Debby Kurniawan, Anggota DPR RI Debby Kurniawan Blusukan Kawal PIP,  Tak Mau Siswa di Gresik Putus Sekolah

GRESIK,1minute.id – Debby Kurniawan blusukan ke sejumlah desa di Kabupaten Gresik. Anggota Komisi X DPR RI itu menyapa masyarakat untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik yang drop out sekolah karena ekonomi keluarga kurang mampu.

Sebab, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui program Indonesia pintar (PIP). Tujuan dari program bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tersebut agar tidak ada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin harus terhenti pendidikannya karena terbentur dana.  Melalui PIP, siswa menerima bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar. 

Debby Kurniawan mengatakan, pihaknya memberi memberi perhatian khusus pada siswa di Gresik agar tidak putus sekolah dengan alasan biaya. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut blusukan menyerap aspirasi masyarakat Gresik dengan membawa PIP untuk siswa tingkat SD SMP dan SMA melalui jalur aspirasi.

“Pendidikan itu penting. Dan siswa harus terus dimotivasi oleh orang tua serta guru sehingga tidak ada siswa yang putus sekolah,” katanya  seusai bersilahturahim sekaligus memberi edukasi pentingnya keberlanjutan pendidikan kepada warga Gresik pada Selasa malam, 18 April 2023. 

Debby Kurniawan adalah legislator daerah pemilihan (Dapil) Gresik-Lamangan. Sejak 2020 sampai 2023 ini, Debby getol mengawal PIP tersebut. Data yang di kantonginya terdapat 1.892 anak putus sekolah pada 2021. 

“Anak–anak Gresik harus pintar, anak Indonesia harus cerdas. Harus mampu menjawab tantangan zaman yang hari ini serba teknologi,” katanya bersemangat. Debby Kurniawan melanjutkan blusukan yang dilakukan hendak memastikan progam PIP jalur aspirasi yang dibawa sudah tepat sasaran. Sebab, masih banyak masyarakat yang membutuhkan PIP tersebut. 

“Insya Allah, kita sudah mengajukan 6.000 siswa untuk mendapatkan PIP di Kabupaten Gresik pada tahun ini. Dari jumlah itu, tersebar hampir 80% kecamatan di Kabupaten Gresik,” urai dia. Peluang bagi siswa yang belum terdata untuk diusulkan sebagai penerima PIP masih terbuka. Sehingga,  Debby Kurniawan berharap melalui silaturahmi dengan warga Gresik dapat mendengar aspirasi warga Gresik.  

“Semoga PIP yang sudah tersalur di Gresik bisa bermanfaat dan mengurangi beban wali murid untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak, hanya itu harapan kami. Tak lupa menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Gresik atas segala kesalahan dan kekhilafan,” pintanya.

Sementara itu Iswahyuni, 35, warga Desa Bulang, Kecamatan Benjeng sangat senang anaknya bisa mendapatkan PIP.  “Anak kami yang dulunya belum dapat PIP, sekarang dapat PIP. Alhamdulillah, PIP sangat bermanfaat. Semoga Mas Debby Kurniawan lajut kembali menjadi DPR RI dan selalu istiqomah memperjuangkan aspirasi rakyat, “ujarnya dengan sumringah.

Begitu juga dengan Yuliatun, 38, warga Desa Lampah, Kecamatan Kedamean yang sangat bangga bisa hadir dalam silaturahmi tersebut sehingga bisa menyampaikan terima kasih secara langsung karena anak sudah diperjuangkan dan mendapatkan PIP. “Program itu sangat bermanfaat. Lanjutkan Mas Debby Kurniawan untuk membantu masyarakat agar anaknya mendapatkan PIP,” harapnya. (yad)

Debby Kurniawan, Anggota DPR RI Debby Kurniawan Blusukan Kawal PIP,  Tak Mau Siswa di Gresik Putus Sekolah Selengkapnya

PIA DPRD Gresik Santuni 200 Anak Yatim di Ruang Paripurna DPRD Gresik 

GRESIK,1minute.id – Sebanyak 200 anak yatim memenuhi ruang Paripurna DPRD Gresik pada Rabu, 5 April 2023. Mereka datang ke kantor wakil rakyat di  Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik untuk mendapatkan santunan dari para istri anggota DPRD yang tergabung dalam Persatuan Istri Anggota (PIA) DPRD Gresik. 

Suasana ruang paripurna yang dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah itu terasa lebih riuh. Maklum, anak-anak. Ada yang berlari-lari. Ada yang meminta gendong. Banyak juga yang duduk anteng. 

MenurutWakili Bupati Gresik Aminatun Habibah, santunan anak yatim sangat mulia. Apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Ia mengatakan, rezekinyang diberikan kepada orang yang berhak akan diganti oleh Allah SWT. “Rezeki tidak harus harta. Pulang dari sini anak kita mendapatkan jodoh itu adalah rezeki,” kata Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah dalam sambutannya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah menambahkan,  santunan anak yatim ini gerakan independen istri  anggota DPRD Gresik. ” Santunan ini tahun ketiga. Dan, selalu kami lakukan di bulan Ramadan” kata Politisi dari Partai Gerindra itu.

KASIH SAYANG : Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dengan penuh kasih sayang mengelus kepada anak yatim didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah dan istri Ketua DPRD Gresik Ny Much Abdul Qodir saat santunan anak yatim di Gedung DPRD Gresik pada Rabu, 5 April 2023 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Sebanyak 200 anak yatim. Mereka dari setiap daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Gresik ini. Santunan dilakukan di ruang paripurna, kata Nur Saidah, karena ruangan cukup luas. “Selain itu, ada himbauan dari pemerintah untuk tidak menggelar buka puasa bersama,” imbuhnya. 

Ia berharap kegiatan positif ini terus berlanjut. Ia pun terus mengingatkan kepada istri anggota DPRD Gresik untuk berbagi dan bersedekah. Sementara itu, Nizam, salah satu anak yatim asal Kawisanyar, Kebomas mengaku senang bisa masuk ruang paripurna DPRD Gresik. “Apalagi, pulang dapat bingkisan,” katanya sambil tersenyum bahagia.

Ari, setali tiga uang. Bocah asal Manyar itu mengaku datang ke gedung DPRD Gresik diantar oleh tetangga. “Senang,” ujarnya singkat. Namun, Ari seperti menahan air mata. Ia seperti teringat orang tuanya. Momen yang mulia ini, Ari tidak lagi bisa berbuka dan sahur bersama orang yang disayanginya. (yad)

PIA DPRD Gresik Santuni 200 Anak Yatim di Ruang Paripurna DPRD Gresik  Selengkapnya

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Sebut 5 Capaian Misi 2022 Sangat Tinggi

GRESIK,1minute.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPj) tahun 2022. Dalam laporannya yang dibacakan dalam ruang rapat paripurna DPRD Gresik yang dipimpin oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir itu, Buupati Fandi Akhmad Yani menyebut capai 5 misi tahun 2022 memiliki capaian sangat tinggi. 

Penilaian capaian kinerja pada LKPJ ini berlandaskan Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Misi pertama, kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif. Pada pelaksanaan misi pertama, Pemkab memperoleh Predikat B dengan capaian 92,37 persen dengan kategori Sangat Tinggi.

“Indikator kinerja sasaran untuk misi pertama, diketahui dari dua sasaran pembangunan. Yakni indikator kinerja sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Inovasi Daerah, seluruhnya bernilai sangat tinggi,” ujarnya.

Kemudian, misi kedua yakni membangun infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota. Berdasarkan publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Gresik memperoleh nilai 3,42 dan menduduki peringkat 4 tertinggi di Provinsi Jawa Timur. “Target indeks daya saing daerah sebesar 4 sehingga memiliki capaian 85,50 persen dengan kategori tinggi,” ungkap sarjana ekonomi Universitas Airlangga Surabaya itu.

Pada misi ketiga untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antarsektor dan antarwilayah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik pada 2022 melejit ke angka 7,38 persen di atas angka Jawa Timur dan angka Naisonal. “Dengan target 2-3 persen sehingga capaian 246 persen dengan kategori sangat tinggi,” uraiannya.

Selanjutnya, untuk misi keempat yakni membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah. Sebagaimana publikasi BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022, IPM Kabupaten Gresik memperoleh nilai 77,16 dan juga berata di atas angka Jawa Timur dan Nasional, dengan target 78,31 sehingga capaiannya 98,53 persen dengan kategori sangat tinggi.

“Pada misi Kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat Gresik. Tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik tahun 2022 berada pada angka 11,06 persen dan ini merupakan presentase kemiskinan terendah selama 10 tahun terakhir. Capaiannya 100 persen dengan katergori sangat tinggi. Sedangkan untuk angka tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 Kabupaten Gresik turun ke angka 7,84 persen dari target 7,20 persen sehingga capaiannya 91,84 persen dengan kategori sangat tinggi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan laporan LKPj yang disampaikan bupati akan dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi-komisi. “Kami bersama Banmus akan menjadwalkannya nanti,” kata Abdul Qodir. (yad)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Sebut 5 Capaian Misi 2022 Sangat Tinggi Selengkapnya

DPRD Gresik Dorong Pemkab Gresik Sinergi dan Kolaborasi Penegakan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Lokal

MEDAN,1minute.id – Iklim investasi di Kabupaten Gresik makin menggeliat. Tercatat selama 2022, investasi di Gresik mencapai angka Rp 31,6 triliun. Pesatnya investasi itu belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Gresik. 

Pada 2022, tingkat pengangguran terbuka di Gresik mencapai 8 persen. Turun 3 persen dari tahun sebelumnya mencapai 11 persen. Menanggapi kondisi itu, Anggota DPRD Gresik Syahrul Munir menjelaskan sebenarnya sudah ada regulasi terkait investasinya itu. Yakni Perda 7/2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

”Pada aturan baru ini, perusahaan wajib mengisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan 60 persen dari tenaga kerja lokal. Ini harus dipahami para pengusaha,” ungkap Syahrul di acara Workshop Hari Pers Nasional bertema “Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah di Tengah Pesatnya Investasi” di Medan pada Rabu malam, 8 Februari 2023.

Workshop digelar oleh Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik secara luring dan daring. Dua narasumber yakni Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dan Ketua PWI Jawa Timur Luthfi Hakim dan Ketua PWI Gresik Ashadi Ikhsan hadir secara luring di Medan, Sumatera Utara. Sedangkan, Syahrul Munir hadir secara daring dari Gresik, Jawa Timur. 

Meski sudah ada perda, imbuh Syahrul Munir, praktik di lapangan berbeda. Banyak perusahaan yang belum mematuhinya. Sehingga tenaga kerja lokal belum terserap maksimal. “Selain itu, minimnya pengawasan juga menjadi penyebab ketimpangan tersebut,” tegas anggota Komisi II DPRD Gresik itu. 

Dalam kesempatan ini, Syahrul Munir juga memberikan sejumlah rekomendasi. Antar lain pengawasan dan pemberlakuan peraturan daerah (Perda) yang ada, ranperda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) bagian dari peluang peningkatan investasi, forum sinergi dengan pelaku usaha khususnya yang berada di kawasan industri. 

Aktivasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kolaborasi dengan kawasan industri, kolaborasi dengan media untuk membantu menginformasikan peluang investasi sekaligus menampilkan bahwa Gresik merupakan kabupaten investasi yang aman, nyaman, dan menguntungkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyatakan angka pengangguran terbuka mengalami penurunan 3 persen pada 2022. “Saat ini, angka pengangguran terbuka sekitar 8 persen,” ujar Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah. Meski Perda 7/2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sudah digedok, namun yang menentukan jumlah kuota pekerja lokal adalah Disnakertans Jatim. “Faktanya memang begitu. Untuk itu, kami pun berupaya untuk mencari solusi lain,” katanya. 

Solusi yang dimaksud Aminatun ialah menggagas berdirinya rumah vokasi. Rumah Vokasi ini bertujuan menyiapkan SDM yang dibutuhkan perusahaan sejak di sekolah SMK. Untuk itu, Pemkab bekerjasama dengan Kadin, Apindo, Himpi untuk terjun langsung ke sekolah-sekolah. “Jadi orang-orang industri ini menjadi guru di sekolah untuk melatih siswa SMK sesuai dengan kebutuhan industri,” terangnya. 

“Sehingga jika investasi di Gresik semakin masif, tenaga kerja lokal sudah siap,” imbuhnya. Meskipun, Aminatun tak ingin generasi muda di Gresik menjadi pekerja. “Kalau bisa jangan jadi pekerja. Semoga semakin banyak pemuda yang akan menjadi pengusaha,” tandasnya. 

Selain itu, lanjut Aminatun Pemkab Gresik juga tengah berupaya meningkatkan PAD dengan berbagai upaya. Seperti melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri yang ditengarai melakukan usaha maupun perluasan bangunan tanpa izin. Sebab, ada retribusi yang wajib dibayarkan ketika pemilik usaha melakukan perluasan tempat.

Artinya, ada potensi anggaran yang tidak masuk ke kas daerah karena ulah pengusaha yang nakal. Karena itu, pengawasan terhadap bangunan usaha yang tidak sesuai luasan yang tertera di dalam izin mendirikan bangunan (IMB) akan ditindak dan ditertibkan.

“Banyak industri setelah di cek ternyata belum memiliki izin bangunan. Nah ini juga kita kejar,” terangnya. Di satu sisi, pemkab juga akan memberikan kemudahan perizinan dasar. Salah satunya dengan melakukan pendampingan permohonan dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). 

“Kami juga mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan permohonan PBG (persetujan pembangunan gedung). Sehingga pelaku usaha mendapatkan informasi dalam pengajuan izin. Terutama bagi para pelaku UMKM,” pungkasnya. 

Pada kesempatan itu, Bu Min mengajak para jurnalis di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik bersinergi dengan Pemkab Gresik. 

“Mudah-mudahan wartawan di Indonesia semakin bisa memberikan manfaat dan barokah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Begitupun juga dengan teman-teman wartawan di Kabupaten Gresik, mari terus bersinergi dengan Pemkab Gresik untuk kepentingan masyarakat,” ujar Bu Min disambut tepuk tangan. (*)

DPRD Gresik Dorong Pemkab Gresik Sinergi dan Kolaborasi Penegakan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Lokal Selengkapnya

Separoh Warga Duduksampeyan Nelayan, Hamzah Takim : Upayakan Kesejahteraan Nelayan 

GRESIK,1minute.id – Aktivitas anggota DPRD Gresik lebih sibuk memasuki awal 2023 ini. Sebab, mereka harus turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan peraturan daerah (sosperda) yang telah disahkan pada 2022. Ada dua Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi atensi legislator berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu.

Dua Perda itu adalah Perda 1/2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Perda 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sosialisasi disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan, sosialisasi perda di Desa Domas, Kecamatan Menganti dan  anggota FPKB Gresik Sahrul Munir menggelar sosialisasi di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar.  

Dua lokasi itu adalah salah satu kawasan industri di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini. Sehingga, mereka memberikan sosialisasi perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Di Perda anyar ini, terdapat perlindungan kepada masyarakat sekitar perusahaan untuk memberikan kesempatan bekerja lebih terbuka. Sebab, berdasarkan Perda 7/2022 itu, perusahaan wajib mempekerjakan 60 persen tenaga kerja lokal dan 1 persen penyandang disabilitas. 

Bagaimana dengan kawasan pesisir ? Muhammad Hamzah Takim, anggota Komisi III DPRD Gresik memilih untuk sosialisasi di daerah pemilihan (Dapil) di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik terkait Perda 1/2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. “Karena luas tambak di Kecamatan Duduksampeyan ini mencapai 3.500 hektar lebih,” kata Hamzah Takim pada Kamis, 2 Februari 2023. 

Selain nelayan tambak, imbuh legislator asal Partai Golkar ini, juga nelayan sungai. “Ini yang menjadi perhatian dari pemerintah,” kata Hamzah Takim. Ia menggelar sosialisasi  Perda 1/ 2022 itu sebuah kolam pancing di Kecamatan Duduksampeyan pada Rabu, 1 Februari 2023. Sosialisasi dilakukan empat sesi mengajak pengurus perangkat desa Indonesia (PPDI) dan Camat Duduksampeyan Merista Dedy Hartadi mulai pukul 10.00 WIB sampai menjelang Magrib sekitar pukul 18.00 WIB. Acara pun gayeng. 

Hamzah mengatakan, Kecamatan Duduksampeyan memiliki potensi luar biasa terkait bidang perikanan. “Hampir separoh warga disini nelayan tambak dan sungai. Komoditas andalan udang vannamei,” katanya.  Namun, belum ada sentuhan dari pemangku kepentingan potensi itu belum tergarap maksimal. “Saya mengundang perangkat desa dalam sosialisasi harapan perangkat bisa menjadi motivator pemverdayaan bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ujar Hamzah yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Gresik ini.

Dalam acara tersebut, Hamzah Takim mendapatkan banyak masukan dan harapan masyarakat setempat. Diantaranya, keinginan warga membuat sentra perikanan. “Serta, mereka berharap sosialisasi ditingkatkan menjadi pembinaan terhadap masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tegasnya.  (yad)

Separoh Warga Duduksampeyan Nelayan, Hamzah Takim : Upayakan Kesejahteraan Nelayan  Selengkapnya

Wakil Ketua DPRD Gresik : Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Digedok, 60 % Naker Lokal, 1 % Disabilitas 

GRESIK,1minute.id – Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Riduan blusukan ke Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Ketua DPC PDIP Gresik itu mendatangi warga desa setempat untuk melakukan sosialisasi dua Peraturan Daerah (Perda). Kedua Perda tersebut yakni, Perda 1/2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Perda 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 

Dua perda yang baru disahkan oleh anggota parlemen berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik akhir 2022. Kedua perda gress itu belum banyak diketahui oleh warga Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini. Sehingga Mujib Riduan dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik turun ke masyarakat melakukan sosialisasi perundang-undangan tahap I/2023 ini.

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan dalam beberapa hari ini seluruh anggota turun kemasyarakat melakukan sosialisasi perda yang baru digedok pada 2022 lalu. Sosialisasi ini diharapkan bisa lebih memahamkan masyarakat dan stakeholder di tingkat bawah. “Sehingga benar-benar bisa diterapkan semua pihak yang berkaitan,” ujar Mujid Riduan. 

Dalam sosialisasi perda kali ini, pihaknya melakukannya di Desa Domas, Kecamatan Menganti. Pada kesempatan ini pihaknya menekankan pada Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sebab, di wilayah Menganti banyak industri dan pekerja.

“Pada aturan baru ini, perusahaan wajib mengisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan 60 persen dari tenaga kerja lokal. Ini harus dipahami oleh para pengusaha,” ungkap dia.

Kemudian, pada aturan ini juga ada kewajiban bagi perusahaan agar mempekerjakan penyandang disabilitas. Minimal 1 persen dari jumlah kebutuhan lowongan. “Ini sejumlah ketentuan baru. Dan masih banyak lagi. Makanya kami mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama memahami aturan baru ini,” imbuhnya. (yad)

Wakil Ketua DPRD Gresik : Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Digedok, 60 % Naker Lokal, 1 % Disabilitas  Selengkapnya

Perda Ketenagakerjaan Disahkan DPRD Gresik, Syahrul Munir : Ajak Masyarakat Ikut Awasi Penyerapan Naker Lokal

GRESIK,1minute.id – Industrialisasi tumbuh pesat di Kabupaten Gresik. Penyerapan tenaga kerja masih menjadi problem di tengah masyarakat di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Penyerapan tenaga kerja lokal hingga standar kompetensi yang diterapkan oleh perusahaan. 

“Fakta itu memang benar. Selama ini, masyarakat yang ingin masuk kerja di perusahaan harus mengantongi sertifikasi, sementara sertifikasi dari BNSP, biayanya mahal,” kata Juyana, salah seorang warga yang hadir dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosperda) tahap I / 2023 yang dilaksanakan Anggota DPRD Gresik M. Syahrul Munir di Balai Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar pada Minggu, 29 Januari 2023. 

Menanggapi keluhan warga tersebut, Syahrul Munir dalam paparannya menuturkan, Perda Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, tidak hanya mengatur kuota pekerja lokal yang harus diserap oleh perusahaan yang berdiri di Gresik. Tetapi juga mengatur mekanisme penggunaan  coorporate social responbility (CSR) dan APBD untuk program pelatihan maupun menyiapkan tenaga kerja lokal.

“Jadi dengan adanya Perda ini, perusahaan harus menyerap tenaga kerja sebanyak 60 persen. Selain itu juga mengatur mekanisme penggunaan anggaran CSR dan APBD untuk pelatihan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sahrul menambahkan, penerapan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Untuk itu, dibutuhkan penekanan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik agar mematuhi aturan yang berlaku.

“Harus ada penekanan kepada perusahaan agar mau mematuhi aturan yang berlaku sesuai Perda yang telah disahkan,” tegas dia. Mengenai sanksi yang diterapkan jika perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik tidak mematuhi Perda tersebut, sambung politisi PKB itu, masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) terbit.

“Kalau secara aturan, Perbup itu terbit enam bulan setelah Perda disahkan,” jelasnya. Pihaknya mengajak peran serta masyarakat untuk memaksimalkan penerapan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini. Termasuk pengawasan terhadap perusahaan, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.

“Jadi harus diawasi, kalau ada perusahaan masih sedikit penyerapan tenaga kerjanya segera laporkan, bisa ke pemerintah desa, kecamatan, DPRD, maupun pemerintah daerah,” tegasnya.

Untuk diketahui, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik mencatat investasi penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDM) yang masuk ke Kabupaten Gresik melampui target 2022, tembus  Rp 20  triliun. (yad)

Perda Ketenagakerjaan Disahkan DPRD Gresik, Syahrul Munir : Ajak Masyarakat Ikut Awasi Penyerapan Naker Lokal Selengkapnya

Harlah Emas PPP, Bupati Gresik Ingatkan Lagi tentang Loyalitas, Kompak dan Konsisten

GRESIK,1minute.id – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pantai Persatuan Pembangunan (PPP) Gresik menggelar puncak Hari Lahir (Harlah) ke-50 pada Minggu, 29 Januari 2023. Harlah Emas dipusatkan di Gedung Nadwah Rushaifah Mambaus Sholihin, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. 

Ribuan kader dan simpatisan partai berlambang Kakbah itu memenuhi gedung tersebut. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani hadir langsung untuk mengucapkan selamat Hari Lahir PPP di acara sederhana namun khidmat itu.

Harlah ke-50 ini juga dihadiri oleh Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Sekretaris Jenderal PPP Moh. Arwani Thomafi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur Mundjidah Wahab, Ketua DPC PPP Gresik Khoirul Huda, Pengasuh Pondok Pesantren KH. Masbuhin Faqih, dan anggota Gerakan Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Gresik. 

Pada kesempatan itu, Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani memberikan “tausiyah” politik dihadapan kader partai itu. Ada masukkan yang diberikan dalam membangun organisasi yang solid. Diawali dengan loyalitas, yang merupakan kekuatan utama dalam menjalankan organisasi.

“Buntut organisasi adalah loyalitas. Maka organisasi tanpa loyalitas tidak akan bisa melampah (berjalan),” ujarnya di depan ribuan kader PPP Gresik. Yang kedua adalah kekompakan. Ini dimaksudkan agar sesama anggota tidak melihat anggota lain sebagai kompetitor. Dan yang ketiga, adalah konsisten.

“Jangan anggap rekan kita sebagai kompetitor. Harus sama-sama berjuang. Maka saya berpesan kepada seluruh kader PPP Gresik agar selalu konsisten dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ucap Gus Bupati Fandi Akhmad Yani. 

Gus Yani juga menyerahkan 18 unit motor listrik bermerek Tangkas kepada DPC PPP Gresik. Penyerahan ini sebagai bentuk dukungan dan apresiasi. “Mudah-mudahan alat operasional motor listrik ini, dapat membantu dalam berkhidmat kepada masyarakat Gresik. Contoh kecil kalau ada warga yang sakit, langsung jemput dan antarkan ke rumah sakit naik motor itu,” katanya. (yad)

Harlah Emas PPP, Bupati Gresik Ingatkan Lagi tentang Loyalitas, Kompak dan Konsisten Selengkapnya

Optimaliasasi PAD, DPRD Gresik Ngebut Rampungkan Ranperda PDRD Gresik

 GRESIK1minute.id – Tahun anggaran kurang hitungan jari. Legislatif dan eksekutif  ngebut  menyelesaikan 6 rancangan peraturan daerah (Ranperda). Mereka optimistis ranperda itu rampung pada 2022. Diantaranya, rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Ranperda PDRD ini baru muncul awal Desember 2022. Usulan itu muncul paska “tsunami” anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih kurang Rp 200 miliar. Pemkab Gresik dikabarkan sempat kelimpungan untuk membiayai belanja pemerintah.

Sehingga, legislatif dan eksekutif di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini sepakat membuat terobosan untuk mengoptimalisasi pundi-pundi pendapatan pemerintah. Dan, muncul usulan Ranperda PDRD Gresik menjelang akhir tahun anggaran 2022.

“Perda ini penting, karena masa depan kita, masa depan Gresik dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk penguatan fiskal daerah,” kata Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir kepada awak media di kantor DPRD Gresik pada Rabu sore, 14 Desember 2022.

Qodir, begitu biasa disapa, didampingi oleh dua orang wakil ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim dan Mujib Riduan serta Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gresik Mokh Najikh melanjutkan pengeprasan dana transfer dan lainnya harus menjadi momentum bagi DPRD Gresik dan Pemkab Gresik untuk melakukan optimalisasi pendapatan. 

“Saya optimistis ranperda bisa kelar. Mohon masukkan dari para jurnalis untuk menyempurnakan ranperda PDRD itu,” kata Qodir yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik itu. Pada tahun 2023, eksekutif dan legislatif menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) Gresik sebesar Rp 1,4 triliun. 

Pundi-pundi pendapatan asli daerah itu, imbuhnya, masih bisa ditingkatkan dengan adanya Perda PDRD nanti. Ia mencontohkan, retribusi uji kir kendaraan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik. Selama ini, terang Ketua DPC PKB Gresik itu, Pemkab Gresik tidak menarik jasa retribusi pelayanan uji kir kendaraan alias gratis. Bila Perda PDRD Gresik telah rampung dan disahkan Dishub Gresik bisa memungut retribusi optimalisasi aset daerah dari pelaksanaan uji kir tersebut. “Sebab, mereka menggunakan aset pemerintah,” terangnya. 

Qodir berharap, nanti Perda PDRD Gresik itu bisa mendongkrak PAD Gresik. Syaratnya, eksekutif memiliki inovasi, strategi dan memanfaatkan digitalisasi. “Kami di DPRD Gresik optimistis target bisa terpenuhi. Sebab, selama ini target pajak atau retribusi yang terlampui masih dibawah potensi riil sesungguhnya,” tegasnya. (yad)

Optimaliasasi PAD, DPRD Gresik Ngebut Rampungkan Ranperda PDRD Gresik Selengkapnya

Husnul Aqib, Genapi 13 Kursi Fraksi PKB DPRD Gresik, Pengambilan Sumpah Janji Dipimpin Ketua DPRD Abdul Qodir 

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Sumpah atau Janji anggota pengganti antar waktu (PAW), yakni Husnul Aqib dari Fraksi PKB masa bakti 2019-2024.

Pelantikan Husnul Aqib menggenapi 13 kursi di Fraksi PKB DPRD Gresik yang ditinggalkan oleh Wafiroh Ma’sum yang wafat karena sakit pada September 2022. Prosesi Pengambilan Sumpah atau Janji anggota PAW yakni Husnul Aqib dilakukan oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir ini berlangsung khidmat. Bupati Gresik Fandi Akhmad hadir dalam rapat paripurna itu.

Husnul Aqib menempati kursi di alat kelengkapan dewan yang ditinggalkan almarhumah Wafiroh Ma’sum yakni sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi III DPRD Gresik.  

Untuk diketahui pada pemilu legislatif (Pileg) 2019, Husnul Aqib memperoleh 6.772 suara di daerah pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Gresik meliputi Kecamatan Dukun, Panceng dan Ujungpangkah. Perolehan suara Husnul Aqib dibawah Wafiroh Ma’sum. (yad)

Husnul Aqib, Genapi 13 Kursi Fraksi PKB DPRD Gresik, Pengambilan Sumpah Janji Dipimpin Ketua DPRD Abdul Qodir  Selengkapnya