Tag: dprd gresik

Home / Politik

Komisi III DPRD Gresik Semakin Rajin Sidak, Pastikan Proyek Pembangunan Sesuai Spesifikasi 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Gresik semakin aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak). Melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam sepekan terakhir ada tiga proyek pembangunan yang di sidak oleh komisi bidang pembangunan itu.

Yakni, Gedung Islamic Center di Desa Kedungpring, Kecamatan Balongpanggang dan proyek peningkatan Jalan Cerme Lor-Punduttrate  dan ruas Jalan Cerme Lor – Metatu. Seluruh proyek pembangunan telah dikerjakan dan beberapa hampir selesai. Untuk memastikan pembangunan sesuai spesifikasi.

Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan pembangunan Jalan Cerme Lor (Kecamatan Cerme) – Punduttrate (Kecamatan Benjeng) telah mencapai 95 lebih. Saat ini, kontraktor pelaksana tinggal melalukan finishing saja. “Saat kami kesana, kontraktor tinggal merapikan hasil pekerjaan,” ujarnya.

Dikatakan, pelaksanaan proyek Jalan Cerme Lor – Punduttrate sudah baik. Padahal, kontraknya masih satu bulan lagi proyek sudah hampir selesai. “Sudah baguslah tidak molor,” kata dia.

Dari hasil pantauan, pelaksanaan sudah cukup bagus. Hanya saja, pihaknya melihat ada sejumlah acian dibeberapa titik mengelupas. Pihaknya langsung meminta diperbaiki. “Karena panas cukup menyengat makanya sampai mengelupas. Kami sudah diminta diperbaiki,” terang dia.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berkeliling ke lapangan untuk memastikan seluruh proyek berjalan baik dan tepat waktu. Terutama yang saat ini baru dimulai pelaksanaannya. “Misal Jalan Menganti – Lakarsantri. Karena ini ruas utama dan padat kendaraan kami akan pantau. Agar pelaksanaanya tidak ada masalah,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Dinas PU Gresik menggelontor anggaran Rp 6,8 miliar untuk pembangunan ruas Jalan Cerme Lor-Punduttrate. Lelang proyek tersebut dimenangkan CV Dwi Mulya Jaya dengan nilai kontrak Rp 5,7 miliar.

SIDAK : Komisi III DPRD Gresik melakukan sidak di proyek pembangunan Islamic Center di Desa Kedungpring, Kecamatan Balongpanggang untuk memastikan pembangunan sesuai spesifikasi (Foto: Istimewa)

Selain proyek infrastruktur jalan, Komisi III DPRD Gresik juga melakukan sidak ke proyek pembangunan Gedung Islamic Center. Bangunan pertama yang akan difungsikan sebagai masjid itu memiliki empat lantai. Lantai satu berfungsi sebagai ruang pengelolaan, lantai dua untuk jemaah laki-laki, lantai tiga untuk jemaah putri dan lantai empat atau rooftop tempat santai. Anggaran untuk pembangunan kubah pertama sebesar Rp 6,03 miliar berasal dari APBD Gresik 2023. Sedangkan, pembangunan kubah kedua dan ketiga rencananya dikerjakan pada tahun depan, 2024. (yad)

Komisi III DPRD Gresik Semakin Rajin Sidak, Pastikan Proyek Pembangunan Sesuai Spesifikasi  Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Pembangunan Masjid di Islamic Center Gresik Selatan Kelar Tahun Ini ?

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemerintah Kabupaten Gresik terus ngebut menyelesaikan pembangunan gedung Islamic Center. Pemkab Gresik menargetkan pembangunan kubah pertama dari tiga kubah yang akan difungsikan sebagai masjid kelar tahun ini. 

Bangunan kubah pertama sudah terlihat megah. Bangunan didominasi warna putih itu berdiri di Jalan Raya Kedungpring, Desa Kedungpring, Kecamatan Balongpanggang. Bangunan terlihat mencolok dibandingkan bangunan lain di sekitar.  Bangunan itu memiliki empat lantai. Lantai satu berfungsi sebagai ruang pengelolaan, lantai dua untuk jemaah laki-laki, lantai tiga untuk jemaah putri dan lantai empat atau rooftop tempat santai. Anggaran untuk pembangunan kubah pertama sebesar Rp 6,03 miliar berasal dari APBD Gresik 2023. Sedangkan, pembangunan kubah kedua dan ketiga rencananya dikerjakan pada tahun depan, 2024.

Sebentar lagi, semua orang bisa memanfaatkan untuk kegiatan keagamaan karena berdiri dekat jalan raya yang menghubungkan Balongpanggang, Gresik dengan Mojokerto itu. Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Gresik meninjau proyek pembangunan gedung Islamic Center pada Jumat, 13 Oktober 2023. Rombongan wakil rakyat berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu disambut oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Gresik Ida Lailatussa’diyah. Mereka melihat langsung proyek yang sempat mangkrak karena ada bencana wabah Covid-19 itu, kemudian dilanjutkan oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani itu. 

KOMISI III DPRD Gresik: Kepala DCKPKP Gresik Ida Lailatussa’diyah ketika menerima kunjungan Wakil rakyat dari Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Gresik di Islamic Center Gresik pada Jumat, 13 Oktober 2023 ( Foto : Istimewa untuk 1minute.id)

Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Gresik Ida Lailatussa’diyah mengatakan, progres pembangunan Islamic Center menunjukkan perkembangan menggembirakan. “Realisasi melebihi target,” kata Ida Lailatussa’diyah dikonfirmasi melalui selulernya pada Sabtu, 14 Oktober 2023. Target pembangunan gedung tersebut sebesar 39,16 persen, realisasi mencapai 41,96 persen. Artinya ada deviasi lebih 2,80 persen.

Ia optimistis pembangunan Islamic Center yang dibiayai oleh APBD Gresik 2023 sebesar Rp 6,03 miliar lebih itu kelar sesuai target. Anggaran sebesar itu digunakan , diantaranya untuk pemasangan elektrikal dalam gedung, interior, tampilan luar/fasat dan akses jalan menuju gedung sepanjang 200 meter dari jalan raya yang dikerjakan CV. Eka Jaya Abadi selaku pelaksana. “Mohon doanya, semoga terus lancar dan selesai tahun ini,” imbuh Ida Lailatussa’diyah. (yad)

Pembangunan Masjid di Islamic Center Gresik Selatan Kelar Tahun Ini ? Selengkapnya
Home / Politik

DPRD Gresik Semakin Produktif,  Jelang Akhir Tahun  Tetapkan 4 Ranperda 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Menjelang akhir tahun, DPRD Gresik menyelesaikan pembahasan dan mengambil keputusan empat rancangan peraturan daerah (Raperda). Empat ranperda yang ditetapkan bersama antara legislatif dengan eksekutif itu dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Gresik pada Kamis, 5 Oktober 2023. 

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik. Serta, Penetapan Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman dan Ranperda Tentang Smart City.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda dalam laporannya menyampaikan, persetujuan dan pengambilan keputusan atas ranperda RTRW dilakukan setelah Persetujuan Subtansi (Persub) dari Kementerian (Kemen) ATR/BPN turun. Salah satu rekomendasi dalam persetujuan substansi tersebut yakni struktur dan pola ruang tidak ada perubahan secara subtansial, tapi harus menyelaraskan pola ruang dengan garis pantai.

“Garis pantai mengikuti kondisi eksisting sesuai hasil verifikasi, sehingga seluruh luas daratan termasuk hasil reklamasi sudah masuk wilayah kabupaten Gresik,” ujar Huda.

Sementara penyesuaian terkait luasan Lahan Sawah Dilindungi yang ditetapkan antara lain, luas lahan tanaman pangan ditetapkan 36. 641, hektar, tanaman hortikultura selua 11. 887 hektar. “Sedangkan yang ditetapkan menjadi pertanian yang dilindungi atau LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas

27.770 hektar, yang sudah masuk dalam bagian dari 36 ribu hektar, ketentuan itu Itu yang mengikat untuk menjamin produksi pangan,” jelas Huda. 

Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap empat Ranperda ini dipimpin oleh Nur Saidan, Wakil Ketua DPRD Gresik ini dihadiri Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan, keduanya  Wakil Ketua DPRD Gresik serta Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani seusai rapat paripurna mengatakan lambatnya pengesahan ranperda RTRW dikarenakan persetujuan subtansi baru turun.

“Nah itu yang memang jadi kewenangan Kementerian ATR/BPN,” ujar Fandi Akhmad Yani. Dikatakan, setelah Ranperda RTRW disahkan, akan berlaku ketentuan insentif dan disinsentif bagi pengusaha.

Pelaku usaha yang taat regulasi akan mendapatkan insentif pajak ataupun retribusi, sementara pelaku Usaha yang nekat mengabaikan ketentuan tata ruang akan ada sanksi disinsentif. Ya nanti akan ditindaklanjuti dengan perbup mengenai ketentuan tersebut,” kata mantan Ketua DPRD Gresik itu. (yad)

DPRD Gresik Semakin Produktif,  Jelang Akhir Tahun  Tetapkan 4 Ranperda  Selengkapnya
Home / Pemerintahan / Politik

Efisiensi Belanja, Pemkab Gresik Hemat Rp 335,7 Miliar, Bupati Gresik : Jamin Tanpa Mengurangi Standar Pelayanan Masyarakat

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik mulai membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023. Pembahasan dilakukan setelah DPRD Gresik menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Gresik 2023.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam paparannya mengatakan pada perubahan APBD 2023 ada efisiensi belanja daerah mencapai Rp 335,7 miliar. Pasang surut perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik melakukan sejumlah rasionalisasi program kerja. 

“Terutama pada sektor belanja yang sifatnya penunjang, tanpa mengurangi standar pelayanan terhadap masyarakat,” kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Gresik pada Jumat pekan lalu, 19 Agustus 2023.

Mantan Ketua DPRD Gresik itu melanjutkan, bahwa rasionalisasi tersebut tidak mempengaruhi program prioritas yang telah dicanangkan. Mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, penanganan banjir Kali Lamong, hingga pembangunan RS Gresik Sehati. “Juga di sektor kesehatan dan program pengentasan kemiskinan. Akan tetap dilanjutkan sesuai perencanaan,” kata dia.

Demikian halnya pada sektor pendapatan daerah yang juga mengalami penurunan target. Mulanya, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,877 triliun. Masing-masing bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. “Setelah dilakukan kajian, mengalami penurunan target menjadi Rp 3,69 triliun,” terangnya. 

RAPAT PARIPURNA: (kiri-kanan) Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir dan 3 Wakil Ketua DPRD Gresik Nursaidah , Mujid Riduan dan Ahmad Nurhamim dalam rapat paripurna di DPRD Gresik ( Foto : Humas DPRD Gresik)

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir mengatakan, sesuai yang pemaparan bupati penurunan APBD 2023 tidak terlalu signifikan. Masih diangka Rp 3,690 triliun. “Kami memang berupaya agar pendapatan tahun ini bisa sama dengan target di tahun 2022 lalu sekitar Rp 3,6 triliun,” kata Abdul Qodir kepada wartawan. 

Tahun lalu, lanjut Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu, dari target Rp 3,6 triliun pemerintah bisa merealisasikan Rp 3,4 triliun. Padahal, tahun lalu belum ada perubahan NJOP pada PBB dan potensi pendapatan yang lain. “Jadi dengan adanya kenaikan NJOP PBB dan sejumlah potensi pendapatan baru kami optimis bisa diangka Rp 3,6 triliun,” kata Qodir optimistis. 

Sedangkan untuk sektor belanja daerah masih dipatok diangka Rp 3,7 triliun dari awalnya sebesar Rp 4,085 triliun. Nantinya kekurangan 

pendapatan akan ditutup dengan Silpa 2022 sebesar Rp 59 miliar. “Sehingga pendapatan dan belanja bisa imbang diangka Rp 3,7 triliun,” tegasnya. Kini, dokumen perubahan yang disampaikan bupati akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Gresik selama beberapa pekan kedepan. (yad)

Efisiensi Belanja, Pemkab Gresik Hemat Rp 335,7 Miliar, Bupati Gresik : Jamin Tanpa Mengurangi Standar Pelayanan Masyarakat Selengkapnya
Home / Politik

Arif Rosyidi, Mantan Penyidik Tipikor Jadi Anggota DPRD Gresik: Saya Berharap Tidak Ada Lagi Proyek Molor 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Arief Rosyidi, resmi sebagai anggota DPRD Gresik periode 2019-2024. Ia menggantikan Eddy Santoso, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Gresik yang mundur dari partai yang digawangi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu. Eddy yang Mantan Ketua DPC PD Gresik ini memilih ikut konstestasi di Pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dari Partai NasDem. 

Pengambilan Sumpah atau Janji anggota pengganti antarwaktu (PAW) DPRD Gresik itu dilakukan di ruang paripurna DPRD Gresik pada Selasa, 27 Juni 2023. Selain Arief Rosyidi ada satu anggota DPRD Gresik lain yakni Mubin, mantan anggota DPRD Gresik dua periode itu, menggantikan posisi Didik Widodo, anggota Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik karena mundur dari PAN. Didik pada Pileg 2024 maju lewat PKB dari daerah pemilihan (Dapil) Gresik 1 (Kebomas dan Gresik). 

Wakil Ketua DPRD Gresik Achmad Nurhamim mengatakan, Arif Rosyidi akan menempati di komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Gresik. “Beliau mantan penyidik di Polres Gresik akan memperkuat fungsi pengawasan DPRD Gresik,” ujar Nurhamim dalam konferensi pers usai pelantikan di gedung DPRD Gresik pada Selasa, 27 Juni 2023. Nurhamim didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Nursaidah, dan dua anggota yang baru dilantik yakni Arief Rosyidi dan Mubin. 

Siapa Arief Rosyidi? Arief Rosyidi adalah pensiunan Polisi. Pangkat terakhir adalah Ajun Komisaris Polisi (AKP). Jabatan terakhir di korp Bhayangkara adalah Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik. Arief dikenal lurus selama menjadi polisi. Sejumlah perkara besar sempat ditangani oleh Arief Rosyidi. Antara lain, korupsi Pembangunan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan/Kabupaten Gresik. 

Tersangka adalah oknum anggota DPRD Gresik. Perkara korupsi ini ditangani Polres Gresik pada 2007. Saat itu, Arif Rosyidi masih berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu).

Pada 2008, Arif Rosyidi bersama tim penyidik dari Unit Tipikor Polwitabes Surabaya-kini-Polwitabes Surabaya menetapkan 5 orang tersangka korupsi reklamasi di Pulau Bawean dengan nilai kerugian negara Rp 1,2 miliar. Tiga tersangka itu, ada 3 aparatur sipil negera (ASN) dan dua orang kontraktor. 

Sementara itu, Arief Rosyidi berjanji akan melakukan pengawasan terhadap jalan roda Pembangunan di Kabupaten Gresik. Arief mengatakan, masih banyak program pembangunan yang tidak sesuai jadwal. “Kami akan melakukan pengawasan yang lebih ketat, harapan kedepan tidak ada proyek yang molor,” kata Arief Rosyidi. 

Arief Rosyidi dan Mubin memiliki sisa mengabdi selama 14 bulan. Namun, Arief Rosyidi dan Mubin bisa melanggeng menduduki kursi DPRD Gresik bila terpilih dalam Pileg 2024. “Insya Allah akan maju di Pemilu Legislatif 2024,” kata Arief. (yad)

Arif Rosyidi, Mantan Penyidik Tipikor Jadi Anggota DPRD Gresik: Saya Berharap Tidak Ada Lagi Proyek Molor  Selengkapnya
Home / Politik

2 Anggota PAW DPRD Gresik Dilantik, Nurhamim : Arif Rosyidi, Mantan Penyidik akan Perkuat Fungsi Pengawasan dan Mubin, Fungsi Legislasi DPRD Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik akan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Sumpah atau Janji dua anggota pengganti antarwaktu (PAW) pada Selasa, 27 Juni 2023.

Dua anggota pengganti antarwaktu yang akan dilantik adalah Arief Rosidy dari Partai Demokrat. Dan, Mubin dari Partai Amanat Nasional (PAN). Arief menggantikan Eddy Santoso, mantan Ketua DPC PD Gresik yang ikut konstestasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dari Partai NasDem. 

Sedangkan, Mubin menggantikan posisi Didik  Widodo, anggota Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik karena mundur dari PAN. Didik pada Pileg 2024 maju lewat PKB dari daerah pemilihan (Dapil) Gresik 1 (Kebomas dan Gresik). 

Pengambilan sumpah janji dua anggota PAW  DPRD Gresik itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah. Pelantikan berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Achmad Nurhamim dan Mujid Riduan. Keduanya Wakil Ketua DPRD Gresik, dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah. 

UCAPAN SELAMAT: Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bersama Wakil Ketua DPRD Gresik Achmad Nurhamim, dan Mujid Riduwan memberikan ucapan selamat kepada dua anggota PAW DPRD Gresik Gresik yang baru dilantik di ruang paripurna DPRD Gresik pada Selasa, 27 Juni 2023 ( Foto : Humas DPRD Gresik for 1minute.id)

Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berhalangan hadir karena sedang melakukan ibadah haji. 

Achmad Nurhamim mengatakan pelantikan dua anggota pengganti antarwaktu ini melengkapi keanggotaan di DPRD Gresik menjadi genap 50 orang.  Arif Rosyidi, kata Anha-sapaan-Achmad Nurhamim, akan masuk di komisi III. “Masuknya pak Arif Rosyidi yang mantan penyidik di Polres Gresik akan memperkuat fungsi pengawasan DPRD Gresik,” kata Nurhamim usai pelantikan kepada wartawan pada Selasa, 27 Juni 2023.

Nurhamim didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Nursaidah serta dua anggota yang baru dilantik, Arif Rosyidi dan Mubin. “Untuk pak Mubin, beliau dua anggota dewan dua periode lalu istirahat sebentar. Dan, sekarang masuk lagi di DPRD Gresik duduk di komisi I,” jelas Nurhamim. 

Sementara itu, Arif Rosyidi mengatakan, pihaknya akan berusaha memperkuat fungsi pengawasan di DPRD Gresik. “Karena beberapa tahun terakhir, banyak program pembangunan yang tidak sesuai jadwal. Proyek molor. Kedepan tidak boleh ada proyek molor,” tegas Arif Rosyidi, pensiunan Polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) itu. (yad)

2 Anggota PAW DPRD Gresik Dilantik, Nurhamim : Arif Rosyidi, Mantan Penyidik akan Perkuat Fungsi Pengawasan dan Mubin, Fungsi Legislasi DPRD Gresik  Selengkapnya
Home / Peristiwa

PPMG Desak Proyek Smelter Mempekerjakan 60 Persen Naker Lokal

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Ratusan warga Manyar tergabung Pekerja Proyek Manyar Gresik (PPMG) ngeluruk kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023. Mereka wadul ke wakil rakyat karena sulit mendapatkan pekerjaan. Perusahaan di kawasan Java Integrited Industrial and Port (JIIPE). Proyek smelter PT Freeport Indonesia (PTFI), diantaranya. 

“Karena lingkungan, ekosistem rusak kami berhak mendapatkan pekerjaan. Tidak ada industri kami makmur, bisa panen bandeng 2 kali setahun,” tegas Entis Sutisna dalam orasinya di depan Kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023.

Sebelum ke kantor wakil rakyat di Alun-alun Gresik Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik mereka menggelar demonstrasi di kawasan JIIPE. Saat itu, mereka sempat menghentikan 5 bus pengangkut pekerja proyek smelter tersebut. Namun, massa tergabung PPMG ini mengklaim berasal dari 9 desa di Kecamatan Manyar tidak ada yang mengenal para pekerja tersebut. Pekerja tersebut diduga berasal dari luar Manyar, Gresik. 

Di depan gedung DPRD Gresik massa sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian. Sebab, massa memaksa untuk memasukkan ke halaman kantor DPRD Gresik. Sementara, aparat kepolisian berusaha mencegah massa masuk gedung parlemen. Ada tiga tuntutan yang mereka usung. Pertama, kesempatan kerja bagi warga lokal sebesar 60 persen. Kedua, mendesak perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan, ketiga mendesak perusahaan partisipasi pembangunan terhadap masyarakat lokal.

PERWAKILAN PPMG: Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir (tengah) menerima perwakilan pengunjuk rasa Proyek Smelter di kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Khumaidi Maun, warga lainnya menambahkan saat ini, Chiyoda, kontraktor smelter mempekerjakan 12 ribu tenaga kerja. Diantara 12 ribu pekerja proyek smelter terbesar dengan nilai investasi sekitar USD 1,63 miliar atau setara Rp 25 triliun pekerja luar Gresik. Naker lokal Gresik ada sekitar 3.475 orang  atau sekitar 30 persen. “Pekerja lokal ring I di proyek smelter itu hanya 1.099 orang,” kata Khumaidi dengan nada tinggi. 

Dalam peraturan daerah (Perda) 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, setiap industri yang berinvestasi di Gresik mensyaratkan 60 persen naker lokal dan 1 persen mempekerjakan disabilitas. Karena rekrutmen naker proyek smelter itu jauh panggang dari api, massa PPMG wadul ke DPRD Gresik. 

Abdul Hamid, koordinator aksi unjuk rasa massa PPMG menyatakan dalam keterangan resminya, jika aksi unjuk rasa menuntut adanya kesempatan kerja bagi warga lokal Gresik itu, digelar sejak pukul 6.00 WIB dengan sasaran unjuk rasa Proyek Smelter PT Freeport Indonesia, di kawasan JIIPE Manyar Gresik, PT CHiyoda Internasional Indonesia dan Kantor DPRD Gresik.

Perwakilani massa PPMG ini kemudian diterima oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir serta tiga anggota lainnya, yakni Muhammad,  Syahrul Munir dan Hudaifah. Semuanya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Hadir dalam pertemuan itu, diantaranya, pengelola kawasan JIIPE Mifti, perwakilan PTFI Nanang dan kontraktor dari Chiyoda Internasional Indonesia Tri Andi Suprihartono.

Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir sangat menyayangkan pelaksana proyek smelter mengabaikan perda 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan itu. “Kalau perusahaan taat peraturan dan azas tentu sahabat-sahabat dari Manyar ini tidak perlu berpanas-panas begini,” ungkap Qodir. 

Sementara itu, perwakilan Chiyoda Internasional Indonesia Tri Andi Suprihartono menyatakan, proyek smelter adalah pekerja high risk. Selain itu, pihaknya juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan smelter ini, kata Tri Andi Suprihartono, pihaknya telah merekrut masyarakat Gresik. 

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, kami juga memiliki komitmen memaksimalkan tenaga kerja lokal. Tri Andi melanjutkan pihaknya telah merekrut tenaga kerja dari ring I sebanyak 1.264 orang. Namun, dalam perjalanan ratusan naker tersebut meninggalkan proyek karena tidak kuat. Ada 345 orang meninggalkan proyek. Ada sehari, dua hari, lima hari kerja tidak kuat mereka keluar. Kini tersisa 919 orang saja,” terangnya. (yad)

PPMG Desak Proyek Smelter Mempekerjakan 60 Persen Naker Lokal Selengkapnya
Home / Politik

Wakil Ketua DPRD Gresik Dorong Desa Melakukan Akselerasi Pembangunan Mewujudkan Desa Mandiri untuk Kesejahteraan Warga

- by chusnul cahyadi

 

GRESIK,1minute.id – Wakil ketua DPRD Gresik  Mujid Riduan menggelar Sosialisasi Peraturan (Sosper) perundang-undangan tahap IV/ 2023 di Desa Domas Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Minggu, 21 Mei 2023.

Sosper ini tentang Peraturan Daerah (Perda) Gresik nomor 4 tahun 2021tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri dihadiri oleh ratusan warga Desa setempat. 

Menurut Mujid Riduan, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik dan masalah yang dihadapi adalah akselerasi pembangunan desa menuju kemadirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan angka kemiskinan. “Untuk itu sangat penting sekali membentuk perda tersebut,” kata Mujid yang juga Ketua DPC PDI-P Gresik itu.

Mujid melanjutkan, untuk mewujudkan hal itu sangat diperlukan adanya peningkatan desa-desa yang ada di Kabupaten Gresik ini agar bisa menjadi desa yang mandiri, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat desa bisa meningkat serta angka kemiskinan pun bisa terus berkurang.

“Untuk memajukan desa bisa dengan mengembangkan produk unggulan yang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Untuk itu kita harus bisa mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri melalui upaya pengintegrasian sumber daya dan penguatan kelembagaan,” katanya. 

Sementara itu, Camat Menganti Gunawan Purna Atmaja dalam paparannya menyatakan menpemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri ini sangat penting sekali bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah menyetujui dan mengesahkan Perda tersebut.

“Alhamdulillah di wilayah Kecamatan Menganti ini tidak ada desa yang tertinggal. Desa-desa yang ada di Kecamatan Menganti saat ini sudah maju dan berkembang bahkan sudah ada yang menjadi desa mandiri,” jelas mantan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Gresik ini. 

Gunawan melanjutkan, desa-desa di Kecamatan Menganti ini sudah maju tinggal kita mengembangkannya, agar bisa menjadi desa yang mandiri dan itu bisa ditempuh dengan cara mengembangkan produk sesuai potensi desa melalui Bumdes.  “Semua itu adalah untuk menyejahterakan masyarakat desa,” tegasnya. (yad)

Wakil Ketua DPRD Gresik Dorong Desa Melakukan Akselerasi Pembangunan Mewujudkan Desa Mandiri untuk Kesejahteraan Warga Selengkapnya
Home / Politik

Ini Empat Rekomendasi DPRD Gresik terhadap  LKPJ 2022 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  2022 di ruang Paripurna DPRD Gresik pada Sabtu, 29 April 2023. Ada sejumlah rekomendasi disampaikan oleh para wakil rakyat berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik yang telah disampaikan Bupati Gresik Fandi Akmad Yani selama kinerja pemerintahan tahun lalu, 2022.

Rekomendasi itu antara lain, perbaikan kualitas pelayanan publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi,  peningkatan pendapatan daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelangkaan pupuk petani tambak dan menekan angka pengangguran.

Menurut Wakil ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, kalangan Dewan menyoroti rendahnya kualitas layanan publik Kabupaten Gresik versi Ombudsman, untuk hal ini Dewan merekomendasikan Pemkab harus menguatkan reformasi birokrasi berbasis kinerja.

Berikutnya harus menerapkan merit sistem, dalam arti menempatkan dan mendayagunakan pegawai berdasarkan kompetensi dan prinsip efektivitas. “Lalu memposisikan pengawasan oleh inspektorat harus diorientasikan untuk pembinaan, bukan justifikasi. Dan yang terakhir Mall Pelayanan Publik harus dipindahkan ke lokasi yang strategis, kalau perlu menyewa tempat yang baik agar mudah dijangkau masyarakat,” kata Nurhamim yang didampingi dua Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Nursaidah dan Mujid Riduan.

Rekomendasi kedua, Nurhamim melanjutkan, dewan memberikan perhatian kepada kondisi fiskal daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kinerjanya ngos-ngosan tahun lalu, terutama dari segi pendapatan asli daerah (PAD).

Karena itu, Dewan mendorong Pemkab menggali pendapatan daerah yang belum maksimal dengan cara mempercepat dan mempermudah perizinan berusaha. Kemudian perlu adanya inovasi atas perubahan data setelah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sehingga dapat diikuti dengan perubahan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) sehingga target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan bisa meningkat.

“Yang ketiga, BUMD harus memiliki business plan yang kreatif dan inovatif sehingga bisa mendongkrak setoran pada pendapatan daerah,” tandas Nurhamim.

Rekomendasi selanjutnya kaitannya dengan infrastruktur. Dewan menemukan data, ada ketertinggalan infrastruktur yang memerlukan perencanaan matang di tingkat Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang. “Jadi rekomendasi yang ketiga ini adalah mempercepat proses lelang pekerjaan infrastruktur, sehingga tidak terlambat. Dan juga alokasi anggaran infrastruktur harus disesuaikan dengan RPJMD,” terang Ketua DPD Partai Golkar Gresik itu.

Rekomendasi yang keempat, lanjutnya, kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, Dewan mendesak Pemkab harus punya upaya yang nyata dan kongkrit untuk meningkatkan kesejahteraan warga Gresik, dengan memaksimalkan dana desa sebagai pemantik ekonomi desa. Dewan juga menyampaikan, perlu membuat tim penyusun big data kependudukan sebagai dasar pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.

“Maksudnya perlu ada data pendamping disamping data-data yang hari ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan,” imbuh Nurhamim. Selain itu, anggota parlemen yang berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik juga meminta pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap upaya mengatasi kelangkaan pupuk, yang menyulitkan petani dan petambak. Serta upaya pengentasan pengangguran belum maksimal.

BUPATI GRESIK: Fandi Akhmad Yani di ruang Paripurna DPRD Gresik pada Sabtu, 29 April 2023 ( Foto : Istimewa)

Menanggapi ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, akan menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD Gresik, dengan menginstruksikan jajaran OPD yang terkait untuk melakukan perbaikan.

“Rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Gresik merupakan catatan penting, dan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran tahun 2023 ini dan tahun-tahun berikutnya serta evaluasi atas kebijakan strategis di Kabupaten Gresik,” kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani. (yad/adv)

Ini Empat Rekomendasi DPRD Gresik terhadap  LKPJ 2022  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Mengunjungi Warga dan Mengidentifikasi Dampak Pascabanjir Bandang dan Longsor di Bawean

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Banjir bandang melanda Pulau Bawean membuat Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turun tangan. Orang nomor satu di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik itu melakukan peninjauan ke lokasi bencana di pulau terluar Gresik yang berjarak 80 mil laut. Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad menuju lokasi bencana bersama Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir.

Serta mengajak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti dan Kepala Satuan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik Darmawan, Kepala DLH Sri Subaidah, Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Tony tiba pada Minggu, 5 Maret 2023.

Gus Yani kali pertama mengunjungi Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura untuk meninjau kerusakan fasilitas umum yang rusak. Diantaranya, kantor balai desa, dan pos kesehatan desa (Poskesdes). Gus Yani melakukan dialog dengan warga Desa setempat. Mendengarkan curhat warga terdampak bencana yang paling mengerikan di kepulau yang dikenal dengan sebutan lain seribu bukit itu. 

Setelah berdialog langsung dengan warga , mantan Ketua DPRD Gresik itu kemudian melanjutkan peninjauan ke Desa Sawahmulya, Kecamatan Sangkapura. Disini, Gus Yani  meninjau jembatan yang ambruk akibat banjir bandang itu. Berikutnya, menuju UPT SDN 357 Gresik di Desa Sungairujing. Banjir  bandang itu telah memporak-porandakan 4 dari 5 ruang kelas. 

Peninjauan terakhir menuju ke lokasi korban terdampak bencana di Desa Daun, Kecamatan Sangkapura.  Di desa ini, terdapat 2 rumah roboh, 4 rumah rusak berat, 2 jembatan irigasi dan jembatan penghubung antardesa hanyut diterjang banjir bandang itu. Sebanyak 168 warga yang terdampak bencana alam itu.

BANTUAN WARGA TERDAMPAK BENCANA: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Bawean pada Minggu, 5 Maret 2023 ( Foto : Prokopim Setkab Gresik)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, kedatangan bersama Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ke Pulau Bawean untuk memastikan upaya pemulihan berjalan maksimal pascabanjir bandang dan tanah longsor.

“Kami sudah melihat langsung kondisi dampak banjir dan longsor. Recovery pascabencana harus segera dilakukan, perbaikan infrastruktur seperti penanganan kerusakan rumah, jembatan dan akses jalan,” katanya. 

Mantan Ketua DPRD Gresik itu juga akan mendatangkan alat berat, untuk penanganan longsor di beberapa titik desa untuk menormalisasi Kali atau Sungai yang dangkal dan mengalami penyempitan. “Nantinya alat berat disiagakan disini. Secara bergantian melakukan penanganan longsor di Bawean. Selain itu Dinas PUTR dan CKPKP akan siaga melakukan perbaikan fasilitas umum yang rusak dan saluran air bersih warga yang terdampak banjir,” ungkapnya.

Selain itu, kedatangan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani tidak hanya meninjau lokasi dan warga terdampak bencana. Bupati Fandi Akhmad juga membawa bantuan untuk warga terdampak disana. 

“Tidak hanya memberikan sembako. Yang paling utama mengidentifikasi beberapa wilayah atau desa yang mengalami bencana. “Setelah diidentifikasi akan segera dilakukan penanganan dan pengendalian. Baik mendatangkan alat berat maupun yang akan dilakukan oleh OPD terkait,” katanya. 

Ia menghimbau kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan menjaga kebersihan sungai dan lingkungan serta waspada saat cuaca ekstrim dan intensitas hujan tinggi. Bupati juga meminta kepada camat untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Sebagai mitigasi bencana camat juga harus selalu berkoordinasi dengan BMKG. Perubahan iklim menjadi konsentrasi kita bersama apalagi sering terjadi pada malam hari,” tutur bupati. 

Untuk diketahui banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah desa di Pulau Bawean pada 2 Maret 2023. Bencana itu, akibat curah hujan tinggi selama 2 hari, mulai 1 Meret 2023. Selain curah hujan tinggi, dikabarkan tanah longsor hutan mulai gundul diduga akibat maraknya penebangan kayu secara ilegal. (yad)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Mengunjungi Warga dan Mengidentifikasi Dampak Pascabanjir Bandang dan Longsor di Bawean Selengkapnya