DPRD Gresik Semakin Produktif,  Jelang Akhir Tahun  Tetapkan 4 Ranperda 

GRESIK,1minute.id – Menjelang akhir tahun, DPRD Gresik menyelesaikan pembahasan dan mengambil keputusan empat rancangan peraturan daerah (Raperda). Empat ranperda yang ditetapkan bersama antara legislatif dengan eksekutif itu dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Gresik pada Kamis, 5 Oktober 2023. 

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik. Serta, Penetapan Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman dan Ranperda Tentang Smart City.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik Khoirul Huda dalam laporannya menyampaikan, persetujuan dan pengambilan keputusan atas ranperda RTRW dilakukan setelah Persetujuan Subtansi (Persub) dari Kementerian (Kemen) ATR/BPN turun. Salah satu rekomendasi dalam persetujuan substansi tersebut yakni struktur dan pola ruang tidak ada perubahan secara subtansial, tapi harus menyelaraskan pola ruang dengan garis pantai.

“Garis pantai mengikuti kondisi eksisting sesuai hasil verifikasi, sehingga seluruh luas daratan termasuk hasil reklamasi sudah masuk wilayah kabupaten Gresik,” ujar Huda.

Sementara penyesuaian terkait luasan Lahan Sawah Dilindungi yang ditetapkan antara lain, luas lahan tanaman pangan ditetapkan 36. 641, hektar, tanaman hortikultura selua 11. 887 hektar. “Sedangkan yang ditetapkan menjadi pertanian yang dilindungi atau LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas

27.770 hektar, yang sudah masuk dalam bagian dari 36 ribu hektar, ketentuan itu Itu yang mengikat untuk menjamin produksi pangan,” jelas Huda. 

Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap empat Ranperda ini dipimpin oleh Nur Saidan, Wakil Ketua DPRD Gresik ini dihadiri Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan, keduanya  Wakil Ketua DPRD Gresik serta Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani seusai rapat paripurna mengatakan lambatnya pengesahan ranperda RTRW dikarenakan persetujuan subtansi baru turun.

“Nah itu yang memang jadi kewenangan Kementerian ATR/BPN,” ujar Fandi Akhmad Yani. Dikatakan, setelah Ranperda RTRW disahkan, akan berlaku ketentuan insentif dan disinsentif bagi pengusaha.

Pelaku usaha yang taat regulasi akan mendapatkan insentif pajak ataupun retribusi, sementara pelaku Usaha yang nekat mengabaikan ketentuan tata ruang akan ada sanksi disinsentif. Ya nanti akan ditindaklanjuti dengan perbup mengenai ketentuan tersebut,” kata mantan Ketua DPRD Gresik itu. (yad)

DPRD Gresik Semakin Produktif,  Jelang Akhir Tahun  Tetapkan 4 Ranperda  Selengkapnya

Efisiensi Belanja, Pemkab Gresik Hemat Rp 335,7 Miliar, Bupati Gresik : Jamin Tanpa Mengurangi Standar Pelayanan Masyarakat

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik mulai membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023. Pembahasan dilakukan setelah DPRD Gresik menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Gresik 2023.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam paparannya mengatakan pada perubahan APBD 2023 ada efisiensi belanja daerah mencapai Rp 335,7 miliar. Pasang surut perkembangan ekonomi serta perubahan kebijakan mendorong pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik melakukan sejumlah rasionalisasi program kerja. 

“Terutama pada sektor belanja yang sifatnya penunjang, tanpa mengurangi standar pelayanan terhadap masyarakat,” kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Gresik pada Jumat pekan lalu, 19 Agustus 2023.

Mantan Ketua DPRD Gresik itu melanjutkan, bahwa rasionalisasi tersebut tidak mempengaruhi program prioritas yang telah dicanangkan. Mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, penanganan banjir Kali Lamong, hingga pembangunan RS Gresik Sehati. “Juga di sektor kesehatan dan program pengentasan kemiskinan. Akan tetap dilanjutkan sesuai perencanaan,” kata dia.

Demikian halnya pada sektor pendapatan daerah yang juga mengalami penurunan target. Mulanya, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,877 triliun. Masing-masing bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. “Setelah dilakukan kajian, mengalami penurunan target menjadi Rp 3,69 triliun,” terangnya. 

RAPAT PARIPURNA: (kiri-kanan) Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir dan 3 Wakil Ketua DPRD Gresik Nursaidah , Mujid Riduan dan Ahmad Nurhamim dalam rapat paripurna di DPRD Gresik ( Foto : Humas DPRD Gresik)

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir mengatakan, sesuai yang pemaparan bupati penurunan APBD 2023 tidak terlalu signifikan. Masih diangka Rp 3,690 triliun. “Kami memang berupaya agar pendapatan tahun ini bisa sama dengan target di tahun 2022 lalu sekitar Rp 3,6 triliun,” kata Abdul Qodir kepada wartawan. 

Tahun lalu, lanjut Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu, dari target Rp 3,6 triliun pemerintah bisa merealisasikan Rp 3,4 triliun. Padahal, tahun lalu belum ada perubahan NJOP pada PBB dan potensi pendapatan yang lain. “Jadi dengan adanya kenaikan NJOP PBB dan sejumlah potensi pendapatan baru kami optimis bisa diangka Rp 3,6 triliun,” kata Qodir optimistis. 

Sedangkan untuk sektor belanja daerah masih dipatok diangka Rp 3,7 triliun dari awalnya sebesar Rp 4,085 triliun. Nantinya kekurangan 

pendapatan akan ditutup dengan Silpa 2022 sebesar Rp 59 miliar. “Sehingga pendapatan dan belanja bisa imbang diangka Rp 3,7 triliun,” tegasnya. Kini, dokumen perubahan yang disampaikan bupati akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Gresik selama beberapa pekan kedepan. (yad)

Efisiensi Belanja, Pemkab Gresik Hemat Rp 335,7 Miliar, Bupati Gresik : Jamin Tanpa Mengurangi Standar Pelayanan Masyarakat Selengkapnya

Arif Rosyidi, Mantan Penyidik Tipikor Jadi Anggota DPRD Gresik: Saya Berharap Tidak Ada Lagi Proyek Molor 

GRESIK,1minute.id – Arief Rosyidi, resmi sebagai anggota DPRD Gresik periode 2019-2024. Ia menggantikan Eddy Santoso, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Gresik yang mundur dari partai yang digawangi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu. Eddy yang Mantan Ketua DPC PD Gresik ini memilih ikut konstestasi di Pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dari Partai NasDem. 

Pengambilan Sumpah atau Janji anggota pengganti antarwaktu (PAW) DPRD Gresik itu dilakukan di ruang paripurna DPRD Gresik pada Selasa, 27 Juni 2023. Selain Arief Rosyidi ada satu anggota DPRD Gresik lain yakni Mubin, mantan anggota DPRD Gresik dua periode itu, menggantikan posisi Didik Widodo, anggota Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik karena mundur dari PAN. Didik pada Pileg 2024 maju lewat PKB dari daerah pemilihan (Dapil) Gresik 1 (Kebomas dan Gresik). 

Wakil Ketua DPRD Gresik Achmad Nurhamim mengatakan, Arif Rosyidi akan menempati di komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Gresik. “Beliau mantan penyidik di Polres Gresik akan memperkuat fungsi pengawasan DPRD Gresik,” ujar Nurhamim dalam konferensi pers usai pelantikan di gedung DPRD Gresik pada Selasa, 27 Juni 2023. Nurhamim didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Nursaidah, dan dua anggota yang baru dilantik yakni Arief Rosyidi dan Mubin. 

Siapa Arief Rosyidi? Arief Rosyidi adalah pensiunan Polisi. Pangkat terakhir adalah Ajun Komisaris Polisi (AKP). Jabatan terakhir di korp Bhayangkara adalah Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik. Arief dikenal lurus selama menjadi polisi. Sejumlah perkara besar sempat ditangani oleh Arief Rosyidi. Antara lain, korupsi Pembangunan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan/Kabupaten Gresik. 

Tersangka adalah oknum anggota DPRD Gresik. Perkara korupsi ini ditangani Polres Gresik pada 2007. Saat itu, Arif Rosyidi masih berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu).

Pada 2008, Arif Rosyidi bersama tim penyidik dari Unit Tipikor Polwitabes Surabaya-kini-Polwitabes Surabaya menetapkan 5 orang tersangka korupsi reklamasi di Pulau Bawean dengan nilai kerugian negara Rp 1,2 miliar. Tiga tersangka itu, ada 3 aparatur sipil negera (ASN) dan dua orang kontraktor. 

Sementara itu, Arief Rosyidi berjanji akan melakukan pengawasan terhadap jalan roda Pembangunan di Kabupaten Gresik. Arief mengatakan, masih banyak program pembangunan yang tidak sesuai jadwal. “Kami akan melakukan pengawasan yang lebih ketat, harapan kedepan tidak ada proyek yang molor,” kata Arief Rosyidi. 

Arief Rosyidi dan Mubin memiliki sisa mengabdi selama 14 bulan. Namun, Arief Rosyidi dan Mubin bisa melanggeng menduduki kursi DPRD Gresik bila terpilih dalam Pileg 2024. “Insya Allah akan maju di Pemilu Legislatif 2024,” kata Arief. (yad)

Arif Rosyidi, Mantan Penyidik Tipikor Jadi Anggota DPRD Gresik: Saya Berharap Tidak Ada Lagi Proyek Molor  Selengkapnya

2 Anggota PAW DPRD Gresik Dilantik, Nurhamim : Arif Rosyidi, Mantan Penyidik akan Perkuat Fungsi Pengawasan dan Mubin, Fungsi Legislasi DPRD Gresik 

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik akan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Sumpah atau Janji dua anggota pengganti antarwaktu (PAW) pada Selasa, 27 Juni 2023.

Dua anggota pengganti antarwaktu yang akan dilantik adalah Arief Rosidy dari Partai Demokrat. Dan, Mubin dari Partai Amanat Nasional (PAN). Arief menggantikan Eddy Santoso, mantan Ketua DPC PD Gresik yang ikut konstestasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dari Partai NasDem. 

Sedangkan, Mubin menggantikan posisi Didik  Widodo, anggota Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik karena mundur dari PAN. Didik pada Pileg 2024 maju lewat PKB dari daerah pemilihan (Dapil) Gresik 1 (Kebomas dan Gresik). 

Pengambilan sumpah janji dua anggota PAW  DPRD Gresik itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah. Pelantikan berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Achmad Nurhamim dan Mujid Riduan. Keduanya Wakil Ketua DPRD Gresik, dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah. 

UCAPAN SELAMAT: Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bersama Wakil Ketua DPRD Gresik Achmad Nurhamim, dan Mujid Riduwan memberikan ucapan selamat kepada dua anggota PAW DPRD Gresik Gresik yang baru dilantik di ruang paripurna DPRD Gresik pada Selasa, 27 Juni 2023 ( Foto : Humas DPRD Gresik for 1minute.id)

Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berhalangan hadir karena sedang melakukan ibadah haji. 

Achmad Nurhamim mengatakan pelantikan dua anggota pengganti antarwaktu ini melengkapi keanggotaan di DPRD Gresik menjadi genap 50 orang.  Arif Rosyidi, kata Anha-sapaan-Achmad Nurhamim, akan masuk di komisi III. “Masuknya pak Arif Rosyidi yang mantan penyidik di Polres Gresik akan memperkuat fungsi pengawasan DPRD Gresik,” kata Nurhamim usai pelantikan kepada wartawan pada Selasa, 27 Juni 2023.

Nurhamim didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Nursaidah serta dua anggota yang baru dilantik, Arif Rosyidi dan Mubin. “Untuk pak Mubin, beliau dua anggota dewan dua periode lalu istirahat sebentar. Dan, sekarang masuk lagi di DPRD Gresik duduk di komisi I,” jelas Nurhamim. 

Sementara itu, Arif Rosyidi mengatakan, pihaknya akan berusaha memperkuat fungsi pengawasan di DPRD Gresik. “Karena beberapa tahun terakhir, banyak program pembangunan yang tidak sesuai jadwal. Proyek molor. Kedepan tidak boleh ada proyek molor,” tegas Arif Rosyidi, pensiunan Polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) itu. (yad)

2 Anggota PAW DPRD Gresik Dilantik, Nurhamim : Arif Rosyidi, Mantan Penyidik akan Perkuat Fungsi Pengawasan dan Mubin, Fungsi Legislasi DPRD Gresik  Selengkapnya

PPMG Desak Proyek Smelter Mempekerjakan 60 Persen Naker Lokal

GRESIK1minute.id – Ratusan warga Manyar tergabung Pekerja Proyek Manyar Gresik (PPMG) ngeluruk kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023. Mereka wadul ke wakil rakyat karena sulit mendapatkan pekerjaan. Perusahaan di kawasan Java Integrited Industrial and Port (JIIPE). Proyek smelter PT Freeport Indonesia (PTFI), diantaranya. 

“Karena lingkungan, ekosistem rusak kami berhak mendapatkan pekerjaan. Tidak ada industri kami makmur, bisa panen bandeng 2 kali setahun,” tegas Entis Sutisna dalam orasinya di depan Kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023.

Sebelum ke kantor wakil rakyat di Alun-alun Gresik Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik mereka menggelar demonstrasi di kawasan JIIPE. Saat itu, mereka sempat menghentikan 5 bus pengangkut pekerja proyek smelter tersebut. Namun, massa tergabung PPMG ini mengklaim berasal dari 9 desa di Kecamatan Manyar tidak ada yang mengenal para pekerja tersebut. Pekerja tersebut diduga berasal dari luar Manyar, Gresik. 

Di depan gedung DPRD Gresik massa sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian. Sebab, massa memaksa untuk memasukkan ke halaman kantor DPRD Gresik. Sementara, aparat kepolisian berusaha mencegah massa masuk gedung parlemen. Ada tiga tuntutan yang mereka usung. Pertama, kesempatan kerja bagi warga lokal sebesar 60 persen. Kedua, mendesak perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan, ketiga mendesak perusahaan partisipasi pembangunan terhadap masyarakat lokal.

PERWAKILAN PPMG: Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir (tengah) menerima perwakilan pengunjuk rasa Proyek Smelter di kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Khumaidi Maun, warga lainnya menambahkan saat ini, Chiyoda, kontraktor smelter mempekerjakan 12 ribu tenaga kerja. Diantara 12 ribu pekerja proyek smelter terbesar dengan nilai investasi sekitar USD 1,63 miliar atau setara Rp 25 triliun pekerja luar Gresik. Naker lokal Gresik ada sekitar 3.475 orang  atau sekitar 30 persen. “Pekerja lokal ring I di proyek smelter itu hanya 1.099 orang,” kata Khumaidi dengan nada tinggi. 

Dalam peraturan daerah (Perda) 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, setiap industri yang berinvestasi di Gresik mensyaratkan 60 persen naker lokal dan 1 persen mempekerjakan disabilitas. Karena rekrutmen naker proyek smelter itu jauh panggang dari api, massa PPMG wadul ke DPRD Gresik. 

Abdul Hamid, koordinator aksi unjuk rasa massa PPMG menyatakan dalam keterangan resminya, jika aksi unjuk rasa menuntut adanya kesempatan kerja bagi warga lokal Gresik itu, digelar sejak pukul 6.00 WIB dengan sasaran unjuk rasa Proyek Smelter PT Freeport Indonesia, di kawasan JIIPE Manyar Gresik, PT CHiyoda Internasional Indonesia dan Kantor DPRD Gresik.

Perwakilani massa PPMG ini kemudian diterima oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir serta tiga anggota lainnya, yakni Muhammad,  Syahrul Munir dan Hudaifah. Semuanya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Hadir dalam pertemuan itu, diantaranya, pengelola kawasan JIIPE Mifti, perwakilan PTFI Nanang dan kontraktor dari Chiyoda Internasional Indonesia Tri Andi Suprihartono.

Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir sangat menyayangkan pelaksana proyek smelter mengabaikan perda 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan itu. “Kalau perusahaan taat peraturan dan azas tentu sahabat-sahabat dari Manyar ini tidak perlu berpanas-panas begini,” ungkap Qodir. 

Sementara itu, perwakilan Chiyoda Internasional Indonesia Tri Andi Suprihartono menyatakan, proyek smelter adalah pekerja high risk. Selain itu, pihaknya juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan smelter ini, kata Tri Andi Suprihartono, pihaknya telah merekrut masyarakat Gresik. 

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, kami juga memiliki komitmen memaksimalkan tenaga kerja lokal. Tri Andi melanjutkan pihaknya telah merekrut tenaga kerja dari ring I sebanyak 1.264 orang. Namun, dalam perjalanan ratusan naker tersebut meninggalkan proyek karena tidak kuat. Ada 345 orang meninggalkan proyek. Ada sehari, dua hari, lima hari kerja tidak kuat mereka keluar. Kini tersisa 919 orang saja,” terangnya. (yad)

PPMG Desak Proyek Smelter Mempekerjakan 60 Persen Naker Lokal Selengkapnya

Wakil Ketua DPRD Gresik Dorong Desa Melakukan Akselerasi Pembangunan Mewujudkan Desa Mandiri untuk Kesejahteraan Warga

 

GRESIK,1minute.id – Wakil ketua DPRD Gresik  Mujid Riduan menggelar Sosialisasi Peraturan (Sosper) perundang-undangan tahap IV/ 2023 di Desa Domas Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Minggu, 21 Mei 2023.

Sosper ini tentang Peraturan Daerah (Perda) Gresik nomor 4 tahun 2021tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri dihadiri oleh ratusan warga Desa setempat. 

Menurut Mujid Riduan, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik dan masalah yang dihadapi adalah akselerasi pembangunan desa menuju kemadirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan angka kemiskinan. “Untuk itu sangat penting sekali membentuk perda tersebut,” kata Mujid yang juga Ketua DPC PDI-P Gresik itu.

Mujid melanjutkan, untuk mewujudkan hal itu sangat diperlukan adanya peningkatan desa-desa yang ada di Kabupaten Gresik ini agar bisa menjadi desa yang mandiri, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat desa bisa meningkat serta angka kemiskinan pun bisa terus berkurang.

“Untuk memajukan desa bisa dengan mengembangkan produk unggulan yang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Untuk itu kita harus bisa mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri melalui upaya pengintegrasian sumber daya dan penguatan kelembagaan,” katanya. 

Sementara itu, Camat Menganti Gunawan Purna Atmaja dalam paparannya menyatakan menpemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri ini sangat penting sekali bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah menyetujui dan mengesahkan Perda tersebut.

“Alhamdulillah di wilayah Kecamatan Menganti ini tidak ada desa yang tertinggal. Desa-desa yang ada di Kecamatan Menganti saat ini sudah maju dan berkembang bahkan sudah ada yang menjadi desa mandiri,” jelas mantan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Gresik ini. 

Gunawan melanjutkan, desa-desa di Kecamatan Menganti ini sudah maju tinggal kita mengembangkannya, agar bisa menjadi desa yang mandiri dan itu bisa ditempuh dengan cara mengembangkan produk sesuai potensi desa melalui Bumdes.  “Semua itu adalah untuk menyejahterakan masyarakat desa,” tegasnya. (yad)

Wakil Ketua DPRD Gresik Dorong Desa Melakukan Akselerasi Pembangunan Mewujudkan Desa Mandiri untuk Kesejahteraan Warga Selengkapnya

Ini Empat Rekomendasi DPRD Gresik terhadap  LKPJ 2022 

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  2022 di ruang Paripurna DPRD Gresik pada Sabtu, 29 April 2023. Ada sejumlah rekomendasi disampaikan oleh para wakil rakyat berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik yang telah disampaikan Bupati Gresik Fandi Akmad Yani selama kinerja pemerintahan tahun lalu, 2022.

Rekomendasi itu antara lain, perbaikan kualitas pelayanan publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi,  peningkatan pendapatan daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelangkaan pupuk petani tambak dan menekan angka pengangguran.

Menurut Wakil ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, kalangan Dewan menyoroti rendahnya kualitas layanan publik Kabupaten Gresik versi Ombudsman, untuk hal ini Dewan merekomendasikan Pemkab harus menguatkan reformasi birokrasi berbasis kinerja.

Berikutnya harus menerapkan merit sistem, dalam arti menempatkan dan mendayagunakan pegawai berdasarkan kompetensi dan prinsip efektivitas. “Lalu memposisikan pengawasan oleh inspektorat harus diorientasikan untuk pembinaan, bukan justifikasi. Dan yang terakhir Mall Pelayanan Publik harus dipindahkan ke lokasi yang strategis, kalau perlu menyewa tempat yang baik agar mudah dijangkau masyarakat,” kata Nurhamim yang didampingi dua Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Nursaidah dan Mujid Riduan.

Rekomendasi kedua, Nurhamim melanjutkan, dewan memberikan perhatian kepada kondisi fiskal daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kinerjanya ngos-ngosan tahun lalu, terutama dari segi pendapatan asli daerah (PAD).

Karena itu, Dewan mendorong Pemkab menggali pendapatan daerah yang belum maksimal dengan cara mempercepat dan mempermudah perizinan berusaha. Kemudian perlu adanya inovasi atas perubahan data setelah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sehingga dapat diikuti dengan perubahan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) sehingga target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan bisa meningkat.

“Yang ketiga, BUMD harus memiliki business plan yang kreatif dan inovatif sehingga bisa mendongkrak setoran pada pendapatan daerah,” tandas Nurhamim.

Rekomendasi selanjutnya kaitannya dengan infrastruktur. Dewan menemukan data, ada ketertinggalan infrastruktur yang memerlukan perencanaan matang di tingkat Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang. “Jadi rekomendasi yang ketiga ini adalah mempercepat proses lelang pekerjaan infrastruktur, sehingga tidak terlambat. Dan juga alokasi anggaran infrastruktur harus disesuaikan dengan RPJMD,” terang Ketua DPD Partai Golkar Gresik itu.

Rekomendasi yang keempat, lanjutnya, kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, Dewan mendesak Pemkab harus punya upaya yang nyata dan kongkrit untuk meningkatkan kesejahteraan warga Gresik, dengan memaksimalkan dana desa sebagai pemantik ekonomi desa. Dewan juga menyampaikan, perlu membuat tim penyusun big data kependudukan sebagai dasar pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.

“Maksudnya perlu ada data pendamping disamping data-data yang hari ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan,” imbuh Nurhamim. Selain itu, anggota parlemen yang berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik juga meminta pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap upaya mengatasi kelangkaan pupuk, yang menyulitkan petani dan petambak. Serta upaya pengentasan pengangguran belum maksimal.

BUPATI GRESIK: Fandi Akhmad Yani di ruang Paripurna DPRD Gresik pada Sabtu, 29 April 2023 ( Foto : Istimewa)

Menanggapi ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, akan menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD Gresik, dengan menginstruksikan jajaran OPD yang terkait untuk melakukan perbaikan.

“Rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Gresik merupakan catatan penting, dan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran tahun 2023 ini dan tahun-tahun berikutnya serta evaluasi atas kebijakan strategis di Kabupaten Gresik,” kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani. (yad/adv)

Ini Empat Rekomendasi DPRD Gresik terhadap  LKPJ 2022  Selengkapnya

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Mengunjungi Warga dan Mengidentifikasi Dampak Pascabanjir Bandang dan Longsor di Bawean

GRESIK,1minute.id – Banjir bandang melanda Pulau Bawean membuat Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turun tangan. Orang nomor satu di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik itu melakukan peninjauan ke lokasi bencana di pulau terluar Gresik yang berjarak 80 mil laut. Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad menuju lokasi bencana bersama Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir.

Serta mengajak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti dan Kepala Satuan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik Darmawan, Kepala DLH Sri Subaidah, Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Tony tiba pada Minggu, 5 Maret 2023.

Gus Yani kali pertama mengunjungi Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura untuk meninjau kerusakan fasilitas umum yang rusak. Diantaranya, kantor balai desa, dan pos kesehatan desa (Poskesdes). Gus Yani melakukan dialog dengan warga Desa setempat. Mendengarkan curhat warga terdampak bencana yang paling mengerikan di kepulau yang dikenal dengan sebutan lain seribu bukit itu. 

Setelah berdialog langsung dengan warga , mantan Ketua DPRD Gresik itu kemudian melanjutkan peninjauan ke Desa Sawahmulya, Kecamatan Sangkapura. Disini, Gus Yani  meninjau jembatan yang ambruk akibat banjir bandang itu. Berikutnya, menuju UPT SDN 357 Gresik di Desa Sungairujing. Banjir  bandang itu telah memporak-porandakan 4 dari 5 ruang kelas. 

Peninjauan terakhir menuju ke lokasi korban terdampak bencana di Desa Daun, Kecamatan Sangkapura.  Di desa ini, terdapat 2 rumah roboh, 4 rumah rusak berat, 2 jembatan irigasi dan jembatan penghubung antardesa hanyut diterjang banjir bandang itu. Sebanyak 168 warga yang terdampak bencana alam itu.

BANTUAN WARGA TERDAMPAK BENCANA: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Bawean pada Minggu, 5 Maret 2023 ( Foto : Prokopim Setkab Gresik)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, kedatangan bersama Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ke Pulau Bawean untuk memastikan upaya pemulihan berjalan maksimal pascabanjir bandang dan tanah longsor.

“Kami sudah melihat langsung kondisi dampak banjir dan longsor. Recovery pascabencana harus segera dilakukan, perbaikan infrastruktur seperti penanganan kerusakan rumah, jembatan dan akses jalan,” katanya. 

Mantan Ketua DPRD Gresik itu juga akan mendatangkan alat berat, untuk penanganan longsor di beberapa titik desa untuk menormalisasi Kali atau Sungai yang dangkal dan mengalami penyempitan. “Nantinya alat berat disiagakan disini. Secara bergantian melakukan penanganan longsor di Bawean. Selain itu Dinas PUTR dan CKPKP akan siaga melakukan perbaikan fasilitas umum yang rusak dan saluran air bersih warga yang terdampak banjir,” ungkapnya.

Selain itu, kedatangan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani tidak hanya meninjau lokasi dan warga terdampak bencana. Bupati Fandi Akhmad juga membawa bantuan untuk warga terdampak disana. 

“Tidak hanya memberikan sembako. Yang paling utama mengidentifikasi beberapa wilayah atau desa yang mengalami bencana. “Setelah diidentifikasi akan segera dilakukan penanganan dan pengendalian. Baik mendatangkan alat berat maupun yang akan dilakukan oleh OPD terkait,” katanya. 

Ia menghimbau kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan menjaga kebersihan sungai dan lingkungan serta waspada saat cuaca ekstrim dan intensitas hujan tinggi. Bupati juga meminta kepada camat untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Sebagai mitigasi bencana camat juga harus selalu berkoordinasi dengan BMKG. Perubahan iklim menjadi konsentrasi kita bersama apalagi sering terjadi pada malam hari,” tutur bupati. 

Untuk diketahui banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah desa di Pulau Bawean pada 2 Maret 2023. Bencana itu, akibat curah hujan tinggi selama 2 hari, mulai 1 Meret 2023. Selain curah hujan tinggi, dikabarkan tanah longsor hutan mulai gundul diduga akibat maraknya penebangan kayu secara ilegal. (yad)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Mengunjungi Warga dan Mengidentifikasi Dampak Pascabanjir Bandang dan Longsor di Bawean Selengkapnya

PWI Menanam 250 Pohon Tabebuya, Bisa Menghidupi 500 Orang, Bupati Gresik : Bawa Pulang Piala Adipura ke Gresik 

GRESIK,1minute.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik menggelar penanaman pohon di sepanjang Jalan Raya Gresik-Lamongan pada Rabu, 1 Maret 2023. Gerakan peduli lingkungan ini rangkaian memperingati Hari Pers Nasional (HPN) dan Hari ulang tahun (HUT) ke-77 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengusung tema “Menanam Pohon Merawat Kehidupan”.

Hadir dalam gerakan nyata peduli lingkungan ini, diantaranya, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik Sri Subaidah, perwakilan perusahaan dari Petrokimia Gresik, Wilmar Nabati Indonesia dan Indospring Tbk menjadi langkah awal memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini.

Target pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik adalah membawa pulang Piala Adipura ke Gresik. Pemkab Gresik “puasa” Piala Adipura, penghargaan bergengsi di bidang kebersihan lingkungan sejak 2015.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, sejumlah strategi dirancang oleh Pemkab Gresik untuk mengembalikan Piala Adipura ke Gresik pada 2024. Strategi yang dilakukan adalah membangun tempat pengolahan sampah terpadu  (TPST) di Desa Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. “TPST Belahanrejo mulai beroperasi akhir tahun ini,” kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani kepada wartawan usai acara penanaman pohon di rest area atau titik nol Gresik di Desa Pandanan, Kecamatan Duduksampeyan pada Rabu, 1 Maret 2023.

Persoalan sampah masih menjadi problem saat ini di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Sehingga indikator penilaian untuk mendapatkan Piala Adipura masih kurang. “Mudah-mudahan tahun depan kita bisa membawa pulang Piala Adipura ke Gresik,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik itu. Selain persoalan sampah, imbuhnya, juga penghijauan yang belum maksimal. “Saya sudah membeli pohon sendiri,  uang sendiri dan saya kasihkan ke DLH untuk menanamnya,” terangnya.  

Pohon itu dibeli oleh Gus Yani, di sentra tanaman hias yang tersebar di tiga kecamatan Kedamean, Driyorejo dan Wringinanom.  Gus Yani memberikan teladan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk peduli terhadap lingkungan. “Pohon itu nanti akan ditanam di sepanjang Jalan Raya Gresik-Lamongan,” ungkap.  Namun, penanaman pohon secara masal itu didahului oleh PWI Gresik. “Saya mengapresiasi. Karena akan semakin banyak pohon yang akan ditanam,” tegasnya. 

Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir mengatakan, meminta kepada DLH Gresik harus konsentrasi kepada perbaikan lingkungan. Kondisi lingkungan bersih, udara sehat. Ia mengaku mendukung upaya pemerintah yang menata kembali zona Manyar dan sekitarnya dengan melarang berdirinya stockpile Batubara di kecamatan Manyar dan sekitarnya.

Menurut Qodir, keberadaan stockpile batubara tersebut salah satu penyumbang rendahnya baku mutu air di kawasan itu. Ia mencontohkan landasan stockpile yang hanya beberapa sentimen. Selain itu, tidak ada penutup atapnya. “Ketika hujan air merembes ke tanah,” katanya. Karena itu, parlemen sepakat perapian zona Manyar tidak diperbolehkan adanya stockpile batubara baru itu. “Kami di DPRD Gresik sepakat itu (tidak boleh ada gudang stockpile batubara baru),” tegas Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu.

Sebelumnya, Ketua PWI Gresik As’adi Ikhsan mengatakan, sebanyak 250 pohon tabebuya yang akan di tanam perbatasan  jalan Gresik-Lamongan. “Penanaman diawali di titik nol perbatasan Gresik-Lamongan ini,” kata As’adi. Ia menjelaskan pohon tentunya ini salah satu pohon peneduh yang bisa menyerap korbon dioksida (CO²). 

Satu pohon bisa menghasilkan 1,2 kilometer oksigen (o²). Kebutuhan oksigen manusia sebanyak 0,5 kilometer perhari. Sehingga satu pohon bisa menghidupi 2 orang. “Kalau 250 pohon tetebuya yang kami tanam hidup semua bisa menghidupi 500 orang,” terangnya. (yad)

PWI Menanam 250 Pohon Tabebuya, Bisa Menghidupi 500 Orang, Bupati Gresik : Bawa Pulang Piala Adipura ke Gresik  Selengkapnya

PKB UKK Bacaleg, Target Raih 16 Kursi di DPRD Gresik 

GRESIK,1minute.id – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Gresik mengelar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) terhadap puluhan bakal calon legislatif (Bacaleg). Bacaleg yang bakal maju dalam kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Ketua DPC PKB Gresik Much Abdul Qodir mengatakan tujuan dari pelaksanaan UKK ini untuk mengetahui kemampuan para Bacaleg. Serta untuk menjajagi potensi yang dimiliki para bacaleg yang akan diusung.

“UKK ini untuk memastikan bahwasannya Bacaleg yang terpilih dalam Pemilu 2024 nantinya saat menjadi anggota legislatif bisa memiliki gagasan atau ide yang tertuju kepada kepentingan rakyat dan bukan hanya sekadar duduk manis saja di gedung parlemen,” kata Abdul Qodir usai pembukaan UKK di Graha Gusdur DPC PKB Gresik pada Minggu, 26 Februari 2023.

Ada sekitar 70 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai Bacaleg DPRD Gresik 2024. Baik yang daftar melalui aplikasi online maupun datang langsung ke Kantor DPC PKB Gresik.

“Sistem pendaftaran bacaleg yang kita lakukan ada dua metode, manual atau mendaftar langsung ke Kantor DPC dan juga online,” terang Qodir yang juga Ketua DPRD Gresik itu. Puluhan  bacaleg yang telah mendaftar, akan diseleksi secara bertahap melalui UKK ini.

Baik itu bacaleg inkumben maupun pendatang baru untuk memastikan kualitas dan kuantitasnya. UKK dibagi dalam 2 tahap, Tahap pertama dilakukan pada Minggu dan tahap berikutnya pada Senin besok, 27 Februari 2023. 

Dan terdapat 16 penguji yang akan melaksanakan kegiatan UKK ini. Penguji melibatkan unsur dari ulama, akademisi, profesional dan politisi. Diantaranya, Ketua Dewan Syura DPC PKB Gresik Moh Qosim, mantan Ketua DPC PKB Gresik juga Ketua DPRD Gresik Ahmad Nadir dan KH Ilman Zuhri. Karena ini dalam rangka penjaringan, maka ada yang tereliminasi. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Gresik Masruron menuturkan bacaleg yang daftar melalui PKB Gresik berasal dari berbagai kalangan. Mulai kalangan milenial, profesional, pengusaha-pengusaha muda, aktivis organisasi, dan bahkan kalangan jurnalis. 

“Ada kiai dan tokoh-tokoh muda juga, yang hari ini menjadi representasi milenial. Dari seluruh Bacaleg yang daftar, kita lebih dari cukup. Sehingga dari analisa dan hasil pemetaan dari internal partai, kita optimis meraih target 16 kursi di pemilu 2024, ini cukup realistis dari 13 ke 16 kursi,” kata Masruron. (yad)

PKB UKK Bacaleg, Target Raih 16 Kursi di DPRD Gresik  Selengkapnya