GRESIK,1minute.id – Aksi penolakan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Karya semakin memanas. Gedung DPRD Gresik sebagai pusat aksi yang dilakukan oleh massa. Ada dua gelombang aksi unjuk rasa dilakukan oleh gabungan mahasiswa di Kota Giri.
Kali pertama mahasiswa gabungan yang ngeluruk kantor parlemen berlokasi di Jalan KH Wachid Hasyim. Aksi sempat memanas karena aksi lembar air mineral dan bakar ban bekas. Namun, aparat cepat bisa mendinginkan situasi. Aksi kedua dilakukan aktivis dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Mahasiswa jas merah ini menggelar salat ghaib Randi, mahasiswa jurusan Budidaya Perairan Universitas Halu Oleo Kendari angkatan 2016 yang tewas tertembak peluru aparat ketika berdemonstrasi menolak RUU KPK dan RKUHP di DPRD Sulawesi Tenggara, 26 September 2020.
“Sedangkan doa bersama kami tujukan kepada nakes yang berjuang di masa pandemi korona,”ujar koordinator aksi IMM Gresik Muhammad Zia-ul Afak, Kamis 8 Oktober 2020. Selain beorasi, mahasiswa membentangkan sejumlah poster. Bunyi poster itu diantara UU omnibus law produk jahiliyah ; Wakil Rakyat Penghianat ; DPR the real imposter dan Maaf Sedang ada Perbaikan Negoro. (*)
GRESIK,1minute.id– Panitera Muda Hukum PA Gresik Emi Rumhastuti ketika dikonfirmasi membenarkan ada tren kenaikkan DK itu. Emi menyebut, Agustus 2020 ada 20 pemohon DK.
“Bulan September 2020 naik menjadi 23 pemohon,”terang Emi ditemui di kantornya, Rabu 7 Oktober 2020. Untuk bulan September 2020, tambah Emi, tidak semua permohonan DK dikabulkan oleh hakim. “Dari 23 pemohon itu, satu mencabut berkas permohonan, 15 pemohon dikabulkan hakim,”jelas perempuan bertutur ramah itu.
Lalu apa alasan remaja itu mengajukan DK? Emi mengatakan selain karena dijodohkan orang tua. “Mayoritas karena hamil duluan. Rata-rata usia kehamilan 1-2 bulan,”jelas Emi. Fonomena perjodohan ini, kata Emi, masih sangat kental terjadi di desa-desa. “Biasanya perjodohan dilakukan karena kekerabatan,”tegasnya.
Emi mengatakan dalam UU Perkawinan yang baru, batas minimal usia menikah adalah 19 tahun. Sedangkan, UU Pernikahan nomor 1/1974 batas minimal untuk menikah 17 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
“Harapan pemerintah menaikkan usia lebih dewasa diharapkan pasutri dalam mengarungi rumah tangga lebih dewasa dalam bersikap. Angka perceraian bisa ditekan,”kata Emi.
Sementara Umi Khulsum, pegiat perlindungan perempuan mengatakan fonomena DK ini membuat dirinya prihatin. Apalagi, alasan anak dibawah umur menikah dini karena hamil lebih dulu. “Sudah waktunya pendidikan seks usia dini masuk dalam mata pelajaran,”kata Umi Khulsum, Kamis 8 Oktober 2020.
Mbak Umi-sapaan-Umi Khulsum mengaku memiliki 5 klien akibat ketidaktahuan resiko berhubungan intim dilakukan oleh anak. Mereka baru menyesali perbuatannya setelah hamil. “Pendidikan seks anak usia dini bukan perbuatan yang tabu yang harus dibicarakan sama anak,”ujarnya. (*)
GRESIK,1minute.id – Pandemi korona membuat sebagian remaja mengalami “reaktif”. Bukan reaktif terjangkit virus korona loh. Tapi, remaja Kota Gresik ini cenderung tidak bisa mengontrol syahwat. Lalu, hamil duluan.
Untuk menutupi aibnya anak-anak belum cukup umur itu ramai-ramai meminta dispensasi perkawinan (DK). Tren DK cenderung meningkat di Pengadilan Agama Gresik.
Merujuk UU Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan, yang agak berbeda rumusannya dari UU nomor 1 tahun 1974. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan.
Dalam pengamatan 1minute.id, Rabu 7 Oktober 2020 kantor PA Gresik riuh. Bahkan parkir kendaraan pemohon meluber ke jalan raya. Suasana di dalam kantor berlokasi di Jalan DR Wahidin Sudirohuso, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Gresik tidak jauh beda. Ramai. Kursi ruang tunggu kantor Pengadilan Agama (PA) Gresik penuh. Sebagian lainnya memilih menunggu halaman kantor. Tua, muda, laki-laki dan perempuan.
MENUNGGU : Pemohon sedang antre menunggu kerabat mereka di Kantor Pengadilan Agama (PA) Gresik, Rabu 7 Oktober 2020 ( foto : chusnul cahyadi/1minute.id)
Di bagian kursi tunggu itu seorang laki-laki berusia sekitar 43 tahun menyapa wartawan 1minute.id. Ketika di tanya kehadirannya di PA, lelaki berprofesi sebagai guru swasta itu mengaku mengantar keponakannya. “Ini antar keponakan minta dispensasi kawin,”ujar lelaki 43 tahun asal Gresik Selatan itu. “Dia baru lulus SMA. Orang tuanya juga telah menyaran menunda nikah. Karena usia sangat muda. Usianya sekitar 18 tahun.
Orang tuanya menyarankan menunggu setahun. Ia tidak mau. Paman remaja itu pun pasrah. Tetap mendampingi keponakannya untuk proses sidang dispensasi pernikahan di PA Gresik. Pernikahan dini menjadi sebuah fonomena baru remaja di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Sejak pandemi corona virus disease 2019, tren DK meningkat.
Data di PA Gresik menyebutkan Agustus 2020 ada 20 pemohon DK di PA Gresik. Bulan September naik menjadi 23 pemohon DK. Selain tren kenaikkan jumlah pemohon. Yang bikin ngelus dada adalah alasan remaja mengajukan DK ini sebagian besar hamil sebelum nikah.
Ali Muchsin, pengacara dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Madin membenarkan fonomena DK di Kota Santri ini. “Biasa sidang DK seminggu sekali. Tapi, sejak pandemi sidang DK dua kali per pekan,” ujarnya di temui di kantor PA Gresik, Rabu 7 Oktober 2020.
Penambahan jadwal sidang DK itu, tambah Ali, karena pemohon DK tren naik. “Yang memprihatinkan sebagian pernohonan DK karena hamil,”ujarnya. (*)
GRESIK, 1minute.id – Target 77,5 persen pemilih dalam pemilihan bupati (Pilbup) Gresik 2020 membuat komisioner komisi pemilihan umum (KPU) harus kerja keras. Pasalnya, pemungutan suara 9 Desember itu dihelat ditengah pandemi korona.
Untuk mencapai target pemilih itu, KPU intens menggelar sosialisasi. Diantaranya, ke vvorganisasi perempuan yakni PKK dan Dharma Wanita Persatuan di Pendapa Bupati Gresik, Rabu 7 Oktober 2020.
Sosialisasi bertajuk Mensukseskan Pemilukada 9 Desember 2020 itu dibuka Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Hj Maria Ulfa. Istri Bupati Gresik Sambari Halim Radianto itu mengajak para ketua TP PKK di kecamatan hingga kelurahan atau desa untuk hadir saat pencoblosan.
“Para ibu mengingatkan agar saat hari pemungutan suara yang dijadikan hari libur itu tidak berpergian sebelum mencoblos terlebih dahulu,”kata Hj Maria Ulfa, Rabu 7 Oktober 2020.
Menurut Maria Ulfa, TP PKK Kabupaten Gresik ikut bertanggung jawab dalam mensukseskan pemilu yang bersih aman, tertib dan damai. Dalam melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, Maria Ulfa mewanti-wanti tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yaitu selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan dan physical distancing.
“Sosialisasi yang paling baik melalui grup-grup media sosial,”katanya sambil mencontohkan WhatApp. “Para ibu camat harus punya grup WA yang anggotanya para Ibu kades, ibu ketua RW atau para ibu ketua RT dan akhirnya sampai ke masyarakat,”ujarnya.
SOSIALISASI : Komisioner KPU Gresik Elvita Yulianti melakukan sosialisasi kepada pengurus PKK Kabupaten dan Dharma Wanita Persatuan di Pendapa Bupati, Rabu 7 Oktober 2020 ( foto : Humas Pemkab Gresik )
Sementara itu, komisioner KPU Devisi Teknis Penyelenggaraan Elvita Yulianti mengajak peserta sosialisasi dalam melaksanakan hak pilih sesuai hati nurani. “Kenali calon melalui visi-misinya, kiprahnya, serta dalami apa yang telah anda ketahui tentang calon pemimpinmu,”kata Vetty-sapaan-Elvita Yulianti..
Terkait kampanye terbuka dan rapat umum dengan menghadirkan banyak massa dilarang. Maksimal 50 orang. “Kami lebih mengedepankan kampanye dalam jaringan (daring),”katanya. (*)
GRESIK, 1minute.id – Penyegaran personil di kepolisian Resor Gresik seakan tidak pernah berhenti. Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala Bagian Sumber Daya (Sumda) dan tiga kepala kepolisian sektor (Kapolsek), Rabu, 7 Oktober 2020.
Sertijab dihelat sederhana di Ruang Parama Satwika 98 Polres Gresik dengan protokol kesehatan. Kabag Sumda Polres Gresik yang sebelumya di tempati Kompol Edy Cahyono digantikan Kompol Didik Wahyudi, sebelumnya menjabat Kasubbag TIK Bagbinopsnal Ditlantas Polda Jatim. Edy Cahyono menempati pos baru yang ditinggalkan Didik Wahyudi.
Kemudian, Kapolsek Manyar AKP Yadwivana Jumbo Qantasson digantikan Iptu Bima Sakti Pria Laksana, sebelumnya menjabat Kasareskrim Polres Trenggalek. Jumbo-sapaan-Yadwivana Jumbo Qantasson menduduki jabatan baru Kasatreskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Waka Polres Gresik Kompol Dhyno Indra Setyadi memberikan ucapan kepada pejabat utama Polres usai upacara Sertijab , Rabu 7 Oktober 2020 ( foto : Humas Polres Gresik )
Kapolsek Sidayu dari AKP Achmad Said, kini dijabat AKP Hari Siswo Suwarno sebelumnya menjabat Kasubbag Humas Bag Ops Polres Sampang. Said menempati pos baru sebagai Kasubbag Hukum Bag Sumda Polres Gresik yang ditinggalkan Edy Cahyono. Berikutnya, Kanit Lidik 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik Iptu Mutlakin dilantik sebagai Kapolsek Dukun.
Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto mengatakan upacara serah terima ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim No : KEP/1745/IX/2020 tentang pemberhentian jabatan dan pengangkatan jabatan di lingkup Polda Jatim.
“Pergantian jabatan merupakan hal yang lumrah dalam suatu organisasi untuk penyegaran. Kepada pejabat lama saya ucapakan selamat bertugas ditempat yang baru, dan kepada pejabat baru selamat datang dan bergabung di Polres Gresik, tetap pertahankan apa yang sudah baik,”kata alumnus Akpol 2001 dalam sambutannya (*)
GRESIK,1minute.id– Pasangan calon (Paslon) Moh Qosim – Asluchul Alif semakin intens blusukan ke Kecamatan Balongpanggang. Setelah menggelar sambung rasa di Desa Ngasin dan Jombang Delik. Kini, paslon nomor urut satu itu menyambangi Desa Karangsemanding.
Sambung rasa yang dilakukan calon wakil bupati (Cawabup) Asluchul Alif ini bertujuan mewujudkan mimpi masyarakat tentang infrastruktur jalan. Jalan beton. Selama jalan konstruksi paving.
Jayus, warga setempat mengaku sangat mengapresiasi program betonisasi jalan yang telah digagas paslon QA ( Qosim-Alif). Konsep perbaikan infrastruktur dengan cara pengecoran ini dinilai tepat sekali.
WUJUDKAN MIMPI : Cawabup Gresik Asluchul Alif dalam sambung rasa di Desa Karangsemanding, Kecamatan Balongpanggang, Selasa 6 Oktober 2020 ( foto : tim media QA )
“Nek dalan apik yo podo seneng. Sing gowo dagangan sek gak guling (Kalau jalannya bagus ya pada senang, biar yang bawa jualan juga tidak takut jatuh, Red),”ujar Jayus, yang juga tokoh masyarakat saat mengikuti agenda sambung rasa bersama cawabup Gresik Asluchul Alif di Desa Karang Semanding, Selasa 6 Oktober 2020.
Dokter Alif–sapaan akrab-Asluchul Alif menjelaskan alasan melakukan betonisasi jalan kabupaten agar lebih kuat dari aspal. Cawabup yang berpasangan dengan Cabup Moh Qosim ini berkomitmen ingin memberikan fasilitas yang semakin lebih baik lagi.
“Bapak dan Ibu pasti tahu kalau kekuatan jalan yang dipaving paling hanya 3 bulan sampai 1 tahun. Apalagi kontur tanah di wilayah selatan cenderung bergerak,”kata Alif. Dengan alasan itulah sehingga pola perbaikan pengaspalan atau pavingisasi tidak akan mampu bertahan lama. “Kalau gak di beton, tentu kondisi jalan mudah rusak,”lanjut ketua DPC Pantai Gerindra Gresik ini.
Program infrastruktur QA ini sekaligus menjadi bukti bahwa Kabupaten Gresik juga mampu melakukan perbaikan dengan kualitas bagus seperti di beberapa kota/kabupaten lainnya. “Selain kuat, betonisasi jalan juga bisa membuat warga Gresik bangga. Karena jalanan mulus,” tegasnya. (*)
GRESIK,1minute.id– Program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) diluncurkan sejak 2011. Saat ini memasuki tahun kesembilan. Sudahkah semua penduduk Kota Santri memiliki single identitas itu.
Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) per 6 Oktober 2020 tercatat 49 ribuan penduduk Gresik belum memiliki e-KTP. Ruang pelayanan Dispendukcapil di bekas Kantor Bupati di Gresik Kota Lama Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik seakan tidak pernah sepi pemohon yang antre mengurus kependudukan.
Akta kelahiran, kartu keluarga, e-KTP anyar, pembaruan maupun lainnya. Petugas menerapkan protokol kesehatan (prokes) sejak di gerbang masuk hingga ruang pelayanan.
PHYSICAL DISTANCING : Pemohon administrasi kependudukan di Dispendukcapil Gresik, Selasa 6 Oktober 2020. ( foto : chusnul cahyadi,/1minute.id )
Menurut Kadispendukcapil Gresik Khusaini, rata-rata setiap hari ada 500-an warga Kota Santri yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Antusiasme masyarakat ditengah masa pandemi korona itu membuat dispendukcapil menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mencegah persebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19).
“Untuk pendaftaran kami lakukan online. Jadi yang datang ke sini (Dispendukcapil) sesuai jadwal. Tujuannya untuk mencegah kerumunan masyarakat,”kata Khusaini ditemui 1minute.id, Selasa 6 Oktober 2020.
PARKIR MOTOR : Ratusan motor pemohon administrasi kependudukan di Dispendukcapil Gresik, Selasa 6 Oktober 2020 ( foto : chusnul cahyadi /1minute.id )
Kedatangan pemohon administrasi kependudukan itu mayoritas dari Gresik Kota. Yakni, Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar. “Untuk pemohon di luar tiga kecamatan itu bisa mengurus di kecamatan masing-masing,”imbuh mantan Kabag Kesejahteraan Sosial (Kesra) Pemkab Gresik itu.
Sebagian besar masyarakat yang datang administrasi kependudukan ini adalah permohonane-KTP baru, perubahan, hilang dan rusak. “Mayoritas pengambilan dan perekaman pemula,”kata Khusaini.
Lebih lanjut Khusaini mengatakan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ada 49 ribu belum terintegrasi antara KTP dengan akta kelahiran. “Hasil coklit (pencocokan dan penelitian) KPU ada 11.041 dari 49 ribu yang belum memiliki e-KTP,”jelas lelaki murah senyum itu.
Dispendukcapil tambahnya, telah melakukan verifikasi dan mendistribusikan 3 ribu. “Sisanya 8 ribu data penduduk itu kami print by name by adress per desa per kecamatan,”katanya.
Sekarang tinggal kepedulian masyarakat yang belum memiliki e-KTP untuk mengurusnya. Karena datanya sudah dikirimkan ke kecamatan. “Mereka sudah ngerti data belum melakukan rekam bisa mengurus ke kecamatan masing-masing. Untuk Gresik Kota (Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar) ngurusnya kesini,”katanya.
Pelayanan di dispendukcapil terus dilakukan perbaikan. Bila sebelumnya, pemohon paket administrasi kependudukan melewati beberapa loket. “Sekarang setiap loket bisa mengurusi seluruhnya. Akta, e-KTP, KK dan lainnya,”ungkapnya.
Bila data lengkap, Khusaini, memberikan jaminan administrasi kependudukan selesai maksimal sehari. “SOP (standar operasional prosedur) kami maksimal sehari selesai. Karena itu, petugas sampai tidak bisa berdiri,”selorohnya. (*)
GRESIK, 1minute.id – Pasangan calon nomor urut satu, Moh Qosim – Asluchul Alif (QA) menggelar sambung rasa di dua desa di Kecamatan Balongpanggang. Cabup Qosim menggelar acara di Desa Ngasin. Sedangkan, Cawabup Alif memusatkan kegiatannya di Desa Jombang Delik.
Di Desa Ngasin, Cabup Moh Qosim mendapatkan keluhan tentang hasil panen petani kerap gagal. Penyebabnya, serangan hama, irigasi hingga persoalan Kali Lamong yang kerap banjir ketika musim hujan.
Heru, salah satu petani di Desa Ngasin curhat tentang kabar rencana pemerintah mencabut subsidi untuk pupuk. Selama ini, tambahnya, petani mengandalkan pemupukan menggunakan pupuk bersubsidi. “Kami berharap jangan sampai (pupuk subsidi) dihapus pak, masih banyak warga yang tidak mampu untuk membeli. Dan ada yang beli, ujung-ujungnya pupuk sudah habis,”katanya.
Penghapusan subsidi pupuk itu, tambahnya, akan membuat beban petani semakin berat. Sebab, petani selama ini sering merugi karena gagal panen akibat diserang hama tikus atau wereng coklat. “Ini saja sudah habis masa panen, belum memuaskan untuk ekonomi bagi petani,”katanya.
Warga lainnya berharap kepada Pak Qosim-sapaan-Moh Qosim ketika terpilih untuk menuntaskan persoalan Kali Lamong.
SAMBUNG RASA : Calon Wakil Bupati Gresik dr Asluchul Alif dalam sambung rasa di Desa Jombang Delik, Kecamatan Balongpanggang, Selasa 6 Oktober 2020 ( foto : tim media QA )
Sementara itu, Cawabup Asluchul Alif yang menggelar sambung rasa di Desa Jombang Delik mendapatkan keluhan serupa. Diantaranya, minimnya saluran irigasi pertanian. Sebagian petani di desa selama ini menyedot air melalui pipa menggunakan genset untuk pengairan. “Biayanya sangat mahal,”kata petani setempat.
Bagaimana tanggapan Moh Qosim dan Asluchul Alif (QA). Cabup Qosim mengatakan pihaknya bila terpilih sebagai Bupati bersama Wabup dokter Alif akan mengupayakan penambahan jatah pupuk bersubsidi untuk petani.
Diakui kebutuhan pupuk bersubsidi kurang, dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Namun demikian QA nanti akan berjuang menambah jatah alokasi pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian. “Terlebih Gresik merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Timur,”kata Pak Qosim.
Soal Kali Lamong yang sering banjir, ketua DPC PKB Gresik itu berjanji akan menyelesaikan persoalan Kali Lamong di tahun pertama pengabdian QA. “Dulu Balai Besar Bengawan Solo (BBWS, Red) belum mengizinkan karena menunggu keputusan beberapa kota yang tidak hanya Gresik dilewati Kali Lamong,”kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Gresik ini.
Sementara itu, dokter Alif-sapaan-Asluchul Alif menambahkan, selain mengupayakan penambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani. Juga, akan membuat kartu tani. “Kartu tani diharapkan mampu memberikan solusi termasuk mengenai masalah pupuk,”kata Alif.
“Kartu tani nanti difungsikan untuk memberikan informasi data yang valid antara kebutuhan dan realisasi program yang berhubungan dengan pengembangan sektor pertanian,”tambah Ketua DPC Partai Gerindra Gresik ini.
Terkait penambahan infrastruktur desa, Alif melanjutkan, akan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan infrastruktur di tingkat desa. “Basis data informasi berasal dari pemerintahan desa (usulan dan program),”jelas dia. (*)
GRESIK,1minute.id – Buruh dan mahasiswa tumplek-blek di depan gedung DPRD Gresik, Selasa 6 Oktober 2020. Tujuan mereka sama. Menolak diundangkannya undang-undang (UU) omnibus law Cipta Karya.
Undang-undang itu dianggap bakal semakin menyengsarakan nasib buruh. “Kita sudah siapkan rencana untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nanti DPP LEM yang akan melakukan,”tegas Ali Muchsin, Ketua DPC LEM Gresik diatas mobil komando, Selasa 6 Oktober 2020.
TOLAK OMNIBUS LAW : Ratusan buruh tergabung dalam sekretariat bersama serikat pekerja-serikat buruh (SP-SB) menggelar aksi di depan gedung DPRD Gresik, Selasa 6 Oktober 2020 ( foto : chusnul cahyadi /1minute.id )
Ali mencontohkan, cuti haid dua hari buruh perempuan selama diperoleh dengan tetap di gaji. “Disahkan omnibus law cuti haid di hapus,”kata Ali. Kemudian, pekerja outsourcing akan dikontrak seumur hidup. Padahal jumlah buruh di Kota Giri mencapai 200 ribu. “Kami terpaksa turun ini murni berjuang untuk kepentingan kami semua,”tegasnya.
MAHASISWA : Puluhan mahasiswa ikut turun aksi menolak UU omnibus law di depan Gedung DPRD Gresik, Selasa 6 Oktober 2020 ( foto : chusnul cahyadi /1minute.id )
Unjuk rasa buruh dan mahasiswa ini sudah tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan. Physical distancing. “Karena pejabat di pusat yang tidak peduli terhadap rakyat. Mohon maaf kalau kami akhirnya berunjuk rasa,”tegasnya.
Selama 60 menit massa buruh dan mahasiswa menggelar orasi. Akan tetapi, tidak satu pun anggota parlemen di kota Gresik yang menemui mereka. Namun, buruh dan mahasiswa tetap melakukan orasi secara bergantian. Cabut…cabut…omnibus law. (*)
GRESIK,1minute.id– Tentara Nasional Indonesia genap berusia 75 tahun, Senin 5 Oktober 2020. Peringatan HUT TNI itu digelar sederhana di Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0817 Gresik.
Tasyakuran dengan memotong nasi tumpeng dan roti tart. Tasyakuran itu diikuti Dandim 0817 Gresik Letkol Inf Taufik Ismail dan Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto beserta pejabat utama.
Melihat dua institusi di Kota Santri begitu akrab, solid membuat hati masyarakat Kota Santri adem. Memberikan perasaan aman dan nyaman. Kamtibmas dan kondusifitas Kota Gresik semakin terjaga. (*)
