembaga pendidikan kita kesulitan mengurus perizinan, bikin satu gebrakan, permudah izin lembaga kependidikan. Seban, Investasi untuk anak bangsa. Juga, investasi skala besar maupun skala kecil,” kata Gus Yani.Pelantikan dan Pengambilan Sumpah berlangsung khidmat ini dihadiri Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Gresik.
Terpisah, Kepala DPM-PTSP Gresik A.M Reza Pahlevi mengatakan, bahwa dirinya siap mengemban amanah dan melaksanakan sebaik-baiknya tugas yang dipercayakan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. “Kita sudah memiliki strategi untuk memberikan kemudahan perizinan, izin lembaga kependidikan yang nantinya akan dilaksanakan fasilitasi mulai di tingkat Kecamatan sehingga bisa memudahkan masyarakat,”kata Reza.
“Dan untuk investasi pastinya kita akan melakukan berbagai percepatan sehingga akan memberikan kemudahan untuk investasi di Kabupaten Gresik,”imbuh mantan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Gresik itu. (yad)
GRESIK,1minute.id– Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani melantik dan mengambil sumpah 364 calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di halaman Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 2 Desember 2021. Ratusan aparatur negeri sipil (ASN) anyar itu bagai penambah energi baru dan modal untuk akselerasi kemajuan bersama bagi Kabupaten Gresik.
Fandi Akhmad Yani mengucapkan selamat dan sukses kepada CPNS yang baru diambil sumpahnya untuk menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Gresik. “Saya berharap saudara-saudara bisa bekerja lebih keras, penuh inovasi dan kaya kreativitas tidak lain untuk Gresik yang kita cintai,”ujar Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani.
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah CPNS menjadi PNS itu dihadiri Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Sekretaris Daerah Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Plt Badan Kepegawaian Kabupaten Gresik (BKD) Nasriyah dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Gresik.
Bupati Yani menambahkan ada 3 tantangan besar yang harus berhasil kita hadapi untuk mencapai tujuan kemajuan bersama. Tiga tantangan tersebut diantaranya perkembangan teknologi menuju era 4.0 dan ditambah dengan pandemi yang mempercepat digitalisasi di segala aspek, sehingga apabila tidak beradaptasi maka otomatis akan ditenggelamkan oleh teknologi tersebut.
“Energi baru dari CPNS yang diambil sumpahnya hari ini akan muncul gagasan yang visioner dan melek teknologi,”tegasnya. Bupati Yani berharap dengan adanya energi baru dari CPNS yang diambil sumpahnya hari ini akan muncul gagasan yang visioner dan melek teknologi. Hal ini lantaran perkembangan zaman menuju era 4.0 dan ditambah dengan pandemi yang mempercepat digitalisasi di segala aspek, sehingga apabila tidak beradaptasi maka otomatis akan ditenggelamkan oleh teknologi tersebut.
SUMPAH/JANJI : Prosesi pelantikan 364 CPNS menjadi PNS Pemkab Gresik di halaman Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 2 Desember 2021 (Foto : Humas Pemkab Gresik for 1minute.id)
Tantangan berikutnya adalah Pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Meskipun saat ini tren kasus positif di Kabupaten Gresik semakin menurun, bukan berarti Covid-19 sudah hilang dan bisa melupakan protokol kesehatan.
“Saat ini kita sudah berada di Level 1, tetapi kita tidak boleh lupa 2-3 bulan kebelakang dimana banyak sahabat dan orang terdekat kita yang terkena dampak Covid-19. Maka sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita untuk memberikan pelayanan mendasar yang terbaik. Jangan meremehkan, jangan membeda-bedakan,”pesannya.
Tantangan terakhir, lanjut Bupati Fandi Akhmad Yani, adalah jangan terjebak dengan rutinitas. Dengan terjebak dengan kebiasaan yang berulang-ulang, maka inovasi dan terobosan baru tidak akan muncul dari diri masing-masing. “Semoga dengan dilantiknya saudara-saudara hari ini, bisa memberikan warna baru, terobosan baru, energi baru untuk kemajuan Kabupaten Gresik,”harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil diawal sambutan, menyatakan pengambilan sumpah/janji PNS merupakan ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap CPNS yang diangkat sebagai PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. Pada kesempatan ini, diambil sumpah/janji sebanyak 364 CPNS formasi 2019 dengan rincian golongan ruang II/c sebanyak 20 orang ; III/a 313 orang dan III/b 31 orang. (yad)
GRESIK,1minute.id – Kepala Kejaksan Negeri (Kajari) Gresik Heru Winoto menyatakan peredaran rokok tanpa cukai merugikan negara. Kejaksaan Negeri Gresik siap berkolaborasi untuk memberantas peredaran rokok ilegal itu.
“Negara akan kehilangan miliaran rupiah atas cukai rokok jika peredaran rokok ilegal masih berlangsung. Untuk itu penegak hukum harus lebih intens melakukan operasi gabungan guna memberantas peredaran rokok ilegal,”tegas Heru Winoto kepada wartawan di kantornya pada Senin, 29 November 2021.
Kajari Heru Winoto menambahkan, Bea Cukai Gresik sebagai ujung tombak pemberantasan rokok ilegal harus lebih intens dan berani melakukan operasi gabungan dengan mengandeng aparat penegak hukum (APH), seperti Kejaksaan, Kepolisian dan TNI serta Pemerintah Daerah agar peredaran rokok ilegal dapat diberantas.
”Rutin melakukan kegiatan razia dan operasi lapangan sehingga tidak ada lagi ruang gerak para pengemplang pajak cukai tersebut,” tegasnya.
Komitmen Korp Adhyaksa untuk pemberantasan peredaran rokok ilegal telah dibuktikan dengan melakukan penindakan kepada pelakunya.
MUSNAHKAN BARANG BUKTI ROKOK ILEGAL: Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Gresik Nono Mursito, Kasat Reskoba Polres Gresik AKP Irwan Tjatur Pambudi, Sekda Gresik Washil Miftachul Rachman, Kajari Gresik Heru Winoto , Humas Pengadilan Negeri Gresik Fatkhur Rochman dan Kepala BNNK Gresik AKBP Supriyanto menyaksikan memusnahkan barang bukti rokok ilegal dari terpidana yang telah berkekuatan hukum di halaman Kejari Gresik pada 24 November 2021 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)
Seperti diberitakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik memusnahkan 106.800 rokok tanpa cukai di halaman Kantor Korp Adhyaksa Gresik di Jalan Permata, Kompleks Perumahan Graha Bunder Asri, Kecamatan Kebomas pada Rabu, 24 November 2021.
Ribuan batang rokok senilai Rp 97,18 juta itu dimusnahkan dengan cara dibakar dan digilas menggunakan stomewals. Rokok yang dimusnahkan itu berasal dari seorang terpidana. Tidak dijelaskan identitas terpidana perkara rokok ilegal itu.
Pemusnahan barang bukti rokok ilegal alias tanpa cukai karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu dilakukan bersama-sama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Washil Miftachul Rachman, Kepala BNNK Gresik AKBP Supriyanto, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Gresik Nono Mursito, serta Kasat Narkoba Polres Gresik AKP Irwan Tjatur Pambudi, Humas Pengadilan Negeri Gresik Fatkhur Rochman.
Ada tiga tong tempat pembakaran. Prosesi pembakaran dilakukan bersama-sama dengan para undangan tersebut. Di tempat lainnya, seorang operator stomewals menggilas ribuan rokok itu. Setelah tergilas, rokok yang sudah gepeng itu lalu dimasukkan ke tempat pembakaran hingga menjadi abu. Abu rokok tersebut kemudian di pendam ke tanah. Pemusnahan rokok ilegal itu menegaskan komitmen aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pemberantasan peredaran rokok tanpa cukai di pasaran.
SOSIALISASI: Staf Bagian Komunikasi Pimpinan Pemkab Gresik Membagikan stiker kepada pedagang saat sosialisasi di Pendapa Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Gresik (Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)
Pasalnya, peredaran rokok tanpa cukai itu berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, upaya perlindungan terhadap konsumen. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Heru Winoto menegaskan, ribuan batang rokok itu dilakukan setelah memiliki kekuatan hukum tetap. ”Ada satu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gresik,”kata Heru Winoto usai acara pemusnahan barang bukti dikantornya.
Rokok Ilegal itu kalau dinominalkan senilai Rp 97,18 juta. ”Kami siap bersinergi, berkolaborasi dengan semua pihak untuk mendukung pemberantasan peredaran rokok ilegal,”tegas Heru Winoto.
Heru kembali menegaskan komitmen Korp Adhyaksa untuk turut menciptakan masyarakat Gresik yang lebih baik. Menekan peredaran rokok tanpa cukai di pasaran. Pemberantasan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Tapi, harus dilakukan secara bersama-sama, berkolaborasi, bersinergi dengan Pemkab Gresik, Bea Cukai, Kepolisian, BNNK dan Pengadilan Negeri serta rumah tahanan (rutan) Gresik. ”Kami siap berkoordinasi untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal,”tegasnya.
Sementara itu, tiga pilar yakni Bea Cukai Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik dan Pemkab Gresik getol melakukan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan di daratan hingga kepulauan. Tujuannya, masyarakat dan pedagang mengenali ciri-ciri rokok ilegal. Pedagang tidak menjual. Sedangkan, masyarakat tidak membeli rokok tanpa cukai tersebut. (yad)
GRESIK,1minute.id – Sebanyak 15 dari 27 kandidat pimpinan Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menjalani General check up di RSUD Ibnu Sina Gresik pada Rabu besok, 23 November 2021. Mereka menjalani tes Kesehatan setelah panitia seleksi terbuka (Pansel) menetapkan mereka melaju ketiga besar.
Belasan pejabat itu memperebutkan menduduki lima kursi jabatan eselon dua yang lowong saat ini. Lima kursi yang belum memiliki pimpinan definitif itu adalah Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik); Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) ; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPM-PTSP) ; Kepala Dinas Sosial (Dinsos) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bappeda).
Sedangkan,12 pejabat lainnya menjalani General check up pada Kamis lusa, 24 November 2021. Mereka kandidat calon pimpinan di Dinas kesehatan (Dinkes) Gresik; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) ; Direktur Utama RSUD Ibnu Sina dan Asisten Perintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Untuk diketahui, panitia seleksi terbuka (Pansel) telah mengumumkan 3 besar jabatan pimpinan Pratama di Lingkungan Pemkab Gresik. Sebanyak 27 pejabat itu memperebutkan 9 kursi yang lowong di Pemkab Gresik.
Sembilan kursi yang lowong berdasarkan pengumuman bernomor 09/PANSEL/2021 diteken oleh Sekretaris Daerah Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman itu yakni Dinas Pendidikan (Dispendik); Dinas Kesehatan (Dinkes) ; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPM-PTSP) dan Dinas Sosial (Dinsos). Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) ; Direktur Utama RSUD Ibnu Sina dan Asisten Perintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Mereka yang lolos ketiga besar setelah Pansel melakukan penilaian Seleksi Administrasi, Penelusuran Rekam Jejak, Seleksi Kompetensi dengan Metode Assessment Center, Penulisan Makalah, Presentasi dan Wawancara serta Tes Kesehatan (termasuk Tes Bebas Narkoba). “Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021 bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat,”ujar Washil dalam surat pengumuman yang diteken Senin, 22 November 2021.
Untuk tahapan berikutnya, 27 pejabat itu harus menjalani General check up di RSUD Ibnu Sina Gresik. Tes Kesehatan dibagi dua sesi yakni Selasa dan Rabu, 23-24 November 2021. Hari pertama untuk calon kandidat yang menduduki kursi Kadispendik; Kepala DPM-PTSP; DPUTR; Pol PP dan Bappeda. Sedangkan, hari Kamis, untuk posisi Kadinkes; Kadinsos ; Direktur RSUD Ibnu Sina dan Asisten Perintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Ini 9 kursi dan 27 kandidat pejabat yang bakal mengisi kursi secara definitif itu. (yad)
Nama ini disusun berdasarkan urutan abjad sebagai berikut: A. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Ali Mahfud ; Daifi ; S. Hariyanto B.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Gresik Achmad Hadi ; Dhiannita Tri Astuti dan Ketuk Pratikno C. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gresik. A.M. Reza Pahlevi ; Farida Haznah Makruf dan Subhan D. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Daerah Gresik. Herawan Eka Kusuma ; Misbahul Munir dan Narto E. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Gresik. Mochamad Jusuf Ansyori ; Musnadi dan Suprapto F. Asisten Perintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Gresik. Moh. Nadlelah ; Oedi Margiantonius dan Suyono G. Kepala Dinas Kesehatan Gresik. dr. Mukhibatul Khusnah ; dr. Puspitasari Whardani dan dr. Wiwik Susanti H. Kepala Dinas Sosial Gresik Hamim ; Kiki Nuriyadi dan dr. Ummi Khoiroh I. Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dr. Kartiko Husodo Odi ; dr. Soni dan dr. Titik Ernawati
GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Kantor Bea Cukai Gresik seakan tidak pernah lelah melakukan sosialisasi larangan peredaran rokok tanpa cukai kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan di daratan hingga kepulauan. Sosialisasi di Pulau Bawean dipimpin oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bersama Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Gresik Faisal Andy dan anggota Komisi I DPRD Gresik Bustami Hazim pada Kamis dan Jumat, 18-19 November 2021.
Metode sosialisasi untuk mengajak masyarakat di pulau berjarak 80 mil laut dari pusat kota Gresik itu ada dua cara. Yakni berdialog bersama pedagang toko kelontong di Pendapa Kecamatan Sangkapura. Metode kedua, petugas menempelkan stiker “Gempur Rokok Ilegal” di Desa Sawah Mulya dan Kumalasa. Keduanya di Kecamatan Sangkapura.
Sementara itu, sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di daratan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Gresik di Hotel Horrison di Jalan Kalimantan, Kompleks Perumahan Gresik Kota Baru (GKB) Kecamatan Manyar bersama sejumlah stakeholder dan insan pers. Sosialisasi menghadirkan Kepala Dinas Kominfo Gresik Siti Jaiyaroh, Kepala Sub Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Gresik Ari Munandar dan Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidsus Kejari Gresik Faris Almer.
Wabup Gresik Aminatun Habibah dihadapan pedagang dan pemilik toko kelontong meminta tidak menjual rokok tanpa cukai. “Masyarakat juga jangan membeli rokok tanpa cukai,”tegas Bu Min. Mengapa rokok harus bercukai? Bu Min mengatakan, cukai salah satu penerimaan bagi pemerintah. “Hasil penerimaan cukai nanti akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat,”katanya. “Jangan beli rokok yang tanpa cukai,”imbuhnya.
MASIF SOSIALISASI: Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menempelkan stiker Gempur Rokok Ilegal di toko kelontong di Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura pada Jumat, 19 November 2021 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)
Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Gresik Faisal Andy menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Menurut, Faisal Andy ada lima jenis rokok ilegal yang beredar selama ini. Yakni, rokok polos ; rokok cukai palsu ; rokok menggunakan pita cukai bekas; rokok menggunakan cukai beda dan rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongan.
“Penggunaan rokok ilegal ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun,”kata Faisal Andy. Faisal Andy meminta kepada masyarakat untuk membantu ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Bagaimana caranya? “Jangan membeli rokok tanpa cukai. Laporkan kepada kami bila menemukan peredaran rokok tanpa cukai,”tegas Faisal Andy.
Anggota Komisi I DPRD Gresik Bustami Hazim mengatakan, sosialisasi Gempur Rokok Ilegal itu sangat membantu masyarakat dan pedagang. Sosialisasi diharapkan masyarakat dan pedagang lebih waspada dan tidak menjual rokok tanpa cukai. Legislator asal Bawean ini, menengarai masih ada peredaran rokok tanpa cukai di Bawean. “Sosialisasi ini akan sangat membantu penjual tidak menjual rokok tanpa cukai. Sedangkan, masyarakat kalau membeli rokok yang bercukai,”tegas Komisi bidang hukum dan pemberantasan ini.
SOSIALISASI GEMPUR ROKOK ILEGAL: Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Gresik Faisal Andy menempelkan stiker Gempur Rokok Ilegal di etalase pedagang di Desa Sawah Mulya, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean pada Kamis, 18 November 2021 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)
Terpisah, di hotel Horrison GKB , Kepala Sub Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Gresik Ari Munandar menyebut penerimaan cukai oleh negara pada 2020 mencapai Rp 178 triliun. Penerimaan tersebut dipastikan bertambah ketika peredaran rokok ilegal bisa diberantas, khususnya di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar ikut mengawasi peredaran rokok ilegal. Setidaknya, dengan mengetahui lima ciri khusus rokok ilegal.
“Sehingga penerimaan cukai optimal dan bisa kembali ke masyarakat melalui pemerintah daerah. Dalam bentuk infrastruktur, fasilitas umum dan berbagai layanan masyarakat lainnya,”jelas Ari saat memaparkan materi. Ia menambahkan, setiap tahun desain pita cukai selain berubah. Sudah dilengkapi hologram, informasi harga dan jenis barang. Serta desain khusus. tematik yang diproduksi oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Hal ini memudahkan dalam identifikasi rokok berpita cukai asli atau palsu dan lainnya.
“Tujuan sosialisasi ini adalah menurunkangrafik peredaran rokok ilegal. Jika menemukan peredaran di lapangan akan lebih baik melapor. Sehingga akan kami tindaklanjuti hingga kepada pihak produsen sebagai upaya penindakan,”tegasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Gresik Siti Jaiyaroh mengatakan sosialisasi ini berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 230/ PMK.07/2020 dan PMK No. 206/PMK.07/2020. “Dua peraturan tersebut kemudian diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran P-APBD Tahun Anggaran 2021,” katanya.
Melalui sosialisasi gempur rokok ilegal ini, pihaknya berharap bisa menutup celah peredaran rokok tanpa pita cukai. Yakni dengan membekali masyarakat dengan pemahaman. “Harapannya sosialisasi ini membawa dampak baik bagi masyarakat Gresik secara umum,” tandasnya.
Sedangkan, Kepala Sub Seksi Penuntutan Pidsus Kejari Gresik Faris Almer menyampaikan bahwa para pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal akan mendapatkan sanksi hukuman yang tidak main-main. Tahun 2020, ada satu kasus yang sudah disidangkan dan diganjar hukuman satu tahun penjara serta denda Rp. 97 juta. (yad)
GRESIK,1minute.id – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengawali program Ngantor di Desa. Untuk kali pertama, Wabup Aminatun Habibah ngantor sehari di Balai Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura pada Jumat, 19 November 2021.
Baru beberapa menit ngantor, Bu Min-sapaan-Wabup Aminatun Habibah menerima sejumlah keluhan dari masyarakat setempat. Diantaranya, keluhan kesulitan air bersih, harga Tahu dan Tempe mahal serta hama kera dan babi hutan. Bu Min ngantor sehari di Balai Desa Kumalasa itu didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Gresik Malahatul Fardah.
Bagaimana tanggapan Wabup Aminatun Habibah terkait curahat masyarakat tersebut? Bu Min mengatakan, terkait kesulitan air bersih yang dialami masyarakat menyarankan pemerintah desa setempat untuk membuat sumur bawah tanah. Pembuatan sumur bor itu disarankan menggunakan dana desa (DD) secara multiyears.
Sebab, pembuatan sumur bor itu membutuhkan anggaran cukup besar. Tahun pertama mengalokasikan anggaran DD sebesar Rp 100 juta. “Nanti air tersebut didistribusikan ke warga berbayar. Tapi, jangan mahal-mahal. Pendapatan dari air tersebut bisa menjadi pendapatan desa,”katanya.
Tentang harga Tahu dan Tempe mahal, Bu Min menyarankan masyarakat desa untuk menanam bahan bakunya. Kedelai, misalkan. “Saya yakin masyarakat disini bisa inovatif,”tegasnya. Tentang hama kera dan babi hutan? Wabup berjanji setelah pulang dari Pulau Bawean akan berkomunikasi dengan Dinas Pertanian Gresik. “Kalau saat ini di Gresik daratan pengendalian hama tikus dilakukan dengan fogging dan burung hantu. Tapi, disini hama kera dan babi hutan,”tegasnya.
VAKSINASI LANSIA: Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah ketika berdialog dengan Saidi,70, warga Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura saat vaksinasi di balai desa setempat pada Jumat, 19 November 2021 ( Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)
Sementara itu, suasana di Balai Desa Kumalasa saat itu lebih ramai dari biasanya. Sebab, pemerintah desa setempat menggelar vaksinasi massal dan pos binaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) serta pos pelayanan terpadu (Posyandu) Lanjut Usia (Lansia). Dua kegiatan itu membuat suasana di balai desa tersebut terasa lebih riuh dari biasanya.
Wabup Aminatun Habibah menyempatkan hadir ditengah masyarakat setempat. Memantau dan berdialog dengan warga yang sedang mengikuti vaksinasi. “Ngak sakit kan mbah,”kata Bu Min kepada kakek Saidi, 70, warga setempat. Saidi menjawab tidak terasa sakit. (yad)
