Tag: dprd gresik

Home / Politik

Husnul Aqib, Genapi 13 Kursi Fraksi PKB DPRD Gresik, Pengambilan Sumpah Janji Dipimpin Ketua DPRD Abdul Qodir 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Sumpah atau Janji anggota pengganti antar waktu (PAW), yakni Husnul Aqib dari Fraksi PKB masa bakti 2019-2024.

Pelantikan Husnul Aqib menggenapi 13 kursi di Fraksi PKB DPRD Gresik yang ditinggalkan oleh Wafiroh Ma’sum yang wafat karena sakit pada September 2022. Prosesi Pengambilan Sumpah atau Janji anggota PAW yakni Husnul Aqib dilakukan oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir ini berlangsung khidmat. Bupati Gresik Fandi Akhmad hadir dalam rapat paripurna itu.

Husnul Aqib menempati kursi di alat kelengkapan dewan yang ditinggalkan almarhumah Wafiroh Ma’sum yakni sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi III DPRD Gresik.  

Untuk diketahui pada pemilu legislatif (Pileg) 2019, Husnul Aqib memperoleh 6.772 suara di daerah pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Gresik meliputi Kecamatan Dukun, Panceng dan Ujungpangkah. Perolehan suara Husnul Aqib dibawah Wafiroh Ma’sum. (yad)

Husnul Aqib, Genapi 13 Kursi Fraksi PKB DPRD Gresik, Pengambilan Sumpah Janji Dipimpin Ketua DPRD Abdul Qodir  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Masyarakat Gresik Deklarasi Siap Hidup Damai Tanpa Saling Menyalahkan di Halaqah Ulama dan Umara 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik menggelar Halaqah Ulama dan Umara di Aula Masjid Agung Gresik (MAG) pada Sabtu, 10 Desember 2022. Acara bertajuk “Hidup Damai Tanpa Saling Menyalahkan” menghadirkan pembicara 

Sekan FISIP UIN Sunan Ampel Dr. Abdul Chalik itu, dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, Ketua Tanfidziyah PCNU KH Mulyadi, Ketua Pengadilan Agama Rachmad Hidayat, dan Asisten I Suyono. 

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, pada kesempatan tersebut menyampaikan, sejarah tidak mencatat atau membuat prasasti nama-nama netizen yang suka mencela, mencaci maki apalagi menghasut. “Di era digital dan kemajuan teknologi saat ini, setiap lapisan masyarakat menjadi bagian dari pengguna teknologi termasuk media sosial,” ungkap Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani dalam sambutannya. 

Dikatakan Bupati, apabila menemukan persoalan atau perselisihan, sebaiknya jangan disampaikan melalui media sosial terlebih dulu, apalagi permasalahan yang seharusnya tidak disebarluaskan. Ditambah lagi dengan maraknya aksi gangster akhir-akhir ini yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 

“Melalui forum ini, pemerintah daerah, kiai, ulama dan umara, sudah menunjukkan perannya dalam ikut menjaga kondusifitas di Kabupaten Gresik,” katanya. Gus Yani mengapresiasi MUI dan seluruh pengurusnya, yang sudah menyelenggarakan acara ini. Menurutnya tema yang diangkat sangat pas dengan kondisi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terjadi baru-baru ini.

“Mari bersinergi, bersama – sama kita jaga kondusifitas di Kabupaten Gresik,” tutup Bupati Gresik Gus Yani. Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik KH Mansoer Sodiq mengatakan, tugas MUI yang terberat adalah menyatukan umat dengan Islam washatiyah.

“Munculnya kelompok yang menyebarkan ajaran Islam yang extrim dan radikal. Berpengaruh kepada situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dari itu perlu kita jaga kerukunan,” kata Kiai Mansoer Sodiq.

Dikatakan, dalam waktu dekat akan menghadapi tahun politik yang berpotensi berpengaruh pada stabilitas keamanan. Karena ada kelompok yang memancing situasi ditengah perhelatan kontestasi politik. “Melalui Halaqoh ulama dan umara ini, kita duduk bersama, untuk membuat hidup damai tanpa saling menyalahkan,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir menambahkan, pemerintah daerah bertanggung jawab, dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, dan melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban pada lingkungan masyarakat di daerah. “Ini sudah tertuang dalam Perda 16 tahun 2020, tentang toleransi kehidupan bermasyarakat, “katanya.

Menurut Qodir, MUI merupakan rumah besar umat Islam, bertugas membimbing umat sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah. “Baik buruknya umat ditentukan ulama dan umara, disini letak tugas ulama dan umara sesuai peran dan fungsinya,” ujarnya. Usai sambutan dilakukan penandatanganan deklarasi halaqoh ulama dan umara “Masyarakat Gresik Siap Hidup Damai Tanpa Saling Menyalahkan”. (yad)

Masyarakat Gresik Deklarasi Siap Hidup Damai Tanpa Saling Menyalahkan di Halaqah Ulama dan Umara  Selengkapnya
Home / Politik

DPRD Gresik Pertajam Fungsi Pengawasan dalam Pelaksanaan Perda Perlindungan Naker Lokal dan Perda Kemitraan

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebuah kado manis diberikan oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik kepada pelaku UMKM dan pencari kerja. Legislator berkantor di Jalan K.H. Wachid Hasyim, Gresik itu telah merampungkan dan mengesahkan dua peraturan daerah (Perda). Dua perda inisiasi Komisi II DPRD Gresik itu yakni Perda tentang Fasilitasi Kemitraan Berusaha dan Perda tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

DPRD Gresik berjanji akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kedua perda itu. Sebab, kedua perda itu bisa menjadi solusi  mengurangi angka pengangguran di Kota Industri-julukan lain-Kabupaten Gresik ini. Serta, meningkatkan ekonomi masyarakat. 

Dalam perda tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal itu, diantaranya mensyaratkan  perusahaan berkewajiban untuk merekrut tenaga kerja lokal minimal 60 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Gresik 2021 mencapai 8 persen dari total 1,3 juta populasi. Sedangkan, Perda tentang Fasilitasi Kemitraan Berusaha, UMKM di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik bakal semakin berdaya.

Menurut Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, dua perda yang lahirnya atas inisiasi Komisi II DPRD Gresik tersebut mengatur terkait kewajiban perusahaan untuk merekrut tenaga kerja lokal minimal 60 persen. Sekaligus,  kewajiban perusahaan menjalin kemitraan serta memprioritaskan produk UMKM masyarakat Gresik. 

“Dua Perda itu kita sahkan bersama Bupati agar ada perlindungan terhadap warga lokal, baik soal ketenagakerjaan, dan juga para pelaku usaha khususnya, UMKM,”kata Much Abdul Qodir kepada awak media  pada Senin, 28 November 2022. Qodir, begitu biasa disapa, didampingi Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nur Hamim dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gresik Mokh Najikh.

Karena itu, politisi asal Wringinanom, Kabupaten Gresik ini mengajak kepada seluruh insan pers menjadi garda terdepan memberikan informasi dan edukasi terkait dua Perda tersebut. Agar perusahaan-perusahaan lebih mengetahui peraturan yang termuat secara merata. 

“Maka kami mengajak teman-teman untuk aktif memberitakan terkait perda ini, agar para pengusaha dan industri mendengar dan semakin menaati, sehingga tenan-tenan yang saat ini sudah beroperasi bisa menjalankan peraturan dengan baik,”harap Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu.

Selain mengajak insan pers, lanjutnya, pihaknya di legislatif akan lebih aktif melakukan pengawasan, satu dari tiga fungsi anggota  DPRD Gresik. Di fungsi pengawasan ini, DPRD Gresik memiliki kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. “Fungsi pengawasan ini akan kami pertajam,”tegas Qodir.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nur Hamim menambahkan, wakil rakyat yang duduk di kursi dewan punya tiga prioritas dalam menjalankan tugasnya. Termasuk melakukan pengawasan dan mensosialisasikan regulasi atau peraturan yang telah disahkan. 

“Tugas anggota DPRD itu ada tiga, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Selain itu setiap anggota dewan punya tugas secara personal melakukan pengawasan,, selain alat kelengkapan dewan,” tandas Nur Hamim yang juga DPD Partai Golkar Gresik itu.

Pihaknya juga mengajak kalangan jurnalis yang hadir untuk senantiasa bersinergi dan berkolaborasi, serta berperan aktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, sekaligus mendukung program-program pembangunan demi kemajuan Kabupaten Gresik. (yad)

DPRD Gresik Pertajam Fungsi Pengawasan dalam Pelaksanaan Perda Perlindungan Naker Lokal dan Perda Kemitraan Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Suasana Desa Aman dan Nyaman Dambaan Warga, Bupati Gresik : Kades dan Lurah Wajib Menyelenggarakan Linmas

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Suasana kondusif, aman dan nyaman dambaan setiap warga. Untuk menciptakan suasana ayem dan tentrem itu memerlukan peran serta masyarakat. Peran Kepala Desa (Kades), diantaranya. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik, menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa/kelurahan sebagai kepala satuan perlindungan masyarakat. Harapannya, Kades bisa ambil peran penting memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Gresik.

Kegiatan itu digelar di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik mulai 28 – 29 November 2022. Tahap pertama diikuti sebanyak 186 kepala desa/lurah. Mereka dari Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Wringinanom, Driyorejo, Kedamean, Driyorejo, Duduksampeyan, dan Kebomas.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat membuka kegiatan menyampaikan, Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Desa/Lurah, wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang sifatnya luas. “Disini Bupati ditemani Forkopimda Gresik tujuannya menjaga kondusifitas daerah,”ujar Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani pada Senin, 28 November 2022. 

Dikatakan, perlindungan masyarakat atau Linmas merupakan warga masyarakat yang dibentuk Kepala Desa/Kelurahan yang disiapkan dan dibekali pengetahuan. Serta keterampilan dalam rangka, melindungi masyarakat, membantu memelihara keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

“Ini sudah tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2022, tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban hukum serta perlindungan masyarakat,”ujar mantan Ketua DPRD Gresik itu.

Ia menjelaskan Kepala Desa/Kelurahan wajib membentuk Satlinmas, organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat, yang berada di Desa/Kelurahan. Dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah, dengan tujuan melaksanakan tugas dalam membantu Polisi Pamong Praja, dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa/ Kelurahan.

“Kepala Desa/Lurah sebagai kepala Satlinmas harus bekerja sepenuh hati, memiliki jiwa korsa dalam melindungi wilayahnya. Agar selalu aman dan nyaman sehingga dapat membantu Bhabinkamtibmas dan Babinsa menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,”harap Gus Yani. 

Satlinmas, tegasnya, tidak untuk mengeksekusi. Karena tugas perlindungan masyarakat sifatnya membantu petugas, dalam menegakkan peraturan daerah dan perundang undangan. “Semoga kegiatan ini menjadi wahana untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk bersifat dan berperilaku. Melaksanakan tugas sebagai kepala satuan perlindungan dan penentu kebijakan, dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,”pungkasnya.

Selain Bupati Fandi Akhmad Yani, pelatihan dan pembekalan ini dihadiri oleh Anggota Komisi 1 DPRD Gresik Syaikhu Busiri dan Miftahul Jannah, Kepala Satuan Pol PP Jawa Timur Muhammad Hadi Wawan Guntoro, Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas PMD Gresik Nurul Muchid, serta Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum Setda Gresik Adi Nugroho. (yad)

Suasana Desa Aman dan Nyaman Dambaan Warga, Bupati Gresik : Kades dan Lurah Wajib Menyelenggarakan Linmas Selengkapnya
Home / Politik

Nota R-APBD Gresik 2023 Disepakati Belanja Rp 4,08 Triliun, Pendapatan Rp 3,87 Triliun 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Gresik menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2023. Sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap nota R-APBD 2023 bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. APBD 2023 digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Gresik pada Senin, 21 November 2022.

Kekuatan anggaran dalam R-APBD Gresik 2023 sebesar Rp 4,08 triliun. Kesepakatan ditandai dengan penandatangan nota APBD 2023 oleh Pimpinan DPRD Gresik bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. 

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Muhammad Nasir mengatakan awalnya APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp 4,190 triliun. Namun angka ini berubah karena adanya surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Tentang adanya penurunan dari pendapatan transfer pusat dan Dana Insentif Daerah (DID).

“Dengan menurunnya pendapatan transfer, maka untuk menekan defisit, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik selain mengurangi belanja daerah juga mengusulkan peningkatan pendapatan dari sektor lain. Yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami mengusulkan kenaikan sebesar Rp 100 miliar,”ujarnya.

Kemudian, setelah dilakukan finalisasi disepakati belanja pada APBD 2023 sebesar Rp 4,08 triliun. Sedangkan pendapatannya dari awalnya sebesar Rp 3,9 triliun turun menjadi Rp 3,877 triliun. “Pada APBD 2023 prediksi defisit sebesar Rp 208 miliar,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pada APBD 2023 pihaknya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Yakni, konsistensi anggaran terhadap dokumen perencanaan yang sudah ada dan disusun secara sistematis. Diharapkan mampu menjawab dinamika yang berkembang di masyarakat. Kemudian, terkait penggaran belanja daerah yang lebih urgen haris menjadi prioritas pada APBD 2023.

“Kami juga meminta agar pemerintah melakukan pengembangan potensi pendapatan untuk menuju kemandirian fiskal,”pungkasnya. 

Menanggapi hal ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan setiap pembahasan APBD tentu muncul dinamika. Oleh sebab itu, perlu ada komunikasi antara pemerintah dan DPRD dalam membangun konsensus setiap persoalan yang terjadi. Serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan ke depan.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada DPRD Gresik yang telah mencurahkan waktunya untuk menyelesaikan pembahasan R-APBD 2023. Berbagai usulan dan masukan dari seluruh fraksi di DPRD Gresik akan menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan daerah,”ungkapnya. (yad

Nota R-APBD Gresik 2023 Disepakati Belanja Rp 4,08 Triliun, Pendapatan Rp 3,87 Triliun  Selengkapnya
Home / Politik

Kejar Capaian UHC 98 Persen, Komisi IV DPRD Gresik Desak 3 OPD Segera Selesaikan Tumpang Tindih NIK

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Selangkah lagi warga Gresik berobat cukup membawa e-KTP bisa terealisasi. Program Universal Health Coverage (UHC) sudah mencapai 80,7 persen. Target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik UHC mencapai 98 persen tahun ini. Artinya, masih kurang 17,3 persen. 

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Gresik Jumanto, realisasi capaian UHC 98 persen akan bisa tercapai bila organisasi perangkat (OPD) Pemkab Gresik bekerja ekstra keras. Pasalnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan. Padahal, sisa waktu kurang 4 bulan lagi. Persoalan itu, kata politisi dari PDI-P adalah adanya anomali data kependudukan di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini.

Ia mencontohkan anomali data itu adalah masih adanya nomor induk kependudukan (NIK) yang tumpang-tindih.”Kondisi ini (anomali data NIK,Red) harus segera diselesaikan,”kata Jumanto ditemui disela pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Gresik di kantor DPC PD-P Gresik pada Minggu, 25 September 2022.

Bagaimana cara menyelesaikan? Kandidat Doktoral dari Universal Instute of Professional Manajement (UIPM) Selangor, Malaysia ini meminta percepatan koordinasi tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gresik , Dinas Sosial (Dinsos) Gresik dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik.

“Karena ini (UHC,Red) adalah visi-misi Bupati yang harus diselesaikan tahun ini,”kata Jumanto. Terkait anggaran, kata Jumanto, DPRD Gresik telah menyetujui penambahan anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2022 sebesar Rp 25 miliar. 

Anggaran murni APBD 2022 sebesar Rp 42 miliar. Anggaran yang terserap sebesar Rp 41 miliar dengan capaian program UHC sebesar 80,7 persen. “Kekurangan anggaran itu sudah dialokasikan melalui P-ABPD 2022,”tegasnya. 

Komisi IV DPRD Gresik, tambah Jumanto, dalam waktu dekat akan menggundang tiga kepala OPD untuk rapat koordinasi. “Ini kami lakukan agar bisa melaksanakan percepatan program UHC ini,”katanya. Mengapa Komisi IV DPRD Gresik mendorong program capaian program UHC ini? “Program ini bisa terealisasi warga yang berobat cukup bawa KTP. Karena kita sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan,”tegasnya. 

Seperti diberitakan, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani kembali menegaskan pihaknya bersama Wakil Bupati Aminatun Habibah berkomitmen untuk terus memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Nawa Karsa. Salah satunya adalah dengan program Universal Health Coverage (UHC) yang bisa dilaksanakan tahun ini.

“UHC merupakan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang dengan mudah bisa di akses hanya dengan menunjukkan KTP Kabupaten Gresik,”kata Bupati Fandi Akhmad Yani ketika memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Gresik pada Senin, 5 September 2022. (yad)

Kejar Capaian UHC 98 Persen, Komisi IV DPRD Gresik Desak 3 OPD Segera Selesaikan Tumpang Tindih NIK Selengkapnya
Home / Politik

BK Putuskan Nur Hudi Melanggar Kode Etik DPRD, Sanksi Pencopotan sebagai Sekretaris Komisi IV

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Karir politik Nur Hudi Didin Ariyanto belum habis. Meski, Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik telah memutuskan kasus perkawinam nyeleneh manusia dan kambing yang melibatkan dua anggota Fraksi Nasdem DPRD Gresik itu pada Rabu, 14 September 2022. Keputusan dibacakan Wakil Ketua BK Jamiyatul Mukharomah pada rapat Paripurna DPRD Gresik.

Usai paripurna penetapan putusan, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan untuk anggota DPRD Gresik atas nama Nur Hudi Didin Ariyanto diberikan sanksi sedang. “Sanksi sedang ini berupa pencopotan dari jabatannya sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Gresik,” ujarnya.

Dikatakan, sesuai hasil rapat BK memang Nur Hudi Didin Ariyanto dipastikan melanggar kode etik dan tata tertib (tatib) DPRD Gresik. Namun, ada sejumlah hal yang meringankan. “Misalnya, yang bersangkutan tidak bisa mengoperasikan media sosial (medsos). Sehingga dipastikan ada pihak lain yang menjalankan,”ungkap Abdul Qodir.

Selain itu, yang bersangkutan juga kooperatif saat dipanggil sidang-sidang yang digelar BK. “Selanjutnya, Komisi IV akan melakukan rapat untuk memilih kembali sekretaris komisi setelah Nur Hudi dicopot,”imbuh Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu.

Sementara itu, terkait dengan Ketua Fraksi Nasdem Muhammad Nasir, BK memastikan yang bersangkutan tidak bersalah dan melanggar kode etik. Sehingga, BK memutuskan mengembalikan semua hak – hak yang bersangkutan. “Kalau bahasa anak muda sekarang pak Nasir itu kena prank. Karena diundang dan tidak tahu jika acaranya seperti itu,”katanya.

Ia menambahkan, selanjutnya Muhamad Nasir kembali menjabat Ketua BK setelah sebelumnya sempat di non aktifkan. Selama proses sidang BK digantikan oleh Mujib Riduan yang juga Wakil Ketua DPRD Gresik itu.

Selain itu, nama baiknya juga dikembalikan. “Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan dipastikan tidak ada pelanggaran. Jadi kami kembalikan semua haknya,” imbuh dia. (yad)

BK Putuskan Nur Hudi Melanggar Kode Etik DPRD, Sanksi Pencopotan sebagai Sekretaris Komisi IV Selengkapnya
Home / Peristiwa

Aksi Penolakan Kenaikkan Harga BBM Merambah ke Gresik, Siap Awasi BLT warga Terdampak 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Aksi penolakan kenaikkan bahan bakar minyak (BBM) menjalar ke Kabupaten Gresik. Aksi dilakukan oleh aliansi sejumlah aktivis di kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Diantaranya, Gerakan Penolak Lupa (Gepal) , Forum Kota (ForKot) ; Kasbi dan Paramaniaga Pedagang Alun-alun Gresik

Aksi dibawa duet komando Syafiudin dan Abdul  Wahab mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dalam aksi dilakukan di dua tempat yakni Gedung DPRD Gresik dan Kantor Bupati Gresik ini mereka membawa tujuh tuntutan. Yakni, Turunkan Harga BBM ; Berantas dan usut tuntas mafia BBM ; Stabilkan harga sembilan bahan pokok ; dan Memastikan penerima BLT tepat sasaran. Kemudian, Tolak UU Omnibuslaw ; Naikkan Upah Buruh 30 persen dan Pemda harus bertanggung jawab atas dampak kenaikan BBM.

Di depan gedung parlemen di Alun-alun Gresik Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik para aktivis diterima oleh tiga anggota DPRD Gresik yakni Syaikhu Busiri,  Muhammad dan Asroin Widyana. Ketiga Ketua Komisi II, III dan IV DPRD Gresik sepakat dengan tujuh tuntutan peserta aksi. Sebab, mereka juga ikut terimbas kenaikkan harga BBM itu. Ketiga anggota DPRD Gresik menemui massa aksi didampingi oleh Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis. 

TEMUI PENDEMO : Kepala Kesbangpol Gresik Nanang Setiawan bersama Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis dan Kasat Pol PP Suprapto menemui massa yang menolak kenaikan harga BBM di kantor Bupati Gresik pada Selasa, 13 September 2022 (Foto : Chusnul Cahyadi/1minute.id)

“Akan kita bawa ke pusat,”kata Muhammad kepada peserta aksi. Terkait bantuan sosial bagi warga terdampak kenaikan BBM tidak tepat sasaran, Syaikhu Busiri meminta masyarakat ikut terus mengawasi. “Kalau ada bansos yang tidak tepat sasaran silakan melapor ke saya,”tegas politisi dari PKB Gresik itu. Syaikhu Busiri berharap, pertemuan kali pertama bisa terjalin intens untuk saling mengawasi terkai bansos kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.

Setelah dari gedung parlemen, massa melanjutkan aksi di depan Kantor Bupati Gresik di Jalan DR Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas.  Massa ditemui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gresik Nanang Setiawan. 

Nanang sepakat dengan tuntutan peserta aksi. Namun, desakan massa aksi yang meminta Pemkab Gresik ikut bertanggung jawab terkait kenaikan harga BBM, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik, itu tidak bisa menjelaskan secara rigit langkah Pemkab Gresik. Sebab, penyaluran bansos bagi warga Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik terdampak kenaikan BBM berada di Dinas Sosial Gresik. Nanang Setiawan berusaha meminta Dinsos Gresik hadir menemui pengunjuk rasa. Namun, selama 10 menit massa menunggu tidak ada kejelasan kehadiran dari aparat Dinsos Gresik. 

“Kita balik kanan. Kita akan minta pertanggungjawaban bila penyaluran bansos tidak tepat sasaran,”kata korlap Syaifudin.  Sebelumnya, Abdul Wahab menegaskan, subsidi yang selama ini digelontorkan pemerintah tidak pernah dihabiskan oleh masyarakat miskin. “Yang menghabiskan subsidi itu adalah oknum pemerintah yang koruptor,”tegas Wahab. (yad)

Aksi Penolakan Kenaikkan Harga BBM Merambah ke Gresik, Siap Awasi BLT warga Terdampak  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Bupati dan DPRD Gresik Teken Nota KUA-PPAS Perubahan, Pendapatan 2022 Naik Rp 233 Miliar 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik menggelar rapat paripurna di ruang Rapat Paripurna DPRD Gresik pada Senin,5 September 2022. Ada dua agenda dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim itu.

Dua agenda itu adalah penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022. 

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gresik. 

Dalam rapat paripurna itu, disepakati adanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2022. Di pos pendapatan terdapat kenaikan sebesar Rp 233 miliar menjadi Rp 3,9 triliun. pos pendapatan APBD 2022 Rp 3,6 triliun. 

Menurut Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, kenaikkan pendapatan ini mengindikasikan membaiknya ekonomi masyarakat paska pandemi Covid-19. Sesuai asumsi dasar indikator ekonomi makro nasional dan membaiknya ekonomi masyarakat. Pada P-APBD 2022 diproyeksikan penerimaan, pendapatan baik sektor pajak, retribusi serta pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami kenaikan. 

Gus Yani-sapaan-Fandi Akhmad Yani menegaskan pencapaian ini tidak lepas dari kerja kolektif seluruh stakeholder yang ada.  Baik eskekutif dan legislatif, serta keterlibatan langsung oleh jajaran Forkopimda Gresik yang tergabung dalam satuan tugas (Satgas) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mudah-mudahan dengan pertumbuhan yang signifikan ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat paska pandemi Covid-19, baik itu melalui bantuan keuangan, perbaikan infrastrukur, penangangan pengendalian banjir, hibah bansos serta belanja-belanja lain,”harapnya. 

Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan pihaknya bersama Wakil Bupati Aminatun Habibah berkomitmen untuk terus memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Nawa Karsa. Salah satunya adalah dengan program Universal Health Coverage (UHC) yang bisa dilaksanakan tahun ini. “UHC merupakan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang dengan mudah bisa di akses hanya dengan menunjukkan KTP Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Sebelum mengakhiri sambutan, Bupati berusia 37 tahun itu, mengingatkan kembali kepada Kepala OPD untuk terus bekerja keras, berinovasi dan kaya kreativitas dalam bekerja. Selain itu, Gus Yani berjanji pencarian belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan (BK) tepat waktu sesuai masukan badan anggaran DPRD Gresik. “Kami pastikan tepat waktu,”tegas mantan Ketua DPRD Gresik itu. (yad)

Bupati dan DPRD Gresik Teken Nota KUA-PPAS Perubahan, Pendapatan 2022 Naik Rp 233 Miliar  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Mencegah Fatalitas Damkar Ajari Emak-emak PKK dan Anggota DPRD Gresik Memadamkan Api dengan Apar

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Musibah kebakaran bisa terjadi kapan saja. Dimana saja. Nah, untuk mencegah fatalitas akibat kebakaran itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Gresik melatih emak-emak  anggota tim penggerak (TP) PKK Gresik untuk memadamkan amuk si jago merah. 

Pelatihan memadamkan amuk lidah api dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) digelar di Pendapa Bupati Gresik pada Kamis, 4 Agustus 2022. FGD mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat Pemahaman Dini Pemadaman kebakaran ini menghadirkan tiga pembicara yakni Kepala Dinas (Kadis) Damkar dan Penyelamatan Gresik Agustin Halomoan Sinaga, dan dua anggota DPRD Gresik Hudaifah, FPKB  dan Miftahol Jannah, Fraksi Golkar. Keduanya anggota Komisi I DPRD Gresik.

FGD dibuka oleh Ketua TP PKK Gresik Nurul Haromaini Ali Fandi Akhmad Yani ini berlangsung gayeng. Sebab, peserta tidak hanya mendapatkan materi. Peserta yang semuanya kaum hawa mendapatkan pelatihan memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) dan karung goni. 

“Sempat nderedeg karena baru pertama praktik memadamkan api,”kata Miftahol Jannah, anggota Komisi I DPRD Gresik dari daerah pemilihan (Dapil) Pulau Bawean, Kabupaten Gresik itu. Miftahol Jannah memadamkan api menggunakan karung goni. Sedangkan, Hudaifah menggunakan karung goni dan APAR.  

Setelah dua anggota DPRD Gresik itu, giliran anggota TP PKK Gresik mendapatkan kesempatan menjajal alat damkar itu. Tidak semua bisa mengoperasikan APAR sehingga harus dibimbing oleh petugas Damkar. 

Sebelumnya, dalam forum diskusi itu muncul sejumlah ide untuk lebih memberdayakan peran Damkar Gresik untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik ini. Hudaifah mengusulkan pembentukan posko Damkar di setiap kecamatan. Hal senada, juga diungkapkan Miftahol Jannah. “Sosialisasi harus lebih diperluas hingga di pedesaan. Peserta bisa UMKM, Fatayat, Aisyiyah dan lainnya,”ujar legislator perempuan dari Pulau Putri-sebutan lain-Pulau Bawean itu.

PADAM API : Hudaifah, anggota DPRD Gresik menjajal memadamkan api menggunakan APAR. Sedangkan, Miftahol Jannah (foto atas) mendapatkan bimbingan dari petugas Damkar dalam pelatihan dalam FGD di Pendapa Bupati Gresik pada Kamis, 4 Agustus 2022 (Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Ia juga mengusulkan Dinas Damkar mendirikan posko di Pulau Bawean yang berjarak 80 mil laut dari Pusat Pemerintahan Gresik itu. “Tahun depan, Saya berharap posko damkar sudah ada di Bawean,”katanya. Selain itu, ia mendorong Pemkab Gresik untuk melakukan perubahan peraturan daerah (Perda) 17/2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Sebab, Permendagri sudah lebih up to date. 

Sementara itu, Kadis Damkar Gresik Agustin Halomoan Sinaga mengungkapkan tentang perkembangan kejadian kebakaran di Kota Industri-julukan lain-Kabupaten Gresik kurun waktu 5 tahun terakhir. Mulai 2017 hingga Agustus 2022. Kejadian kebakaran tren terus meningkat. Pada 2017 tercatat “hanya” 69 kebakaran. Pada 2020 meningkat menjadi 367 kejadian. Pada Januari sampai 4 Agustus 2022 sudah tercatat 303 kebakaran. “Mayoritas yang terbakar adalah alang-alang dan sampah,”katanya. 

Sedangkan tindakan rescue sudah 129 tindakan penyelamatan yang dilakukan. Evakuasi hewan ular, tawon, kucing, dan kera. Juga, penyelamatan manusia. “Karena tugas itu, kini masyarakat menjuluki kami yang di Damkar sebagai hero,”seloroh Sinaga. (yad)

Mencegah Fatalitas Damkar Ajari Emak-emak PKK dan Anggota DPRD Gresik Memadamkan Api dengan Apar Selengkapnya