GRESIK,1minute.id – Percepatan penanganan banjir Kali Lamong menemukan titik terang. Tahap awal pembebasan lahan akan diestimasikan pada Agustus nanti. Kesepakatan itu muncul setelah Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bertemu dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik di Pendapa Bupati pada Selasa, 13 Juli 2021.
Pertemuan terbatas itu, Gus Yani didampingi Kepala Dinas Pertanahan Gresik Sutaji Rudi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Gunawan Setiadji ketika bertemu dengan Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto dan Kepala BPN Gresik Asep Heri itu untuk menyamakan persepsi rencana percepatan penanganan banjir Kali Lamong di Gresik.
Gus Yani- sapaan akrab- Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan, pertemuan itu untuk menyamakan persepsi. Sebab, percepatan penanganan Kali Lamong harus bersinergi sama titik sepadan sungai. “Progres pembebasan lahan bisa dimulai Agustus, melihat potensi pembebasan lahan sudah diukur oleh teman-teman. Sudah kita tentukan mulai dari titik batasan sepadan ke pemilik,”terang Gus Yani kepada wartawan.
Saat ini, imbuhnya, tinggal pelaksanaan pembebasan tanahnya. “Kita juga berkoordinasi dengan DPRD nanti P-APBD anggaran pembebasan lahan kedepan,” tambahnya.
Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto menuturkan dalam pertemuan ini pihaknya menyamakan trase tanggul yang akan dibuat. Mana yang akan dibebaskan titik temu sudah ada.
Trase adalah sumbu jalan berupa garis-garis lurus saling berhubungan yang terdapat pada peta topografi suatu muka tanah dalam perencanaan jalan baru. “Disampaikan itu akan segera dilaksanakan pembebasan. Tadi juga sudah dibahas dari sepadan sungai, trase tanggulnya,”kata dia.
Seperti diberitakan normalisasi Kali Lamong menjadi program prioritas Nawa Karsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah. Banjir Kali Lamong menjadi problem tahunan Kabupaten Gresik.
Kesengsaraan masyarakat berada di daerah aliran Kali Lamong itu, mulai diurai oleh Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani – Aminatun Habibah. Butuh inovasi dan kerja keras untuk merealisasikan problem kronis yang sudah puluhan tahun itu.
Berdasarkan studi BBWS pada 2012 lahan yang harus dibebaskan seluas 149 hektare dengan estimasi anggaran Rp 600 miliar. Setelah studi Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP) 2020 luas lahan yang dibutuhkan semakin luas menjadi 280 hektar. Anggaran pembebasan lahan membengkak menjadi Rp 800 miliar.
Proyek Percepatan penanganan banjir itu akan dimulai di wilayah hulu mulai dari Desa Jono sampai Desa Tambakberas, Kecamatan Cerme sepanjang 1,8 kilometer. Menurut studi tersebut, normalisasi akan dilakukan dari wilayah hilir. Dengan jenis penanganan pembuatan tanggul. Baik tanggul tanah dan parapet. (yad)
