GRESIK,1minute.id – Rencana Pelebaran jalan deandles di Raya Manyar semakin dekat. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali merencanakan pelebaran jalan nasional yang masuk proyek strategis nasional (PSN) itu dimulai Januari 2023. Akan tetapi, pro dan kontra tentang tempat relokasi lapak terdampak pelebaran masih belum kelar.
Puluhan Paguyuban Bedak Manyar (PBM) turun jalan pada Kamis, 6 Oktober 2022. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor parlemen di Alun-alun Gresik Jalan KH Wachid Hasyim, Gresik. Aksi massa mengatasnamakan PBM itu tidak untuk menolak rencana pelebaran jalan nasional di pantai utara (Pantura) Gresik itu. Namun, mereka hanya menolak tempat relokasinya.
Berangkat dari markas mereka di Raya ManyarSidomukti menuju Kantor DPRD Gresik. Mereka konvoi kendaraan bermotor usai Salat Dhuhur. Sejumlah spanduk mereka bentangkan. Diantara Isinya adalah “Kami Tidak Menolak Pelebaran Jalan ; Tapi Kami Menolak Relokasi yang Kurang Tepat ; Penghasilan Kami Hanya Berjualan Gorengan dan Pak Jokowi Bantu Kami Warga PBM’, Penggusuran Berjalan, Gresik Gagal Sejahtera !!! “
Ketua PBM Abdullah Syafi’i dalam orasinya menyatakan para pedagang tidak menolak proyek nasional pelebaran jalan Raya Manyar. Selain itu, selama ini tidak ada anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Kecamatan Manyar yang mendengar keresahan pedagang di PBM.
“Maka, tidak salah kita unjuk rasa ke sini, agar pimpinan DPRD Kabupaten Gresik bersedia dan mendengarkan keluhan pedagang,” kata Abdullah Syafi’i yang juga mantan Anggota DPRD Kabupaten Gresik. Mereka diterima Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad serta beberapa anggota Komisi IV lainnya.
Dalam pertemuan itu, Syafii kembali menegaskan pedagang tidak menolak proyek pelebaran jalan nasional itu. Dia menjelaskan
ada 119 pedagang. Dan, para pedagang tidak menolak proyek pelebaran jalan Raya Manyar. Namun, pedagang hanya ingin berjualan di tanah milik Desa ada di tepi jalan. Sebab, dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali telah setuju, pedagang bisa berjualan di atas sungai.
Contohnya di Surabaya sudah ada pemanfaatan sungai yang ditutup dan di Gresik juga ada Kalitutup. “Kita akan membangun sendiri tanpa APBN dan APBD. Kita ingin membuat wisata kuliner untuk Desa Manyar Kompleks,”katanya.
Sementara, Ketua DPRD Gresik Moch. Abdul Qodir mengatakan, memastikan bahwa para pedagang tidak menolak proyek pelebaran jalan. Namun, para pedagang ingin menempati Tanah Kas Desa (TKD) yang ada di tepi jalan.
“Kita mendukung keinginan para pedagang, sehingga kita sampaikan ke Pemkab Gresik untuk membuat kajian studi kelayakan atau feasibility study agar jelas penataan para pedagang,”kata Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik itu. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Gresik.
Terpisah, Camat Manyar Zainul Arifin dikonfirmasi mengatakan pihaknya siap untuk melakukan pendekatan kepada pedagang. “Tentu kalau ada aspirasi dari pedagang kita siap untuk membantunya,”katanya ketika dikonfirmasi 1minute.id melalui selulernya pada Kamis, 6 Oktober 2022. (yad)
