GRESIK,1minute.id – Ide anyar bermunculan ketika Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani – Aminatun Habibah melakukan kunjungan kerja di hari pertama ke Pulau Bawean pada Selasa, 8 Juni 2021.
Ketika melaunching transportasi umum dan perahu penyeberangan ke Gili Noko gratis di Dermaga Pelabuhan Sangkapura muncul gagasan mendorong pelajar Kota Santri melakukan studi tour ke Pulau Bawean. Pulau yang memiliki banyak keberagaman budaya dan keindahan alamnya ini.
Ide anyar lainnya, mewacanakan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gresik melakukan Work form Bawean (WfB) bergilir. Gagasan itu menvuat dalam Rembuk Akur bertajuk Silaturahmi bersama ulama, kiai dan tokoh agama di Pesanggrahan Kecamatan Sangkapura pada Selasa malam, 8 Juni 2021.
Semua ide itu muaranya untuk mengungkit pariwisata, pemerataan ekonomi dan pelayanan pemerintah di Gresik dan dan di Pulau Putri-sebutan lain-Pulau Bawean itu.
Bupati Fandi Akhmad Yani mengungkapkan, ada tiga hal utama yang dibutuhkan masyarakat berada di jarak 80 mil laut dari pusat pemerintahan Gresik itu. Tiga persoalan itu adalah transportasi, kesehatan dan pendidikan.
Kehadiran organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan Work from Bawean (WfB) untuk mengetahui dan memecahkan persoalan yang ada di Pulau Bawean.
OPD perlu melakukan WfB secara bergilir. Disamping itu, kebijakan di daratan harus bisa dilakukan di kepulauan Bawean. Ia mencontohkan persoalan penerangan, Dinas Perhubungan perlu dibenahi jalur lingkar Bawean. Kemudian terkait sekolah, Dispendik apa yang perlu dibenahi segera diselesaikan. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) sudah rampung, tinggal di launching.
“Sehingga kita tahu persoalan yang belum terselesaikan di bawah, Bupati tidak bisa dikantor terus, seperti saat ini bertemu kiai tokoh masyarakat rembuk akur terus berjalan. Kita bisa urai persoalan yang belum terselesaikan. Memberikan keadilan di daratan dan di Pulau Bawean,”kata mantan Ketua DPRD Gresik itu.
Gus Yani mengakui gagasan WfB muncul bermula dari gagasan Menko Maririm Luhut Binsar Pandjaitan karena kondisi pariwista di Bali lumpuh. Para pengusaha di bidang pariwisata terdampak, seperti hotel dan lain sebagainya.
“Usulan ini cocok, kunker digilir, ada sistem, ada regulasi bagian tugas pemerintah. Sebagai regulasi, maka butuh satu treatmen manajemen mudah-mudahan pulang kita bawa ciptakan pemerintahan yang adil dan merata,” paparnya. (yad)
