Tag: Wabup Gresik

Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Aminatun Habibah : Kualitas Pendidikan Baik, Selesaikan Problem Kemiskinan dan Pengangguran

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebanyak 336 kepala sekolah dan 21 pengawas RA, MI, MTs, dan MA wilayah Gresik Selatan berkumpul di Aula Mandala, MAN 2 Gresik pada Senin, 19 Juni 2023. Mereka mengikuti pembinaan berasal dari Kecamatan Benjeng, Duduksampeyan, Cerme, Balongpanggang, Menganti, Kedamean Wringinanom, dan Driyorejo ini terkait pelayanan pendidikan oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah.

Aminatun Habibah mengungkapkan kualitas pelayanan pendidikan akan mempengaruhi kepuasan masyarakat dan hasil dari pendidikan itu sendiri. Dalam institusi pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yakni

Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) utamanya, kualitas pendidikan erat kaitannya dalam menghasilkan generasi berakhlakul karimah.

Dalam kesempatan ini, Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah juga memberikan apresiasi upaya yang sudah dilakukan ekosistem pendidikan di Kabupaten Gresik. Ini terlihat dari naiknya beberapa indikator kualitas pendidikan di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik, di antaranya adalah indeks pendidikan, indeks ketahanan keluarga dan indeks pembangunan manusia.

“Ini menunjukkan bahwa panjengan semua bersungguh-sungguh dalam mewujudkan SDM unggul di Kabupaten Gresik,” tegas Wabup Aminatun Habibah. 

Peningkatan indikator kualitas di bidang pendidikan ini bagi Wabup, merupakan modal dasar dalam usaha besar bagi penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kabupaten Gresik. Sebagaimana yang diketahui, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik saat ini 11,06 %, dan angka pengangguran terbuka ada di angka 7,8%. Dua indikator ini terbilang turun dibandingkan pada tahun sebelumnya.

“Saya dan pak bupati (Fandi Akhmad Yani, Red) meyakini bahwa dua permasalahan tersebut (kemiskinan dan pengangguran), bisa diselesaikan lewat bidang pendidikan. Oleh karenanya saya meminta kepada panjenengan semua untuk mau membantu Pemkab Gresik, dengan cara mencerdaskan anak-anak kita,” terangnya.

Terkait kepuasan pelayanan oleh masyarakat, ia menghimbau ekosistem pendidikan di Kabupaten Gresik untuk terus menjalin komunikasi dua arah dengan wali murid. Cara ini, diyakini akan meminimalisir kesalahpahaman yang bisa saja terjadi antara pihak sekolah dan wali murid.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gresik M Ersat, menyampaikan bahwa kepuasan pelayanan masyarakat terkait pendidikan juga menjadi perhatian dari Kemenag. Ini ditindaklanjuti dengan berbagai edaran, yang ditujukan kepada lembaga pendidikan dibawah Kemenag.

Ersat juga memberikan apresiasi terhadap berbagai peningkatan indeks bidang yang dicapai oleh Kabupaten Gresik. Namun, harapannya capaian tersebut bisa terus ditingkatkan pada tahun yang akan datang. (yad)

Wabup Gresik Aminatun Habibah : Kualitas Pendidikan Baik, Selesaikan Problem Kemiskinan dan Pengangguran Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Ketua DPD RI Optimistis Otonomi Desa Bisa Mensejahterakan Masyarakat 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik menggelar sarasehan bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik pada Ahad,18 Juni 2023.

Sarasehan ini mengusung tema “Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Dalam sambutannya, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengatakan, tema ini memiliki dua pekerjaan besar. Pertama bagaimana melaksanakan otonomi desa, dan yang kedua bagaimana dengan otonomi tersebut terwujud kemakmuran desa atau kesejahteraan rakyat di desa.

“Seberapa otonomi desa memberi manfaat dalam pelaksanaannya, dan seberapa besar dampak dari otonomi tersebut mampu membuat warga desa sejahtera,” katanya.

Menurut dirinya, desa harus menjadi kekuatan ekonomi, bukan hanya untuk mencegah urbanisasi. Tetapi lebih dari itu karena sumber daya alam dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya berada di desa. Pemerintah pusat berencana untuk terus menaikkan angka dana desa hingga Rp 400 triliun pada 2025. 

“Persoalan berikutnya adalah menjawab pertanyaan, bagaimana desa bisa bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi dengan stimulus dana desa tersebut,” ungkap LaNyalla.

Dikatakan, yang paling utama adalah orientasi dari pemangku kebijakan di desa. Baik itu kepala desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh stakeholder lainnya.

“Harus ada satu orientasi, yakni mewujudkan kesejahteraan desa, kemajuan desa dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi, “bebernya.

Mantan Ketua Kadin Jatim itu menjelaskan, seperti diamanatkan oleh UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri. Pemerintah pusat melalui Kementrian dalam negeri memiliki tanggung jawab mendorong terwujudnya hal tersebut melalui 5 program yang harus diberikan kepada desa.

Ke 5 program tersebut adalah, lanjut LaNyalla, pertama pengembangan kapasitas aparatur desa, kedua manajemen pemerintah desa, ketiga perencanaan pembangunan desa, keempat pengelolaan keuangan desa dan kelima penyusunan peraturan desa.

“Lima program tersebut harus diakses oleh desa di Kementrian Dalam Negeri. Karena hal itu menjadi amanat dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, “imbuhnya.

DPD RI Mendorong optimalisasi BUMDes, sebab keberadaan BUMDes telah diatur dalam peraturan pemerintah dan sudah efektif berlaku. Pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. Sebab BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka.

“Apabila BUMDes menjadi besar, tentu berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud, “pungkasnya.

Sementara, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dalam sambutannya menyampaikan, di Kabupaten ada 330 Desa dengan 26 Kelurahan. Adanya otonomi Desa menjadi suatu keniscayaan, akan tetapi aturan dalam penggunaan dana desa masih harus terus diberlakukan mana yang bisa dikolaborasikan untuk meningkatkan PAD nya.

“Desa memang langsung menyentuh ke masyarakat. Pemkab Gresik menggelontorkan APBD untuk kebutuhan desa hampir 30 persen. Disamping itu Pemkab mendorong Pemdes untuk memberikan tunjangan kepada perangkatnya juga kepada RT/RW nya dengan BPJS, “terang wabup.

Selain itu, wabup minta agar pemerintahan desa (Pemdes) dan kelurahan bisa berperan aktif dalam merealisasikan Sustainable Development Goals (SDGs). Di dalamnya mencakup kondisi masyarakat dengan beberapa parameter masing-masing, tanpa adanya kemiskinan, tanpa adanya kelaparan, terlayani dengan baik kesehatan dan pendidikan berkualitas.

“Pembangunan desa berbasis SDGs merupakan skenario pembangunan desa yang penyusunan program dan kegiatannya diarahkan untuk pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, “tandasnya.

Sebelumnya, Ketua AKD Gresik Nurul Yatim mengatakan, sarasehan ini merupakan tanggung jawab Kepala Desa, secara otonomi kita masih terbelenggu dengan regulasi yang diberikan pemerintah. Pengelolaan anggaran juga diatur dalam regulasi tersebut.

“Saya mengusulkan bahwa UU Desa yang masuk ke Prolegnas tersebut untuk kemandirian ekonomi desa tentunya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Nurul Yatim.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jatim Roni Suharso, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gresik Abu Hassan.(yad)

Ketua DPD RI Optimistis Otonomi Desa Bisa Mensejahterakan Masyarakat  Selengkapnya
Home / Kesehatan

RSI Nyai Ageng Pinatih Semakin Intensif Jalin Kerjasama BPJS Kesehatan dan Puskesmas 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id –  Rumah Sakit Islam (RSI) Nyai Ageng Pinatih Gresik berlokasi di Jalan KH Abdul Karim, Gresik menggelar In House Training, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanannya. Tema Komunikasi Efektif dan Pelayanan Prima. 

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang hadir bersama Kadinkes Gresik dr. Malahatul Khusnah, menyatakan dukungannya terhadap upaya yang dilakukan RSI Nyai Agemg Pinatih. Menurutnya, dengan semakin banyak rumah sakit yang mumpuni di Kabupaten Gresik, maka akan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.

“Yang tidak boleh dilupakan adalah memastikan diberikannya pelayanan yang prima kepada masyarakat. Ini tidak bisa dianggap remeh, karena saat ini kualitas pelayanan juga menjadi suatu tolak ukur,” tegas Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah pada Jumat, 9 Juni 2023.

Ia menyampaikan tentang program Universal Health Coverage (UHC) yang sudah berjalan di Kabupaten Gresik. Dengan adanya UHC, masyarakat bisa mengakses seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Gresik. “Dan ini menjadi peluang bagi rekan-rekan disini. Dengan adanya In House training ini, bisa menjadi suatu nilai lebih,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Umum RSI Nyai Ageng Pinatih Gresik dr. Abdul Rokhim mengungkapkan, upaya peningkatan tidak hanya dilakukan melalui In House Training saja. Melainkan juga akan dilakukan peningkatan sarana prasarana dan kelengkapan dokter spesialis.

“Selain itu, kita juga akan terus menjalin kerja sama baik dengan BPJS dan Puskesmas/klinik di Kabupaten Gresik. Kita punya ratusan bed yang siap untuk digunakan dalam melayani kesehatan masyarakat,” terangnya. (yad)

RSI Nyai Ageng Pinatih Semakin Intensif Jalin Kerjasama BPJS Kesehatan dan Puskesmas  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

2.123 Calon Jemaah Haji Dari Gresik, Kloter Terakhir 21 Juni

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Sebanyak 110 calon jemaah haji (CJH) asal Gresik berangkat ke tanah suci, Makkah. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang memberangkatkan rombongan CJH itu dari Pondok Pesantren Al Ishlah Bungah pada Kamis, 8 Juni 2023.

Wabup Gresik Aminatun Habibah berpesan kepada ratusan tamu Allah SWT itu menjaga kesehatannya. Pasalnya, kondisi cuaca di Arab Saudi dengan Indonesia cukup jauh berbeda. Sehingga akan mempengaruhi kondisi tubuh masyarakat Indonesia. Istirahat yang cukup ketika di asrama nanti. Sehingga ketika berangkat berada dalam kondisi yang prima.

“Saya hanya berpesan agar semua jamaah dapat menjaga kesehatannya. Sehingga dapat berangkat dengan lancar, dan pulang dengan sehat dan membawa berkah,” pesan Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah. Untuk diketahui tahun ini, jumlah CJH asal Kabupaten Gresik sebanyak  2.123 orang. Ribuan jemaah itu berangkat mulai 26 Mei hingga 21 Juni 2023. 

Seusai memberangkatkan ratusan jemaah haji, Wabup Aminatun Habibah melanjutkan acara pemberian santunan kepada 60 lanjut usia (lansia) di Pendapa Kecamatan Bungah. Bantuan dari Kementerian Sosial melalui Sentra Margo Laras di Pati.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat Gresik. Kita akan usahakan terus agar panjenengan sedoyo (kalian) dapat menerima bantuan. Baik itu lewat CSR nya perusahaan atau yang lain,” ujar Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah. (yad)

2.123 Calon Jemaah Haji Dari Gresik, Kloter Terakhir 21 Juni Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik : Pemkab Komitmen Wujudkan Nawa Karsa Gresik Segar, Kabupaten Ramah Lansia 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Suasana Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Gresik terasa berbeda pada Rabu, 31 Mei 2023. Pagi itu terlihat ratusan orang lanjut usia (lansia)  berkumpul dan aktivitas bersama di gedung berarsitektur mirip rumah keong berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gresik itu.

Ada yang mengikuti senam lansia. Ada juga sedang memeriksakan kesehatan mereka. Wajah mereka yang usianya rata-rata sudah berkepala 6 itu terlihat bugar. Trengginas. Kehadiran ratusan lansia itu untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2023 yang digagas oleh Dinas Sosial (Dinsos) Gresik. Tahun ini, HLUN ke-27 itu mengusung tema “Lansia Terawat Indonesia Bermartabat”.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyampaikan, bahwa peringatan ini sebagai refleksi untuk terus menjaga kesehatan, kebugaran serta tetap produktif di tengah-tengah masyarakat. “Banyak dari para lansia yang masih produktif dan mempunyai keahlian tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan,” kata Wabup Aminatun Habibah yang juga ketua Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) itu.

Wabup perempuan berlatar pendidik itu kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dalam mewujudkan Nawa Karsa yakni Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia dan Mandiri). Agar langkah percepatan perwujudan Kabupaten Gresik ramah Lansia dapat dijadikan sebagai agenda dalam pembangunan. 

Sejumlah program yang berpihak kepada lansia telah diluncurkan. Program itu, antara lain penguatan kelembagaan karang taruna, Posyandu Lansia, pemberian Bansos PKH inklusif serta pemberian alat bantu mobilitas berupa kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar. 

Wabup berharap, lansia bukan lagi menjadi obyek pembangunan, melainkan sebagai subyek penyelenggaraan pembangunan melalui program-program pemberdayaan yang mengarah pada peningkatan kemandirian.

“Saya harap para generasi penerus dapat mengambil hakikat pembangunan dan pemberdayaan bagia lansia. Karena kedua generasi ini tidak dapat dipisahkan dari sebuah struktur dan kultur sosial,” kata mantan Kepala SMK Asa’adah Bungah, Gresik itu. 

Bu Min juga berpesan agar warga Gresik untuk tidak menyia-nyiakan lansia, terlebih lansia itu adalah orang tuanya sendiri. “Saya harap tidak ada warga Gresik yang menelantarkan orang tuanya yang sudah lansia. Kalau bisa penuhi hak-hak mereka,” pesannya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Sosial Gresik Umi Khoiroh dalam laporannya menyampaikan, proses penuaan penduduk kini sudah menjadi masalah dunia yang tidak dapat dihindari, sehingga perlu disikapi dengan tepat. Di Kabupaten Gresik proporsi jumlah lansia mencapai 11,74% atau setara dengan 156.565 jiwa pada  2022. 

“Pertambahan jumlah lansia memberikan implikasi pada perlu adanya penyesuaian struktur dan pelayanan, agar terjangkau dan inklusif bagi lanjut usia,” pungkasnya. Dalam kesempatan itu juga dilakukan  penyerahan secara simbolis rombong berkah dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) PT. Petrokimia Gresik, serta penyerahan kursi roda dari Pertamina. (yad)

Wabup Gresik : Pemkab Komitmen Wujudkan Nawa Karsa Gresik Segar, Kabupaten Ramah Lansia  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Antisipasi Fonomena El Nino, Wabup Gresik :  Waspada Sektor Pertanian Gresik 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengingatkan ancaman kekeringan akibat El Nino. Iklim ekstrim itu, kata Aminatun Habibah diperkirakan menyebabkan penurunan produksi dan ketersediaan pangan sebesar 20-30 %.

“Dalam tiga tahun kedepan kita diperkirakan akan memasuki El Nino. Ini tentunya menjadi tantangan bagi sektor pertanian, mengingat masih banyaknya lahan pertanian Gresik yang sifatnya tadah hujan,” ujar Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rokor) Pengawasan Ketahanan Pangan di Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 30 Mei 2023. Rakor diinisiasi oleh Kementerian Pertanian ini mengundang beberapa kepala daerah di Jawa, Forkopimda, dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Wabup Aminatun Habibah saat itu didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Gresik Eko Anindito Putro. Kabupaten Gresik, satu dari 85 Kabupaten/Kota di Jawa yang mengikuti kegiatan tersebut. 

Dalam rakor tersebut, isu ketahanan pangan menjadi salah satu yang mengemuka ditengah perubahan iklim dan perubahan fungsi lahan. Karenanya, diperlukan sinergi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), kementerian terkait, pemerintah daerah dan APDESI

Sinergi ini dilakukan guna menghilangkan keragu-raguan dalam pelaksanaan program pertanian, dan optimalisasi dana desa untuk mendukung ketahanan pangan. El Nino adalah fenomena alam yang dapat menjadi tantangan besar karena dapat mengganggu pola cuaca yang berdampak pada produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Sebab, fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di

Samudera Pasifik bagian tengah ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.

Untuk diketahui, Sektor pertanian memberikan sumbangsih cukup besar pada negara. Di antaranya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, dimana sektor pertanian secara konsisten menjadi kontributor utama kedua bagi PDB nasional. Selain itu, sektor pertanian juga mencatatkan prestasi swasembada beras pada 2019-2021. Produksi beras  2022 mengalami peningkatan sebesar 31,54 juta ton, meningkat 0,59% dibanding tahun sebelumnya. 

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S Maringka qmengatakan komitmen pemerintahan hingga ke tingkat desa sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim.

“Tantangan ketahanan pangan ke depan selain alih fungsi lahan yang belum dapat diatasi secara maksimal, dihadapkan pula dengan ancaman kekeringan dan El Nino, yang mesti dihadapi secara bersama sama untuk mengantisipasi permasalahan tersebut,” ungkapnya. (yad)

Antisipasi Fonomena El Nino, Wabup Gresik :  Waspada Sektor Pertanian Gresik  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Percepatan Penurunan Stunting, Wabup Gresik Launching 166 Kampung KB 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Kampung Keluarga Berkualitas (KB) resmi berdiri di Kabupaten Gresik. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah membuka kegiatan launching dan penguatan kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Hotel Aston pada Senin, 22 Mei 2023.

Dalam kampung KB yang merupakan satuan wilayah setingkat desa, terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga. Semuanya dilakukan dalam banyak dimensi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

Wakil Bupati Aminatun Habibah berharap Kampung KB ini dapat memberikan penguatan pembinaan Posyandu, penguatan penanganan stunting serta dapat memberikan percepatan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkakan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan. “Saya harapkan nantinya seluruh desa di Kabupaten Gresik bisa menjadi kampung KB,” ujarnya. 

Sebagai informasi, dalam kegiatan kali ini dilakukan launching sebanyak 113 kampung KB baru dan penguatan 53 kampung KB yang sudah terbentuk terlebih dahulu. Selepas kegiatan ini, ke-166 kampung KB tersebut diharapkan bisa menghasilkan keterpaduan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah melanjutkan kampung KB bisa terwujud adanya sinergi guna melahirkan ide dan solusi terhadap permasalahan strategis yang ada.  Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah memfokuskan Program Kampung KB pada isu pencegahan stunting. Melalui Kampung KB, dapat digalang partisipasi dan sinergi berbagai lembaga yang ada di masyarakat untuk berperan mencegah stunting.

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting, melalui kerjasama semua pihak lintas sektoral antar organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk diketahui, Pemerintah Pusat mentargetkan prevelansi stunting nasional sampai 14 Persen pada 2024. Pada 2023, Kabupaten Gresik sesuai hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022 dapat di tekan sampai 10,7%. Angka di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu 19,2%, serta lebih rendah rata-rata nasional yang masih pada angka 21,6%.(yad)

Percepatan Penurunan Stunting, Wabup Gresik Launching 166 Kampung KB  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Pol PP Gresik dan Bea Cukai Gresik Ajak Masyarakat Gempur Rokok Ilegal, Tidak Menjual dan Membeli 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Bea Cukai Gresik menggelar Dialog Ruang Publik untuk memerangi peredaran rokok tanpa cukai di Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik 

di Bandar Grissee di Jalan Basuki Rahmat, Gresik pada Jumat, 19 Mei 2023. Kegiatan bertajuk “Gempur Rokok Ilegal, Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai” ini menghadirkan empat narasumber. 

Yakni, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah,  Asisten I Pemkab Gresik Suyono, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik Alifin N Wanda dan Kepala Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Gresik, Tristan Soekmono dan Agus Widodo, perwakilan dari Satreskrim Polres Gresik. 

Dialog Ruang Publik yang berjalan gayeng selama 2,5 jam itu diikuti pemilik toko kelontong yang menjual rokok, pemilik warung kopi se-kecamatan Gresik berjumlah lebih kurang 200 orang.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dalam kesempatan itu, mengajak pedagang untuk tidak menjual rokok ilegal. Rokok tanpa cukai.

“Pita cukai ini merupakan tanda bahwa rokok tersebut sudah membayar pajak. Dari pajak inilah yang akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program-program dari pemerintah. Termasuk dalam bidang kesehatan, penegakan hukum, pembinaan petani tembakau, bahkan ke peningkatan SDM,” terang Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah. 

Dalam kesempatan itu, juga disosialisasikan mengenai ancaman hukuman bagi penjual rokok ilegal. Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Gresik Alifin N Wanda mengatakan, saat ini ancaman hukuman bagi penjual rokok ilegal lebih berat. Bila sebelumnya, masa hukuman bisa memilih menjalani hukuman penjara atau denda. Berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) 23 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Ultimum Remedium, pidana bagi pelaku peredaran rokok ilegal dapat diganti dengan pembayaran nilai cukai tiga kali lipat.

“Tapi, sekarang selain hukuman penjara maksimal 5 tahun, penjual rokok ilegal harus membayar denda. Bila tidak bisa membayar denda, Kejaksaan akan melakukan penyitaan aset dan di lelang,” tegas Alifin N Wanda. 

RUANG PUBLIK: Suasana sosialisasi Gempur Rokok ilegal di kawasan Bandar Grissee di Jalan Basuki Rahmat, Gresik pada Jumat, 19 Mei 2023 ( Foto: Chusnul Cahyadi/1minute.id)

Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Gresik Tristan Sukmono menambahkan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Sebab, peredaran rokok ilegal itu, imbuhnya, merugikan penerimaan negara dan masyarakat. “Yang diuntungkan hanya pemilik pabrik saja,” tegasnya usai acara kepada wartawan pada Jumat, 19 Mei 2023.

Tristan menambahkan masa Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal ini berlangsung mulai 15 Mei sampai 1 Juli 2023. Tristan menegaskan setelah masa sosialisasi berakhir, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan peredaran rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Pihaknya juga akan menggandeng Polisi Pamong Praja, dan aparat penegak hukum lainnya, TNI, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk partisipasi, berkontribusi untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Tidak menjual dan tidak membeli,” ujar Tristan. Penindakan yang dilakukan Bea Cukai akan semakin intensif dilakukan. Ia menjelaskan Bea Cukai Gresik telah melakukan penyergapan terhadap seorang pengendara mobil pribadi di perbatasan Gresik dengan Lamongan. Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan barang bukti berupa 1,5 juta batang rokok. “Potensi kerugian negara mencapai Rp 173 juta,” tegasnya. 

Sementara itu, Kasat Pol PP Gresik Suprapto, bahwa dalam waktu dekat pihaknya bersama petugas akan melakukan operasi penegakan hukum untuk peredaran rokok ilegal di Kabupaten Gresik.“Segera kami akan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap para penjual dan pembeli rokok ilegal di Gresik,” pungkasnya. (yad)

Pol PP Gresik dan Bea Cukai Gresik Ajak Masyarakat Gempur Rokok Ilegal, Tidak Menjual dan Membeli  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

50 Persen Potensi Risiko Stunting di Pulau Bawean, Wabup Gresik Gelar Sekolah Orang Tua Hebat 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Pemkab Gresik terus berikhtiar untuk menekan angka stunting. Upaya yang dilakukan diantaranya memberikan training of trainer (TOT) Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dan Kartu Kembang Anak (KKA) kepada kader Bina Keluarga Balita (KKB) di Pulau Bawean. 

Di Pulau Putri-sebutan lain-Pulau Bawean, berpotensi memiliki risiko terbanyak stunting di Kabupaten Gresik. Berdasarkan data rilis dari Pemkab Gresik, saat ini Kabupaten Gresik memiliki sekitar 6.912 keluarga risiko stunting. Sebanyak 3.070 diantaranya berada di Pulau Bawean. Hal ini tentu menjadikan Bawean sebagai prioritas.

TOT SOTH yang dihelat oleh Dinas Keluarga Berencana, Permbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Gresik dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah pada Selasa,16 Mei 2023..Wabup perempuan berlatar pendidik itu sedang melakukan lawatan ke Pulau terluar Gresik itu. 

“Dengan SOTH ini, kita akan memberikan pemahaman tentang stunting. Sehingga nanti kita dapat mencegah terjadinya stunting dan menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik. Ini sangat penting karena nantinya anak-anak inilah yang akan menggantikan kita di masa depan,” ujar Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah. 

Pada kesempatan itu, Bu Min juga memberikan bantuan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada para keluarga dengan risiko stunting. Karena di Bawean ini ada sekitar 50% keluarga risiko stunting, dari total yang ada di Gresik.

Sementara itu, Kadis KBPPPA Titik Ernawati mengatakan, bantuan tersebut akan diberikan serentak pekan depan. Normalnya, bantuan ini akan diberikan sebanyak tiga tahap, dari mulai  Mei hingga Juli 2023. Mengingat akses yang cukup sulit, bantuan tersebut diputuskan untuk disalurkan sekaligus. “Nanti, bantuan akan kami berikan tiga tahap sekaligus. Isinya berupa satu ekor ayam karkas dan 1 pax telur mentah,” bebernya.

Sebelumnya, SOTH telah dicoba di Desa Bungah dan Bedanten, Kecamatan Bungah. Di dua desa tersebut menjadi pilot project SOTH yang akan dilakukan secara menyeluruh di 330 desa se-Kabupaten Gresik. (yad)

50 Persen Potensi Risiko Stunting di Pulau Bawean, Wabup Gresik Gelar Sekolah Orang Tua Hebat  Selengkapnya
Home / Pemerintahan

Wabup Gresik Aminatun Habibah Minta Disdukcapil Tuntaskan Update Data Anomali di Pulau Bawean 

- by chusnul cahyadi

GRESIK,1minute.id – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pulau Bawean. Ada sejumlah agenda yang dilakukan. Diantaranya, persoalan administrasi kependudukan (adminduk). 

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) ditemukan adanya 1.043 data ganda dan anomali di tiga desa di Kecamatan Tambak, Pulau Bawean. Rinciannya, Desa Kepuhlegundi sebanyak 251 orang, Desa Kepuhteluk (314 orang), dan Desa Sidogedungbatu (478 orang).

Wabup Aminatun Habibah kali pertama mengunjugi Desa Kepuhlegundi. Bu Min-sapaan karib-Aminatun Habibah didampingi oleh Kepala Disdukcapil Gresik Muhammad Hari Syawaluddin. 

Bu Min mengatakan, penyelesaian data  merupakan isu yang sangat penting untuk masa depan warga Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik. Begitu data telah selesai di update, maka warga dapat terhindar dari risiko penyalahgunaan data diri. “Kami disini dalam rangka memberikan pelayanan terkait data. Mulai KTP, akta kelahiran, akta kematian, dan lainnya yang berkaitan dengan panjenengan semua,” ujar wakil Bupati perempuan pertama di Kabupaten Gresik itu.

Sebagai informasi, saat ini warga Pulau Bawean tidak harus pergi ke kantor Disdukcapil untuk mengurus adminduk mereka. Cukup melalui desa atau kecamatan, masalah kependudukan dapat diselesaikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gresik Hari Syawaluddin, pihak saat ini telah ditemukan 1.043 data ganda dan anomali di tiga desa Kecamatan Tambak. Antara lain data ganda dan anomali Desa Kepuhlegundi sebanyak 251 orang, Desa Kepuhteluk 314 orang, dan Desa Sidogedungbatu 478 orang.

Data itu akan segera diperbaharui. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga, tercatat hingga saat ini, ada sekitar 180 warga yang telah dilayani di Desa Kepuhlegundi. Selanjutnya, untuk Desa Kepuhteluk dan Sidogedungbatu akan dilakukan keesokan harinya. (yad)

Wabup Gresik Aminatun Habibah Minta Disdukcapil Tuntaskan Update Data Anomali di Pulau Bawean  Selengkapnya