GRESIK,1minute.id – Puluhan aktivis lembaga swadaya masyarakat, forum kota (ForKot) menggelar unjukrasa di depan gerbang masuk JIIPE, Senin, 21 September 2020.
Tuntutan mereka tetap sama dengan aksi sebelumnya. Menolak kawasan Java Integreted Industrial and Port Estate (JIIPE) sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Mempekerjakan seratus persen tenaga kerja dari masyarakat lokal. Serta, menyelesaikan persoalan sengkarut tanah hingga penanganan limbah industri.
Puluhan massa tiba di depan gerbang masuk kawasan JIIPE sekitar pukul 11.30. Mereka long march sekitar 300 meter dari lokasi pabrik di Kecamatan Manyar, Gresik itu. Meski hanya beberapa menit, aksi long march puluhan aktivis ForKot itu membuat lalu lintas di jalur Deandles di Pantai Utara Gresik macet.
Kemacetan sepanjang satu kilometer dari arah Manyar menuju Bungah. Dan, sebaliknya Bungah ke Manyar. Di depan gerbang JIIPE sejumlah aktivitas melakukan orasi bergantian dengan di jaga ketat aparat keamanan. Tidak terlihat perwakilan kawasan menemui para pengunjuk rasa.
Koordinator aksi Haris S. Faqih mengatakan, kehadiran JIIPE belum bisa menyejahterakan masyarakat sekitar. Bahkan, sebaliknya menyengsarakan. Persoalan pembebasan lahan belum kelar. Limbah industri juga ditengarai belum ditangani dengan baik.
“Sekarang JIIPE mengusulkan menjadi KEK yang hanya mengutungkan kapitalis,”tegas Haris dalam orasinya, Senin, 21 September 2020. ForKot, tambahnya, menolak rencana itu. Sebab, pemberlakuan KEK itu menimbulkan efek negatif utamanya di masyarakat. “Konsep itu hanya menguntungkan asing dan kapitalis,”tegasnya.
Setelah puas berorasi massa membubarkan diri dengan long march menuju titik kumpul mereka sekitar 300 meter dari gerbang JIIPE.
Sementara itu, Humas JIIPE Mifti Haris mengatakan, pihaknya sengaja tidak menemui massa karena sedang pandemi korono. “Mencegah kerumunan untuk menghindari munculnya klaster industri,”ujar Mifti di temui usai aksi massa di gerbang JIIPE.
Terkait keinginan manajamen kawasan mengusulkan sebagai KEK, Haris membenarkannya. Penetapan KEK itu, kata Haris, merupakan kewenangan pemerintah.
“Yang jelas banyak daerah ingin wilayahnya ditetapkan sebagai KEK,”ujarnya. JIIPE beroperasi sejak 2014. Berdiri diatas lahan seluas 1.700 hektare. Belum semua lahan yang dikuasi JIIPE itu mengantongi hak guna bangunan. (*)
