Tag: dprd gresik
Home / Peristiwa

PPMG Desak Proyek Smelter Mempekerjakan 60 Persen Naker Lokal

- by chusnul cahyadi

GRESIK, 1minute.id – Ratusan warga Manyar tergabung Pekerja Proyek Manyar Gresik (PPMG) ngeluruk kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023. Mereka wadul ke wakil rakyat karena sulit mendapatkan pekerjaan. Perusahaan di kawasan Java Integrited Industrial and Port (JIIPE). Proyek smelter PT Freeport Indonesia (PTFI), diantaranya. 

“Karena lingkungan, ekosistem rusak kami berhak mendapatkan pekerjaan. Tidak ada industri kami makmur, bisa panen bandeng 2 kali setahun,” tegas Entis Sutisna dalam orasinya di depan Kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023.

Sebelum ke kantor wakil rakyat di Alun-alun Gresik Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik mereka menggelar demonstrasi di kawasan JIIPE. Saat itu, mereka sempat menghentikan 5 bus pengangkut pekerja proyek smelter tersebut. Namun, massa tergabung PPMG ini mengklaim berasal dari 9 desa di Kecamatan Manyar tidak ada yang mengenal para pekerja tersebut. Pekerja tersebut diduga berasal dari luar Manyar, Gresik. 

Di depan gedung DPRD Gresik massa sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian. Sebab, massa memaksa untuk memasukkan ke halaman kantor DPRD Gresik. Sementara, aparat kepolisian berusaha mencegah massa masuk gedung parlemen. Ada tiga tuntutan yang mereka usung. Pertama, kesempatan kerja bagi warga lokal sebesar 60 persen. Kedua, mendesak perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan, ketiga mendesak perusahaan partisipasi pembangunan terhadap masyarakat lokal.

PERWAKILAN PPMG: Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir (tengah) menerima perwakilan pengunjuk rasa Proyek Smelter di kantor DPRD Gresik pada Rabu, 7 Juni 2023 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Khumaidi Maun, warga lainnya menambahkan saat ini, Chiyoda, kontraktor smelter mempekerjakan 12 ribu tenaga kerja. Diantara 12 ribu pekerja proyek smelter terbesar dengan nilai investasi sekitar USD 1,63 miliar atau setara Rp 25 triliun pekerja luar Gresik. Naker lokal Gresik ada sekitar 3.475 orang  atau sekitar 30 persen. “Pekerja lokal ring I di proyek smelter itu hanya 1.099 orang,” kata Khumaidi dengan nada tinggi. 

Dalam peraturan daerah (Perda) 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, setiap industri yang berinvestasi di Gresik mensyaratkan 60 persen naker lokal dan 1 persen mempekerjakan disabilitas. Karena rekrutmen naker proyek smelter itu jauh panggang dari api, massa PPMG wadul ke DPRD Gresik. 

Abdul Hamid, koordinator aksi unjuk rasa massa PPMG menyatakan dalam keterangan resminya, jika aksi unjuk rasa menuntut adanya kesempatan kerja bagi warga lokal Gresik itu, digelar sejak pukul 6.00 WIB dengan sasaran unjuk rasa Proyek Smelter PT Freeport Indonesia, di kawasan JIIPE Manyar Gresik, PT CHiyoda Internasional Indonesia dan Kantor DPRD Gresik.

Perwakilani massa PPMG ini kemudian diterima oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir serta tiga anggota lainnya, yakni Muhammad,  Syahrul Munir dan Hudaifah. Semuanya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Hadir dalam pertemuan itu, diantaranya, pengelola kawasan JIIPE Mifti, perwakilan PTFI Nanang dan kontraktor dari Chiyoda Internasional Indonesia Tri Andi Suprihartono.

Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir sangat menyayangkan pelaksana proyek smelter mengabaikan perda 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan itu. “Kalau perusahaan taat peraturan dan azas tentu sahabat-sahabat dari Manyar ini tidak perlu berpanas-panas begini,” ungkap Qodir. 

Sementara itu, perwakilan Chiyoda Internasional Indonesia Tri Andi Suprihartono menyatakan, proyek smelter adalah pekerja high risk. Selain itu, pihaknya juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan smelter ini, kata Tri Andi Suprihartono, pihaknya telah merekrut masyarakat Gresik. 

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, kami juga memiliki komitmen memaksimalkan tenaga kerja lokal. Tri Andi melanjutkan pihaknya telah merekrut tenaga kerja dari ring I sebanyak 1.264 orang. Namun, dalam perjalanan ratusan naker tersebut meninggalkan proyek karena tidak kuat. Ada 345 orang meninggalkan proyek. Ada sehari, dua hari, lima hari kerja tidak kuat mereka keluar. Kini tersisa 919 orang saja,” terangnya. (yad)

PPMG Desak Proyek Smelter Mempekerjakan 60 Persen Naker Lokal Selengkapnya
Home / Politik

Wakil Ketua DPRD Gresik Dorong Desa Melakukan Akselerasi Pembangunan Mewujudkan Desa Mandiri untuk Kesejahteraan Warga

- by chusnul cahyadi

 

GRESIK,1minute.id – Wakil ketua DPRD Gresik  Mujid Riduan menggelar Sosialisasi Peraturan (Sosper) perundang-undangan tahap IV/ 2023 di Desa Domas Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Minggu, 21 Mei 2023.

Sosper ini tentang Peraturan Daerah (Perda) Gresik nomor 4 tahun 2021tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri dihadiri oleh ratusan warga Desa setempat. 

Menurut Mujid Riduan, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik dan masalah yang dihadapi adalah akselerasi pembangunan desa menuju kemadirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan angka kemiskinan. “Untuk itu sangat penting sekali membentuk perda tersebut,” kata Mujid yang juga Ketua DPC PDI-P Gresik itu.

Mujid melanjutkan, untuk mewujudkan hal itu sangat diperlukan adanya peningkatan desa-desa yang ada di Kabupaten Gresik ini agar bisa menjadi desa yang mandiri, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat desa bisa meningkat serta angka kemiskinan pun bisa terus berkurang.

“Untuk memajukan desa bisa dengan mengembangkan produk unggulan yang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Untuk itu kita harus bisa mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri melalui upaya pengintegrasian sumber daya dan penguatan kelembagaan,” katanya. 

Sementara itu, Camat Menganti Gunawan Purna Atmaja dalam paparannya menyatakan menpemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri ini sangat penting sekali bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah menyetujui dan mengesahkan Perda tersebut.

“Alhamdulillah di wilayah Kecamatan Menganti ini tidak ada desa yang tertinggal. Desa-desa yang ada di Kecamatan Menganti saat ini sudah maju dan berkembang bahkan sudah ada yang menjadi desa mandiri,” jelas mantan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Gresik ini. 

Gunawan melanjutkan, desa-desa di Kecamatan Menganti ini sudah maju tinggal kita mengembangkannya, agar bisa menjadi desa yang mandiri dan itu bisa ditempuh dengan cara mengembangkan produk sesuai potensi desa melalui Bumdes.  “Semua itu adalah untuk menyejahterakan masyarakat desa,” tegasnya. (yad)

Wakil Ketua DPRD Gresik Dorong Desa Melakukan Akselerasi Pembangunan Mewujudkan Desa Mandiri untuk Kesejahteraan Warga Selengkapnya
Home / Politik

Ini Empat Rekomendasi DPRD Gresik terhadap  LKPJ 2022 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  2022 di ruang Paripurna DPRD Gresik pada Sabtu, 29 April 2023. Ada sejumlah rekomendasi disampaikan oleh para wakil rakyat berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik yang telah disampaikan Bupati Gresik Fandi Akmad Yani selama kinerja pemerintahan tahun lalu, 2022.

Rekomendasi itu antara lain, perbaikan kualitas pelayanan publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi,  peningkatan pendapatan daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelangkaan pupuk petani tambak dan menekan angka pengangguran.

Menurut Wakil ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, kalangan Dewan menyoroti rendahnya kualitas layanan publik Kabupaten Gresik versi Ombudsman, untuk hal ini Dewan merekomendasikan Pemkab harus menguatkan reformasi birokrasi berbasis kinerja.

Berikutnya harus menerapkan merit sistem, dalam arti menempatkan dan mendayagunakan pegawai berdasarkan kompetensi dan prinsip efektivitas. “Lalu memposisikan pengawasan oleh inspektorat harus diorientasikan untuk pembinaan, bukan justifikasi. Dan yang terakhir Mall Pelayanan Publik harus dipindahkan ke lokasi yang strategis, kalau perlu menyewa tempat yang baik agar mudah dijangkau masyarakat,” kata Nurhamim yang didampingi dua Wakil Ketua DPRD Gresik yakni Nursaidah dan Mujid Riduan.

Rekomendasi kedua, Nurhamim melanjutkan, dewan memberikan perhatian kepada kondisi fiskal daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kinerjanya ngos-ngosan tahun lalu, terutama dari segi pendapatan asli daerah (PAD).

Karena itu, Dewan mendorong Pemkab menggali pendapatan daerah yang belum maksimal dengan cara mempercepat dan mempermudah perizinan berusaha. Kemudian perlu adanya inovasi atas perubahan data setelah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sehingga dapat diikuti dengan perubahan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) sehingga target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan bisa meningkat.

“Yang ketiga, BUMD harus memiliki business plan yang kreatif dan inovatif sehingga bisa mendongkrak setoran pada pendapatan daerah,” tandas Nurhamim.

Rekomendasi selanjutnya kaitannya dengan infrastruktur. Dewan menemukan data, ada ketertinggalan infrastruktur yang memerlukan perencanaan matang di tingkat Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang. “Jadi rekomendasi yang ketiga ini adalah mempercepat proses lelang pekerjaan infrastruktur, sehingga tidak terlambat. Dan juga alokasi anggaran infrastruktur harus disesuaikan dengan RPJMD,” terang Ketua DPD Partai Golkar Gresik itu.

Rekomendasi yang keempat, lanjutnya, kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, Dewan mendesak Pemkab harus punya upaya yang nyata dan kongkrit untuk meningkatkan kesejahteraan warga Gresik, dengan memaksimalkan dana desa sebagai pemantik ekonomi desa. Dewan juga menyampaikan, perlu membuat tim penyusun big data kependudukan sebagai dasar pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.

“Maksudnya perlu ada data pendamping disamping data-data yang hari ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan,” imbuh Nurhamim. Selain itu, anggota parlemen yang berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik juga meminta pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap upaya mengatasi kelangkaan pupuk, yang menyulitkan petani dan petambak. Serta upaya pengentasan pengangguran belum maksimal.

BUPATI GRESIK: Fandi Akhmad Yani di ruang Paripurna DPRD Gresik pada Sabtu, 29 April 2023 ( Foto : Istimewa)

Menanggapi ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, akan menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD Gresik, dengan menginstruksikan jajaran OPD yang terkait untuk melakukan perbaikan.

“Rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Gresik merupakan catatan penting, dan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran tahun 2023 ini dan tahun-tahun berikutnya serta evaluasi atas kebijakan strategis di Kabupaten Gresik,” kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani. (yad/adv)

Ini Empat Rekomendasi DPRD Gresik terhadap  LKPJ 2022  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Mengunjungi Warga dan Mengidentifikasi Dampak Pascabanjir Bandang dan Longsor di Bawean

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Banjir bandang melanda Pulau Bawean membuat Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turun tangan. Orang nomor satu di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik itu melakukan peninjauan ke lokasi bencana di pulau terluar Gresik yang berjarak 80 mil laut. Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad menuju lokasi bencana bersama Ketua DPRD Gresik Moch Abdul Qodir.

Serta mengajak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Dhiannita Tri Astuti dan Kepala Satuan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik Darmawan, Kepala DLH Sri Subaidah, Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Tony tiba pada Minggu, 5 Maret 2023.

Gus Yani kali pertama mengunjungi Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura untuk meninjau kerusakan fasilitas umum yang rusak. Diantaranya, kantor balai desa, dan pos kesehatan desa (Poskesdes). Gus Yani melakukan dialog dengan warga Desa setempat. Mendengarkan curhat warga terdampak bencana yang paling mengerikan di kepulau yang dikenal dengan sebutan lain seribu bukit itu. 

Setelah berdialog langsung dengan warga , mantan Ketua DPRD Gresik itu kemudian melanjutkan peninjauan ke Desa Sawahmulya, Kecamatan Sangkapura. Disini, Gus Yani  meninjau jembatan yang ambruk akibat banjir bandang itu. Berikutnya, menuju UPT SDN 357 Gresik di Desa Sungairujing. Banjir  bandang itu telah memporak-porandakan 4 dari 5 ruang kelas. 

Peninjauan terakhir menuju ke lokasi korban terdampak bencana di Desa Daun, Kecamatan Sangkapura.  Di desa ini, terdapat 2 rumah roboh, 4 rumah rusak berat, 2 jembatan irigasi dan jembatan penghubung antardesa hanyut diterjang banjir bandang itu. Sebanyak 168 warga yang terdampak bencana alam itu.

BANTUAN WARGA TERDAMPAK BENCANA: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Bawean pada Minggu, 5 Maret 2023 ( Foto : Prokopim Setkab Gresik)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, kedatangan bersama Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ke Pulau Bawean untuk memastikan upaya pemulihan berjalan maksimal pascabanjir bandang dan tanah longsor.

“Kami sudah melihat langsung kondisi dampak banjir dan longsor. Recovery pascabencana harus segera dilakukan, perbaikan infrastruktur seperti penanganan kerusakan rumah, jembatan dan akses jalan,” katanya. 

Mantan Ketua DPRD Gresik itu juga akan mendatangkan alat berat, untuk penanganan longsor di beberapa titik desa untuk menormalisasi Kali atau Sungai yang dangkal dan mengalami penyempitan. “Nantinya alat berat disiagakan disini. Secara bergantian melakukan penanganan longsor di Bawean. Selain itu Dinas PUTR dan CKPKP akan siaga melakukan perbaikan fasilitas umum yang rusak dan saluran air bersih warga yang terdampak banjir,” ungkapnya.

Selain itu, kedatangan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani tidak hanya meninjau lokasi dan warga terdampak bencana. Bupati Fandi Akhmad juga membawa bantuan untuk warga terdampak disana. 

“Tidak hanya memberikan sembako. Yang paling utama mengidentifikasi beberapa wilayah atau desa yang mengalami bencana. “Setelah diidentifikasi akan segera dilakukan penanganan dan pengendalian. Baik mendatangkan alat berat maupun yang akan dilakukan oleh OPD terkait,” katanya. 

Ia menghimbau kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan menjaga kebersihan sungai dan lingkungan serta waspada saat cuaca ekstrim dan intensitas hujan tinggi. Bupati juga meminta kepada camat untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Sebagai mitigasi bencana camat juga harus selalu berkoordinasi dengan BMKG. Perubahan iklim menjadi konsentrasi kita bersama apalagi sering terjadi pada malam hari,” tutur bupati. 

Untuk diketahui banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah desa di Pulau Bawean pada 2 Maret 2023. Bencana itu, akibat curah hujan tinggi selama 2 hari, mulai 1 Meret 2023. Selain curah hujan tinggi, dikabarkan tanah longsor hutan mulai gundul diduga akibat maraknya penebangan kayu secara ilegal. (yad)

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Mengunjungi Warga dan Mengidentifikasi Dampak Pascabanjir Bandang dan Longsor di Bawean Selengkapnya
Home / Lingkungan

PWI Menanam 250 Pohon Tabebuya, Bisa Menghidupi 500 Orang, Bupati Gresik : Bawa Pulang Piala Adipura ke Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik menggelar penanaman pohon di sepanjang Jalan Raya Gresik-Lamongan pada Rabu, 1 Maret 2023. Gerakan peduli lingkungan ini rangkaian memperingati Hari Pers Nasional (HPN) dan Hari ulang tahun (HUT) ke-77 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengusung tema “Menanam Pohon Merawat Kehidupan”.

Hadir dalam gerakan nyata peduli lingkungan ini, diantaranya, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik Sri Subaidah, perwakilan perusahaan dari Petrokimia Gresik, Wilmar Nabati Indonesia dan Indospring Tbk menjadi langkah awal memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini.

Target pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik adalah membawa pulang Piala Adipura ke Gresik. Pemkab Gresik “puasa” Piala Adipura, penghargaan bergengsi di bidang kebersihan lingkungan sejak 2015.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, sejumlah strategi dirancang oleh Pemkab Gresik untuk mengembalikan Piala Adipura ke Gresik pada 2024. Strategi yang dilakukan adalah membangun tempat pengolahan sampah terpadu  (TPST) di Desa Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. “TPST Belahanrejo mulai beroperasi akhir tahun ini,” kata Gus Yani-sapaan akrab-Bupati Fandi Akhmad Yani kepada wartawan usai acara penanaman pohon di rest area atau titik nol Gresik di Desa Pandanan, Kecamatan Duduksampeyan pada Rabu, 1 Maret 2023.

Persoalan sampah masih menjadi problem saat ini di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Sehingga indikator penilaian untuk mendapatkan Piala Adipura masih kurang. “Mudah-mudahan tahun depan kita bisa membawa pulang Piala Adipura ke Gresik,” ujar mantan Ketua DPRD Gresik itu. Selain persoalan sampah, imbuhnya, juga penghijauan yang belum maksimal. “Saya sudah membeli pohon sendiri,  uang sendiri dan saya kasihkan ke DLH untuk menanamnya,” terangnya.  

Pohon itu dibeli oleh Gus Yani, di sentra tanaman hias yang tersebar di tiga kecamatan Kedamean, Driyorejo dan Wringinanom.  Gus Yani memberikan teladan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk peduli terhadap lingkungan. “Pohon itu nanti akan ditanam di sepanjang Jalan Raya Gresik-Lamongan,” ungkap.  Namun, penanaman pohon secara masal itu didahului oleh PWI Gresik. “Saya mengapresiasi. Karena akan semakin banyak pohon yang akan ditanam,” tegasnya. 

Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir mengatakan, meminta kepada DLH Gresik harus konsentrasi kepada perbaikan lingkungan. Kondisi lingkungan bersih, udara sehat. Ia mengaku mendukung upaya pemerintah yang menata kembali zona Manyar dan sekitarnya dengan melarang berdirinya stockpile Batubara di kecamatan Manyar dan sekitarnya.

Menurut Qodir, keberadaan stockpile batubara tersebut salah satu penyumbang rendahnya baku mutu air di kawasan itu. Ia mencontohkan landasan stockpile yang hanya beberapa sentimen. Selain itu, tidak ada penutup atapnya. “Ketika hujan air merembes ke tanah,” katanya. Karena itu, parlemen sepakat perapian zona Manyar tidak diperbolehkan adanya stockpile batubara baru itu. “Kami di DPRD Gresik sepakat itu (tidak boleh ada gudang stockpile batubara baru),” tegas Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu.

Sebelumnya, Ketua PWI Gresik As’adi Ikhsan mengatakan, sebanyak 250 pohon tabebuya yang akan di tanam perbatasan  jalan Gresik-Lamongan. “Penanaman diawali di titik nol perbatasan Gresik-Lamongan ini,” kata As’adi. Ia menjelaskan pohon tentunya ini salah satu pohon peneduh yang bisa menyerap korbon dioksida (CO²). 

Satu pohon bisa menghasilkan 1,2 kilometer oksigen (o²). Kebutuhan oksigen manusia sebanyak 0,5 kilometer perhari. Sehingga satu pohon bisa menghidupi 2 orang. “Kalau 250 pohon tetebuya yang kami tanam hidup semua bisa menghidupi 500 orang,” terangnya. (yad)

PWI Menanam 250 Pohon Tabebuya, Bisa Menghidupi 500 Orang, Bupati Gresik : Bawa Pulang Piala Adipura ke Gresik  Selengkapnya
Home / Pemilu 2024

PKB UKK Bacaleg, Target Raih 16 Kursi di DPRD Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Gresik mengelar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) terhadap puluhan bakal calon legislatif (Bacaleg). Bacaleg yang bakal maju dalam kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Ketua DPC PKB Gresik Much Abdul Qodir mengatakan tujuan dari pelaksanaan UKK ini untuk mengetahui kemampuan para Bacaleg. Serta untuk menjajagi potensi yang dimiliki para bacaleg yang akan diusung.

“UKK ini untuk memastikan bahwasannya Bacaleg yang terpilih dalam Pemilu 2024 nantinya saat menjadi anggota legislatif bisa memiliki gagasan atau ide yang tertuju kepada kepentingan rakyat dan bukan hanya sekadar duduk manis saja di gedung parlemen,” kata Abdul Qodir usai pembukaan UKK di Graha Gusdur DPC PKB Gresik pada Minggu, 26 Februari 2023.

Ada sekitar 70 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai Bacaleg DPRD Gresik 2024. Baik yang daftar melalui aplikasi online maupun datang langsung ke Kantor DPC PKB Gresik.

“Sistem pendaftaran bacaleg yang kita lakukan ada dua metode, manual atau mendaftar langsung ke Kantor DPC dan juga online,” terang Qodir yang juga Ketua DPRD Gresik itu. Puluhan  bacaleg yang telah mendaftar, akan diseleksi secara bertahap melalui UKK ini.

Baik itu bacaleg inkumben maupun pendatang baru untuk memastikan kualitas dan kuantitasnya. UKK dibagi dalam 2 tahap, Tahap pertama dilakukan pada Minggu dan tahap berikutnya pada Senin besok, 27 Februari 2023. 

Dan terdapat 16 penguji yang akan melaksanakan kegiatan UKK ini. Penguji melibatkan unsur dari ulama, akademisi, profesional dan politisi. Diantaranya, Ketua Dewan Syura DPC PKB Gresik Moh Qosim, mantan Ketua DPC PKB Gresik juga Ketua DPRD Gresik Ahmad Nadir dan KH Ilman Zuhri. Karena ini dalam rangka penjaringan, maka ada yang tereliminasi. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Gresik Masruron menuturkan bacaleg yang daftar melalui PKB Gresik berasal dari berbagai kalangan. Mulai kalangan milenial, profesional, pengusaha-pengusaha muda, aktivis organisasi, dan bahkan kalangan jurnalis. 

“Ada kiai dan tokoh-tokoh muda juga, yang hari ini menjadi representasi milenial. Dari seluruh Bacaleg yang daftar, kita lebih dari cukup. Sehingga dari analisa dan hasil pemetaan dari internal partai, kita optimis meraih target 16 kursi di pemilu 2024, ini cukup realistis dari 13 ke 16 kursi,” kata Masruron. (yad)

PKB UKK Bacaleg, Target Raih 16 Kursi di DPRD Gresik  Selengkapnya
Home / Politik

Separoh Warga Duduksampeyan Nelayan, Hamzah Takim : Upayakan Kesejahteraan Nelayan 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Aktivitas anggota DPRD Gresik lebih sibuk memasuki awal 2023 ini. Sebab, mereka harus turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan peraturan daerah (sosperda) yang telah disahkan pada 2022. Ada dua Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi atensi legislator berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik itu.

Dua Perda itu adalah Perda 1/2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Perda 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sosialisasi disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan, sosialisasi perda di Desa Domas, Kecamatan Menganti dan  anggota FPKB Gresik Sahrul Munir menggelar sosialisasi di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar.  

Dua lokasi itu adalah salah satu kawasan industri di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini. Sehingga, mereka memberikan sosialisasi perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Di Perda anyar ini, terdapat perlindungan kepada masyarakat sekitar perusahaan untuk memberikan kesempatan bekerja lebih terbuka. Sebab, berdasarkan Perda 7/2022 itu, perusahaan wajib mempekerjakan 60 persen tenaga kerja lokal dan 1 persen penyandang disabilitas. 

Bagaimana dengan kawasan pesisir ? Muhammad Hamzah Takim, anggota Komisi III DPRD Gresik memilih untuk sosialisasi di daerah pemilihan (Dapil) di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik terkait Perda 1/2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. “Karena luas tambak di Kecamatan Duduksampeyan ini mencapai 3.500 hektar lebih,” kata Hamzah Takim pada Kamis, 2 Februari 2023. 

Selain nelayan tambak, imbuh legislator asal Partai Golkar ini, juga nelayan sungai. “Ini yang menjadi perhatian dari pemerintah,” kata Hamzah Takim. Ia menggelar sosialisasi  Perda 1/ 2022 itu sebuah kolam pancing di Kecamatan Duduksampeyan pada Rabu, 1 Februari 2023. Sosialisasi dilakukan empat sesi mengajak pengurus perangkat desa Indonesia (PPDI) dan Camat Duduksampeyan Merista Dedy Hartadi mulai pukul 10.00 WIB sampai menjelang Magrib sekitar pukul 18.00 WIB. Acara pun gayeng. 

Hamzah mengatakan, Kecamatan Duduksampeyan memiliki potensi luar biasa terkait bidang perikanan. “Hampir separoh warga disini nelayan tambak dan sungai. Komoditas andalan udang vannamei,” katanya.  Namun, belum ada sentuhan dari pemangku kepentingan potensi itu belum tergarap maksimal. “Saya mengundang perangkat desa dalam sosialisasi harapan perangkat bisa menjadi motivator pemverdayaan bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ujar Hamzah yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Gresik ini.

Dalam acara tersebut, Hamzah Takim mendapatkan banyak masukan dan harapan masyarakat setempat. Diantaranya, keinginan warga membuat sentra perikanan. “Serta, mereka berharap sosialisasi ditingkatkan menjadi pembinaan terhadap masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tegasnya.  (yad)

Separoh Warga Duduksampeyan Nelayan, Hamzah Takim : Upayakan Kesejahteraan Nelayan  Selengkapnya
Home / Politik

Wakil Ketua DPRD Gresik : Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Digedok, 60 % Naker Lokal, 1 % Disabilitas 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Wakil Ketua DPRD Gresik Mujib Riduan blusukan ke Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Ketua DPC PDIP Gresik itu mendatangi warga desa setempat untuk melakukan sosialisasi dua Peraturan Daerah (Perda). Kedua Perda tersebut yakni, Perda 1/2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Perda 7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 

Dua perda yang baru disahkan oleh anggota parlemen berkantor di Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik akhir 2022. Kedua perda gress itu belum banyak diketahui oleh warga Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini. Sehingga Mujib Riduan dan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik turun ke masyarakat melakukan sosialisasi perundang-undangan tahap I/2023 ini.

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan dalam beberapa hari ini seluruh anggota turun kemasyarakat melakukan sosialisasi perda yang baru digedok pada 2022 lalu. Sosialisasi ini diharapkan bisa lebih memahamkan masyarakat dan stakeholder di tingkat bawah. “Sehingga benar-benar bisa diterapkan semua pihak yang berkaitan,” ujar Mujid Riduan. 

Dalam sosialisasi perda kali ini, pihaknya melakukannya di Desa Domas, Kecamatan Menganti. Pada kesempatan ini pihaknya menekankan pada Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sebab, di wilayah Menganti banyak industri dan pekerja.

“Pada aturan baru ini, perusahaan wajib mengisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan 60 persen dari tenaga kerja lokal. Ini harus dipahami oleh para pengusaha,” ungkap dia.

Kemudian, pada aturan ini juga ada kewajiban bagi perusahaan agar mempekerjakan penyandang disabilitas. Minimal 1 persen dari jumlah kebutuhan lowongan. “Ini sejumlah ketentuan baru. Dan masih banyak lagi. Makanya kami mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama memahami aturan baru ini,” imbuhnya. (yad)

Wakil Ketua DPRD Gresik : Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Digedok, 60 % Naker Lokal, 1 % Disabilitas  Selengkapnya
Home / Politik

Perda Ketenagakerjaan Disahkan DPRD Gresik, Syahrul Munir : Ajak Masyarakat Ikut Awasi Penyerapan Naker Lokal

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Industrialisasi tumbuh pesat di Kabupaten Gresik. Penyerapan tenaga kerja masih menjadi problem di tengah masyarakat di Kota Industri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Penyerapan tenaga kerja lokal hingga standar kompetensi yang diterapkan oleh perusahaan. 

“Fakta itu memang benar. Selama ini, masyarakat yang ingin masuk kerja di perusahaan harus mengantongi sertifikasi, sementara sertifikasi dari BNSP, biayanya mahal,” kata Juyana, salah seorang warga yang hadir dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosperda) tahap I / 2023 yang dilaksanakan Anggota DPRD Gresik M. Syahrul Munir di Balai Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar pada Minggu, 29 Januari 2023. 

Menanggapi keluhan warga tersebut, Syahrul Munir dalam paparannya menuturkan, Perda Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, tidak hanya mengatur kuota pekerja lokal yang harus diserap oleh perusahaan yang berdiri di Gresik. Tetapi juga mengatur mekanisme penggunaan  coorporate social responbility (CSR) dan APBD untuk program pelatihan maupun menyiapkan tenaga kerja lokal.

“Jadi dengan adanya Perda ini, perusahaan harus menyerap tenaga kerja sebanyak 60 persen. Selain itu juga mengatur mekanisme penggunaan anggaran CSR dan APBD untuk pelatihan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sahrul menambahkan, penerapan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Untuk itu, dibutuhkan penekanan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik agar mematuhi aturan yang berlaku.

“Harus ada penekanan kepada perusahaan agar mau mematuhi aturan yang berlaku sesuai Perda yang telah disahkan,” tegas dia. Mengenai sanksi yang diterapkan jika perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik tidak mematuhi Perda tersebut, sambung politisi PKB itu, masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) terbit.

“Kalau secara aturan, Perbup itu terbit enam bulan setelah Perda disahkan,” jelasnya. Pihaknya mengajak peran serta masyarakat untuk memaksimalkan penerapan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini. Termasuk pengawasan terhadap perusahaan, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.

“Jadi harus diawasi, kalau ada perusahaan masih sedikit penyerapan tenaga kerjanya segera laporkan, bisa ke pemerintah desa, kecamatan, DPRD, maupun pemerintah daerah,” tegasnya.

Untuk diketahui, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik mencatat investasi penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDM) yang masuk ke Kabupaten Gresik melampui target 2022, tembus  Rp 20  triliun. (yad)

Perda Ketenagakerjaan Disahkan DPRD Gresik, Syahrul Munir : Ajak Masyarakat Ikut Awasi Penyerapan Naker Lokal Selengkapnya
Home / Politik

Optimaliasasi PAD, DPRD Gresik Ngebut Rampungkan Ranperda PDRD Gresik

- by chusnul cahyadi

 GRESIK, 1minute.id – Tahun anggaran kurang hitungan jari. Legislatif dan eksekutif  ngebut  menyelesaikan 6 rancangan peraturan daerah (Ranperda). Mereka optimistis ranperda itu rampung pada 2022. Diantaranya, rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Ranperda PDRD ini baru muncul awal Desember 2022. Usulan itu muncul paska “tsunami” anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih kurang Rp 200 miliar. Pemkab Gresik dikabarkan sempat kelimpungan untuk membiayai belanja pemerintah.

Sehingga, legislatif dan eksekutif di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini sepakat membuat terobosan untuk mengoptimalisasi pundi-pundi pendapatan pemerintah. Dan, muncul usulan Ranperda PDRD Gresik menjelang akhir tahun anggaran 2022.

“Perda ini penting, karena masa depan kita, masa depan Gresik dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk penguatan fiskal daerah,” kata Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir kepada awak media di kantor DPRD Gresik pada Rabu sore, 14 Desember 2022.

Qodir, begitu biasa disapa, didampingi oleh dua orang wakil ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim dan Mujib Riduan serta Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gresik Mokh Najikh melanjutkan pengeprasan dana transfer dan lainnya harus menjadi momentum bagi DPRD Gresik dan Pemkab Gresik untuk melakukan optimalisasi pendapatan. 

“Saya optimistis ranperda bisa kelar. Mohon masukkan dari para jurnalis untuk menyempurnakan ranperda PDRD itu,” kata Qodir yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik itu. Pada tahun 2023, eksekutif dan legislatif menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) Gresik sebesar Rp 1,4 triliun. 

Pundi-pundi pendapatan asli daerah itu, imbuhnya, masih bisa ditingkatkan dengan adanya Perda PDRD nanti. Ia mencontohkan, retribusi uji kir kendaraan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik. Selama ini, terang Ketua DPC PKB Gresik itu, Pemkab Gresik tidak menarik jasa retribusi pelayanan uji kir kendaraan alias gratis. Bila Perda PDRD Gresik telah rampung dan disahkan Dishub Gresik bisa memungut retribusi optimalisasi aset daerah dari pelaksanaan uji kir tersebut. “Sebab, mereka menggunakan aset pemerintah,” terangnya. 

Qodir berharap, nanti Perda PDRD Gresik itu bisa mendongkrak PAD Gresik. Syaratnya, eksekutif memiliki inovasi, strategi dan memanfaatkan digitalisasi. “Kami di DPRD Gresik optimistis target bisa terpenuhi. Sebab, selama ini target pajak atau retribusi yang terlampui masih dibawah potensi riil sesungguhnya,” tegasnya. (yad)

Optimaliasasi PAD, DPRD Gresik Ngebut Rampungkan Ranperda PDRD Gresik Selengkapnya